‘Salam Dua Jari’ yang Dulu Dipakai Jokowi-JK Kini Diteriakkan Gerindra

Jurnalpolitik.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengundian nomor urut 14 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 di Aula Utama Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018).

Ada yang menarik dalam acara tersebut. Partai Gerindra yang memperoleh nomor urut 2, langsung meneriakkan yel-yel ‘salam dua jari’.

Ketua Umum dan Sekjen Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ahmad Muzani hadir dan mengambil langsung undian nomor urut.

Begitu mengetahui partainya mendapat nomor urut dua, Prabowo dan Muzani langsung tersenyum dan secara spontan melakukan salam 2 jari.

Kader Gerindra yang hadir juga tak tinggal diam. Mereka langsung mengacungkan dua jari ke udara sembari berteriak ‘salam dua jari’. Tak terkecuali juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut.

“Salam dua jari! salam dua jari! salam dua jari!” teriak kader Gerindra di ruang sidang utama KPU.

Diketahui, nomor dua merupakan nomor urut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat dalam Pemilu 2014. Mereka berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan nomor urut 1.

Salam dua jari pun menjadi slogan bagi Jokowi – JK saat kampanye. Salam dua jari pun kerap dinyanyikan oleh para pendukungnya.

Berikut nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019:

1. PKB

2. Gerindra

3. PDIP

4. Golkar

5. Nasdem

6. Garuda

7. Berkarya

8. PKS

9. Perindo

10. PPP

11. PSI

12. PAN

13. Hanura

14. Demokrat

9 Pesan Politik Prabowo dalam Pidato HUT Gerindra ke-10

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan di acara hari ulang tahun (HUT) ke-10 partainya di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Selama kurang lebih 30 menit Prabowo berpidato, ada sejumlah pesan politik yang diungkapkannya.

1. Jangan masuk partai untuk makan dan agar kaya

Prabowo menegaskan kepada para kader Gerindra, jangan masuk partai untuk cari makan atau kekayaan. Sembari menunjuk foto pahlawan yang dipajang di DPP Gerindra, dia mengatakan, “Jangan kita di sini untuk cari makan, jangan cari kaya. Hati kita yang harus kita mantapkan. Kita taruh (gambar pahlawan) untuk dilihat, diingat perjuangannya, apakah kita pantas meneruskan cita-cita dan menjaga nilai-nilai mereka. Yang kita lihat niatnya.”

2. Jangan benci orang kaya

Prabowo berpesan agara kader Gerindra tidak membenci orang kaya. Sebab, tugas Gerindra adalah membela seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat kecil atau miskin saja.

“Kita sadar rakyat mengharapkan kita untuk membela seluruh rakyat. Kita tidak boleh benci kepada orang kaya. Kita butuh orang kaya yang cinta tanah air. Itu tujuan dari national building dari pendiri bangsa ini,” katanya.

3. Indonesia kaya dan harus dijaga

Indonesia dengan kekayaannya yang melimpah selalu menjadi incaran para ‘perampok’. Kendati demikian, Prabowo mengatakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para perampok tersebut. Tugas kita lah menjaga kekayaan yang dimiliki Indonesia.

“Jangan kita salahkan perampok. Mereka emang jiwanya perampok. Kalau kita enggak pandai menjaga kekayaan kita sendiri, itu salah kita sendiri. Kalau rakyat kita tak bisa dan gak sadar menjaga kekayaaan sendiri, kalau pemimpin-pemimpinnya diam dan mengizinkan kekayaan rakyatnya diambil, itu salah kita sendiri dan kita akan malu pada sejarah sendiri,” kata dia.

4. Tidak ada salahnya bekerja sama dengan asing, tapi…

Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh anti asing dan harus bekerja sama. Namun, pemerintah harus tegas ada hal-hal yang tidak boleh diserahkan kepada pihak asing.

“Kita enggak boleh anti-asing, harus kerja sama dengan mereka, tapi ada hal-hal dari pandangan strategi dan geo-strategi, pertahanan, enggak boleh diserahkan ke negara lain,” tegasnya.

5. Kekuasaan itu penuh tantangan dan godaan

Prabowo mengatakan, di saat seseorang berada dalam kekuasaan, akan ada banyak tantangan dan godaan. Oleh sebab itu dia berpesan agar selalu berpegang teguh pada ideologi negara, Pancasila.

“Kita akan tergoda oleh karena mereka yang dalam posisi kedudukan kekuasaan akan tergoda berhadapan dengan masalah-masalah riil dan aktual. Mereka yang masuk kekekuasaan, kalian akan dapatkan tantangan dan godaan. Kita harus selalu setia dan berpegang pada ideologi negara,” tegas Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Pak Fadli Juga Bisa Jadi Presiden, Asal Namanya Diganti Jadi Fadli Zono

6. Jika di atas, selalu ingat yang di bawah

Prabowo berpesan agar para kadernya selalu bertutur kata dan berperilaku baik, tidak boleh sombong.

“Saat kau di atas ingatlah yang di bawah. Karena nanti kau ke bawah mereka akan menyapa kalian. Kalau di atas jahat, mereka tak akan lupa,” ucapnya.

7. Jika dicemooh balas dengan kebaikan

Prabowo berpesan kepada para kader untuk tidak menjadi pribadi yang emosional dan pendendam.

“Semakin dihina dan dihantam semakin tegar, semakin kuat dan semakin membalas demi kebaikan. Itu tandanya seorang pendekar. Tapi pendekar itu akan selalu bersama rakyat. Seorang pendekar itu berarti tidak boleh pernah benci, dendam. Kalau Gerindra dihina dan difitnah, kita harus balas dengan kebaikan,” tegasnya.

8. Kebenaran dan agama selalu menang

Prabowo juga berpesan agar para kader selalu yakin bahwasanya kebenaran dan agama akan selalu menang.

“Kita percaya kebenaran selalu menang. Itu ajaran semua agama di dunia. kebenaran selalu menang, jangan ragu. Kita berada di atas jalan yang benar,” kata Prabowo.

9. Hidup harus berarti, jangan takut mati

Manusia, kata Prabowo pasti akan mati. Namun, dia berpesan, jangan pernah takut mati dan harus berusaha agar hidup memiliki penuh arti.

“Kita semua akan mati, jangan takut mati karena itu ciri khas kita paket hemat. Yang penting hidup kita harus penuh arti. Kita semakin menahan diri, jangan pernah emosional,” ucapnya.

Baca juga: Fadli Zon: Hanya Prabowo yang Mampu Mengubah Karut-marut Negeri Ini

Prabowo: Pak Fadli Juga Bisa Jadi Presiden, Asal Namanya Diganti Jadi Fadli Zono

Jurnalpolitik.id – Prabowo Subianto, memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-10 Partai Gerindra, Sabtu (10/2/2018).

Prabowo banyak melontarkan candaan dalam sambutannya tersebut.

Salah satunya yang kena candaannya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.

Awalnya Prabowo menyapa Waketum Gerindra Ferry Juliantono. Mantan Danjen Kopassus itu menyebut Ferry cocok menjadi Presiden RI lantaran nama belakangnya.

“Ferry Juliantono memenuhi syarat jadi presiden. Ada ‘no’-nya (Juliantono),” kata Prabowo di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jaksel, Sabtu (10/2/2018).

Kemudian Prabowo menyebut nama Fadli Zon. Menurutnya, Fadli juga bisa jadi presiden tapi nama belakangnya diedit sedikit.

“Pak Fadli juga bisa, (namanya jadi) Fadli Zono,” canda Prabowo.

Fadli pun terbahak mendengar candaan Prabowo tersebut.

Baca juga: Fadli Zon: Hanya Prabowo yang Mampu Mengubah Karut-marut Negeri Ini

Selain soal Presiden, Prabowo juga menyinggung Fadli soal kontroversialnya.

“Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ini penuh kontroversi. Memang demokrasi butuh kontroversi, asal damai dan tenteram,” kata Prabowo.

Namun Prabowo kerap mengaku dipusingkan oleh kontroversi yang dibuat Fadli Zon. Dan Prabowo mengaku sulit mengontrol Fadli lantaran posisi Fadli di parlemen sebagai Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam.

“Susah mengendalikan beliau. Karena dunia berputar. Dulu Fadli, fruitboy (anak buah, red) saya, sekarang Wakil Ketua DPR. Dari segi protokol saja kalah saya. Tapi di partai aku masih (pemimpin),” ujar Prabowo.

Baca juga: Seruan ‘Prabowo Presiden’ Bergema di Perayaan HUT ke-10 Gerindra

Prabowo pun mengaku kerap marah ketika melihat ada yang salah dari pernyataan Fadli. Namun Fadli tetap saja bisa merayu dengan datang ke kediamannya di Hambalang dan menyanyikan lagu kesukaan.

“Kalau Fadli Zon salah ngomong saya panggil ke ruangan, enggak saya omelin di luar. Meskipun kadang pengin ngomelin,” kata Prabowo yang lagi-lagi langsung disambut gelak tawa para kader.

Selain berbicara soal Fadli, Prabowo juga melontarkan candaan saat menyapa Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Dia mengatakan, Muzani tampak gemibar lantaran berpeluang duduk sebagai Wakil Ketua MPR.

“Ahmad Muzani ko semringah, apa kemungkinan jadi Wakil Ketua MPR? Jangan tepuk tangan dulu, baru kemungkinan loh,” kata Prabowo yang kembali disambut tawa.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyinggung soal isu mahar politik yang menerpa partainya usai pengakuan La Nyalla Mattalitti beberapa waktu lalu.

Prabowo menanyakan hal tersebut ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diusung Gerindra bersama PKS.

“Tanya Pak Anies, berapa duitnya. Pak Anies, kasih mahar nggak ke saya?” kata Prabowo. Anies, yang duduk di barisan depan kemudian merespons dengan menggelengkan kepala.

Baca: Anies-Sandi Hadiri Acara HUT Gerindra

Seruan ‘Prabowo Presiden’ Bergema di Perayaan HUT ke-10 Gerindra

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Gerindra di Kantor DPP, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta, Sabtu (10/2).

Mengenakan kemeja safari warna kuning gading, mantan Danjen Kopassus itu tiba sekitar pukul 09.10 WIB dengan disambut marching band dari Tim Drum Band Canka Garuda Yaksa.

Turun dari mobil Lexus B 17 GRD, Prabowo langsung berjalan menuju kantor DPP Gerindra tanpa memberikan keterangan.

Sejumlah elit partai langsung menyalaminya saat tiba di depan kantor DPP Gerindra. Para kader dan simpatisan Gerindra yang mengenakan kemeja putih terdengar menyerukan Prabowo presiden.

“Prabowo presiden, Prabowo presiden, Prabowo presiden,” teriak para kader.

Sementara sejumlah kader tampak membawa atribut bertuliskan ‘Prabowo Presiden’ dan ‘Prabowo for President RI 2019-2024’ yang ditulis di topi, spanduk hingga papan kayu.

Kader partai di acara HUT ke-10 Gerindra

Kader partai di acara HUT ke-10 Gerindra. (Foto: Merdeka.com)

Prabowo terus berjalan sembari menyalami para kader Gerindra dan memasuki kantor DPP Gerindra.

Sejumlah elit partai telah hadir di acara ini. Mereka di antaranya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Lalu Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik dan sejumlah pengurus lainnya.

Acara ini juga dihadiri ratusan kader dan simpatisan partai berlambang burung Garuda itu.

Acara ini juga dimeriahkan dengan bazar murah, pengobatan gratis, hingga perlombaan untuk para kader yang hadir. Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Gerindra, dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya.

Fadli Zon: Hanya Prabowo yang Mampu Mengubah Karut-marut Negeri Ini

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, partainya sudah bulat tekad untuk memperjuangkan Prabowo Subianto agar menduduki kursi Presiden RI. Dengan usia partai yang sudah menginjak 10 tahun pada 6 Februari 2018 lalu, maka, menurut Fadli, Gerindra makin percaya diri mengusung mantan Danjen Kopassus itu.

Fadli menuturkan soal peningkatan pesat yang diperoleh Gerindra terkait dukungan rakyat.

Pada pertama kali ikut Pemilu, yakni tahun 2009 lampau, partai berlambang kepala burung Garuda itu mampu meraih 26 kursi.

“Padahal waktu itu umur Gerindra baru setahun. Itu capaian yang bagus,” kata Fadli, Rabu (7/2/2018).

Lima tahun kemudian, yakni di Pemilu 2014, Gerindra melesat lagi dengan menduduki tiga besar partai peraih suara terbanyak setelah PDI Perjuangan dan Golkar. Jumlah kursi Gerindra di DPR pun melonjak menjadi 73.

“Artinya melonjak hingga sekitar 200 persen. Lonjakan suara Gerindra empat tahun lalu itu merupakan rekor baru, memecahkan rekor lonjakan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009,” sebutnya.

Fadli optimis tren positif Gerindra akan berlanjut. Terbukti, pada Pilkada 2015 dan 2017, Gerindra bisa meraih kemenangan di atas 50 persen.

“Dari sisi kaderisasi, kami juga mencapai banyak kemajuan. Ini bisa dilihat dari 70 persen kandidat kepala dan wakil daerah dalam pilkada serentak merupakan kader internal,” ucapnya.

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Cukup Satu Periode Saja lah, Capek!

Oleh sebab itu, kata Fadli, untuk bisa tetap mendapat kepercayaan rakyat maka jangan sampai berkhianat. Menurut Fadli, sang Ketua Umum selalu berpesan agar kader-kadernya disiplin dalam menjaga amanat.

Untuk itu, Gerindra pun selalu mendengarkan keluh kesah rakyat atas situasi yang mereka hadapi saat ini.

Fadli menilai, rakyat makin susah karena pemerintah meliberalisasikan investasi, membiarkan tenaga kerja asing membanjiri Indonesia, hingga jorjoran utang.

Fadli menegaskan, itulah tugas Gerindra untuk mengoreksi kondisi ini. Caranya adalah dengan memenangkan Pemilu 2019 dan mengantar Prabowo ke kursi Presiden.

“Menangkan pemilu legislatif dan jadikan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2019. Itu jalan yang harus kita tempuh untuk mengubah karut-marut negeri kita yang makin salah urus hari ini,” tandasnya.

Baca juga: Amien Rais: Pak Jokowi, Jangan Malu-maluin UGM lah

Fadli Zon: Jokowi Cukup Satu Periode Saja lah, Capek!

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kehidupan masyarakat Indonesia makin susah.

“Saya kira harapan masyarakat juga demikian ada keinginan. Cukup satu periodelah, sudah cape, satu periode saja. Makin susah jadi saya kira sudah waktunya ada satu perubahan karena apa yang dilakukan. Dan satu periode ini saja banyak menimbulkan kesulitan di berbagai sektor,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Terkait sejumlah sektor yang Fadli anggap gagal ditangani Jokowi adalah pertanian, nelayan, hingga perdagangan.

“Di sektor pertanian tidak tercapai, mau swasembada nelayan juga susah, dan juga banyak sekali (masalah lainnya), di sektor ritel pedagang semua susah,” kata Fadli.

Fadli pun mengklaim telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait implementasi Jokowi selama pemerintahannya.

“Saya melihat lebih banyak laporan masyarakat yang susah,” tandas Fadli.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Masih Pendukung Pak Jokowi

Tanggapan partai koalisi

Menanggapi pernyataan Fadli Zon tersebut, politisi PPP, Baidowi, menilai Wajar Fadli mengatakan demikian. Sebab, Fadli adalah tim sukses Prabowo Subianto.

“Ya silakan saja FZ (Fadli Zon) bilang begitu, karena (ia memang) bagian dari timses Prabowo,” ujar Baidowi, kepada Tribunnews, Selasa (30/1/2018).

“Namun demikian, tak ada hak membatasi Pak Jokowi untuk dua periode, biarkan itu menjadi kehendak politik rakyat,” imbuhnya.

“Kalau ternyata rakyat menghendaki Jokowi 2 periode, maka dihalangi pun akan tetap terpilih,” tegasnya.

Sementara politikus Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai pernyataan Fadli tersebut kurang tepat.

“Tidak tepat rasanya Fadli Zon menyebut Pak Jokowi cukup satu periode saja. Apakah dia enggak tahu, bahwa konstitusi memberikan jaminan bahwa Pak Jokowi punya hak untuk dicalonkan kembali sebagai Presiden untuk periode yang kedua?” ujar Ace, kepada Tribunnews, Selasa (30/1/2018).

Ace pun mengingatkan Fadli untuk tidak melupakan banyaknya prestasi yang telah dicapai Jokowi selama menjadi Presiden.

Bahkan menurutnya, masyarakat pun telah merasakan perubahan ke arah lebih baik, selama pemerintahan Jokowi.

“Pak Fadli Zon jangan menutup mata atas berbagai prestasi dari kepemimpinan Pemerintahan Jokowi yang sudah banyak dirasakan masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

Dalam kurun waktu sekira empat tahun terakhir, kata Ace, Jokowi telah menelurkan banyak prestasi dalam pembangunan infrastruktur di banyak daerah di tanah air.

“Terutama pembangunan infrastruktur yang dalam waktu empat tahun sudah terbukti,” tegas Ace.

Perlu diketahui, pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019, baru akan dimulai pada Agustus 2018 mendatang.

Partai Gerindra mengaku telah siap mengusung sang Ketua Umum, Prabowo Subianto, untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

“Iya insyaAllah lah kalau kami di Gerindra hampir tidak ada perbedaan pendapat. Jadi aklamasi akan mencalonkan pak Prabowo. Saya kira makin lama makin siap untuk menjadi calon presiden saya kira harapan masyarakat juga demikian,” kata Fadli.

Sebelumnya, kader partai Gerindra mengusulkan agar perayaaan HUT Gerindra pada 6 Februari mendatang menjadi momentum untuk mendeklarasikan pencalonan Prabowo Subianto.

Baca juga:

Zulkifli Hasan: PAN Masih Pendukung Pak Jokowi

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga ketua MPR, Zulkifli Hasan, menegaskan belum ada rencana untuk mendeklarasikan calon presiden (capres) yang didukung partainya.

Hal itu sebagai tanggapan atas rencana Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019.

Deklarasi pengusungan Prabowo sebagai capres rencananya akan dilakukan Gerindra pada perayaan ulang tahun ke-10 partai berlambang kepala burung garuda itu, 6 Februari 2018 mendatang.

Untuk saat ini, kata Zulkifli, PAN masih mendukung Presiden Joko Widodo sampai habis masa jabatannya.

“PAN masih belum. Saya kan pendukung Pak Jokowi,” kata Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/1).

Baca juga: PKS, PAN, PPP, Hanura dan Nasdem Terancam Tak Dapat Kursi di DPR

Besan dari politikus senior Amien Rais itu juga enggan berbicara soal kemungkinan berapa calon yang akan muncul di Pilpres 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan presidential threshold (PT) 20 persen tak melanggar konstitusi.

Zulkifli saat ini lebih memilih fokus bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. Belum saatnya untuk memikirkan Pilpres.

“Bagi kami apa yang dirasakan rakyat, itu yang kami perjuangkan. Itu kerja, kerja, kerja,” ujarnya.

Politisi kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 itu menambahkan, konsolidasi partai tetap dilakukan. Misalnya untuk memperkuat kerja menjalankan kebijakan yang pro rakyat dan petani.

“Ya jangan sampai harga turun saat petani panen raya. Harga-harga juga harus terjangkau,” kata dia.

Baca juga: Ratusan Purnawirawan TNI-Polri Nyatakan Dukungan untuk Prabowo Capres

Ratusan Purnawirawan TNI-Polri Nyatakan Dukungan untuk Prabowo Capres

Ratusan purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Pejuang Indonesia Rayat (PPIR) Kabupaten Jember menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden di Pemilu 2019 mendatang, Sabtu (27/1/2018).

Menurut Koordinator PPIR Jember, Usdhiyanto, pihaknya merasa yakin Prabowo bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

“Jadi dukungan itu bukan semata-mata beliau dulu adalah pimpinan kami, tetapi kami yakin, beliau bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” tutur Usdhiyanto.

Selain itu, program yang ditawarkan oleh Partai Gerindra dinilai cukup tepat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Makanya kami memilih bergabung ke organisasi (PPIR) ini, karena Gerindra memiliki komitmen untuk membangun bangsa ini,” imbuhnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Jember, HM Satib, mengapresiasi dukungan yang diberikan purnawirawan tersebut.

“Tentu ini menjadi suntikan moral bagi kami, serta modal besar kami agar pada Pemilu mendatang, Gerindra menang dan Pak Prabowo bisa menjadi presiden,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Satib, pihaknya akan lebih intens menjalin komunikasi dengan purnawirawan yang telah bergabung dengan PPIR.

“Kami akan terus konsolidasi, karena pemiliu sudah semakin dekat,” katanya.

La Nyalla: Tidak Pernah Saya Mengatakan Prabowo Minta Uang Mahar

La Nyalla Mattalitti menepis anggapan bahwa dirinya pernah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memalaknya. Menurut dia, kata itu hanya bahasa yang digunakan media.

“Tidak pernah pula saya mengatakan bahwa Prabowo meminta uang mahar,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur kepada Tempo, Rabu, 17 Januari 2018.

La Nyalla menegaskan, uang Rp 40 miliar yang diminta Prabowo bukanlah mahar, melainkan uang dana saksi. Namun, La Nyalla menolak permintaan Prabowo tersebut sebab dia hanya bersedia menyerahkan dana setelah resmi terdaftar sebagai Calon Gubernur di KPU.

“Coba perhatikan baik-baik statement saya. Saya bilang diminta menyiapkan dana saksi untuk Prabowo,” katanya saat dikonfirmasi.

Dalam jumpa pers Selasa (11/1/2018) lalu, La Nyalla secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya diminta oleh Prabowo untuk menyediakan dana Rp 40 miliar agar bisa ikut dalam pertarungan kepala daerah.

“Duit itu untuk dana saksi sebagai syarat surat rekomendasi dari Partai Gerindra bisa keluar,” kata pengusaha yang juga kader Gerindra ini dalam jumpa pers di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/1/2018).

Oleh karena itu dia membuka cek Rp 70 miliar, yang bisa dicairkan setelah resmi menjadi calon gubernur.

Setelah itu, La Nyalla diberi surat tugas Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu 10 hari. Partai Gerindra memang tak bisa mengusung calon gubernur sendiri di Jawa Timur karena hanya memiliki 13 kursi di DPRD, dari syarat 20 kursi.

Deddy Mizwar: Prabowo Sudah Nggak Punya Uang

Belum reda isu soal mahar politik yang dihembuskan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattaliti, muncul pernyataan dari Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar yang mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkali-kali bilang ke dirinya tak punya uang alias bokek.

Sebagaimana dilaporkan RMOL Sabtu, 13 Januari 2018, sejumlah calon kepala daerah yang pernah bersinggungan dengan Gerindra ikut menanggapi tuduhan La Nyalla soal permintaan uang oleh Prabowo. Terkait hal itu, Deddy Mizwar mengaku tak pernah dimintai mahar oleh Prabowo saat mengikuti penjaringan cagub Partai Gerindra untuk Pilgub Jawa Barat.

Menurut Deddy, Prabowo memang sempat menyinggung soal uang. “Pak Prabowo bilang, sudah nggak punya uang. Tapi nggak berani minta,” kata Deddy di Bandung, Jumat (12 Januari 2018).

Deddy mengungkapkan, keluhan tidak punya uang itu disampaikan Prabowo beberapa kali. “Untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan gubernur gak punya uang. Tapi (Prabowo) nggak minta,” ulangnya lagi.

Deddy pun mengaku tak mengeluarkan uang sepeser pun saat menjalani proses penjaringan yang dilakukan Gerindra. “Seperak aja nggak ada.”

Namun Deddy pun tidak tahu jika permintaan itu ditujukan pada yang lain. “Jadi mungkin mintanya sama orang lain, mungkin. Bukan (minta) ke saya,” ujarnya.

Diketahui, saat ini Deddy menjadi cawagub di Pilgub Jabar berpasangan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Golkar dan PPP.

Sebelumnya, Deddy sempat digadang-gadang Gerindra dan PKS untuk menjadi cagub Jawa Barat bersama kader PKS, Ahmad Syaikhu. Saat itu, Deddy mengaku hanya diminta bergabung menjadi kader Partai Gerindra sebagai syarat pencalonannya.

Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga mengaku tak pernah diminta mahar oleh Prabowo. “Duit dari mana saya,” kata Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, kemarin. Anies juga memastikan tidak ada perjanjian lain dengan Gerindra. Termasuk perjanjian untuk tidak maju ke pilpres. “Nggak ada bikin perjanjian,” kata Anies.

Senada disampaikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. “Enggak ada, enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional,” kata Sandi di Balaikota, kemarin. Hanya saja Sandi pernah mengaku menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. (Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali)

Gerindra menjadi sorotan setelah La Nyalla mengatakan bahwa dirinya dimintai uang hingga miliaran rupiah sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk bisa maju di Pilgub Jatim.

Dalam konferensi pers, Kamis (11/1) La Nyalla mengungkapkan kronologi dirinya dimintai sebesar Rp 40 miliar. Uang itu diminta Prabowo saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat, awal Desember lalu. Menurut La Nyalla, Prabowo meminta uang itu untuk biaya membayar 68 ribu saksi di TPS pada Pilgub Jatim nanti.

Sebelum tanggal 9 Desember, La Nyalla juga menyatakan sempat dimintai secara langsung oleh Prabowo untuk menyiapkan Rp 200 miliar. La Nyalla awalnya hanya menganggap ucapan Prabowo itu bercanda. “Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar,” kata La Nyalla.

Baca: Diminta Setor Uang Rp 40 M, La Nyalla Ancam Tuntut Prabowo

Sementara Waketum Gerindra Arief Poyuono membantah pernyataan mantan ketua umum PSSI. Arief menegaskan tidak pernah ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra kepada La Nyalla. Dia bilang, sebenarnya dari awal Gerindra memang mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra. Saat itu, La Nyalla sebagai kader Gerindra diizinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jawa Timur.

Namun sampai surat tugas itu berakhir La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini PAN.

“Setahu saya Pak Amien Rais sudah oke. Tapi Ketum PAN menolak mengusung La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jatim juga menolak mengusung La Nyalla,” kata Arief, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal uang Rp 40 miliar, yang dituduhkan La Nyalla, dia bilang kalaupun benar sangat wajar karena pertama kemenangan dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS-TPS. Menurut dia, jika satu TPS butuh tiga saksi maka, duit segitu tidak cukup. Apalagi jika dana untuk pelatihan saksi sebelum pencoblosan dari tingkat PPS, PPK dan KPUD.

Baca: Gerindra Lapor Dewan Pers Terkait Tuduhan Prabowo Memalak La Nyalla

Terkait pengakuan Deddy Mizwar, Arief mengatakan memang apa yang dikeluhkan Prabowo kepada Deddy itu benar adanya.

“Pak Prabowo hanya mengeluh saja bahwa memang tidak ada uang untuk Pilpres, bukan berarti terus dituduh malak,” ujarnya.

Dia bilang, Prabowo justru punya sifat ingin membiayai kadernya kalau mau maju di pilkada dan pileg.

“Coba tanya Jokowi dan Ahok waktu maju Pilkada berapa Pak Prabowo mendanai mereka. Lalu Ridwan Kamil saat maju di Pilwako Bandung serta Anies- Sandi justru beliau yang kasih bantuan dana,” ujarnya.

Baca: Bantah Tudingan La Nyalla soal Mahar Politik, Gerindra Ungkit Pencalonan Jokowi-Ahok

Pengamat politik dari UIN Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ongkos politik pilkada memang sangat besar. data dari Litbang Kemendagri terkait pilkada serentak 2015, misalnya, mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp20 hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20 sampai 100 miliar. “Sedangkan untuk pilpres bisa mencapai Rp14 triliun,” kata Pangi, saat dikontak tadi malam.

Pangi misalnya mencontohkan pilpres tahun lalu, di mana tiap kandidat menghabiskan dana minimal Rp7 triliun. Dana ini untuk bayar partai, bayar saksi, tim sukses dan tim professional seperti konsultan. Pos-pos pengeluaran itu misalnya untuk kampanye door to door, pesan pendeng, media ruang publik seperti baliho, iklan, juga spanduk.

Dibanding pilkada dan pileg, pilpres tentu perlu lebih banyak lagi sebab idealnya capres harus mamanfaatkan media televisi selain koran, karena itu perlu biaya untuk pasang iklan. Belum lagi dana untuk mendongkrak popularitas. “Punya satu triliun saja akan keteteran apalagi tidak punya uang,” ujarnya.

Sekadar tahu saja, pada Pilpres 2014 Pasangan Prabowo – Hatta melaporkan biaya kampanye sebesar Rp 10 miliar. Sementara Jokowi-JK sebesar Rp 44,9 miliar. Dana yang diperoleh Prabowo- Hatta itu berasal dari Prabowo dan Hatta sebesar Rp 5 miliar. Kemudian, sumbangan dari badan usaha Rp 4,8 miliar.

Sisanya Rp 200 juta berasal dari sumbangan individu. Sementara, pasangan Jokowi JK mendapat Rp42 miliar dari sumbangan Jokowi-JK dan sumbangan gabungan parpol pendukung. Sisanya Rp 2,9 miliar berasal dari donasi masyarakat.

Baca juga: Sandiaga Berharap agar Pilkada 2018 Mencontoh DKI: Saling Merangkul, Bukan Menyikut

Gerindra Harap La Nyalla Urungkan Niat Tempuh Jalur Hukum

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono berharap La Nyalla Mattalitti mengurungkan niat untuk menuntut Partai Gerindra. Sebelumnya La Nyalla mengaku dirinya diminta uang sebesar Rp40 miliar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim).

Baca: Diminta Setor Uang Rp 40 M, La Nyalla Ancam Tuntut Prabowo

Menurut Ferry, tidak ada masalah seandainya La Nyalla keluar dari Partai Gerindra. Partai tidak bisa menghalangi keputusan mundur seorang kader.

“Menurut saya kalau sudah seperti itu haknya Pak La Nyalla, tentu kita nanti akan hadapi. Tapi ya, sebaiknya kalau bisa diurungkan, sebab susah nanti masalahnya, menjadi terlalu lebar,” kata Ferry di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono.

Ferry menegaskan, uang sebesar Rp 40 miliar yang diminta Prabowo Subianto bukanlah mahar, melainkan untuk biaya persiapan kampanye termasuk saksi. Dia berharap La Nyalla menanggapi kesalahpahaman tersebut secara bijaksana.

Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali

“Kita masih menganggap Pak La Nyalla adalah bagian dari keluarga besar yang kami pahami situasinya. Tapi sekali lagi pada kesempatan ini saya mengharapkan Pak La Nyalla bisa lebih bijaksana,” tuturnya.

Dia meyakini, jika La Nyalla melanjutkan tuntutan hukum, maka akan menyusahkan Partai Gerindra kedepannya. Terlebih saat ini memasuki agenda politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sekaligus persiapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

“Iya itu juga merupakan haknya Pak La Nyalla, tapi ke depan tantangannya makin berat buat Partai Gerindra. Ini juga pelajaran dan ujian. Banyak sekali belakangan ini cobaan buat Partai Gerindra. Tapi insya Allah Partai Gerindra bisa melalui dengan baik,” ujarnya.

Senada dengan yang diungkapkan Ferry, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria pun berharap polemik yang terjadi antara La Nyalla Mattalitti dengan Partai Gerindra bisa diselesaikan lewat jalur mediasi.

“Kami lakukan silaturahmi, mediasi, melakukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Saya yakin masalah partai dengan kader bisa diselesaikan mufakat,” kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/1).

Gerindra, kata Riza, tetap menilai La Nyalla sebagai sosok yang baik dan dikenal luas di publik Jawa Timur. Juga telah memberi kontribusi banyak ke partai.

“La Nyalla itu orang yang baik. Saya kenal betul, saya termasuk kader Gerindra yang mendukung beliau di Pilgub Jatim. Saya termasuk orang yang berusaha beliau didukung beberapa partai,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Riza enggan menilai pernyataan La Nyalla soal uang Rp40 miliar sebagai bentuk kekecewaan karena gagal direkomendasikan sebagai bakal calon gubernur dari Gerindra.

Namun, menurut Riza, ada hal yang mesti dipahami yaitu Partai Gerindra tidak bisa mengusung sendiri calon di Jawa Timur. Gerindra perlu juga mendengar pendapat dari beberapa partai koalisi.

Hingga akhirnya Gerindra meutuskan untuk mendukung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) – Puti Guntur Sukarno.

“Saya yakin La Nyalla memahami, dia orang baik, dia bagus kontribusinya untuk kepentingan umat, dan kami partai bangga dengan La Nyalla yang mendukung Prabowo pada pilpres lalu,” katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Saya Bersaksi, di Pilwalkot Bandung Pak Prabowo dan Gerindra Tak Minta Mahar Sepeser pun

Gerindra Lapor Dewan Pers Terkait Tuduhan Prabowo Memalak La Nyalla

Tim hukum Partai Gerindra Habiburokhman mendatangi kantor Dewan Pers Jumat (12/1/2018). Kedatangan mereka untuk melaporkan sejumlah media yang diduga memuat berita mengandung fitnah terhadap Prabowo Subianto.

Berita yang dipersoalkan tersebut terkait tuduhan bahwa Prabowo memalak La Nyalla Matalitti Rp 40 milliar untuk pencalonannya di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Menurutnya, kata memalak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti meminta secara paksa atau memeras. Padahal Prabowo tidak melakukan itu.

Oleh karena itu dia bermaksud mempersoalkan media yang menuliskan Prabowo memalak La Nyalla.

“Kalau disebutkan Pak Prabowo memalak Pak La Nyalla jelas itu fitnah. Faktanya Pak Prabowo tidak pernah memeras La Nyalla sama sekali. Untuk menentukan format laporan, kami akan meneliti dahulu darimana kata-kata Prabowo memalak bisa keluar dalam berita,” ujar Habiburokhman ditemui di Gedung Seketariat Dewan Pers, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Saat ini, Habiburokhman masih menunggu klarifikasi terlebih dahulu ke Dewan Pers, apakah ini merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik atau pelanggaran hukum. Menurut dia, jika ini murni pelanggaran kode etik, maka pihaknya akan melaporkan ke Dewan Pers.

“Apakah itu pernyataan langsung Pak La Nyalla atau itu kesalahan kutip dari media yang memberitakan. Kita ke sini (Dewan Pers) menghormati prosedur hukum yang berlaku, kalau ini pelanggaran hukum bisa kita laporkan ke Bareskrim,” ucapnya.

Dia menilai fitnah soal Prabowo memalak La Nyalla ini telah meresahkan kader Partai Gerindra, terutama di tingkat bawah. Dia berharap kader partai bisa bijak merespons masalah ini.

“Kader sangat paham tidak ada kemungkinan Pak Prabowo memalak siapapun, wajar mereka sangat marah kalau ada yang memfitnah Pak Prabowo,” katanya.