Anies Ungkap Alasan Tidak Bisa Jadi Juru Kampanye Sudirman Said

Jurnalpolitik.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak bisa menjadi juru kampanye (jurkam) dari calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said.

Alasannya, nama Anies tak tercantum dalam daftar tim pemenangan Sudirman Said saat mendaftar sebagai Cagub ke KPUD Jawa Tengah.

“Kalau disebut sebagai jurkam, saya bukan jurkam, karena namanya tidak ada di dalam daftar nama jurkam,” kata Anies di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).

Kendati tak jadi jurkam, Anies mengaku tetap mendukung penuh Sudirman dalam Pigub Jateng 2018.

“Kalau ditanya apakah saya mendukung Pak Sudirman, saya mendukung,” ujar Anies.

Anies menilai, dengan sejumlah prestasi dan pengalaman yang dimiliki di pemerintahan, Sudirman adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

“Jadi pengalaman kepemimpinannya komplit, saya rasa beliau akan memiliki dampak yang positif sekali dan satu lagi, bersih,” ucap dia.

Sebelumnya, calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Anies Baswedan, Selasa (20/2/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Sudirman sempat meminta Anies agar bersedia menjadi juru kampanyenya di Pilkada Jawa Tengah.

“Saya tadi mencoba mengusulkan (Anies jadi Jurkam), tapi belum tentu secara regulasi maupun waktu, kan beliau sangat sibuk di sini. Tapi tentu saja sangat berharap Pak Anies memberikan endorsement (dukungan),” kata Sudirman.

Sudirman mengaku ini kali pertama dia meminta Anies untuk menjadi jurkam.

“Ini baru pertama kali. Karena ini sudah musim kampanye kan, kemarin-kemarin sih baru sosialisasi. Ya semua teman yang bisa membantu pasti akan membantu. Pak Anies pun akan menggunakan jejaringnya untuk menyampaikan pesan-pesan baik lah,” kata mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Kerja Jokowi ini.

Selain Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun diminta menjadi juru kampanye Sudirman Said. Sandi dipastikan menjadi jurkam lantaran ditugaskan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo.

“Pak Sandi sebagai Gerindra hampir pasti tuh. Mungkin di waktu weekend akan datang ke Jawa Tengah dan beliau memang sudah ditugaskan Pak Prabowo untuk ikut juga turun ke Jawa Tengah,” ujar Sudirman.

Yusril: Kalau Bicara Jujur, Semua Partai Tidak Ada yang Lolos Pemilu

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tidak meloloskan partainya mengikuti Pemilu 2019.

Yusril menuding KPU sengaja mencari-cari kekurangan PBB dan mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan parpol lain.

“Kalau bicara jujur seharusnya semua partai tidak ada yang lolos dalam pemilu,” ujar Yusril dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (19/2).

Dengan didampingi sejumlah pengurus PBB, Yusril membawa bukti dokumen dan video untuk menggugat keputusan KPU. Dia menganggap keputusan KPU tersebut jauh dari keadilan.

Baca: PBB Tak Lolos, Yusril Akan Pidanakan Komisioner KPU

“Mana ada partai yang baru berdiri itu punya pengurus sampai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mana punya anggota, kita tahu semua itu,” kata Pakar hukum tata negara itu.

Menurut Yusril, kejadian yang dialami PBB bukan hanya kali ini. Sebelumnya, menjelang Pemilu 2014, PBB juga pernah mengalami hal serupa di mana saat itu KPU mempersoalkan struktur kepengurusan di Kabupaten Bantul.

“Jadi, kalau partai-partai itu dicari-cari kekurangannya akan ketemu kesalahannya. Tapi kenapa itu terus-terusan terjadi pada PBB. Dan kami sekali lagi harus melakukan suatu perlawanan,” tegas Yusril.

Pilgub Lampung, PKS Tetap Dukung Mustafa yang Kini Tersangka dan Ditahan KPK

Jurnalpolitk.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, meskipun Mustafa telah berstatus tersangka dan kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan tim pemenangan akan terus bekerja untuk menyosialisasikan bahwa Lampung akan lebih baik dengan kemenangan Mustafa-Ahmad Jajuli.

“Selagi Pak Mustafa masih ada dan Pak Jajuli masih eksis tim akan perjuangkan kemenangan untuk keduanya. Dengan kemenangan mereka, maka Lampung akan menjadi lebih baik,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (19/2).

Pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli diusung oleh tiga partai politik, yakni PKS, Hanura dan NasDem.

pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli.

pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli.

Ahmad mengatakan DPW PKS Lampung juga telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait penahanan Mustafa, diantaranya PKS Lampung menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Mustafa.

Selain itu, PKS Lampung akan tetap melanjutkan perjuangan pencalonan Mustafa-Ahmad Jajuli dalam pemilihan Gubernur Lampung. PKS Lampung menginstruksikan seluruh kader, struktur partai dan relawan jaringan PKS se-Lampung untuk terus berjuang sekuat tenaga menyosialisasikan dan memenangkan Mustafa-Ahmad Jajuli dengan pendekatan yang santun, elegan dan martabat.

Namun, kata Ahmad PKS akan terus mencermati ketentuan hukum dan politik di Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik yang bergabung dalam koalisi “KeCe” itu.

Bupati Lampung Tengah, DR. Ir. Mustafa. (Foto: istimewa)

Sebelumnya, hal senada juga dilontarkan Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ledia menyatakan, yang PKS kampanyekan bukanlah Mustafa seorang sebagai calon gubernur, melainkan Mustafa dan Ahmad Jajuli. Nama terakhir adalah calon wakil gubernur Lampung yang mereka usung.

“Tetap. Kampanye kan satu paket, bukan individual,” kata Ledia kepada detikcom, Sabtu (17/2/2018).

Mustafa kini menyandang status tersangka alias belum berkekuatan hukum tetap. Maka Mustafa sesungguhnya masih bisa mengikuti proses Pilkada 2018 ini, termasuk berkampanye. Kampanye berlangsung sejak 15 Februari sampai 23 Juni nanti. Bisa saja nantinya Mustafa punya status hukum yang tetap (inkrah) sehingga bila menang menjadi Gubernur Lampung maka dia tak bisa menjabat.

“Meski pas dilantik bisa jadi bukan yang bersangkutan yang dilantik. Maka bila situasinya seperti itu, wakil gubernurnya akan dilantik menjadi gubernur dan calon wakil gubernur selanjutnya dibicarakan antar partai pengusung dan pendukung,” tutur Ledia.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: detikcom)

Dalam situasi seperti ini, calon yang diusung menjadi tersangka, partai-partai tak bisa menarik dukungan dan membatalkan pengusungan. Soalnya ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

“Cabut dukungan nggak bisa, kecuali bila prosesnya sudah sampai inkrah,” kata Ledia.

Soal Mustafa yang menjadi tersangka, PKS menilai itu adalah tanggung jawab masing-masing dan proses hukum harus dijalankan oleh Mustafa. PKS mengaku sudah memindai dan menyeleksi calon yang bakal diusung. Namun kini Mustafa sebagai hasil penyaringan yang dilakukan PKS ternyata menjadi tersangka kasus suap.

“Pastilah semua sudah di-screening (penyaringan). Tapi kan ada proses yang kita belum tentu tahu soal orang tersebut,” tutur Ledia.

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus suap pada Jumat (17/2/2018). Dia diduga mengarahkan suap demi mendapat duit pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 300 miliar. Kini PT SMI menghentikan proses pinjam duit yang diajukan pihak Pemda Lampung Tengah itu.

Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Diduga ada permintaan dana Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut.

PKS juga mengambil sikap yang sama terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang akan maju di Pilkada Jombang 2018. Nyono diudukung oleh Golkar, PKB, PKS, NasDem, dan PAN. Namun kini Nyono menjadi tersangka.

Nyono menjadi tersangka, diduga menerima suap. Sebelumnya, Nyono ditangkap KPK di Stasiun Balapan, Solo, Sabtu (3/2). Nyono diduga menerima uang suap Rp 275 juta dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Sulestyowati. Di hari yang sama, KPK menangkap Inna di Surabaya.

Uang tersebut diberikan Inna agar Nyono mengangkatnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang definitif. Baik Nyono dan Inna kini ditahan KPK dan menyandang status tersangka.

CNN INDONESIA/DETIKCOM

Fahri Curiga OTT KPK Pesanan Calon Kepala Daerah Tertentu untuk Gugurkan Lawan

Jurnalpolitik.id – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK akhir-akhir ini banyak menyasar petahana peserta Pilkada 2018. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun curiga penangkapan tersebut pesanan dari calon kepala daerah lainnya.

Fahri menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK. Dengan ketidak jelasan siapa yang mengawasi, Fahri menilai penyadapan tersebut rawan menjadi tempat bermain salah satu kontestan untuk menjatuhkan lawannya.

“Bagaimana kalau kandidat yang berpotensi kalah, mengorder penangkapan pada KPK?” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2).

“Saya curiga penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah titipan dari pesaing di Pilkada. Dia kasih nomornya, tolong intip orang ini, ini orang akan ada proyek begitu ada yang janji (transaksi), tangkap saja,” lanjutnya.

Fahri beranggapan, hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat sekarang ini KPK sudah menjelma menjadi lembaga negara yang, menurutnya, super bodi dan tidak mau diawasi siapapun termasuk oleh parlemen.

“Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi karena mungkin ada demand dari 171 kepala daerah yang sekarang sedang bertanding ini. Mungkin saja, KPK kan kita tidak bisa diawasi,” katanya.

Penangkapan titipan, lanjutnya, menjadi alasan yang paling masuk akal sebab yang menjadi sasaran dan sudah tertangkap KPK adalah para calon kepala daerah dengan survei elektabilitas cukup tinggi.

“Begitu ditangkap kan dia gugur, berarti yang naik (elektabilitas) calon yang lain gitu. Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi,” kata Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berani Bubarkan KPK

Tanggapi Bawaslu, MUI Tegaskan Khotbah dan Ceramah tak Bisa Diatur

Jurnalpolitik.id – Komisi dakwah MUI Pusat menanggapi rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan mengeluarkan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama di masa kampanye Pilkada 2018.

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Cholil Nafis menyatakan bahwa rencana tersebut sia-sia saja. Menurut Cholil siapa pun tak bisa mengatur materi khutbah dan ceramah. Jangankan Bawaslu, Menteri Agama (Menag) saja tidak bisa.

Selain itu Cholil juga mempertanyakan metode pengaturan isi khotbah dan ceramah. Sebab, kata dia, pemerintah selama ini tidak memiliki prosedur mengangkat khotib. Dengan demikian, menurut Cholil, mustahil pemerintah bisa mengatur materi khutbah dan ceramah.

“Kalau di hadapan presiden iya bisa, kalau di masjid ya nggak bisa,” ujar dia.

Baca: Bawaslu Susun Pedoman Materi Khotbah untuk Masa Kampanye Pilkada

Kendati demikian, Cholil mengaku belum mendengar ada pemberitahuan ke pihaknya terkait rencana Bawaslu mengeluarkan aturan soal materi khotbah.

“Saya secara pribadi belum pernah merasakan diajak, belum pernah ada perintah,” ujar dia.

Namun, lanjut Cholil, tidak ada masalah jika Bawaslu menggandeng ulama untuk mensosialisasikan kampanye larangan politik uang, menyinggung suku agama ras dan antargolongan (SARA), serta menyebar informasi hoaks.

Kampanye semacam itu, menurutnya, sudah pernah dipraktikkan KPU dan DPR RI.

“Jangankan di dalam masjid, di luar masjid juga silahkan,” tegasnya.

Cholil menambahkan, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kampanye anti-politik uang, tetapi bagaimana berpolitik yang bisa membatasi praktik politik uang tersebut.

“Yang dibenahi itu bukan kampanyenya, tapi sistemnya,” ujar dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

Sebelumnya, Bawaslu mengaku tengah merumuskan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama dalam masa kampanye Pilkada 2018.

Tujuannya, agar menjadi referensi para tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu. Juga, menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA.

Kendati demikian, aturan ini sifatnya hanya himbauan.

“Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Selain itu, Afif mengaku, penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Tujuannya untuk memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama.

“Hanya materi khotbah berwawasan pengawasan dan dibuat tidak hanya dari perspektif Islam, tapi juga Kristen, Katolik Hindu dan Buddha, di dalamnya memuat seperti larangan politik uang dan lain-lain,” kata Afif.

Bawaslu Susun Pedoman Materi Khotbah untuk Masa Kampanye Pilkada

Jurnalpolitik.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah merumuskan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Tujuannya, agar menjadi referensi para tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu. Juga, menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA.

Kendati demikian, aturan ini sifatnya hanya himbauan.

“Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Afif mengaku, penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Tujuannya untuk memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama.

“Hanya materi khotbah berwawasan pengawasan dan dibuat tidak hanya dari perspektif Islam, tapi juga Kristen, Katolik Hindu dan Buddha, di dalamnya memuat seperti larangan politik uang dan lain-lain,” kata Afif.

Menurut Afif, tokoh agama menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran. Serta dapat mendinginkan suasana kampanye dari ujaran kebencian.

“Bagaimana para tokoh agama menjadi bagian penting yang kita ajak melakukan pencegahan pelanggaran, mendinginkan suasana agar ujaran kebencian, SARA tidak semakin merebak,” ujar Afif.

Baca juga: Tanggapi Bawaslu, MUI Tegaskan Khotbah dan Ceramah tak Bisa Diatur

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kampanye yang memuat SARA bisa dipidana.

“Norma hukum jelas, dalam UU, money politics dilarang, ancamannya pidana. Kemudian tim kampanye yang singgung suku, ras, agama, apa pun itu dilarang dan bisa pidana,” ujar Abhan.

Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 69 huruf b dan c. Menurutnya, sanksi ini juga akan dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu.

“Tinggal nanti tergantung pembuktian kami dalam proses pengkajian atas laporan dugaan pelanggaran pilkada,” kata Abhan.

Bawaslu RI berencana melakukan pertemuan dengan Ketua MUI KH. Ma’aruf Amin guna membahas dan mendiskusikan rencana ini.

“Tapi belum ketemu terus dengan KH Ma’aruf. Kita akan bicarakan bagaimana khutbah jumat dan ceramah agama pas kampanye cenderung menyejukan daripada menyesakkan dada,” ujar anggota Bawaslu RI Rahmat Badja di Hotel Aone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Rahmat mengatakan Bawaslu RI sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah.

“Sudah kita mulai, dengan NU sudah KH Said sudah oke katanya, terus dengan Muhammdiyah juga sudah ketemu,” lanjut Rahmat.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Meski belum menemui titik terang, Bawaslu RI berharap materi-materi khotbah ini bisa menjadi pedoman menyampaikan yang baik.

Ia pun menegaskan khotbah ini tidak hanya berlaku pada khotbah shalat jumat, tapi juga untuk kegiatan keagamaan di gereja maupun tempat ibadah lain.

“Memang kita harapkan ini bisa jadi pedoman bagi teman-teman saat khutbah dan shalat jumat dan juga khotbah Gereja juga demikian. Jangan sampai gereja, masjid jadi pusat politik ya. Ini tidak kita harapan, pusat politik boleh tapi yang mencerdaskan lah bukan memihak dan mengarahkan utk memilih satu paslon. memilih orang baik itu jelas,” ungkap Rahmat.

Nantinya ujar Rahmat, materi-materi ini akan disebarkan kepada pemuka agama Islam, PHDI, KWI, maupun PGI.

“Kami sedang menyusunnya, insya allah kita akan sebarkan ke para pemuka agama. Silakan khotbah yang baik, secara visi dan misi yang baik, program yang baik, yang amanah karakterisitik seperti itu gak apa apa. Tapi tidak diarahkan harus si ini, apalagi sampai menyudutkan paslon lain,” ujar Rahmat.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

DETIKCOM/TRIBUNNEWS

Zulkifli Hasan Imbau Kadernya Rajin Salat di Masjid untuk Raih Suara Jemaah

Jurnalpolitik.id – Zulkifli Hasan mengimbau kepada para kader Partai Amanat Nasional (PAN), terutama yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, untuk rajin shalat berjamaah di masjid.

Hal itu, menurut dia, untuk meraih suara pemilih yang sering shalat berjamaah di masjid.

“Yang Islam salat magrib dan subuh di masjid. Bayar tidak shalat subuh di masjid, enggak,” kata Ketua Umum PAN itu di hadapan kadernya di gedung Kartini, Kota Malang, Senin (5/2/2018).

“Kenapa magrib sama subuh di masjid? Kalau kamu magrib sama subuh nggak di masjid, orang-orang di masjid nanti suaranya diambil PKS semua,” katanya.

“Paling enggak dibagi dua. Kamu juga salat di masjid. Magrib dan subuh. Bagi dua paling tidak,” kata pria yang akrab disapa Bang Zul itu.

Selain itu, dia juga meminta kadernya untuk rutin berkunjung kepada pengurus PAN di cabang dan di ranting.

“Kalau saudara ingin menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, tiap hari kunjungi lima ranting. Bisa enggak. Boleh satu orang, boleh dua orang, terserah,” tuturnya.

“Kalau saudara ingin menjadi anggota DPRD provinsi, satu hari kunjungi lima cabang. Cabangnya belum ada, bentuk kalau belum ada,” lanjutna.

Zulkifli juga meminta kadernya untuk rutin mengikuti pengajian, menjalin silaturahim dengan tokoh di daerahnya dan aktif mengikuti kerja bakti.

“Ikuti kegiatan di lingkungan saudara. Kalau ada arisan ikut, kalau ada kerja bakti kebersihan ikut. Kalau saudara tidak terpilih, sudah melakukan itu, datang kepada ketua umum, saya ganti,” ujarnya.

Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

Jurnalpolitik.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, tidak ada larangan bagi ulama atau ustaz untuk menyampaikan ceramah yang bermuatan politik di masjid. Asalkan ceramah tersebut tidak bertujuan untuk kampanye atau memberikan dukungan kepada salah satu calon.

“Kalau ceramahnya tidak memihak, artinya hanya bicara tentang ayat Al-Quran, hadits yang berhubungan dengan politik, tentu sebagai pengetahuan, tidak dalam kampanye,” kata JK di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2018).

JK menambahkan, larangan berkampanye di masjid secara tegas telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, selama ceramah yang disampaikan hanya untuk referensi pengetahuan, hal itu masih diperbolehkan.

“Kalau hanya sebagai referensi tidak apa-apa, yang dilarang itu kan kampanye,” kata dia.

Kehadiran JK di di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam rangka kajian dhuha bersama Ustaz Abdul Somad. Dalam kesempatan tersebut, JKyang juga merupakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengapresiasi kehadiran tausiah yang disampaikan Ustaz Somad.

JK mengatakan, kehadiran Ustaz Somad ini memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bisa mendengarkan tausiah dan nasehat-nasehat secara langsung.

Alhamdulillah dengan kehadiran Ustaz Abdul Somad tentu akan memberikan pencerahan, kalau selama ini mungkin lebih banyak Anda nonton di Youtube, sekarang bisa langsung, saya juga,” kata JK.

Adapun soal politisasi masjid ini pernah mendapat kecaman dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid seluruh Jakarta beberapa waktu lalu. Hal tersebut didasari pada keprihatinan lantaran sejumlah masjid di Ibu Kota kerap dijadikan panggung politik oleh beberapa ormas selama masa kampanye Pilkada.

Menurut mereka, pembahasan politik di masjid semestinya menciptakan toleransi di masyarakat, bukan caci maki dan hinaan.

Hartanya ‘Minus’ Rp115 Juta, Ini Calon Bupati ‘Termiskin’ di Pilkada 2018

Jurnalpolitik.id – Calon Bupati Kabupaten Murung Raya, Syapuani, menjadi calon bupati dengan kekayaan terendah dibandingkan para calon bupati lainnya.

Berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana dikutip dari laman KPK pantau pilkada Indonesia, Kamis (1/2/2018), nilai harta Syapuani minus Rp 115.172.000.

Selain Syapuani, harta calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur, Sirajudin Paskalis, juga minus jutaan rupiah. Dia menjadi calon wakil bupati dengan kekayaan terendah dari para calon wakil bupati lainnya. Kekayaan Sirajudin yang dilaporkan minus Rp 94.780.996.

Baca: Sandiaga Berharap agar Pilkada 2018 Mencontoh DKI: Saling Merangkul, Bukan Menyikut

Sementara itu, calon Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, menjadi calon gubernur dengan kekayaan terendah dibandingkan para calon gubernur lainnya. Ridho memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.001.200.098.

Kemudian calon Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menjadi calon wakil gubernur dengan kekayaan terendah dari para calon wakil gubernur lainnya. Abdullah memiliki harta kekayaan senilai Rp 392.682.000.

Calon Wali Kota Bau-Bau, Nur Salam, menjadi calon wali kota dengan harta kekayaan terendah dari para calon wali kota lainnya. Nur Salam, dia memiliki nilai kekayaan Rp 5 juta.

Para calon kepala daerah dengan kekayaan terendah berdasarkan jabatan itu telah selesai verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, per-30 Januari 2018.

Dari 1.170 calon kepala daerah yang melaporkan kekayannya di lembaga antirasuah, 20 calon di antaranya belum diverifikasi karena masih perlu memperbaiki laporannya.

Baca juga: Polisi yang Gagal di Pilkada Bisa Balik Lagi ke Polri, Tito Dianggap Tak Paham Aturan

KOMPAS/Robertus Belarminus

Jusuf Kalla: Tak Ada Mahar Waktu Saya Usulkan Anies ke Prabowo

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak ada permintaan apa-apa saat mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Pengalaman saya, waktu mengusulkan Anies ke Prabowo, langsung saja tuh, diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu (mahar politik),” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/01/2018).

Pernyataan tersebut diungkap JK saat ditanya soal dugaan permintaan mahar politik dari partai ke bakal calon kepala daerah.

Polemik soal soal mahar politik muncul saat La Nyalla Mattalitti secara blak-blakan mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo jika ingin mendapat rekomendasi dalam pilkada Jawa Timur 2018.

JK melanjutkan, meski tidak dimintai mahar saat menyodorkan nama Anies, ia tidak menampik adanya permintaan uang politik ketika seseorang hendak maju dalam pemilihan umum. Dan, biasanya, berdampak ke proses-proses perizinan di daerah ketika calon terkait terpilih.

“Jadinya dibebankan ke situ (perizinan). Pada ujungnya terjadilah ekonomi yang agak berbeda tinggi,” ujar JK.

Ditanyai apakah praktik itu bisa hilang, menurut dia bisa saja. Hal itu bisa dikaitkan dengan aturan money politic dalam peraturan perundang-undangan.

“Tidak perlu ada sanksi baru, di UU sudah ada seseorang itu tidak boleh terlibat money politic,” ucap JK.

Baca juga: JK Mengaku Sodorkan Anies ke Prabowo, PKS: Silahkan Mengklaim

Sebagaimana diketahui, tidak lama setelah La Nyalla terang-terangan soal permintaan uang dari Partai Gerindra, satu per satu politikus mengomentari tuduhan La Nyalla tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga dari Gerindra, mengatakan La Nyalla salah menafsirkan maksud Prabowo. Menurut dia, Prabowo hanya menanyakan apakah La Nyalla memiliki modal untuk maju dalam pilkada karena berpolitik memang tak murah.

Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali

Senada dengan Sandi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pun mengatakan, seandainya pun ada permintaan uang, hal itu bukan untuk Prabowo pribadi namun untuk kepentingan La Nyalla sendiri. Misalnya, untuk logistik dan kampanye.

Baca juga: Gerindra Harap La Nyalla Urungkan Niat Tempuh Jalur Hukum

Polisi yang Gagal di Pilkada Bisa Balik Lagi ke Polri, Tito Dianggap Tak Paham Aturan

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, anggota Polri yang gagal menjadi calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada diperbolehkan kembali ke instansi Polri.

Tercatat saat ini ada 10 anggota Polri yang sudah mengajukan surat pengunduran diri untuk ikut pilkada. Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi dari institusi bahwa mereka sudah tidak lagi menjabat anggota Polri.

Dengan demikian, menurut Tito, anggota Polri yang tidak lolos jadi peserta pilkada bisa melanjutkan tugasnya sebagai polisi.

“Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan menerima mereka,” kata Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

“Kalau seandainya mereka ingin tetap keluar dari Polri, kami juga akan fasilitasi. Enggak ada larangan,” lanjutnya.

Tito memastikan bahwa anggota yang ditetapkan sebagai peserta pilkada akan melepas status di kepolisian dimulai setelah ketetapan KPU pada 12 Februari 2018.

Saat ini, anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak lagi memegang jabatan struktural.

Kapolri telah melakukan mutasi serentak kepada 10 anggotanya yang ikut pilkada dan statusnya saat ini nonjob.

Namun, pernyataan Tito yang membuka pintu bagi anggotanya yang tidak lolos untuk kembali menuai kritik.

Netralitas Polri pun dipertanyakan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pernyataan Tito bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan Polri dalam politik praktis.

Menurut dia, personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis.

Dia khawatir, apabila kebijakan Tito tersebut dilaksanakan, akan sangat rentan bagi netralitas dan profesionelisme Polri di pilkada.

“Calon dari Polri yang gagal menjadi peserta bisa saja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk bertindak tidak profesional terhadap lawan politik atau pihak-pihak yang dianggap tidak meloloskannya sebagai peserta,” katanya.

Celah pada UU Pilkada

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai, ada celah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak secara tegas mengatur status anggota kepolisian yang ikut pilkada.

Jika mengacu pada Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada, memang tidak disebutkan jelas bahwa bakal calon tersebut sudah harus lepas dari institusi asal.

Pasal tersebut berbunyi, “calon peserta pilkada harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan”.

Dengan demikian, anggota TNI Polri akan resmi mundur jika sudah dinyatakan lolos sebagai calon kepala daerah.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Polri dalam Pemilukada menyatakan bahwa bakal calon tersebut harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri karena ingin menggunakan hak politiknya.

“Celah di UU Pilkada inilah yang menjadi masalah,” kata Poengky.

Menurut Poengky, meski menjalankan aturan sesuai UU Pilkada, tidak boleh mengabaikan keberadaan UU Polri.

Ia mengatakan, anggota tersebut semestinya tetap mundur dari kepolisian walaupun gagal jadi peserta pilkada.

“Saya berharap agar anggota Polri yang dicalonkan parpol dalam Pilkada 2018 berpegang teguh pada UU Polri,” kata Poengky.

Ia pun mengusulkan agar UU Pilkada, khususnya Pasal 7 yang mengatur soal pengunduran diri, direvisi.

Tidak etis

Poengky menganggap, jika sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon peserta pilkada, anggota tersebut dianggap sudah berpolitik.

Memang dalam undang-undang tidak ada larangan untuk kembali ke institusi, tetapi dari sisi etis, hal tersebut dianggap tidak pantas.

“Jadi, tidak etis jika balik lagi ke Polri apabila yang bersangkutan tidak lolos verifikasi pencalonan oleh KPUD,” kata Poengky.

Hal senada disampaikan pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar. Bambang menilai, tidak etis jika anggota polisi yang tidak lolos dalam mengikuti seleksi sebagai calon kepala daerah kemudian kembali lagi sebagai polisi.

Ia kembali menegaskan, UU Polri menyatakan bahwa anggota kepolisian tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Selain itu, dalam Pasal 23, ada sumpah jabatan anggota Polri dalam menjalankan tugas.

“Jika kedua pasal itu dilanggar, harus ada sanksinya. Itulah risikonya,” kata Bambang.

Kebijakan Kapolri dikhawatirkan akan menjadi preseden ke depan. Tidak hanya oleh Polri, tetapi juga instansi lain, seperti TNI yang sama-sama menjunjung tinggi netralitas.

“Maka, harus ikuti aturan pokok yang sudah ditentukan,” kata Bambang.

Dinilai tak paham aturan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengkhawatirkan pernyataan Tito tersebut tidak didasarkan pada pengetahuan mengenai aturan dan regulasi personel Polri yang hendak menggunakan hak politiknya sebagai warga negara.

“Melalui pernyataan ini, saya khawatir Kapolri membuat pernyataan yang tidak didukung oleh dasar-dasar regulasi,” ujar Kaka saat ditemui di salah satu hotel di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Sebab, Kaka menjelaskan, dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dengan tegas menyebutkan, “Kepolisian Negara RI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Penjelasannya, “yang dimaksud dengan bersikap netral adalah bahwa anggota Kepolisian Negara RI bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan atau pengurus di partai politik.”

Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara RI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”.

Adapun, Ayat (3) pasal yang sama juga menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Artinya, menurut Kaka, seorang anggota Polri seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu saat hendak terjun ke proses politik menuju pencalonan kepala daerah. Selain itu, ia tidak dapat kembali lagi ke institusinya jika gagal dalam proses pilkada.

“Ya makanya kita harus saling mengingatkanlah bahwa memang ini tidak sesuai dengan aturan. Apalagi ini yang ngomong seorang penegak hukum, bukan masyarakat biasa. Setiap kebijakan dan pernyataannya harus mencerminkan kepastian hukum. Jangan separuh-separuh,” ujar Kaka.

“Tapi kalau memang benar begitu, ini perlu dikaji bersama-sama. Ini mengundang diskusi banyak pihak, apakah ini memang secara normatif bisa dilakukan atau tidak,” kata dia.

Deddy Mizwar: Prabowo Sudah Nggak Punya Uang

Belum reda isu soal mahar politik yang dihembuskan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattaliti, muncul pernyataan dari Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar yang mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkali-kali bilang ke dirinya tak punya uang alias bokek.

Sebagaimana dilaporkan RMOL Sabtu, 13 Januari 2018, sejumlah calon kepala daerah yang pernah bersinggungan dengan Gerindra ikut menanggapi tuduhan La Nyalla soal permintaan uang oleh Prabowo. Terkait hal itu, Deddy Mizwar mengaku tak pernah dimintai mahar oleh Prabowo saat mengikuti penjaringan cagub Partai Gerindra untuk Pilgub Jawa Barat.

Menurut Deddy, Prabowo memang sempat menyinggung soal uang. “Pak Prabowo bilang, sudah nggak punya uang. Tapi nggak berani minta,” kata Deddy di Bandung, Jumat (12 Januari 2018).

Deddy mengungkapkan, keluhan tidak punya uang itu disampaikan Prabowo beberapa kali. “Untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan gubernur gak punya uang. Tapi (Prabowo) nggak minta,” ulangnya lagi.

Deddy pun mengaku tak mengeluarkan uang sepeser pun saat menjalani proses penjaringan yang dilakukan Gerindra. “Seperak aja nggak ada.”

Namun Deddy pun tidak tahu jika permintaan itu ditujukan pada yang lain. “Jadi mungkin mintanya sama orang lain, mungkin. Bukan (minta) ke saya,” ujarnya.

Diketahui, saat ini Deddy menjadi cawagub di Pilgub Jabar berpasangan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Golkar dan PPP.

Sebelumnya, Deddy sempat digadang-gadang Gerindra dan PKS untuk menjadi cagub Jawa Barat bersama kader PKS, Ahmad Syaikhu. Saat itu, Deddy mengaku hanya diminta bergabung menjadi kader Partai Gerindra sebagai syarat pencalonannya.

Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga mengaku tak pernah diminta mahar oleh Prabowo. “Duit dari mana saya,” kata Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, kemarin. Anies juga memastikan tidak ada perjanjian lain dengan Gerindra. Termasuk perjanjian untuk tidak maju ke pilpres. “Nggak ada bikin perjanjian,” kata Anies.

Senada disampaikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. “Enggak ada, enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional,” kata Sandi di Balaikota, kemarin. Hanya saja Sandi pernah mengaku menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. (Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali)

Gerindra menjadi sorotan setelah La Nyalla mengatakan bahwa dirinya dimintai uang hingga miliaran rupiah sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk bisa maju di Pilgub Jatim.

Dalam konferensi pers, Kamis (11/1) La Nyalla mengungkapkan kronologi dirinya dimintai sebesar Rp 40 miliar. Uang itu diminta Prabowo saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat, awal Desember lalu. Menurut La Nyalla, Prabowo meminta uang itu untuk biaya membayar 68 ribu saksi di TPS pada Pilgub Jatim nanti.

Sebelum tanggal 9 Desember, La Nyalla juga menyatakan sempat dimintai secara langsung oleh Prabowo untuk menyiapkan Rp 200 miliar. La Nyalla awalnya hanya menganggap ucapan Prabowo itu bercanda. “Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar,” kata La Nyalla.

Baca: Diminta Setor Uang Rp 40 M, La Nyalla Ancam Tuntut Prabowo

Sementara Waketum Gerindra Arief Poyuono membantah pernyataan mantan ketua umum PSSI. Arief menegaskan tidak pernah ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra kepada La Nyalla. Dia bilang, sebenarnya dari awal Gerindra memang mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra. Saat itu, La Nyalla sebagai kader Gerindra diizinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jawa Timur.

Namun sampai surat tugas itu berakhir La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini PAN.

“Setahu saya Pak Amien Rais sudah oke. Tapi Ketum PAN menolak mengusung La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jatim juga menolak mengusung La Nyalla,” kata Arief, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal uang Rp 40 miliar, yang dituduhkan La Nyalla, dia bilang kalaupun benar sangat wajar karena pertama kemenangan dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS-TPS. Menurut dia, jika satu TPS butuh tiga saksi maka, duit segitu tidak cukup. Apalagi jika dana untuk pelatihan saksi sebelum pencoblosan dari tingkat PPS, PPK dan KPUD.

Baca: Gerindra Lapor Dewan Pers Terkait Tuduhan Prabowo Memalak La Nyalla

Terkait pengakuan Deddy Mizwar, Arief mengatakan memang apa yang dikeluhkan Prabowo kepada Deddy itu benar adanya.

“Pak Prabowo hanya mengeluh saja bahwa memang tidak ada uang untuk Pilpres, bukan berarti terus dituduh malak,” ujarnya.

Dia bilang, Prabowo justru punya sifat ingin membiayai kadernya kalau mau maju di pilkada dan pileg.

“Coba tanya Jokowi dan Ahok waktu maju Pilkada berapa Pak Prabowo mendanai mereka. Lalu Ridwan Kamil saat maju di Pilwako Bandung serta Anies- Sandi justru beliau yang kasih bantuan dana,” ujarnya.

Baca: Bantah Tudingan La Nyalla soal Mahar Politik, Gerindra Ungkit Pencalonan Jokowi-Ahok

Pengamat politik dari UIN Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ongkos politik pilkada memang sangat besar. data dari Litbang Kemendagri terkait pilkada serentak 2015, misalnya, mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp20 hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20 sampai 100 miliar. “Sedangkan untuk pilpres bisa mencapai Rp14 triliun,” kata Pangi, saat dikontak tadi malam.

Pangi misalnya mencontohkan pilpres tahun lalu, di mana tiap kandidat menghabiskan dana minimal Rp7 triliun. Dana ini untuk bayar partai, bayar saksi, tim sukses dan tim professional seperti konsultan. Pos-pos pengeluaran itu misalnya untuk kampanye door to door, pesan pendeng, media ruang publik seperti baliho, iklan, juga spanduk.

Dibanding pilkada dan pileg, pilpres tentu perlu lebih banyak lagi sebab idealnya capres harus mamanfaatkan media televisi selain koran, karena itu perlu biaya untuk pasang iklan. Belum lagi dana untuk mendongkrak popularitas. “Punya satu triliun saja akan keteteran apalagi tidak punya uang,” ujarnya.

Sekadar tahu saja, pada Pilpres 2014 Pasangan Prabowo – Hatta melaporkan biaya kampanye sebesar Rp 10 miliar. Sementara Jokowi-JK sebesar Rp 44,9 miliar. Dana yang diperoleh Prabowo- Hatta itu berasal dari Prabowo dan Hatta sebesar Rp 5 miliar. Kemudian, sumbangan dari badan usaha Rp 4,8 miliar.

Sisanya Rp 200 juta berasal dari sumbangan individu. Sementara, pasangan Jokowi JK mendapat Rp42 miliar dari sumbangan Jokowi-JK dan sumbangan gabungan parpol pendukung. Sisanya Rp 2,9 miliar berasal dari donasi masyarakat.

Baca juga: Sandiaga Berharap agar Pilkada 2018 Mencontoh DKI: Saling Merangkul, Bukan Menyikut