Fadli Zon Pertanyakan Predikat Menteri Terbaik Dunia yang Diraih Sri Mulyani

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku tidak habis pikir bagaimana Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bisa mendapat penghargaan internasional Menteri Terbaik Dunia.

Menurut Fadli, penghargaan yang diterima Sri Mulyani bertolak belakang dengan kinerjanya di kabinet.

“Kok bisa jadi menteri keuangan terbaik ketika target tak ada yang tercapai (pertumbuhan dan pajak), subsidi dicabuti, impor naik, utang melonjak,” cuit Fadli di akun Twitter-nya, Senin (12/2/2018).

Sebelumnya, Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai Best Minister in the World Award atau Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Predikat Menteri Terbaik merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari seluruh negara di dunia setiap tahunnya.

Penghargaan terhadap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia diberikan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Proses seleksi dalam menentukan predikat Menteri Terbaik dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Melalui predikat ini, perempuan yang akrab disapa Ani itu menjadi menteri pertama di kawasan Asia yang meraih penghargaan tersebut.

Sri Mulyani sendiri mendedikasikan penghargaan tersebut untuk 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras menjaga serta mengelola keuangan negara.

Baca selengkapnya: Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Terbaik Dunia di World Government Summit

Kepala Bappeda DKI Sebut Sri Mulyani Salah Data Saat Mengkritik APBD DKI

Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati angkat bicara terkait kritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap APBD DKI 2018 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12).

Menurut Tuty, kritik yang dilontarkan Sri Mulyani seperti soal anggaran pendidikan, perjalanan dinas, dan kesehatan, keliru. Sebab, menurut Tuty, Sri tidak menggunaan data terbaru sebagai dasar.

“Mengenai data-data yang disampaikan oleh Menkeu pada kenyataannya berbeda dengan data kami,” kata Tuty di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Untuk anggaran pendidikan, misalnya, Sri Mulyani mengatakan alokasi yang ditetapkan Pemprov masih di bawah standar yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni 20 persen dari total pendapatan daerah. Sri Mulyani mengira alokasi untuk pendidikan baru 8,8 persen dari total anggaran.

“Porsi belanja pendidikan di DKI Jakarta untuk APBD itu 8,8 persen, jauh di bawah mandat 20 persen,” kata Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Singgung Anggaran Pendidikan DKI yang Jauh di Bawah Ketentuan

Tuty mengatakan hal itu keliru karena data yang dipakai adalah anggaran belanja langsung untuk Dinas Pendidikan (Disdik) DKI APBD 2017 yang besarnya hanya Rp3,2 triliun.

Sebaliknya, menurut Tuty, dalam APBD 2017 dan 2018, jika alokasi pendidikan dihitung menggunakan formulasi yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka jumlahnya sudah 30an persen.

“Ketika formulasi itu kita masukkan angka-angka, maka ketemu 30 persen lebih. Tepatnya pada 2017 alokasi [untuk pendidikan] 30,04 persen, kemudian 2018 jadi 30,58 persen” katanya.

Anggaran untuk pendidikan, Rp21,76 triliun, terdiri dari anggaran belanja langsung (Rp6,26 triliun) dan belanja tidak langsung (Rp8,6 triliun) yang dialokasikan ke Disdik, serta belanja langsung (Rp1,23 triliun) untuk dinas di luar Disdik dan belanja tidak langsung (Rp5,6 triliun) untuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Jika dirinci lagi, alokasi Rp21,76 triliun itu dipakai untuk kegiatan (Rp7,4 triliun), gaji pegawai (Rp8,6 triliun), hibah pendidikan (Rp1,58 triliun), dan bantuan sosial pendidikan (Rp4,07 triliun). Dua anggaran terakhir banyak berisi anggaran buat KJP, BOS, dan BOP.

Mata Anggaran Pendidikan yang Masih Bisa Dikritisi

Meski benar bahwa alokasinya sudah lebih besar dari aturan yang ada, akan tetapi bukan berarti pos ini tidak bisa dikritisi.

Misalnya. ada beberapa mata anggaran yang dari namanya sulit disebut menopang pendidikan. Misalnya, ada dana Rp5,98 miliar untuk pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat dalam Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Ada pula anggaran penyediaan jasa tenaga pengemudi, perawatan, dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp123 juta di Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana.

Selain anggaran pendidikan, Tuty juga mengoreksi pernyataan Sri Mulyani soal anggaran kesehatan DKI yang hanya 6,9 persen, atau jauh di bawah batas alokasi wajib 10 persen.

Sama seperti kritik sebelumnya, menurut Tuty, Sri Mulyani hanya melihat anggaran untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI saja. Padahal untuk melihat alokasi kesehatan yang sesungguhnya Sri Mulyani juga harus melihat alokasi belanja kesehatan tidak langsung, “baik di SKPD di Dinkes maupun di seluruh jajaran yang menunjang kesehatan.”

Menurut Tuty, anggaran kesehatan di APBD DKI 2018 memang lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Namun angkanya masih di atas 10 persen dari total anggaran.

Alokasi untuk kesehatan tahun ini mencapai Rp51,04 triliun, atau 15,61 persen dari total anggaran, sementara tahun sebelumnya Rp42,18 triliun atau 17,02 persen.

“Penambahannya [nominal anggaran] tidak sebanding dengan belanja secara keseluruhan, maka seolah-olah persentasenya turun. Tetapi jumlahnya naik,” katanya.

Terkait anggaran perjalanan dinas, kemarin Sri Mulyani menyinggung bahwa besarannya bahkan tiga kali lipat ketimbang perjalanan dinas pemerintah pusat.

“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk gubernur, anggota dewan dan pejabat eselon 1 sebesar Rp1,5 juta per-orang per hari. Dibandingkan SBM pusat sebesar Rp480 ribu per orang per hari,” kata Sri Mulyani.

Pernyataan Sri Mulyani memang benar sepanjang mengikuti aturan lama yaitu Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2146 tahun 2017. Padahal sudah ada Kepgub baru, Nomor 1005 Tahun 2017 yang angkanya sudah naik menjadi Rp5 juta untuk gubernur dan ketua dewan, serta Rp4 juta untuk anggota dewan.

Baca: Biaya Perdinas DKI 3 Kali Lipat dari Pemerintah Pusat, Sri Mulyani Tegur Anies

Kepgub itu ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada 23 Mei 2017 dan menjadi dasar penyebab meroketnya anggaran perjalanan dinas di APBD 2018 sebesar Rp 107,79 miliar dari yang sebelumnya Rp 25,8 miliar di tahun 2017.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan penentuan besaran uang harian itu, kata Tuty, antara lain aspek rasionalitas, aspek kewajaran, aspek kepatutan, aspek akuntabilitas dan transparansi, serta kemampuan daerah.

“Artinya tiap-tiap daerah oleh Permendagri ini diberikan ruang untuk berhitung dan merasionalkan belanjanya.”

Salah Siapa?

Menurut Tuty, kekeliruan Sri Mulyani bukan semata kesalahannya, melainkan tim yang menyiapkan data. Sri Mulyani, menurut Tuty, tidak mempersiapkan datanya sendiri.

“Kami sebenarnya berharap, tim teknis yang menyiapkan data-data yang akan disampaikan Bu Menteri dapat memberikan klarifikasi dulu dengan kami,” ujarnya.

Tuty menyayangkan kekeliruan-kekeliruan itu dan kemudian sampai ke “telinga” publik. Sebab pernyataan Sri Mulyani itu menjadi berita yang mempengaruhi opini publik. Publik jadi berpikir rancangan dan penetapan anggaran di DKI tidak benar.

Dalam rangka klarifikasi langsung, Tuty berencana akan menghubungi tim teknis Kemenkeu.

“Kami berjanji bertemu besok pukul 9 untuk melakukan klarifikasi, agar ke depan kita bisa jalin komunikasi yang baik,” katanya.

TIRTOID

Biaya Perdinas DKI 3 Kali Lipat dari Pemerintah Pusat, Sri Mulyani Tegur Anies

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait tingginya biaya perjalanan dinas (Perdinas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta.

Hal tersebut Sri ungkapkan saat menjadi salah satu pembicara kunci di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017) kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pegawainya.

Besaran standar biaya uang perjalanan dinas PNS DKI tiga kali lipat melebihi batas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Diketahui, nilai APBD DKI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 71,89 triliun dari angka sebelumnya Rp 70,19 triliun atau naik sebesar 2,43%. Adapun, untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,2%.

Dari anggaran belanja pegawai yang dialokasikan sebesar 36,2% tersebut, salah satunya untuk membayar perjalanan dinas PNS DKI Jakarta.

“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama Pusat hampir 3 kali lipatnya,” kata Sri Mulyani.

Dia menyebutkan, uang harian perjalanan dinas di DKI Jakarta sebesar Rp 1,5 juta per orang per hari, sedangkan standar nasional hanya Rp 480 ribu per orang per hari.

Sri pun meminta agar penetapan anggaran tersebut disesuaikan kembali.

Penetapan bukan berdasarkan agar alokasi anggaran dapat terserap dengan baik tapi menjadi insentif bagi PNS DKI Jakarta yang benar-benar performa.

“Jadi mungkin dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money. Saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan,” kata dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait dengan program yang akan dijalankan.

Berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki 207 program jika diterjemahkan menjadi 6287 kegiatan.

Sri meminta kepada Anies-Sandiaga untuk kembali memfokuskan program-program unggulan yang bisa dimonitor oleh masyarakat.

Surat Bos Freeport ke Sri Mulyani Berisi Penolakan Divestasi 51 Persen Saham Bocor ke Publik, Ini Isinya

Di tengah perundingan divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, beredar surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen sahamnya ke pemerintah RI.

Surat dari CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson yang ditujukan untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu)‎ itu bocor ke publik.

Sebagaimana dikutip dari surat Adkerson yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, di Jakarta, Jumat (29/9/2017), ‎Adkerson mengatakan, telah menerima posisi pemerintah terkait dengan divestasi. Dalam surat yang dibuatnya pada 28 September 2017 tersebut dia ‎menyatakan ketidaksepakatan pada posisi pemerintah.

“Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan kirimkan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan yang ada di dalamnya,” tulis Adkeserson dalam surat tersebut.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Posisi pemerintah adalah, divestasi saham hingga 51 persen, diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018. Sedangkan berdasarkan Pasal 24 angka 2 Kontrak Karya (KK) saham tersebut divestasi sampai kepemilikan peserta Indonesia mencapai 51 persen‎ semestinya sudah selesai pada 2011. Oleh sebab itu pelaksanaan divestasi merupakan implementasi atas kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pemerintah Indonesia memiliki kapasitas keuangan untuk mengambil alih semua saham divestasi. Dalam periode estimasi yang diusulkan paling lambat sampai akhir 2018.

Sementara tanggapan Freeport terhadap Posisi Pemerintah adalah, Freeport telah sepakat untuk mendiskusikan dengan pemerintah mengenai waktu penyelesaiannya divestasi, Freeport telah mengusulkan agar divestasi awal berlangsung sesegera mungkin, melalui IPO dan divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan pemerinta‎h.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Kedua, tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI. Pada pasal 24 menunjukkan, jika setelah penandatanganan perjanjian ini, maka undang-undang, peraturan atau kebijakan yang efektif , tidak memberatkan‎ persyaratan divestasi dari yang kurang memberatkan untuk para pihak dalam hal ini persetujuan.

Freeport menerapkan persyaratan divestasi yang kurang memberatkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, yang merevisi persyaratannya untuk kepemilikan Indonesia sampai 5 persen (dikonfirmasi dengan surat BKPM tertanggal 20 Maret 1997). GR 20/1994 kemudian dimodifikasi agar memungkinkan untuk 100 persen kepemilikan asing.

Dalam surat tersebut, ‎F‎reeport juga menolak perhitungan divestasi pemerintah. Pemerintah memiliki posisi hitungan nilai saham 51 persen berdasarkan perhitungan manfaat kegiatan usaha pertambangan sampai 2021 saja, sesuai dengan berakhirnya Kontrak Karya (KK).‎

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Setelah 2021 mendapat nilai manfaat, perpanjangan sampai 2031 akan dinikmatisaling menguntungkan oleh pemegang saham. Dalam tanggapannya Adkerson mengatakan, Freeport telah dengan gigih mempertahankan setiap divestasi harus mencerminkan nilai pasar sampai tahun 2041, perhitungan nilai dengan menggunakan standar internasional.

Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi sampai tahun 2041. Pasal 31 KKmenyatakan “Perjanjian ini harus memiliki jangka waktu awal 30 tahun sejak tanggal tersebutpenandatanganan persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan menjadiberhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut dari istilah tersebut,tunduk pada persetujuan pemerintah Pemerintah tidak akan masuk akal menahan atau menunda persetujuan tersebut. Permohonan semacam itu oleh Perusahaan mungkindibuat setiap saat,”

Posisi pemerintah berikutnya adalah, divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru (right issue) oleh PTFI yang seluruhnya akan diambil alih oleh peserta Indonesia. Hali ini mengacu pada Kontrak Karya Pasal 24 ayat 2.e divestasi dapat dilakukan dengan penerbitan saham baru.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Namun keinginan tersebut tidak disetujui, Adkeron dalam suratnya menulis. Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham yang dimiliki oleh FCX dan PT ‎Mitra Joint Venture, akan membahas kapitalisasi PTFI untuk memastikan perusahaan dapat melakukan investasi modal di masa depan.

Penerbitan saham baru akan membutuhkan investasi yang lebih besar oleh peserta Indonesia mencapai 51 persen, serta akan menghasilkan overcapitalisasi PT Freeport Indonesia dan struktur modal yang tidak efisien.

“Freeport akan mengkaji ulang dengan rencana Pemerintah untuk mendanai modal pengeluaran,” ujar Adkerson.

Hingga kini Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama belum memberikan tanggapan terkait surat tersebut.

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson saat menyampaikan pernyataan dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Begitu juga dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti masih enggan menanggapi beredarnya surat penolakan.

“Kami belum bisa memberikan komentar,” ujar dia kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Hingga saat ini tutur Nufransa, Kementerian Keuangan belum bisa memastikan apakah surat dari Bos Freeport kepada Sekjen Kemenkeu yang diberitakan benar atau tidak. “Kami juga belum lihat suratnya,” kata dia.