Kapolri Sudah Kantongi Pengedit dan Penyebar Video Pidato Tentang Ormas

Jurnalpolitik.id – Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan pihaknya sudah mengantongi identitas oknum yang telah memotong dan mengedit video pidato soal ormas Islam.

Penggalan dari video tersebut sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video yang berdurasi sekitar dua menit itu, Kapolri menyebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas pendiri Indonesia.

Selain kedua ormas tersebut, disebutnya meruntuhkan NKRI.

Sontak, kecaman pun datang bertubi-tubi dari segala penjuru. Bahkan, Sekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain, memprotes keras pernyataan Kapolri tersebut lewat tulisan panjang yang dia unggah di media sosial Facebook.

Baca: Tengku Zulkarnain Sebut Pernyataan Kapolri Provokatif dan Buta Sejarah

Sayangnya, kata Tito, video yang beredar viral tersebut adalah hasil editan dan tidak utuh.

Menurut Tito, video tersebut aslinya berdurasi 26 menit, namun kemudian dipotong dan diedit dengan hanya menjadi sekitar dua menit saja.

Pemotongan dan pengeditan itulah yang dipermasalahkan Tito. Sebab, dengan dipotong dan dieditnya video itu, berdampak pada penafsiran yang keliru.

Kapolri mengaku telah mengantongi identitas pelaku pemotong, pengedit dan penyebar video tersebut. Kendati demikian, Tito belum mau mengungkapkannya.

Selain identitas, kepolisian juga sudah mengetahui persis motif orang tersebut melakukannya.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menyambangi Kantor DPP Syarikat Islam (SI), di Grogol, Jakarta Barat, Selasa (6/2/2018).

“Motifnya juga tidak jauh-jauh, arahnya ke politik-politik juga,” kata Tito.

Namun, Tito mengatakan tak mau lagi memperpanjang masalah tersebut.

Pihaknya juga memutuskan untuk tidak mengunggah atau mempublikasikan video utuh berisi pidatonya yang belakangan menjadi viral.

Tito berkilah, kasus yang menimpanya tersebut ibarat seperti bermain catur.

Jika membuat langkah baru, maka akan diikuti dengan langka-langkah selanjutnya.

Dengan demikian, permasalahan akan terus memanjang dan tak akan menemui titik akhir.

“Saya pikir tidak perlu lagi, nanti akan jadi gorengan baru,” katanya.

Tito menambahkan, dirinya sudah memberikan banyak penjelasan kepada sejumlah pihak terkait penggalan video tersebut. Oleh sebab itu, daripada menimbulkan kegaduhan baru yang makin runyam, dia memilih untuk meredakan suasana.

Tito lebih memilih untuk merangkul semua pihak untuk mendinginkan suasana. Apalagi menjelang Pilkada serentak 2018.

“Kehadiran saya di sini niatnya baik, untuk merangkul semua pihak tanpa menepikan ormas manapun,” jelasnya.

“Dalam jangka pendek ini, kami sepakat untuk mendinginkan suasana jelang Pilkada,” pungkas Tito.

Ratusan Purnawirawan TNI-Polri Nyatakan Dukungan untuk Prabowo Capres

Ratusan purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Pejuang Indonesia Rayat (PPIR) Kabupaten Jember menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden di Pemilu 2019 mendatang, Sabtu (27/1/2018).

Menurut Koordinator PPIR Jember, Usdhiyanto, pihaknya merasa yakin Prabowo bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

“Jadi dukungan itu bukan semata-mata beliau dulu adalah pimpinan kami, tetapi kami yakin, beliau bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” tutur Usdhiyanto.

Selain itu, program yang ditawarkan oleh Partai Gerindra dinilai cukup tepat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Makanya kami memilih bergabung ke organisasi (PPIR) ini, karena Gerindra memiliki komitmen untuk membangun bangsa ini,” imbuhnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Jember, HM Satib, mengapresiasi dukungan yang diberikan purnawirawan tersebut.

“Tentu ini menjadi suntikan moral bagi kami, serta modal besar kami agar pada Pemilu mendatang, Gerindra menang dan Pak Prabowo bisa menjadi presiden,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Satib, pihaknya akan lebih intens menjalin komunikasi dengan purnawirawan yang telah bergabung dengan PPIR.

“Kami akan terus konsolidasi, karena pemiliu sudah semakin dekat,” katanya.

Polisi yang Gagal di Pilkada Bisa Balik Lagi ke Polri, Tito Dianggap Tak Paham Aturan

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, anggota Polri yang gagal menjadi calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada diperbolehkan kembali ke instansi Polri.

Tercatat saat ini ada 10 anggota Polri yang sudah mengajukan surat pengunduran diri untuk ikut pilkada. Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari institusi bahwa mereka sudah tidak lagi menjabat anggota Polri.

Dengan demikian, menurut Tito, anggota Polri yang tidak lolos jadi peserta pilkada bisa melanjutkan tugasnya sebagai polisi.

“Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan menerima mereka,” kata Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

“Kalau seandainya mereka ingin tetap keluar dari Polri, kami juga akan fasilitasi. Enggak ada larangan,” lanjutnya.

Tito memastikan bahwa anggota yang ditetapkan sebagai peserta pilkada akan melepas status di kepolisian dimulai setelah ketetapan KPU pada 12 Februari 2018.

Saat ini, anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak lagi memegang jabatan struktural.

Kapolri telah melakukan mutasi serentak kepada 10 anggotanya yang ikut pilkada dan statusnya saat ini nonjob.

Namun, pernyataan Tito yang membuka pintu bagi anggotanya yang tidak lolos untuk kembali menuai kritik.

Netralitas Polri pun dipertanyakan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pernyataan Tito bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan Polri dalam politik praktis.

Menurut dia, personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis.

Dia khawatir, apabila kebijakan Tito tersebut dilaksanakan, akan sangat rentan bagi netralitas dan profesionelisme Polri di pilkada.

“Calon dari Polri yang gagal menjadi peserta bisa saja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk bertindak tidak profesional terhadap lawan politik atau pihak-pihak yang dianggap tidak meloloskannya sebagai peserta,” katanya.

Celah pada UU Pilkada

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai, ada celah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak secara tegas mengatur status anggota kepolisian yang ikut pilkada.

Jika mengacu pada Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada, memang tidak disebutkan jelas bahwa bakal calon tersebut sudah harus lepas dari institusi asal.

Pasal tersebut berbunyi, “calon peserta pilkada harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan”.

Dengan demikian, anggota TNI Polri akan resmi mundur jika sudah dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Polri dalam Pemilukada menyatakan bahwa bakal calon tersebut harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri karena ingin menggunakan hak politiknya.

“Celah di UU Pilkada inilah yang menjadi masalah,” kata Poengky.

Menurut Poengky, meski menjalankan aturan sesuai UU Pilkada, tidak boleh mengabaikan keberadaan UU Polri.

Ia mengatakan, anggota tersebut semestinya tetap mundur dari kepolisian walaupun gagal jadi peserta pilkada.

“Saya berharap agar anggota Polri yang dicalonkan parpol dalam Pilkada 2018 berpegang teguh pada UU Polri,” kata Poengky.

Ia pun mengusulkan agar UU Pilkada, khususnya Pasal 7 yang mengatur soal pengunduran diri, direvisi.

Tidak etis

Poengky menganggap, jika sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon peserta pilkada, anggota tersebut dianggap sudah berpolitik.

Memang dalam undang-undang tidak ada larangan untuk kembali ke institusi, tetapi dari sisi etis, hal tersebut dianggap tidak pantas.

“Jadi, tidak etis jika balik lagi ke Polri apabila yang bersangkutan tidak lolos verifikasi pencalonan oleh KPUD,” kata Poengky.

Hal senada disampaikan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar. Bambang menilai, tidak etis jika anggota polisi yang tidak lolos dalam mengikuti seleksi sebagai calon kepala daerah kemudian kembali lagi sebagai polisi.

Ia kembali menegaskan, UU Polri menyatakan bahwa anggota kepolisian tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Selain itu, dalam Pasal 23, ada sumpah jabatan anggota Polri dalam menjalankan tugas.

“Jika kedua pasal itu dilanggar, harus ada sanksinya. Itulah risikonya,” kata Bambang.

Kebijakan Kapolri dikhawatirkan akan menjadi preseden ke depan. Tidak hanya oleh Polri, tetapi juga instansi lain, seperti TNI yang sama-sama menjunjung tinggi netralitas.

“Maka, harus ikuti aturan pokok yang sudah ditentukan,” kata Bambang.

Dinilai tak paham aturan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengkhawatirkan pernyataan Tito tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan mengenai aturan dan regulasi personel Polri yang hendak menggunakan hak politiknya sebagai warga negara.

“Melalui pernyataan ini, saya khawatir Kapolri membuat pernyataan yang tidak didukung oleh dasar-dasar regulasi,” ujar Kaka saat ditemui di salah satu hotel di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Sebab, Kaka menjelaskan, dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dengan tegas menyebutkan, “Kepolisian Negara RI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Penjelasannya, “yang dimaksud dengan bersikap netral adalah bahwa anggota Kepolisian Negara RI bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus di partai politik.”

Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara RI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”.

Adapun, Ayat (3) pasal yang sama juga menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Artinya, menurut Kaka, seorang anggota Polri seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu saat hendak terjun ke proses politik menuju pencalonan kepala daerah. Selain itu, ia tidak dapat kembali lagi ke institusinya jika gagal dalam proses pilkada.

“Ya makanya kita harus saling mengingatkanlah bahwa memang ini tidak sesuai dengan aturan. Apalagi ini yang ngomong seorang penegak hukum, bukan masyarakat biasa. Setiap kebijakan dan pernyataannya harus mencerminkan kepastian hukum. Jangan separuh-separuh,” ujar Kaka.

“Tapi kalau memang benar begitu, ini perlu dikaji bersama-sama. Ini mengundang diskusi banyak pihak, apakah ini memang secara normatif bisa dilakukan atau tidak,” kata dia.

Dituduh Perlakukan Tak Adil ke Demokrat, Ini Tanggapan Polri

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang menganggap aparat penegak hukum telah memperlakukan secara tak adil dan sewenang-wenang terhadap kader ataupun calon kepala daerah yang diusung partai berlambang Mercy tersebut sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

Irjen Setyo membantah pernyataan Hinca tersebut dan menegaskan bahwa tak ada sama sekali perilaku tidak adil ataupun sewenang-wenang terhadap Partai Demokrat.

“Saya yakin tidak. Penyidik itu independen dan mempunyai aturan-aturan,” kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Setyo pun menegaskan, pengusutan suatu perkara oleh aparat penegak hukum didasari adanya bukti dan saksi yang mendukung. Kalau ada bukti ke arah tindak pidana, tidak bisa disebut kriminalisasi. Setyo menganggap penyidik mustahil mengada-ada.

“Masyarakat kan sekarang bisa melihat, sudah terbuka. Kalau ada yang tidak pas, pasti akan protes,” kata Setyo.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa ada perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

Pertama, saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, pasangan yang diusung Partai Demokrat bersama PPP, PKB, dan PAN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, diperiksa pihak kepolisian.

Sylviana diperiksa atas dua kasus, yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.

Pemeriksaan tersebut diyakini fakta yang menyebabkan tergerusnya suara untuk pasangan tersebut.

“Pada akhirnya, ujungnya, tidak diketahui kasus ini kapan berakhirnya, yang kita tahu hanya kapan mulainya,” kata Hinca.

Suara AHY-Sylviana makin tergerus oleh tuduhan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Saat itu, Antasari menganggap SBY mengetahui soal kriminalisasi terhadap dirinya. Antasari juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, hingga kini laporan tersebut belum ditindaklanjuti Polri.

Ketiga, perlakuan tak adil dan semena-mena dalam kasus Pilkada Kalimantan Timur 2018. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga dipaksa berpisah.

Baca selengkapnya: Demokrat Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Penegak Hukum Sejak Pilkada DKI 2017

Terkait Densus Antikorupsi, Mantan Wakil Ketua KPK Sindir Polri Soal Rekening Gendut

Busyro Muqoddas menyangsikan kesiapan Polri terkait rencananya membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Antikorupsi.

“Harus dipikirkan ulang oleh Pak Kapolri. Apakah kondisi budaya yang ada di Polri sudah siap dan sudah diperhitungkan,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di Gedung PP Muhammdiyah, Yogyakarta, Senin 23 Oktober 2017.

Menurut Busyro, sebelum berpikir untuk membentuk Densus Antikorupsi, mestinya kepolisian lebih dulu membersihkan internalnya, mulai dari tingkat Polsek hingga markas besar.

“Mulailah dari rekening gendut dulu saja,” kata dia seperti dikutip Antara.

Ia pun meragukan kesiapan Polri sebab selama ini banyak setoran-setoran dalam kasus korupsi yang melibatkan polisi. Ia mencontohkan kasus korupsi simulator ujian SIM yang melibatkan Irjen Pol Joko Susilo.

Meski ia meyakini bahwa banyak pula anggota kepolisian yang bersih dari kasus-kasus korupsi, namun banyaknya kasus ‘rekening gendut’ yang melibatkan anggota Polri patut menjadi bahan pertimbangan pembentukan Densus Antikorupsi.

Sebelumnya, Polri mengajukan anggaran untuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp 2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menilai wacana pembentukan Densus Tipikor di Kepolisian RI perlu segera direalisasikan.

Menurut dia, selama ini banyak kasus korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri yang mandek karena sejumlah keterbatasan.

Sebut TNI Makan Tidur Aja di Perbatasan, Perwira Menengah Polri Minta Maaf

Kompol Abdul Mubin Siagian, perwira menengah Polri yang bertugas di Polda Kepri akhirnya meminta maaf secara terbuka, Rabu (11/10/2017).

Permohonan maaf ini terkait tulisannya di media sosial Facebook yang dinilai menghina anggota TNI yang bertugas di perbatasan.

“Jangan iri DGN (dengan, red) pasukan bangsa sendiri …. Kok JD (jadi, red) bangsa Indonesia gobloknya kelewatan ….kan bagus kalau Indonesia punya pasukan Brimob… daripada Singapore atau malasya (Malaysia, red)…. kalau memang hebat itu perbatasan jng (jangan, red) sampai diambil orang asing ngapain …disana TNI makanntdr (makan tidur, red) aja,” tulis Abdul Mubin disertai tautan dari sebuah berita online.

Menyikapi hal tersebut, Polda Kepri langsung menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolda untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Hadir pula dalam konferensi pers diantaranya Kapenre, Dandenpom Batam, serta Kabid Propam.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga menyatakan, Propam tetap memeriksa Kompol Abdul Mubin Siagian, meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf atas komentarnya yang dihujat netizen lantaran dinilai menghina TNI.

Meski begitu, Erlangga menegaskan terhadap Mubin tetap dilakukan pemeriksaan secara internal. Pemeriksaan dilakukan atas laporan pelanggaran kode etik profesi.

“Kan melalui pemeriksaan dulu, selesai itu, disidang, dan diputuskan sanksi kode etiknya. seperti proses disiplin pidana itu kan diperiksa dulu, disidang, dan diputuskan,” lanjut Erlangga.

Dia menambahkan, Mubin mulai diperiksa oleh Propam sejak hari ini. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan akan selesai, sebab ada beberapa saksi juga yang diperiksa.

 

Heboh Ratusan Senjata Impor Tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Ini Penjelasan Polri

Beredar kabar bahwa ada ratusan pucuk senjata ditahan BAIS TNI di Bandara Soekarno-Hatta. Senjata dengan jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta itu adalah milik instansinya.

“Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah,” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9/2017).

Barang tersebut kini masih tertunda penyalurannya ke Korps Brimob.

Pengadaan senjata tersebut menurut Setyo semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang dan diketahui oleh Dankor Brimob Irjen Pol Murad Ismail serta BAIS TNI.

“Dankor Brimob sudah tahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, barang masuk dulu ke Indonesia kemudian untuk dikarantina dan dicek BAIS TNI. Lalu dikeluarkan rekomendasi TNI,” tutur Setyo.

“Kemudian proses berikutnya kemudian direview staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta,” kata Setyo.

Menurut dia, jika dalam pengecekan tersebut, bisa jadi tidak diloloskan. Tapi, hal itu belum pernah terjadi.

“Apabila dalam pengecekan tidak sesuai. Maka dapat di ekspor kembali tetapi dalam pelaksanaanya tidak pernah seperti itu. Karena memang ini bukan kali pertama dengan barang sejenis,” kata Setyo.

 

Polri Akui Pesan 5.000 Senjata ke Pindad

Polri mengakui memesan 5.000 senjata jenis Mag4 ke PT Pindad (Persero). Senjata itu untuk polisi lalu lintas yang kerap diteror dan diserang saat bertugas.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri membutuhkan 15 ribu pucuk senjata. Keinginan itu kemudian diproses melalui Pindad 5.000 pistol dan sisanya diimpor.

“Bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) sudah menyampaikan Polri mendapat anggaran untuk membeli. Itu sudah jelas,” kata Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 25 September 2017.

Setyo mengatakan, semua sudah dianggarkan dalam APBN-P 2017. “Sekarang sedang proses. Karena Pindad hanya sanggup 5.000, maka kita sedang mencari (sisanya) dan tahun ini harus beres,” kata Ketua Perbakin DKI itu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan soal 5.000 senjata yang dipesan lewat Pindad di hadapan para wartawan, Senin (25/9). (Foto: MTVN/Lukman Diah Sari)

Setyo tak ingat berapa anggaran yang dikeluarkan untuk memboyong 15 ribu senjata itu. “10 ribu pucuk senjata itu dari luar, sedang diurus oleh Aslog (Asisten Logistik),” ungkapnya.

Baca: Wawancara Panglima TNI Gatot Nurmantyo Soal Film G30S/PKI: Tidak Ada yang Bisa Pengaruhi Saya Kecuali Presiden

Setyo mengungkapkan, jenis senjata yang dipesan tipe Mag4 yang dikhususkan untuk melumpuhkan target. Senjata itu lebih simpel digunakan petugas di lapangan.

“Untuk patroli, petugas penjagaan,” katanya.

JAKARTA. Jum’at (22/09/2017) pada akhir bulan Juli 2017, Polri mengeluarkan wacana untuk mempersenjatai Bhayangkaranya yang bertugas di lapangan untuk dibekali dengan senjata, mengingat eskalasi kejahatan yang tinggi dan mengancam jiwa petugas yang berada di lapangan. Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, Ph.D ingin membekali personil Polisi lalulintas dan Sabhara dengan pistol semi otomatis. Bagaimana caranya agar keinginan Kapolri segera terealisasi, maka Pindad pun digandeng sebagai mitra lokal industri pertahanan untuk menyediakan senjata yang diinginkan. Dengan sejumlah riset yang dilakukan, akhirnya Polri dan Pindad ini melahirkan pistol genggam yang bernama MAG 4. Hanya dalam waktu 2 bulan saja, Pindad mengabulkan mimpi Polri untuk melahirkan Pistol MAG 4. Basic desain MAG 4, diambil dari pistol G2 combat. Perbedaan dari Pistol MAG 4 dan G2 combat terletak pada panjang larasnya, laras MAG 4 adalah 4 inci. Tujuannya adalah menyesuaikan dengan tugas anggota Polri dilapangan yaitu Reserse menggunakan senjata yang lebih kecil, sehingga dalam penggunaannya dapat disimpan dibalik jaket. Secara fisik, MAG 4 memiliki panjang 190mm, tingginya 136mm, dan memiliki berat 910 gram dalam keadaan kosong/ tanpa peluru yang berada di magazine. Tingkat akurasi tembakan berada pada jarak 15 meter dengan menggunakan peluru tipe MU-1TJ alias peluru tajam. Senjata MAG 4 sudah mendapatkan beberapa kali revisi dari Polri, antara lain serration atau garis-garis yang mempermudah pengguna untuk mengokang pistolnya. Kemudian bentuk dari slide senjata MAG 4 buatan Pindad terlihat sangat keren dan kekinian, warna senjata dilabur dengan warna gurun (Tan) dan handgrip bewarna hitam maka terlihat sangat tactical, seperti yang terlihat pada film hollywood pada umumnya. Tidak hanya dalam penampilan yang terlihat keren, tetapi dalam penggunaanya juga diberikan beberapa kelebihan, seperti : pada bagian bawah laras dilengkapi dengan rail yang dapat digunakan untuk memasang infra red dan senter, pada bagian pejera senjata sudah menggunakan standart internasional yaitu post and notch yang bisa digeser ke kanan dan kiri untuk menyesuaikan dengan arah, kecepatan dan kekuatan angin

A post shared by DIVISI HUMAS POLRI (@divisihumaspolri) on