SBY Curhat Ada Akun Twitter Palsu yang Coba ‘Benturkan’ Dirinya dengan Jokowi dan Megawati

Jurnalpolitik.id – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam tindakan seorang oknum yang mencoba mengadu domba dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Upaya adu domba ini dilakukan lewat media sosial Twitter menggunakan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya. Screenshot dari cuitan akun palsu tersebut Kemudian disebar di aplikasi pesan WhatsApp.

“Isinya sangat tidak bagus seolah-olah saya menyerang Presiden Jokowi dan Ibu Megawati. Bahasanya pun tidak baik, bukan begitu karakter dan kepribadian saya,” kata SBY dalam video berdurasi 1 menit 4 detik yang dia unggah di akun twitternya pada Senin (12/2/2018) pukul 13.00 WIB.

Dalam video tersebut SBY memperlihatkan secarik kertas yang merupakan print out dari akun Twitter palsu tersebut yang bertuliskan: “Saya tidak akan tinggal diam @jokowi saya akan bongkar siapa anda dan megawati sesungguhnya. Ayo muslim RI kita tunjukan niat kita *SBY*”.

Screenshot video Twitter SBY.

Screenshot video Twitter SBY.

SBY menegaskan tak pernah menuliskan cuitan tersebut. Menurutnya, nada cuitan tersebut bukanlah sifatnya.

SBY meminta pengguna Twitter lain yang melihat akun serupa untuk memberi tahunya. Dia pun meminta aparat keamanan menindak tegas hal ini.

“Saya berharap pihak berwajib tertibkan ini, karena ini boleh dikatakan pembusukan terhadap saya, mengadu domba antara saya dengan Presiden Jokowi dan Ibu Megawati,” ujar SBY.

Berikut pernyataan lengkap SBY terkait hal tersebut:

Saudara-saudara, saat ini beredar akun Twitter saya yang dipalsukan. Dulu pernah terjadi tahun 2017, dipalsukan dan isinya tidak bagus. Seolah-olah saya menyerang Presiden Jokowi dan juga Ibu Megawati. Bahasanya pun tidak baik.

Bukan seperti itu karakter dan kepribadian saya.

Ini (menunjukkan screenshot) cuitan akun S. B. Yudhoyono.

Nah, sekarang diedarkan melalui WhatsApp Group. Kalau dahulu lewat Twitter. Ini tidak bagus. Saya harap saudara-saudara saya kalau menjumpai seperti ini tolong beritahu saya karena jelas itu palsu

Dan saya berharap pihak berwajib menertibkan hal seperti ini. Karena ini dapat disebut pembusukan terhadap saya dan juga mengadu domba antara saya dengan Presiden Jokowi dan Ibu Megawati.

Terima kasih.

Berikut videonya:

SBY: Saya Akan Berjihad untuk Mendapat Keadilan

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, akan melakukan jihad untuk mencari keadilan terkait penyebutan namanya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Presiden RI ke-6 itu merasa sangat dirugikan lantaran namanya dikait-kaitkan dalam kasus tersebut.

Akhirnya SBY memutuskan untuk melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri. Firman dinilai telah melakukan pencemaran nama baik.

SBY pun menduga, ada upaya konspirasi untuk menjatuhkan namanya di tahun politik ini.

Dengan melaporkan secara resmi ke penegak hukum, SBY berharap semuanya bisa diungkap.

“Ada apa dengan semuanya ini? Ini sekenario siapa konspirasi model apa seperti ini? Di tahun politik jelang 2019 inilah yang harus kita ungkap, inilah perjuangan saya, inilah jihad saya, jihad untuk mendapat keadilan di negeri yang saya cintai. Mungkin panjang, tapi akan saya tempuh sampai kapan pun juga,” kata SBY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Baca: Kasus E-KTP, SBY Sebut Ada Konspirasi untuk Jatuhkan Namanya di Tahun Politik

“Apa yang Saya akan lakukan? Saya akan melakukan jihad untuk sebuah keadilan. Mungkin banyak orang seperti saya yang juga ingin mendapatkan keadilan, mungkin mereka tidak berdaya, mungkin mereka tidak punya apa-apa, hanya menangis mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga mewakili saudara yang juga tengah mencari keadilan,” ujarnya.

“Hari ini saya secara resmi mengajukan secara hukum yang saya nilai merusak dan mencemarkan nama baik saya, yang dampaknya sangat luas dan bisa saudara-saudara saya percaya atas apa yang difitnahkan dan dituduhkan itu,” ucap SBY.

Baca selengkapnya: SBY Bereaksi, Tabuh Genderang Perang Terkait Tuduhan Terlibat Proyek E-KTP

Kasus E-KTP, SBY Sebut Ada Konspirasi untuk Jatuhkan Namanya di Tahun Politik

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar jumpa pers untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya ikut melakukan intervensi dalam proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Tak hanya itu, SBY juga curiga ada keterkaitan antara skandal e-KTP dengan tahun politik saat ini.

Dia menduga, namanya dikait-kaitkan dalam kasus korupsi e-KTP sebagai serangan politik menjelang pemilihan umum 2019.

Presiden ke-6 RI itu bahkan menyebutkan ada skenario atau konspirasi besar di balik tuduhan tersebut.

“Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek,” kata SBY.

“Lantas ada apa dengan semua ini? Ini skenario siapa? Konspirasi model siapa seperti ini di tahun politik 2019? Inilah yang harus dibuka, inilah jihad saya untuk mendapat keadilan di negeri ini,” papar SBY.

SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya selama menjabat Presiden.

Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.

SBY sempat bertemu antan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, Mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Perekenomian.

Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.

“Semua menjelaskan, memberi testimoni,” kata SBY.

Selain itu SBY juga menanggapi soal catatan yang dibawa Setya Novanto yang disebut-sebut di dalamnya bertuliskan nama Ibas dan Nazaruddin.

SBY menyebut ada manuver dan upaya fitnah kepada dirinya.

“Kemudian kemarin ada kasus Setya Novanto seperti memamerkan buku catatannya, yang setelah kita putar (bukunya), berkali-kali juga, aneh, pura-pura tidak disengaja, tapi segera diambil oleh sejumlah media online, dipergunjingkan oleh masyarakat secara luas,” kata SBY.

SBY menganggap manuver membawa catatan yang sengaja dibuka itu adalah upaya untuk melibatkan dirinya dalam dugaan korupsi proyek tersebut.

Baca: SBY Bereaksi, Tabuh Genderang Perang Terkait Tuduhan Terlibat Proyek E-KTP

Buku catatan Novanto yang memuat nama Ibas dan Nazaruddin. (Foto: Faiq/detikcom)

SBY akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Sebab, kata dia, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia percaya tuduhan tersebut.

SBY melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kendati demikian, SBY tidak yakin laporannya tersebut akan membuahkan hasil. Dia mengaku bisa jadi kalah jika yang dia hadapi adalah konspirasi yang memiliki kekuatan dan bagian dari kekuasaan atau politik uang.

“Kalau ada yang nanya, apakah bisa berhasil, bisa menang, apakah saya akan kalah? Saya bisa kalah kalau yang saya hadapi ini sebuah konspirasi besar. Jika konspirasi ini juga memiliki kekuatan bagian dari kekuasaan atau politik uang. Kalau saya kalah paling tidak sejarah mencatat ada seorang warga negara yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono yang mencari keadilan dan warga negara itu kalah,” ujar SBY.

Keraguan SBY bahwa laporannya akan ditindaklanjuti berkaca pada laporannya terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar setahun lalu yang menurutnya tak ada perkembangannya.

Baca: Demokrat Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Penegak Hukum Sejak Pilkada DKI 2017

Namun, SBY berharap kali ini kepolisian benar-benar menindaklanjuti laporannya.

“Saya masih percaya pada Kabareskrim, Kapolri, dan Presiden. Mudah-mudahan beliau mendengar suara hati saya, untuk menindaklanjuti yang saya adukan,” katanya.

SBY melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri, pada Selasa (6/2/2018) sekitar pukul 16.50.

“Saya sebagai warga negara yang menaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan, secara resmi hari ini saya mengadukan Sdr Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan e-KTP,” kata SBY dengan didampingi Ani Yudhoyono.

Lebih lanjut, ia menyerahkan tindak lanjut dari laporan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Dan tentunya saya serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” ucap SBY.

Laporan SBY diterima Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor LP/187/II/2018/Bareskrim tertanggal 6 Februari 2018.

SBY Bereaksi, Tabuh Genderang Perang Terkait Tuduhan Terlibat Proyek E-KTP

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya bereaksi atas proses hukum yang berkembang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Presiden ke 6 RI itu memutuskan untuk menempuh jalur hukum, melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri atas pernyataannya yang menyebut bahwa dirinya dan Partai Demokrat terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP.

Beberapa waktu lalu Firman pernah mengatakan bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan e-KTP.

Berdasarkan keterangan saksi, kata Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yaitu Partai Demokrat dan SBY.

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman, Kamis (25/01/2018).

Baca: Nama SBY Muncul dalam Sidang Korupsi E-KTP, Ini Perannya

SBY didampingi Ani Yudhoyono, Agus Harimurti dan Edhi Baskoro (Ibas), Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan serta pengurus dan kader Demokrat dari berbagai daerah menggelar jumpa pers terkait tuduhan terlibat dalam proyek e-KTP.

SBY didampingi Ani Yudhoyono, Agus Harimurti dan Edhi Baskoro (Ibas), Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan serta pengurus dan kader Demokrat dari berbagai daerah menggelar jumpa pers terkait tuduhan terlibat dalam proyek e-KTP. (Foto: detikcom)

Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.

“Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas,” ujar Firman.

SBY pun merasa difitnah atas pernyataan tersebut.

“Tidak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, melakukan intervensi atas proyek,” kata SBY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

SBY menegaskan tidak pernah ada penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya selama menjabat Presiden.

Setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek e-KTP kepada para mantan pembantunya.

SBY sempat bertemu antan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, Mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Perekenomian.

Pasalnya, ia mengaku tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek.

“Semua menjelaskan, memberi testimoni,” kata SBY.

Selain itu SBY juga menanggapi soal catatan yang dibawa Setya Novanto yang disebut-sebut di dalamnya bertuliskan nama Ibas dan Nazaruddin.

SBY menyebut ada manuver dan upaya fitnah kepada dirinya.

“Kemudian kemarin ada kasus Setya Novanto seperti memamerkan buku catatannya, yang setelah kita putar (bukunya), berkali-kali juga, aneh, pura-pura tidak disengaja, tapi segera diambil oleh sejumlah media online, dipergunjingkan oleh masyarakat secara luas,” kata SBY.

SBY menganggap manuver membawa catatan yang sengaja dibuka itu adalah upaya untuk melibatkan dirinya dalam dugaan korupsi proyek tersebut.

Buku catatan Novanto yang memuat nama Ibas dan Nazaruddin.

Buku catatan Novanto yang memuat nama Ibas dan Nazaruddin. (Foto: Faiq/detikcom)

Dalam kesempatan itu SBY pun kembali menceritakan sejumlah tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya.

SBY curhat pernah dituduh menggerakkan dan mendanai aksi massa terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan pemboman Istana.

Kemudian curhat soal aksi demo sejumlah orang di depan rumahnya di Jakarta, hingga pernyataan mantan Ketua KPK Antazari Azhar yang menyudutkannya.

Terkait kasus e-KTP ini, SBY merasa dirinya harus menempuh jalur hukum. Pasalnya, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia percaya tuduhan tersebut.

Sebelum membuat laporan, SBY juga menyinggung keraguan para kader Demokrat bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan nantinya. Pasalnya, laporan terhadap Antasari setahun lalu tidak jelas pengusutannya.

“Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti,” kata SBY.

SBY juga mengaku mendapat permintaan dari pengurus Demokrat untuk ikut mendampingi membuat laporan. Namun, SBY menolaknya.

Begitu pula tawaran bantuan dari para mantan menteri. SBY mengaku ingin menghadapi tuduhan tersebut seorang diri.

“Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa,” kata SBY.

Berikut keterangan SBY selengkapnya:

Kali ini saya difitnah, baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai… ini kata-kata mereka, penguasa yang melakukan intervensi terhadap e-KTP. Seolah lagi-lagi menurut mereka saya mengatur dan terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP itu. Belum selesai pergunjingan tentang itu, kemarin berlanjut yang kena sasaran adalah juga kader Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, dikatakan menerima sejumlah dana yang berkaitan dengan e-KTP.

Kita saksikan dalam sebuah persidangan yang sebenarnya sedang menyidangkan Novanto, tiba-tiba ada percakapan antara pengacara dengan saksi. Saudara Firman Wijaya, pengacara, dan saksi, saudara Mirwan Amir, yang aneh out of context, tidak nyambung, tiba-tiba, yang menurut saya penuh dengan nuansa rekayasa. Kemudian, bukan hanya dengan persidangan yang saya tahu itu dilindungi, Firman Wijaya mengeluarkan pernyaataan di hadapan pers, yang setelah kita teliti, seperti bias, yang kita pelajari, seperti diarahkan, dan secara tidak langsung maupun secara terang menuduh saya sebagai orang besar sebagai penguasa yang melakukan intervensi sebagai pengadaan e-KTP.

Kemudian kemarin ada kasus Setya Novanto seperti memamerkan buku catatannya yang setelah kita putar berkali-kali, juga aneh, pura-pura tidak disengaja, tapi segera diambil oleh sejumlah media online, dipergunjingkan oleh masyarakat secara luas.

Itulah esensi dari apa yang dituduhkan kepada saya berkaitan dengan kasus e-KTP ini. Sekarang para kader, mari kita uji dengan tenang, tidak harus secara emosional, tetapi kita gunakan logika, dengan pikiran yang jernih, benar atau bohong kah semua tuduhan itu.

Pertama, benarkah saya dulu selaku presiden melakukan intervensi dan ikut-ikutan proyek e-KTP. Kebiasaan saya, saya tidak mau reaktif asal jawab, maka segera saya undang para pejabat, menteri pemerintahan yang sangat tahu duduk perkara program e-KTP. Karena saya tidak mengetahui dan tidak pernah masuk pada wilayah teknis.

Pertemuan dihadiri oleh mantan ketua tim pengarah pengadaan e-KTP, mantan menkopolhukam, dihadiri juga oleh mantan mendagri, mantan jaksa agung, menteri sekretaris negara, mantan sekretaris kabinet, bahkan mantan menko perekonomian. Semua memberikan testimoni. Terlebih mantan mendagri dan menko polhukam memberikan penjelasan yang lebih utuh.

Jelas sekali bahwa e-KTP itu amanah UU, program pemerintah, sebagaimana ada ratusan amanah UU dan program pemerintah di era pemerintahan saya dulu. Tentu dilaksanakan dengan baik dengan sistem yang berlaku dan peraturan yang ada, organisasinya pun kita bikin dengan secara penuh kehati-hatian.

Inilah program pemerintah yang benar-benar pengorganisasiannya, mekanisme berkejanya, akuntabilitasnya, pengawasannya diatur dengan sangat seksama, ada organisasi, Rapim pengarah dengan sekian menteri, Kemendagri dan tim teknis dan baru ada pekerja di lapanagn. Mereka bekerja ada pertemuan berkala yang dipimpin oleh ketua tim pengarah dan sekali-kali dilaporkan pada wakil presiden.

Akuntabilitas dijaga, beberapa kali dilakukan audit oleh BPK, oleh yang lain-lain. Tendernya pun pada tingkat operasional juga mengikuti aturan yang berlaku. Pendek kata, management government dan implementasinya dilakukan dengan seksama. Para pejabatnya masih ada semua sekarang ini, sebagian masih ada di lembaga pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi.

Dari semuanya hingga selesai jadi presiden tidak pernah ada yang melapor pada saya bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan e-KTP dan kemudian program itu harus dihentikan. Tidak ada dari siapapun tim teknis, siapapun, tidak pernah ada termasuk yang mengaku menyampaikan pada saya, Mirwan Amir.

Tolong di mana, kapan, dalam konteks apa, kapan menyampaikan dengan saya, didampingi siapa, karena saya tertib, kalau urusan resmi seperti e-KTP pastilah saya pastikan ada pendamping saya. Tidak ada, tidak pernah, Allah juga mendengarkan ucapan saya sekarang ini.

Itu yang pertama, yang kedua tidak pernah SBY juga ikut-ikutan ngurusin proyek, melakukan Intervensi terhadap sebuah proyek. Silakan dicek sekali lagi, masih ada semua, tim pengarah masih ada, mendagri masih, ada tim teknis juga masih ada.

Sikap saya itu tidak mencampuri, tidak mengintervensi bukan hanya pengadaan e-KTP, tapi juga program pemerintah lain yang pada tahapan teknis dan operasional. Tidak ada conflict of interest saya. Program apa saja selama 10 tahun saya jadi presiden silakan dicek kepada siapa saja.

Para pembantu presiden, dulu kemarin juga saling memberikan testimoninya saat saya undang dua kali, bahwa saya dengan segala kekurangan yang saya miliki adalah seorang yang disiplin, yang tertib, yang hati-hati terhadap yang namanya program pemerintah, apalagi ada kaitannya dengan proyek. Setiap pertemuan pasti ada pendampingnya dan di dokumentasikan, tidak pernah saya membawa urusan negara dan pemerintah ke partai.

Sehingga segala penjelasan, baik Firman Wijaya maupun Mirwan Amir, yang kemudian biasnya ke mana-mana, masuk media digunjingkan, sudah saya jelaskan sama sekali tidak benar ada tuduhan saya dilapori ada masalah besar, dan juga sangat tidak benar saya melibatkan diri atau mengatur atau ikut ikutan dalam proyek e-KTP.

Ada apa dengan semuanya ini? Ini sekenario siapa konspirasi model apa seperti ini? Di tahun politik jelang 2019 inilah yang harus kita ungkap, inilah perjuangan saya, inilah jihad saya, jihad untuk mendapat keadilan di negeri yang saya cintai. Mungkin panjang, tapi akan saya tempuh sampai kapanpun juga.

Saat ini saya memilih untuk tidak dulu main tuduhan pada siapapun, meskipun saya tahu saya mendapat informasi dari sumber yang layak dipercayai. Menjelang persidangan di mana terjadi tanya jawab antara Firman dan Mirwan atas semua pertemuan, dihadiri sejumalah orang dan dapat diduga itu menjadi cikal bakal munculnya sesuatu yang mengagetkan waktu itu. Tetapi informasi yang saya miliki belum waktunya saya buka ke masyarakat luas, dan bisa bikin geger nantinya.

Para kader tahu ini tahun politik, menuju pemilihan umum, hancur negara kita kalau politik semakin tidak beradab. Memfitnah lawan politiknya tanpa beban, dengan mudahnya mungkin dengan tangan kekuasaan dan uang bisa menghancurkan dan merusak nama baik seseorang.

Mari kita mohon, berdoa pada Allah agar negara yang kita cintai dijauhkan dari praktik politik yang tidak berakhlak yang tidak bermoral, yang tidak berasap.

Apa yang Saya akan lakukan? Saya akan melakukan jihad untuk sebuah keadilan. Mungkin banyak orang seperti saya yang juga ingin mendapatkan keadilan, mungkin mereka tidak berdaya, mungkin mereka tidak punya apa-apa, hanya menangis mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga mewakili saudara yang juga tengah mencari keadilan.

Hari ini saya secara resmi mengajukan secara hukum yang saya nilai merusak dan mencemarkan nama baik saya, yang dampaknya sangat luas dan bisa saudara-saudara saya percaya atas apa yang difitnahkan dan dituduhkan itu.

Sore ini ada yang bertanya apakah pengaduan Pak SBY sebagai warga negara ditindaklanjuti oleh penegak hukum, oleh Polri? Seperti pertanyaan para kader, kenapa, sudah satu tahun aduan tentang Antasari tidak ada lanjutan yang jelas.

Saya masih percaya pada Kabareskim, Kapolri, dan presiden, mudah-mudahan beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti yang saya adukan nanti.

Kalau ada yang nanya lagi, apakah bisa berhasil, bisa menang, apakah saya akan kalah?

Saya bisa kalah kalau yang saya hadapi ini sebuah konspirasi besar. Jika konspirasi ini juga memiliki kekuatan bagian dari kekuasaan atau politik uang. Kalau saya kalah paling tidak sejarah mencatat ada seorang warga negara yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono yang mencari keadilan dan warga negara itu kalah.

Itulah saya, bagaimana dengan tuduhan terhadap Edi Yudhoyono yang secara ganjil, menggelikan dan di tunjukan catatan seorang Setnov, mungkin maunya secara tidak langsung maunya ke saya. Tetapi siapapun dengan mudah itu sebuah permainan.

SBY akan menggunakan sendiri hak hukumnya, dia juga warga negara, juga terlalu banyak fitnah yang dia alami, mari kita berikan juga jalan bagi Edhie untuk mendapat keadilannya.

Waktu Pak Setya Novanto di-bully dulu dari ICU sehat kecelakaan luka banyak bejolan. Saya larang saudara jangan melakukan bully, tidak baik, tetapi tampaknya air susu dibalas dengan air tuba. Saya dengar para kader tadi dari Pak Hinca ingin mendampingi saya menghadap Bareskrim, saya katakan tidak perlu, saya ucapkan terima kasih, saya tahu para kader sakit hati, saudara pasti berpikir ini menghancurkan nama baik SBY dan keluarga, merusak nama baik AHY, dan mungkin juga partai.

Tapi biar saya sendiri yang datang ke Bareskrim, saya hanya ingin didampingi ibu Ani istri tercinta yang mendampingi saya dalam suka dan dukanya, dan beberapa para pendamping yang sekaligus akan menjadi lawyer. Saya juga mendapat kabar dari teman saya, yang ingin memberikan bantuan suara bilang tidak perlu teman teman, saya ingin teman-teman hidup tentram dengan keluarga, biar saya selesaikan.

Ini perang saya, this is my war, perang untuk keadilan yang penting, bantu saya dengan doa, mohon pada Allah diberi kekuatan.

Pengacara Setnov Sebut Proyek E-KTP Dikuasai Pemenang Pemilu 2009

Pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya menilai, fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat itu, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman.

Menurut Firman, keterangan saksi ini sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP.

Ia mengatakan, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek tersebut.

“Saksi Mirwan Amir tadi sudah bilang disampaikan di Cikeas,” kata Firman.

Dalam persidangan, awalnya jaksa KPK menanyakan kepada Mirwan Amir, apakah ada kaitan proyek e-KTP dengan partai pemenang pemilu.

Mirwan kemudian mengakui bahwa proyek tersebut adalah proyek yang diusulkan pemerintah saat itu.

Mirwan mengaku pernah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan proyek pengadaan e-KTP. Namun, permintaan itu ditolak oleh SBY.

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir.

Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir.

Namun, menurut Mirwan, saat itu SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksaan pemilihan kepala daerah.

“Tanggapan Bapak SBY, karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan,” kata Mirwan.

Baca: Nama SBY Muncul dalam Sidang Korupsi E-KTP, Ini Perannya

Nama SBY Muncul dalam Sidang Korupsi E-KTP, Ini Perannya

Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul dalam sidang lanjutan kasus mega korupsi KTP elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (25/1), dengan terdakwa Setya Novanto. Presiden RI ke-6 itu disebut-sebut memerintahkan agar proyek tersebut tetap berjalan.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir, yang hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut.

Mirwan mengaku pernah menyarankan kepada SBY agar proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak dilanjutkan.

Mirwan mengaku mendapat masukan dari rekannya, seorang pengusaha bernama Yusnan Solihin yang mengatakan bahwa proyek e-KTP senilai Rp 5,9 Triliun itu bermasalah.

Mirwan kemudian menyampaikan saran itu langsung ke SBY di Cikeas. Saat itu proyek e-KTP masih dalam tahap persiapan.

“Pernah saya sampaikan (kepada SBY), bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” kata Mirwan.

Baca juga: Pengacara Setnov Sebut Proyek E-KTP Dikuasai Pemenang Pemilu 2009

Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir.

Mantan pimpinan Banggar DPR Mirwan Amir.

Saat ditanya kapan dia berbicara dengan SBY mengenai E-KTP ini, Mirwan mengatakan, di kediaman SBY di Cikeas pada sebuah acara. “Kebetulan kita ada acara di Cikeas. Pada suatu acara, tidak di forum,” kata Mirwan.

Sebelum menyampaikan saran tersebut, kata Mirwan, Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah ketika itu. Mantan politikus Demokrat itu pun percaya dengan saran Yusnan, yang paham teknis proyek e-KTP.

“Maka dari itu pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintahan pemenang pemilu 2009 dan saya juga percaya dengan pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik jangan dilanjutkan,” ujar Mirwan yang kini menjadi Ketua DPP Hanura.

Mirwan melanjutkan, setelah mendengarkan sarannya, SBY menginginkan proyek itu tetap diteruskan. Ketika itu, SBY beralasan proyek pengadaan e-KTP ini dibuat untuk menghadapi Pilkada.

“Tanggapan dari bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju Pilkada. Jadi proyek ini harus diteruskan,” ucap Mirwan.

Meskipun mengetahui bahwa proyek e-KTP ini bermasalah, Mirwan mengaku tak punya kekuatan untuk menghentikan proyek itu. Yang penting, kata Mirwan, dirinya sudah menyampaikan saran Yusnan bahwa proyek e-KTP bermasalah.

“Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini. Tapi saya sudah sampaikan itu kepada pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan, karena katanya ada masalah,” kata Mirwan.

SBY Kritik Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Era Jokowi

Pada sambutan di acara Milad Pondok Pesantren Daar el-Qolam yang ke-50, Sabtu (20/1), presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK).

Dia memaparkan keberhasilannya saat menjadi Presiden, bahwa pertumbuhan ekonomi saat itu mencapai 6 persen.

Alhamdulillah pas saya mimpin 6 persen. Sekarang 5 (persen) harus segera dinaikkan. Saya tahu Jokowi sedang berjuang, kalau masih 5 (persen) berarti ada masalah,” kata SBY di Pesantren Daar El-Qolam Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca: SBY Ingatkan Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama

SBY menyebut Indonesia bisa menjadi negara kuat pada 2045 kelak, namun hal tersebut tidak bisa datang begitu saja dari langit. SBY mengajak seluruh warga bekerja keras untuk mencapai hal tersebut.

Selain itu SBY juga menyinggung soal kesenjangan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dituntaskan secara bersama.

Menurutnya, negara kaya saat ini masih saja dalam posisi yang kaya. Sedangkan negara miskin, kata SBY, ekonominya belum banyak bergerak.

Ini sudah menjadi tugas seluruh warga negara agar kesenjangan tak terbuka lebar.

“Oleh karena itu tugas kita semua mencegah kesenjangan makin melebar,” kata SBY.

Diketahui, pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4 persen pada tahun 2018 atau naik dibandingkan 2017 yakni sekitar 5,05.

DBS Group Research memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini akan menyentuh level 5,3 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2017 yang sebesar 5,1 persen.

SBY Ingatkan Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Pemerintah agar tak mudah melakukan pemidanaan terhadap para ulama lewat dugaan ujaran kebencian. Presiden RI ke-6 itu menyarankan agar lebih mengedepankan mediasi dan saling mengingatkan.

“Pemerintah jangan sedikit-sedikit, dengan mudah mengkriminalisasi, memanggil, seolah-olah dianggap kejahatan. Saya kira bisa dengan saling mengingatkan agar tidak jadi kasus itu,” ujarnya, dalam gelaran Milad ke-50 Pondok Pesantren Daar el-Qolam, di Jayanti, Tangerang, Banten, Sabtu (20/1).

Pandangannya tersebut terkait dengan pengakuan beberapa ulama dan kiai yang merasa mudah dikriminalkan melalui delik ujaran kebencian. Menurut SBY, pemimpin negara dan ulama harusnya satu, bukan malah menjadi musuh.

“Kalau dianggap ucapan Anda (ulama dan kiai) bisa dikriminalkan, menurut saya, pendakwah, ulama, tentu tahu batasnya. Selama tidak melanggar konstitusi, maka tidak boleh terlalu cepat (dianggap) melanggar hukum,” ucap dia.

SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, mengakui pentingnya penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.

“(Tapi) jangan terlalu dikekang, disalahkan, kalau mereka (rakyat) berbicara. Ini harapan rakyat, bukan pandangan SBY, tapi (pandangan) saudara-saudara kita,” dalihnya.

Baca juga: SBY Kritik Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Era Jokowi

Dia juga mengingatkan soal kemungkinan banyaknya isu toleransi dan kebhinnekaan jelang tahun politik, tahun 2019. SBY meminta Pemerintah tak mudah untuk melontarkan tudingan intoleran, anti-kebhinnekaan, ataupun radikal. Sebab, hal itu bisa saja terjadi di semua kelompok dan agama.

“Jangan terlalu cepat menuduh ini tidak bhineka, ini radikal, seterusnya,” kata dia. “Tujuannya adalah menyatukan. Lebih baik dibimbing supaya enggak benturan,” imbuh SBY.

Terkait hal tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri ini menyebut bahwa Indonesia harus mencontohkan sikap yang mencerminkan Islam yang sebenarnya kepada negara lain. Hal ini berguna untuk menangkal gejala ketakutan terhadap islam atau islamophobia di dunia.

“Kita harus memberi contoh bagaimana Islam yang benar sesuai dengan firman Allah. Kalau dijalankan, gelombang islamophobia bisa diredam,” tutup SBY.

Baca: Dijadikan Tersangka, Berikut Pernyataan Ustaz Zulkifli Ali yang Dipersoalkan

SBY Ingatkan KPU Soal Kemungkinan Upaya Jahat Gagalkan Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik pertamanya pada 2018 ini di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

Dalam pidatonya tersebut, SBY membahas persiapan pelakasanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Selain itu, SBY juga mengingatkan kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu dan Pilkada terkait kemungkinan adanya upaya jahat menggagalkan pelaksanaan Pemilu.

Hal ini, menurut SBY, harus diantisipasi KPU dan jajarannya.

“Di era teknologi digital bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan Pemilu seperti pembobolan dan perusakan sistem informasi KPU,” ucap SBY.

“Puncaknya hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah. KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi,” tambah SBY.

Baca juga: Pemilu, SBY Yakin Jokowi akan Berlaku Adil dan Demokratis

Dalam kesempatan itu, SBY meminta KPU agar menjaga integritas dan kualitas kinerjanya. Pasalnya Pilkada maupun Pemilu memiliki tantangan dan kompleksitas yang tinggi. Apalagi 2018 menjadi pelaksanaan Pilkada serentak dengan peserta terbanyak. Pada 2019 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wapres juga mulai dilakukan serentak.

“Karenanya semua penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU, Bawaslu, DKPP harus merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua kegiatan Pilkada dan Pemilu tersebut dengan baik,” jelasnya.

SBY mengingatkan jangan sampai terjadi kesalahan apalagi melanggar hal-hal prinsipil. Semua penyelenggara harus cakap dan memiliki integritas serta siap bekerja dengan intensitas tinggi.

“Jika ada masalah serius KPU harus mampu melakukan manajemen krisis sehingga persoalan dapat diatasi dengan baik,” pesannya.

KPU juga sering dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu. Untuk itu KPU harus transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugasnya. “Setiap langkahnya harus bisa diikuti oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

Pemilu, SBY Yakin Jokowi akan Berlaku Adil dan Demokratis

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik pertamanya pada 2018 ini di kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

Salah satu yang disinggung SBY dalam pidato tersebut adalah soal peran pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mensukseskan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. SBY mengatakan, mengawali 2018 ini ke depan akan ada banyak agenda dan kegiatan penting, termasuk urusan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

“Kita ketahui, pemilihan umum yang akan memilih presiden dan wakil presiden; memilih para wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD; serta pilkada yang akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakilnya bukanlah urusan elite politik semata, melainkan kepentingan rakyat. Sebab, akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat kita,” kata SBY di lokasi acara.

SBY menegaskan bahwa tak ada maksud sama sekali dari pihaknya untuk mendikte atau menggurui mengenai apa yang harus dilakukan negara atau pemerintah, khususnya mengenai pilkada dan pilpres mendatang.

“Sebab, pertama, Partai Demokrat mengetahui bahwa Presiden Jokowi berserta pemerintahan yang dipimpinanya dengan serius sedang dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya,” ujar SBY.

SBY yakin Jokowi ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat, seperti membuat sejahtera. Hal itu, kata SBY, telah dilihat partainya dengan hasil dan prestasi yang diraih pemerintahan Jokowi. Dia berharap, prestasi itu dijaga dan ditingkatkan pemerintahan Jokowi.

“Namun, Partai Demokrat juga mengingatkan sejumlah permasalahan dan kekurangan di sana-sini masih dirasakan dan dihadapi rakyat kita,” ujar SBY.

Karena itu, Demokrat mendorong pemerintah melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih lagi sehingga dua tahun sisa pemerintahan Jokowi ini lebih banyak lagi hasil yang dapat dicapai.

“Partai Demokrat yakin bahwa Presiden Jokowi beserta perangkat negara dan pemerintah telah mempersiapkan pengelolaan pemerintahan kita di dua tahun yang penuh tantangan dengan sebaik-baiknya, termasuk memastikan agar Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, dan lancar, dapat pula berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis,” ujar SBY.

“Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin meninggalkan legacy yang baik dan diingat sejarah, yaitu berlangsungnya pemilu yang fair dan demokratis,” kata presiden keenam RI tersebut.

SBY Unggah Foto Saat Meresmikan Mandalika pada 2011

Keriuhan media sosial soal waktu peresmian pembangunan kawasan wisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini masih berlanjut. Bahkan, Presiden ke-6 Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengunggah 13 foto peresmian kawasan Mandalika ke akun Facebook-nya, 22 Oktober, pukul 14.01.

Salah satu foto memperlihatkan SBY didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Pariwisata Mari Elka Pangestu serta Gubernur NTB M. Zainul Majdi. Acara seremoni peletakan batu pertama pembangunan kawasan wisata Mandalika Resort, Lombok Tengah, itu berlangsung pada Jumat, 21 Oktober 2011.

Di akun Facebook-nya, SBY berharap kawasan wisata Mandalika dikembangkan dengan nilai-nilai lokal dan ekoturisme. Dengan begitu, tulis SBY, Mandalika bisa bersaing dengan kawasan wisata lainnya di dunia, sehingga dapat menambah devisa negara.

“Kawasan wisata ini dibangun di atas lahan seluas 1.175 hektare dan menelan biaya hampir Rp 30 Triliun,” tulis SBY dalam unggahannya tersebut.

Menurut SBY, kawasan wisata Mandalika masuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dia berencana nantinya akan menambah fasilitas di Mandalika dengan hotel bintang lima, dan fasilitas olahraga, serta pusat pelatihan keperawatan, pusat kesehatan berkelas internasional, pelabuhan untuk kapal pesiar dan lagoon atau marina.

“Juga pasar rakyat dan perumahan sebagai kawasan berkelas dunia, guna mendorong diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, khususnya di daerah NTB,” kata SBY.

Selama 2015-2020 ditargetkan jumlah wisatawan mancanegara ataupun lokal yang datang ke NTB mencapai 1 juta orang.

Setelah meresmikan kawasan wisata Mandalika, SBY juga meresmikan beroperasinya Bandara Internasional Lombok. Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Ketua PMI, turut menyaksikan peresmian bandara.

Foto: Dokumentasi SBY

Sore harinya, Presiden SBY bersama Ani Yudhoyono dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II menyempatkan diri mengunjungi dan menikmati keindahan Pantai Putri Nyali Mandalika.

Hari itu juga SBY mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak di Hotel Novotel tempat keduanya menginap selama di Lombok.

Kedua pimpinan menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama luar negeri dan perdagangan di antara kedua negara serta membicarakan berbagai isu aktual hubungan kedua negara. Pertemuan ini rutin berlangsung tiap tahun.

Juru bicara Partai Demokrat, Imelda Sari, mengatakan, sebelum meresmikan kawasan wisata Mandalika, SBY sudah 3 kali datang ke Lombok. Sejak Bandara Internasional Lombok dibuka, jumlah turis ke NTB meningkat pesat.

Foto: Dokumentasi SBY

Foto: Dokumentasi SBY

Pada Jumat, 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi sejumlah menteri, juga meresmikan kawasan wisata Mandalika. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut proyek Mandalika ini sudah digagas 29 tahun yang lalu. Namun pembangunannya tak selesai-selesai karena terganjal payung hukum soal pembebasan lahan.

Musabab tak ada instruksi presiden sebagai payung hukum, pejabat daerah tak berani menandatangani ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Mandalika. “Kita rapat sekali di Istana, keluar Inpres. Setelah itu, tak ada dua bulan alhamdulillah pembebasan lahan lancar, langsung bayar semua,” kata Jokowi.

SBY: Tidak Fair Apabila Mengatakan Pemerintahan Saat Ini Telah Gagal

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara mengenai 3 tahun pemerintah Jokowi-JK.

Lewat video berdurasi dua menit, SBY mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk mau mendukung pemerintahan yang sedang berjalan ini.

“Marilah beri kesempatan kepada pemerintah untuk melanjutkan dan merampungkan tugas-tugasnya,” ujar dia.

Presiden keenam Indonesia itu juga mengatakan, adalah suatu hal yang tidak legawa dan tidak fair, apabila ada pihak yang mengatakan pemerintahan saat ini telah gagal.

Namun juga sikap yang tidak jujur apabila mengatakan pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun telah menjalankan tugasnya secara baik.

“Jika ada yang menganggap pemerintahan kali ini selalu sukses dalam apa yang dilakukan, menurut saya tidak jujur,” ucap SBY.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk tetap fokus dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat selama dua tahun mendatang.

Lihat selengkapnya dalam video berikut:

SBY Angkat Bicara Soal 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara mengenai tiga tahun pemerintah Jokowi-JK. Baca selengkapnya: http://jurnalpolitik.id/?p=11320

Posted by Jurnal Indonesia on Sunday, 22 October 2017