Kapolri Sudah Kantongi Pengedit dan Penyebar Video Pidato Tentang Ormas

Jurnalpolitik.id – Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan pihaknya sudah mengantongi identitas oknum yang telah memotong dan mengedit video pidato soal ormas Islam.

Penggalan dari video tersebut sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video yang berdurasi sekitar dua menit itu, Kapolri menyebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas pendiri Indonesia.

Selain kedua ormas tersebut, disebutnya meruntuhkan NKRI.

Sontak, kecaman pun datang bertubi-tubi dari segala penjuru. Bahkan, Sekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain, memprotes keras pernyataan Kapolri tersebut lewat tulisan panjang yang dia unggah di media sosial Facebook.

Baca: Tengku Zulkarnain Sebut Pernyataan Kapolri Provokatif dan Buta Sejarah

Sayangnya, kata Tito, video yang beredar viral tersebut adalah hasil editan dan tidak utuh.

Menurut Tito, video tersebut aslinya berdurasi 26 menit, namun kemudian dipotong dan diedit dengan hanya menjadi sekitar dua menit saja.

Pemotongan dan pengeditan itulah yang dipermasalahkan Tito. Sebab, dengan dipotong dan dieditnya video itu, berdampak pada penafsiran yang keliru.

Kapolri mengaku telah mengantongi identitas pelaku pemotong, pengedit dan penyebar video tersebut. Kendati demikian, Tito belum mau mengungkapkannya.

Selain identitas, kepolisian juga sudah mengetahui persis motif orang tersebut melakukannya.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menyambangi Kantor DPP Syarikat Islam (SI), di Grogol, Jakarta Barat, Selasa (6/2/2018).

“Motifnya juga tidak jauh-jauh, arahnya ke politik-politik juga,” kata Tito.

Namun, Tito mengatakan tak mau lagi memperpanjang masalah tersebut.

Pihaknya juga memutuskan untuk tidak mengunggah atau mempublikasikan video utuh berisi pidatonya yang belakangan menjadi viral.

Tito berkilah, kasus yang menimpanya tersebut ibarat seperti bermain catur.

Jika membuat langkah baru, maka akan diikuti dengan langka-langkah selanjutnya.

Dengan demikian, permasalahan akan terus memanjang dan tak akan menemui titik akhir.

“Saya pikir tidak perlu lagi, nanti akan jadi gorengan baru,” katanya.

Tito menambahkan, dirinya sudah memberikan banyak penjelasan kepada sejumlah pihak terkait penggalan video tersebut. Oleh sebab itu, daripada menimbulkan kegaduhan baru yang makin runyam, dia memilih untuk meredakan suasana.

Tito lebih memilih untuk merangkul semua pihak untuk mendinginkan suasana. Apalagi menjelang Pilkada serentak 2018.

“Kehadiran saya di sini niatnya baik, untuk merangkul semua pihak tanpa menepikan ormas manapun,” jelasnya.

“Dalam jangka pendek ini, kami sepakat untuk mendinginkan suasana jelang Pilkada,” pungkas Tito.

Tengku Zulkarnain Sebut Pernyataan Kapolri Provokatif dan Buta Sejarah

Jurnalpolitik.id – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Tengku Zulkarnain, menyesalkan pernyataan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang dinilai menyinggung sebagian umat Islam.

Tengku pun menuntut Kapolri untuk meminta maaf kepada umat Islam.

Tengku mengaku sangat kecewa dan keberatan dengan pidato Tito yang videonya sempat beredar viral di media sosial. Menurut dia, pidato tersebut rawan memicu konflik.

Sebagai bentuk protes, Tengku menuliskan surat terbuka yang dia unggah di akun facebook-nya, Senin (29/1/2018) sore.

“Benar itu saya yang menuliskan langsung dengan tangan saya,” kata Tengku lewat pesan singkat, Selasa (31/1/2018).

“Yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik,” imbuhnya.

Dalam surat terbuka tersebut, Tengku menyertakan pula rekaman video saat Kapolri sedang menyampaikan pidato.

“Nampaknya, bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah pergerakan dan perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tentang hal ini sangat mengecewakan,” tulisnya.

Dia juga menyebut bahwa ada banyak ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera.

Wasekjen MUI Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA

Wasekjen MUI Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA

Di Jawa saja sebelum Muhammadiyah dan NU lahir Ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam, dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.

“Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami’atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab,” sambungnya.

Sementara, di Banten ada Mathla’ul Anwar yang telah berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun setelah Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912.

“Dan anda perlu tahu saat itu tidak ada satupun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU yang berjuang demi rakyat Indonesia dan kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten,” kecamnya.

Banyak lagi catatan sejarah perjuangan ormas Islam dalam memperebutkan kemerdekaan, misalnya di Medan yang telah berdiri ormas Islam Al Washliyah, dimana saat itu para Ulamanya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda.

Ada juga dari Aceh yang pada saat itu berdiri Persatuan Ulama Aceh menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan ‘Hikayat Perang Sabil’.

Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh (kakek guru saya).

“Sudah dapat dipastikan saat itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana,” jelas dia.

Sementara di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau.

Ada juga PUI (Persatuan Umat Islam) dan di Lombok ada Nahdhatul Wathon, yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB saat ini.

“Apa Pak Kapolri pikir jika saat itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh sampai Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, Kemerdekaan Indonesia dapat tercapai,” sesalnya.

Zulkarnain menegaskan bahwa semua ormas yang ada di NKRI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menurutnya pernyataan Kapolri ini adalah kebijakan memecah belah umat yang sangat tidak manusiawi.

Ia mengharapkan Kapolri menyebutkan ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah di Indonesia yang disebut malah untuk meruntuhkan NKRI.

“Perlu kejelasan untuk mencegah timbul saling curiga antar Ormas dan Umat Islam Indonesia, akibat ucapan anda (kapolri) itu,” katanya.

Zulkarnain meminta Kapolri segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang telah teraskiti oleh pernyataanya, menurutnya tidak perlu terkait rencana Kapolri memanggil seluruh ormas Islam yang ada untuk dijelaskan mengenai pernyataanya tersebut.

“Nggak perlu klarifikasi, yang penting minta maaf. Nggak perlu ngeles-ngeleslah. Sudah tersakiti umat Islam. cukup minta maaf,” demikian Zulkarnain.

Berikut tulisan lengkap Tengku Zulkarnain:

SURAT TERBUKA BUAT KAPOLRI

(Apakah Pidato Ini Bukan RASIS…?)

Jika Petinggi Negara NKRI, sekelas Kepala Kepolisian Republik Indonesia masih bersikap seperti ini, kasihan Ibu Pertiwi dan akan menangis lah Para Pejuang Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ujungnya dapat mengancam Kesatuan dan Persatuan di NKRI

Mereka yang berada di luar Ormasy Islam saja, dan tidak memeluk Agama Islam, walau tidak lebih dari 10% populasi WAJIB dihormati jasa jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, apalagi umat Islam yang hampir 9O%. Bukankah ada ungkapan yang sangat terkenal:”Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Dapat Menghargai Jasa Pahlawannya?

Nampaknya, Bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah Pergerakan dan Perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tentang hal Ini sangat mengecewakan.

Ada banyak Ormasy Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan Penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera.

Di Jawa saja sebelum Muhammadiyah dan NU lahir Ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam, dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.

Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami’atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab.

Di Banten ada Mathla’ul Anwar berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun setelah Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912. Dan anda perlu tahu saat itu TIDAK ADA satupun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU yang berjuang demi Rakyat Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten. Bukankah NU belum lahir ke dunia saat Umat Islam Mathla’ul Anwar di Banten sudah berjuang melawan penjajah dan membuat usaha agar Republik Indonesia bisa berdiri MERDEKA? 

Perlu juga Bapak ketahui bahwa salah satu anak didik Mathla’ul Anwar adalah Almarhum Bapak Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara, Jendral pejuang asal Lampung, yang pernah jadi Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Agama RI.

Di Medan, berdiri Ormasy Islam Al Washliyah pada tahun 1926. Membuat banyak sekolah, bahkan para Ulama nya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda. Sebut Almarhum Riva’i Abdul Manaf(pengarang lagu “Panggilan Jihad”, yang fenomenal itu), Almarhum Bahrum Jamil, Almarhum Bahrum Sholih dll., Ulama pejuang dari Al Washliyah. Perlu Pak Kapolri Catat BESAR BESAR bahwa pada saat itu dapat dipastikan belum ada satu orang pun anggota NU di Sumatera Utara, khususnya Medan yang berjuang di sana.

Pada tahun 1936 berdiri pula Ormasy Islam Al Ittihadiyah, oleh Syekh Muhammad Dahlan, Syekh Zainal Arifin Abbas, (penulis Besar asal Medan, yang juga Ulama Pejuang yang angkat senjata melawan penjajah), dan Syekh Sayuti Nur(guru saya), Ulama Pejuang di Medan.

Di Aceh berdiri Persatuan Ulama Aceh yang menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan “Hikayat Perang Sabil” yang terkenal itu.

Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah(PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh(kakek guru saya). Sudah dapat dipastikan saat itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana.

Di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau. Ada juga PUI(Persatuan Umat Islam).

Di Lombok ada Nahdhatul Wathon, yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB saat ini.

Di Sulawesi ada Al Khairat, dan lain lain.

Apa pak Kapolri pikir jika saat itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh sampai Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, KEMERDEKAAN INDONESIA dapat tercapai?

Tegas kami katakan bahwa di NKRI ini semua Ormasy yang ada di NKRI mempunyai HAK dan KEWAJIBAN yang sama. Mendoktrin dan menebarkan Policy “BELAH Bambu” sangat tidak manusiawi.

Dapatkah Bapak Kapolri menyebutkan Ormasy Islam di luar NU dan Muhammadiyah di Indonesia yang anda katakan mau “merontokkan negara”? Perlu kejelasan untuk mencegah timbul saling curiga antar Ormasy dan Umat Islam Indonesia, akibat ucapan anda itu.

Akhirnya, melalui Surat Terbuka ini saya, Tengku Zulkarnain PROTES KERAS atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta anda meminta maaf serta menarik isi pidato anda yang saya nilai tidak ETIS, merendahkan jasa Para Ulama dan Pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU. Mencederai rasa Kebangsaan, serta berpotensi memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan negara Indonesia.

Tanjung Pinang, 29 Januari, 2018,

Tengku Zulkarnain

Warga Negara Indonesia

Isi pidato Kapolri Jendral Tito Karnavian

Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Berikut penggalan pidato Tito Karnavian yang viral di media sosial dan menuai kontroversi:

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.

Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.

Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.

Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.

Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.

Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.

Polisi yang Gagal di Pilkada Bisa Balik Lagi ke Polri, Tito Dianggap Tak Paham Aturan

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, anggota Polri yang gagal menjadi calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada diperbolehkan kembali ke instansi Polri.

Tercatat saat ini ada 10 anggota Polri yang sudah mengajukan surat pengunduran diri untuk ikut pilkada. Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari institusi bahwa mereka sudah tidak lagi menjabat anggota Polri.

Dengan demikian, menurut Tito, anggota Polri yang tidak lolos jadi peserta pilkada bisa melanjutkan tugasnya sebagai polisi.

“Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan menerima mereka,” kata Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

“Kalau seandainya mereka ingin tetap keluar dari Polri, kami juga akan fasilitasi. Enggak ada larangan,” lanjutnya.

Tito memastikan bahwa anggota yang ditetapkan sebagai peserta pilkada akan melepas status di kepolisian dimulai setelah ketetapan KPU pada 12 Februari 2018.

Saat ini, anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak lagi memegang jabatan struktural.

Kapolri telah melakukan mutasi serentak kepada 10 anggotanya yang ikut pilkada dan statusnya saat ini nonjob.

Namun, pernyataan Tito yang membuka pintu bagi anggotanya yang tidak lolos untuk kembali menuai kritik.

Netralitas Polri pun dipertanyakan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pernyataan Tito bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan Polri dalam politik praktis.

Menurut dia, personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis.

Dia khawatir, apabila kebijakan Tito tersebut dilaksanakan, akan sangat rentan bagi netralitas dan profesionelisme Polri di pilkada.

“Calon dari Polri yang gagal menjadi peserta bisa saja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk bertindak tidak profesional terhadap lawan politik atau pihak-pihak yang dianggap tidak meloloskannya sebagai peserta,” katanya.

Celah pada UU Pilkada

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai, ada celah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak secara tegas mengatur status anggota kepolisian yang ikut pilkada.

Jika mengacu pada Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada, memang tidak disebutkan jelas bahwa bakal calon tersebut sudah harus lepas dari institusi asal.

Pasal tersebut berbunyi, “calon peserta pilkada harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan”.

Dengan demikian, anggota TNI Polri akan resmi mundur jika sudah dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Polri dalam Pemilukada menyatakan bahwa bakal calon tersebut harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri karena ingin menggunakan hak politiknya.

“Celah di UU Pilkada inilah yang menjadi masalah,” kata Poengky.

Menurut Poengky, meski menjalankan aturan sesuai UU Pilkada, tidak boleh mengabaikan keberadaan UU Polri.

Ia mengatakan, anggota tersebut semestinya tetap mundur dari kepolisian walaupun gagal jadi peserta pilkada.

“Saya berharap agar anggota Polri yang dicalonkan parpol dalam Pilkada 2018 berpegang teguh pada UU Polri,” kata Poengky.

Ia pun mengusulkan agar UU Pilkada, khususnya Pasal 7 yang mengatur soal pengunduran diri, direvisi.

Tidak etis

Poengky menganggap, jika sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon peserta pilkada, anggota tersebut dianggap sudah berpolitik.

Memang dalam undang-undang tidak ada larangan untuk kembali ke institusi, tetapi dari sisi etis, hal tersebut dianggap tidak pantas.

“Jadi, tidak etis jika balik lagi ke Polri apabila yang bersangkutan tidak lolos verifikasi pencalonan oleh KPUD,” kata Poengky.

Hal senada disampaikan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar. Bambang menilai, tidak etis jika anggota polisi yang tidak lolos dalam mengikuti seleksi sebagai calon kepala daerah kemudian kembali lagi sebagai polisi.

Ia kembali menegaskan, UU Polri menyatakan bahwa anggota kepolisian tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Selain itu, dalam Pasal 23, ada sumpah jabatan anggota Polri dalam menjalankan tugas.

“Jika kedua pasal itu dilanggar, harus ada sanksinya. Itulah risikonya,” kata Bambang.

Kebijakan Kapolri dikhawatirkan akan menjadi preseden ke depan. Tidak hanya oleh Polri, tetapi juga instansi lain, seperti TNI yang sama-sama menjunjung tinggi netralitas.

“Maka, harus ikuti aturan pokok yang sudah ditentukan,” kata Bambang.

Dinilai tak paham aturan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengkhawatirkan pernyataan Tito tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan mengenai aturan dan regulasi personel Polri yang hendak menggunakan hak politiknya sebagai warga negara.

“Melalui pernyataan ini, saya khawatir Kapolri membuat pernyataan yang tidak didukung oleh dasar-dasar regulasi,” ujar Kaka saat ditemui di salah satu hotel di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Sebab, Kaka menjelaskan, dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dengan tegas menyebutkan, “Kepolisian Negara RI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Penjelasannya, “yang dimaksud dengan bersikap netral adalah bahwa anggota Kepolisian Negara RI bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus di partai politik.”

Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara RI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”.

Adapun, Ayat (3) pasal yang sama juga menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Artinya, menurut Kaka, seorang anggota Polri seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu saat hendak terjun ke proses politik menuju pencalonan kepala daerah. Selain itu, ia tidak dapat kembali lagi ke institusinya jika gagal dalam proses pilkada.

“Ya makanya kita harus saling mengingatkanlah bahwa memang ini tidak sesuai dengan aturan. Apalagi ini yang ngomong seorang penegak hukum, bukan masyarakat biasa. Setiap kebijakan dan pernyataannya harus mencerminkan kepastian hukum. Jangan separuh-separuh,” ujar Kaka.

“Tapi kalau memang benar begitu, ini perlu dikaji bersama-sama. Ini mengundang diskusi banyak pihak, apakah ini memang secara normatif bisa dilakukan atau tidak,” kata dia.

Reuni 212, Kapolri: Ini Pasti Larinya ke Arah Politik 2018-2019

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menilai aksi reuni 212 yang akan digelar Sabtu (2/12) mendatang bermuatan politis. Tito juga menyebut aksi ini berkaitan dengan agenda politik di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

“Ini juga enggak akan jauh-jauh dari politik, tetapi politik 2018-2019,” ujar Tito saat dijumpai di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Ditanya lebih lanjut lebih jauh terkait pernyataannya tersebut, Tito tampaknya enggan.

“Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Tito pun yakin reuni 212 nanti berjalan aman. Namun Tito menyarankan pelaksanaan acara ini cukup mengambil tempat di Masjid Istiqlal.

Insya Allah aman. Lebih bagus di Istiqlal saja sebetulnya. Sarannya, bagusnya di Istiqlal saja,” ujar Tito.

Baca juga: Pengamat Sebut “Reuni Alumni 212” Sebagai Aksi Genit Jaga Eksistensi

Namun Tito meyakini aksi ini tidak akan seperti aksi 212 yang terdahulu, yakni aksi yang digelar pada 2 Desember 2016 lalu. Menurut dia, aksi yang digelar tahun lalu tersebut unsur politiknya sangat dan lebih tinggi.

“Yang jelas tidak akan seperti dulu. Kalau yang dulu kan kebanyakan kepentingan politik. Kelihatan sekali kan dulu arahnya ke mana. Itu kan arahnya ke gubernur yang lama, kan itu politik tinggi sekali,” kata Tito.

Hingga saat ini Tito belum bisa memastikan apakah Reuni 212 sudah mengantongi izin kepolisian atau belum. Ia akan mengeceknya ke Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis.

Diberitakan, alumni 212 berencana menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monas, Sabtu (2/12/2017).

Acara itu sekaligus reuni akbar 212 atau memperingati satu tahun unjuk rasa menuntut proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menodakan agama.

Baca juga: Rizieq Bersedia Ikut Reuni 212 Asal Kasusnya Dihentikan