Setnov: Saya Jamin 1000 Persen Fahri Hamzah Tidak Korupsi

Jurnalpolitik.id – Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto (Setnov), membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Sebelumnya Nazaruddin mengklaim memiliki bukti dugaan korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

“Saya sesalkan juga kalau saudara Nazaruddin menyampaikan demikian. Saya jamin 1000 persen Fahri Hamzah‎ tidak akan melakukan hal itu soal itu (korupsi),” kata Setya Novanto, Kamis (22/2/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Novanto pun yakin Fahri selama menjabat sebagai anggota dewan terus berorientasi pada pekerjaanya tanpa memikirkan uang.

“Pak Fahri Hamzah sepengetahuan saya selama saya menjabat bersama sama, itu orang yang sangat lurus enggak pernah mau hal-hal yang berkaitan dengan uang yang bukan miliknya. Dan dia yang saya lihat orang yang bersih,” ujar Setnov.

“Tidak pernah memikirkan uang bahkan ada yang berupaya juga ke dia, dia enggak pernah mau. Dan selalu cerita ke saya, jadi saya lihat kehidupannya sangat sederhana, kepentingannya hanya untuk kepentingan bangsa negara rakyat dan konstituen itu saja dia,” ucapnya.

“Jadi saya juga heran, orang bicara soal Fahri. Kasihan ya, orang gak tahu apa-apa. Fahri itu punya prestasi baik. Yang jelas saya jamin kalau Pak Fahri Hamzah tidak demikian,” imbuhnya.

Baca juga: Dituduh Korupsi, Fahri Tuding Ada Persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK

Usai bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (19/2/2018) lalu, di hadapan awak media Nazaruddin sempat mengaku memiliki bukti dugaan korupsi yang dilakukan Fahri saat masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Tak hanya itu, Nazaruddin juga mengaku akan menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses.

“Saya akan serahkan segera berkasnya ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah, waktu dia jadi wakil Ketua Komisi III,” kata Nazaruddin‎, Senin (19/2/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Nazarudin yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya tersebut sudah cukup untuk menjadikan Fahri sebagai tersangka.

‎Menanggapi pernyataan tersebut, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mempersilakan Nazaruddin untuk melaporkan jika memang memiliki bukti korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah.

Menurut Febri, pihaknya terbuka untuk menerima aduan pihak manapun jika bukti korupsi tersebut terkait kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

Nantinya setelah mendapatkan informasi itu, KPK berjanji akan menindaklanjutinya.

Adapun Fahri sendiri sudah menanggapi ‘nyanyian’ Nazaruddin tersebut. Fahri menduga ada persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK. Fahri pun dengan tegas menyatakan akan melawan.

“Saya lawan, saya gulung ini Nazar dan kawan-kawan, saya gulung ini! Coba tunjuk diri aja,” tegas Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/2).

Baca: Dituduh Korupsi, Fahri Hamzah: Saya akan ‘Gulung’ Nazaruddin dan Kawan-Kawan

Demokrat Laporkan Pengacara Setnov atas Dugaan Pencemaran Nama Baik SBY dan Partai

Jurnalpolitik.id – Partai Demokrat berencana melaporkan kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya, atas tuduhan penecemaran nama baik mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pencemaran nama baik tersebut terkait sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto pada Kamis, 25 Januari 2018 lalu.

Dalam sidang tersebut mantan anggota DPR dari Partai Demokrat periode 2009-2014, Mirwan Amir, memberi kesaksian. Mirwan menyebut nama SBY setelah dicecar beberapa pertanyaan oleh Firman. Pertanyaan dan jawaban dari keduanya dianggap sebagai fitnah lantaran dianggap tidak berlandaskan bukti.

Demokrat juga mempersoalkan pernyataan Firman di hadapan awak media usai menjalani sidang. Di antaranya sebagaimana ditulis di salah satu media online, Firman mengatakan bahwa proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang Pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat dan SBY.

Pernyataan Firman tersebut dianggap hanya asumsi pribadi belaka atas keterangan saksi.

Selain akan melaporkan Firman ke Polda Metro Jaya, Demokrat juga akan melaporkan Firman ke dewan kehormatan advokat yang menaunginya. Demokrat akan terus mengusut kasus ini, hingga, minimal, Firman menyatakan permintaan maaf kepada Partai Demokrat dan SBY.

Menanggapi hal tersebut, Firman membantah telah mencemarkan nama baik SBY.

“Saya rasa itu biasa saja. Itu ruang pemeriksaan persidangan. Jadi hak pengacara untuk menguji, termasuk saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum,” katanya.

Bantah Terima Duit e-KTP, Gamawan Fauzi: Saya Siap Dihukum Mati!

Jurnalpolitik.id – Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi membantah keras tuduhan dirinya menerima uang haram proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP)

Gamawan menyebutnya sebagai fitnah.

Dia menegaskan tidak pernah menerima sepeser pun duit proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

“Itu fitnah saja Yang Mulia. Saya siap dihukum mati Yang Mulia. Saya sering dicurigai, silakan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan saya. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura bertemu beliau (Paulos Tanos). Ini sudah fitnah keterlaluan,” kata Gamawan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1).

Gamawan pun mengaku dirinya sebagai anak seorang ulama sehingga sama sekali tidak berani menerima uang hasil kejahatan korupsi.

“Satu sen pun saya tidak pernah (terima uang korupsi e-KTP), Demi Allah, saya ini anak ulama‎. Ada tiga dosa besar, pertama syirik, kedua, melawan orang tua, ketiga sumpah palsu,” ucapnya.

Baca juga: Gamawan Fauzi: Saya Enggak Ngerti Proses E-KTP Korupsinya di Mana

Diketahui, dalam dakwaan dua terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, nama Gamawan Fauzi disebut-sebut turut menerima uang sebesar 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta.

Dan dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong, uang yang diduga diterima Gamawan berkurang menjadi Rp 50 juta.

Sebaliknya, Setya Novanto menyebut Gamawan menerima Rp 50 juta ditambah satu unit ruko di Grand Wijaya, berikut sebidang tanah di Jalan Brawijaya III, Jakarta Selatan.

Baca juga: Nama SBY Muncul dalam Sidang Korupsi E-KTP, Ini Perannya

Pengacara Setnov Sebut Proyek E-KTP Dikuasai Pemenang Pemilu 2009

Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya menilai, fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat itu, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman.

Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.

“Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas,” kata Firman.

Dalam persidangan, awalnya jaksa KPK menanyakan kepada Mirwan Amir, apakah ada kaitan proyek e-KTP dengan partai pemenang pemilu.

Mirwan kemudian mengakui bahwa proyek tersebut adalah proyek yang diusulkan pemerintah saat itu.

Mirwan mengaku pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan proyek pengadaan e-KTP. Namun, permintaan itu ditolak oleh SBY.

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir.

Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir.

Namun, menurut Mirwan, saat itu SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksaan pemilihan kepala daerah.

“Tanggapan Bapak SBY, karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan,” kata Mirwan.

Baca: Nama SBY Muncul dalam Sidang Korupsi E-KTP, Ini Perannya

Ramai-ramai Tolak Bantu Fredrich – dr Bimanesh

Satu per satu saksi meringankan (a de charge) yang diajukan Fredrich Yunadi menolak untuk membantu. Mulai dari politikus senior Partai Golkar Agung Laksono hingga anggota kepolisian enggan menjadi saksi meringankan untuknya.

Fredrich mengajukan sejumlah nama ke KPK untuk menguatkan alibinya. Dia memang berkali-kali menegaskan tidak melakukan perintangan penyidikan Novanto seperti yang disangkakan KPK.

Mulai dari Kamis, 18 Januari lalu, ketika Agung Laksono datang ke KPK. Namun tak berapa lama, Agung keluar dari ruang pemeriksaan.

Dia mengaku datang ke KPK untuk memenuhi panggilan dan menghormati KPK. Hanya saja ketika mengetahui kepentingannya untuk menjadi saksi meringankan, Agung menolak.

“Saya datang karena menghargai KPK sebagai penegak hukum. Tapi di dalam saya menyatakan saya tidak bersedia menjadi saksi yang menguntungkan Saudara Fredrich. Saya, pertama, karena tidak mengenal beliau. Saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya besuk Pak Novanto,” kata Agung saat itu.

Kemudian pada Senin, 22 Januari, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, mengaku tak mengizinkan anggotanya menjadi saksi meringankan untuk Fredrich.

“Dia diminta juga (untuk menghadirkan saksi) bahwa kita sebagai saksi meringankan dari pada Friedrich, kita buat surat bahwa tidak perlu kita dihadirkan,” ujar Halim.

“KPK membuat surat kepada kami untuk menghadirkan Kasat Laka, nomenklatur Kasat Laka di kita tidak ada sehingga kita tidak izinkan (untuk mendatangkan saksi tersebut),” imbuh Halim.

Baca: Ajak Boikot KPK, Fredrich Yunadi Klaim Didukung 90 Ribu Advokat

Tak hanya untuk Fredrich, tersangka lainnya yakni dr Bimanesh Sutarjo juga mengajukan saksi meringankan untuknya. Ada 3 dokter yang dipanggil KPK saat itu, yaitu Prof Budi Sampoerna, Prof Zubairi Djoerban dan dr Prasetyono.

“Rencana pemeriksaan 3 dokter dalam kasus pasal 21 undang-undang Tipikor hari ini merupakan bentuk pelaksanaan KUHAP. Mereka adalah saksi yang diajukan oleh tersangka BST (Bimanesh Sutarjo). Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap hak-hak tersangka, maka penyidik melakukan pemanggilan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (17/1/2018).

“Namun, 3 saksi menolak permintaan BST tersebut untuk diperiksa sebagai saksi meringankan,” ujar Febri.

Dr Bimanesh Sutarjo, spesialis penyakit dalam yang merawat Setya Novanto ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan hampir 13 jam.

Dalam kasus dugaan merintangi penyidikan Novanto, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo.

Bimanesh merupakan dokter yang menangani Novanto ketika mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 saat dicari KPK. Baik Bimanesh maupun Fredrich diduga memanipulasi data rekam medis Novanto untuk menghindari panggilan penyidik KPK.

Baca:

Tolak Ajakan Boikot KPK oleh Fredrich, Pengacara Setnov: Tak Ada Manfaat

Mantan pengacara Setya Novanto menyerukan ke para advokat untuk memboikot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seruan tersebut dia lontarkan setelah dirinya dijadikan tersangka atas dugaan perintangan penyidikan Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP. (Baca: Jadi Tersangka, Fredrich Yunadi Ajak Advokat Boikot KPK)

Namun ajakan boikot tersebut justru mendapat penolakan dari pengacara Novanto saat ini, Maqdir Ismail. Maqdir menilai permintaan Fredrich itu tidak ada manfaatnya.

“Waduh, berat amat itu ajakan. Klien nanti mencak-mencak semua dan belum tentu banyak manfaatnya untuk klien,” kata Maqdir, Selasa (16/1/2018).

Maqdir berpesan sebaiknya Fredrich menyelesaikan persoalannya dengan KPK melalui jalur hukum. Misalnya, dengan mengajukan gugatan praperadilan.

Selain itu, kata Maqdir, Fredrich dapat mengajukan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Maqdir, perbuatan menghalangi penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor adalah tanah pidana umum, bukan pidana korupsi.

“Suatu tindakan sebagai obstruction of justice harus ada kekerasan fisik atau psikis. Kegiatan penundaan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka tidak bisa disebut sebagai obstruction of justice,” kata Maqdir.

Fredrich menilai kasus yang menjeratnya di KPK merupakan bentuk kriminalisasi lembaga antirasuah itu terhadap advokat.

Atas dasar itu dia pun mengajak rekan advokat untuk memboikot KPK.

Baca: Ajak Boikot KPK, Fredrich Yunadi Klaim Didukung 90 Ribu Advokat

KPK menduga ada persekongkolan antara Fredrich dengan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Menurut KPK, keduanya bekerja sama memasukan Setya Novanto ke RS untuk dilakukan rawat inap, dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa.

Padahal, saat itu Novanto yang merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP sudah dimasukan dalam daftar pencarian orang.

Jadi Tersangka, Fredrich Yunadi Ajak Advokat Boikot KPK

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi tidak terima dirinya dijadikan tersangka dugaan perintangan penyidikan Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Fredrich pun melawan. Dia mengajak advokat lain untuk memboikot KPK.

“Apa yang kalian sudah saksikan ini sudah terjadi kriminalisasi terhadap profesi advokat. Mereka sudah melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Advokat,” kata Fredrich di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Menurut dia, KPK tidak memiliki bukti atas penetapan tersangka terhadap dirinya.

Bahkan Fredrich menyatakan KPK berbohong telah melakukan pencarian sebelum menangkapnya. Saat KPK memanggilnya pada pada Jumat (12/1) lalu, kata Fredrich, dirinya sedang berada di rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Saat itu, penyidik KPK langsung bergerak menangkapnya sebelum kemudian ditahan.

Selain itu, Fredrich juga menuding KPK berbohong soal pemesanan satu lantai kamar perawatan untuk Novanto. Dia pun mengajak advokat memboikot KPK.

“Jadi saya hanya mengimbau advokat seluruh Indonesia, boikot KPK, itu saya minta,” ujar Fredrich.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.

KPK menduga Fredrich dan Bimanesh bekerja sama untuk memasukkan Novanto ke rumah sakit dan memanipulasi data medis.

Baca:

Fredrich Pesan Satu Lantai RS Medika Permata Hijau Sebelum Setnov Dirawat

Detik-detik Penangkapan Fredrich Yunadi oleh KPK

Dokter Medika Permata Hijau yang Tangani Setnov Jadi Tersangka

Tanggapan KPK

KPK pun membantah melakukan kriminalisasi terhadap advokat dalam kasus Fredrich.

“Sehubungan pernyataan FY tadi yang mengesankan seolah proses hukum ini menyerang advokat, kami mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2018).

Febri mengatakan, advokat ataupun dokter merupakan profesi yang mulia. KPK mengakui banyak advokat yang menjalankan tugasnya sesuai koridor etika profesi. Banyak juga yang tidak berupaya menghalangi penegak hukum dalam bekerja.

“Karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya,” kata Febri.

Baca selanjutnya: Ajak Boikot KPK, Fredrich Yunadi Klaim Didukung 90 Ribu Advokat

Detik-detik Penangkapan Fredrich Yunadi oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich bersama petugas KPK tiba di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/1/2018) pukul 00.10 WIB.

Berkaos hitam, celana jins, dan memakai sendal, Fredrich yang turun dari mobil berjalan didampingi petugas KPK masuk menuju lobi gedung KPK.

Dia terlihat hanya menenteng kertas di tangannya. Saat ditanya soal penangkapan oleh KPK ini, Fredrich menolak berkomenter.

“Ndak, ndak ada komentar,” kata dia sembari masuk ke dalam gedung KPK.

Fredrich sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Jumat (12/1/2018).

Berikut detik-detik penangkapan Fredrich Yunadi:

Selasa, 9 Januari 2018:

KPK mengirimkan surat pemeriksaan ke kantor Frederich Yunadi. Pemeriksaan dijadwalkan pada Jumat, 12 Januari 2018.

Kamis, 11 Januari 2018, jam 10.00:

Petugas KPK menggeledah kantor Yunadi & Associates di Blok C dan D Jalan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Jumat, 12 Januari 2018:

Pagi hingga petang: penyidik KPK menunggu kedatangan Fredrich Yunadi. Ada kabar dia tidak datang karena ingin menjalani sidang kode etik advokat terlebih dulu. KPK mengingatkan Fredrich untuk tetap hadir.

Pukul 17.00: jam kantor selesai, Fredrich tetap tidak datang. “Penyidik telah menunggu sampai hari kerja berakhir di Jumat ini dan kami juga sudah ingatkan agar datang dalam panggilan tersebut,” jelas Febri Diansyah.

KPK menyiapkan tim untuk menangkap Fredrich ke berbagai lokasi di Jakarta.

Pukul 20.00-22.00: Petugas KPK menangkap Fredrich di satu lokasi di Jakarta Selatan.

Sabtu, 13 Januari 2018:

Hingga Sabtu dinihari penyidik KPK masih memeriksa Fredrich di gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Fredrich ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan obstruction of justice (OJ) alias menghalangi proses penyidikan Setya Novanto. Ia diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dia bersama dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sedianya hendak diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

Namun, hanya Bimanesh yang memenuhi panggilan. Pada Jumat pukul 22.43 WIB tadi, KPK resmi menahan Bimanesh.

Pihak pengacara Fredrich sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan kepada KPK. Alasannya karena mereka sedang mengajukan sidang kode etik profesi atas Fredrich.

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan antara Bimanesh dengan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Dalam kasus ini, Fredrich dan Bimanesh sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto.

Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).

Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK.

Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

Menurut KPK, Novanto langsung masuk ke ruang rawat inap kelas VIP dan bukan ke unit gawat darurat.

Sebelum kecelakaan, Yunadi diduga sudah datang lebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Salah satu dokter di RS tersebut juga mengaku ditelepon seseorang yang diduga pengacara Novanto yang bermaksud perlu menyewa satu lantai RS.

Padahal, saat itu belum diketahui Novanto akan dirawat karena sakit apa.

Fredrich Pesan Satu Lantai RS Medika Permata Hijau Sebelum Setnov Dirawat

Mantan pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi, diduga memesan satu lantai di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sebelum mantan Ketua Partai Golkar itu dirawat karena kecelakaan setelah mobilnya menabrak tiang lampu.

Perbuatan tersebut dinilai bagian dari upaya melindungi Setnov.

Fredrich Yunadi kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi, dalam hal ini kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setnov.

Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kejadian tersebut terjadi tanggal 16 November 2017. Sejak sehari sebelumnya, KPK tengah mencari Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

KPK kemudian menetapkan status buron pada Setnov. Tak ditemukan, Setnov belakangan diketahui kecelakaan dan dirawat di RS Medika Permata Hijau.

Fredrich diduga telah datang terlebih dulu ke RS Medika Permata Hijau untuk memesan ruang VIP sebelum Setnov ke rumah sakit tersebut.

“Salah satu dokter di rumah sakit mendapat telepon dari orang yang diduga pengacara SN, bahwa SN akan dirawat di RS sekitar pukul 21.00, dan meminta kamar perawatan VIP yg rencana akan di boking satu lantai,” kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).

Basaria juga menceritakan adanya kejanggalan yang terjadi di Rumah Sakit Permata Hijau saat menangani Setnov. Hal ini terlihat karena Setnov tak langsung dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), namun langsung dimasukan kedalam ruang VIP yang telah dipesan oleh Fredrich.

“Saat di rumah sakit SN meskipun diakui kecelakaan namun SN tak dibawa IGD, melainkan langsung dimasukan ke ruang rwat inap VIP,” ujarnya.

Mendengar ada kecelakaan, Tim KPK kemudian menuju rumah sakit tersebut. Namun saat itu tim KPK mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi.

“Penyidik juga mendapatkan kendala ketika melakukan pengecekan informasi peristiwa kecelakaan dan berlanjut perwatan medis di RS Medika Permata Hijau,” ungkapnya.

Selain Fredrich, seorang dokter RS Medika, Dr dr Bimanesh Sutarjo juga IKUT jadi tersangka dengan dugaan yang sama yang dialamatkan ke Fredrich.

Baca: Dokter Medika Permata Hijau yang Tangani Setnov Jadi Tersangka

Dokter Medika Permata Hijau yang Tangani Setnov Jadi Tersangka

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Bimanesh diduga merintangi proses hukum perkara e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

“Sudah naik sidik (penyidikan). Ada dokter juga (menjadi tersangka),” kata seorang sumber penegak hukum di KPK kepada CNN Indonesia, Rabu (10/1).

Hal ini mengonfirmasi keterangan Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa, tentang penetapan tersangka kliennya itu bersama dengan dokter di RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Fredrich merupakan mantan kuasa hukum Setnov dalam kasus e-KTP.

“Iya dokter Bimanesh. Jadi dia (Fredrich) bersama-sama dengan dokter Bimanesh melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi,” kata Sapriyanto.

Dr dr Bimanesh Sutarjo

Dr dr Bimanesh Sutarjo, SpPD, KGH yang merawat Setya Novanto di RS Medika Permata Hijau pasca kecelakaan karena mobilnya menabrak tiang lampu. (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Menurut Refa, Fredrich dan Bimanes disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihaknya juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK Selasa (9/1) sore. Surat tersebut juga langsung diterima oleh Fredrich.

“Kemarin sore, Pak Fredrich telah menerima surat (SPDP), sudah terima. Jadi, Pak Fredrich telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.

KPK sebelumnya telah mencegah empat orang dekat Setya Novanto bepergian ke luar negeri. Mereka adalah Fredrich, Hilman Mattauch, ajudan Setya Novanto bernama Reza Pahlevi, serta Achmad Rudyansyah.

Baca: Fredrich Yunadi dan 3 Orang Dekat Setnov Dicegah KPK ke Luar Negeri

KPK sudah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri untuk 4 saksi tersebut kepada Kemenkum HAM. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak 8 Desember 2017.

Terkait kabar penetapan tersangka Fredrich, KPK hingga kini belum menggelar konferensi pers resmi. Ketika dimintai konfirmasi, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah tidak secara tegas menyebut status tersangka Fredrich.

“Ya kalau proses lanjutan dari penyelidikan sudah dilakukan, informasinya sudah penyidikan. Sore ini akan diumumkan,” ujar Febri.

Pada Jumat, 17 November 2017, Bimanesh pernah menggelar konferensi pers untuk menjelaskan luka Novanto. Saat itu dia menyebut tak hanya dirinya, tapi dari polisi juga melihat langsung.

“Secara fisiklah, bukan saya sendiri yang melihat, ada juga dari bagian Laka Lantas, kita lihat dari pemeriksaan luarnya sih, yang saya dapatkan ada cedera di kepala, pelipis sebelah kiri, kemudian ada lecet laserasi di leher, dan lengan yang sebelah kanan,” kata Bimanesh.

KPK kini sedang mengusut pihak-pihak yang diduga menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP yang menjerat Setnov.

Salah satu hal yang didalami adalah terkait hilangnya Setnov saat akan ditangkap penyidik KPK di kediamannya pada 15 November 2017 malam. Saat penyidik KPK mendatangi rumah Setnov, Fredrich tampak terlihat menemui penyidik.

Setelah menghilang hampir seharian, Setnov mengalami kecelakaan mobil yang dikendarai Hilman Mattauch di kawasan Permata Hijau. Fredrich pun langsung datang mendampingi Setnov yang dibawa ke RS Medika Permata Hijau, Jakarta, 16 November 2017.

Setnov sempat menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau, usai kecelakaan mobil. Ketika itu, Bimanesh Sutarjo yang menangani langsung mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Lulusan Universitas Indonesia ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultasi ginjal, dan hipertensi.

Fredrich Yunadi dan 3 Orang Dekat Setnov Dicegah KPK ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan pengcara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, ke luar negeri. Selain Fredrich, lembaga anti-rasuah itu juga mencegah tiga orang dekat Setya Novanto lainnya, yaitu ajudan Novanto AKP Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah.

Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 8 Desember 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pencegahan ini terkait proses penyelidikan dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dengan tersangka Setya Novanto.

“KPK mengirimkan surat kepada pihak Imigrasi Kemenkumham tentang pencegahan terhadap empat orang,” ujar Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Menurut Febri, pencegahan ini dilakukan karena KPK merasa keterangan keempat orang tersebut masih sangat dibutuhkan dalam perkara yang sedang diselidiki.

Sebelumnya, Febri mengingatkan seluruh pihak agar tidak menghambat proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto.

Febri menegaskan bahwa pihak yang menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan dapat dikenai ancaman Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau obstruction of justice.

“Pada pihak lain, KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan. Terdapat risiko hukum yang cukup berat seperti diatur di Pasal 21 UU Tipikor atau obstruction of justice,” ujar Febri saat memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Hakim Nyatakan Praperadilan Setya Novanto Gugur

Hakim tunggal Kusno menyatakan praperadilan yang diajukan Setya Novanto gugur. Alasannya menurut Kusno, karena pokok perkara yang menjerat Ketua DPR RI nonaktif itu sudah disidangkan.

“Menetapkan menyatakan praperadilan yang diajukan pemohon di atas gugur,” ucap Kusno dalam putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).

Dalam pertimbangannya, Kusno menyebut, berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, praperadilan tersebut sudah seharusnya gugur. Selain itu, Kusno mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU/VIII/2016, yang memperjelas kapan gugurnya praperadilan.

“Memperhatikan bukti surat dari termohon, terbukti benar perkara pokok telah dilimpahkan,” ujar Kusno.

Sidang perkara pokok Novanto sudah dibacakan pada Rabu (13/12). Surat dakwaan telah dibacakan jaksa pada KPK meski diawali drama dari Novanto yang mengaku sakit tapi, menurut 4 orang dokter, Novanto dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti sidang.

Baca: