Jusuf Kalla: Tak Ada Mahar Waktu Saya Usulkan Anies ke Prabowo

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak ada permintaan apa-apa saat mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Pengalaman saya, waktu mengusulkan Anies ke Prabowo, langsung saja tuh, diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu (mahar politik),” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/01/2018).

Pernyataan tersebut diungkap JK saat ditanya soal dugaan permintaan mahar politik dari partai ke bakal calon kepala daerah.

Polemik soal soal mahar politik muncul saat La Nyalla Mattalitti secara blak-blakan mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo jika ingin mendapat rekomendasi dalam pilkada Jawa Timur 2018.

JK melanjutkan, meski tidak dimintai mahar saat menyodorkan nama Anies, ia tidak menampik adanya permintaan uang politik ketika seseorang hendak maju dalam pemilihan umum. Dan, biasanya, berdampak ke proses-proses perizinan di daerah ketika calon terkait terpilih.

“Jadinya dibebankan ke situ (perizinan). Pada ujungnya terjadilah ekonomi yang agak berbeda tinggi,” ujar JK.

Ditanyai apakah praktik itu bisa hilang, menurut dia bisa saja. Hal itu bisa dikaitkan dengan aturan money politic dalam peraturan perundang-undangan.

“Tidak perlu ada sanksi baru, di UU sudah ada seseorang itu tidak boleh terlibat money politic,” ucap JK.

Baca juga: JK Mengaku Sodorkan Anies ke Prabowo, PKS: Silahkan Mengklaim

Sebagaimana diketahui, tidak lama setelah La Nyalla terang-terangan soal permintaan uang dari Partai Gerindra, satu per satu politikus mengomentari tuduhan La Nyalla tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga dari Gerindra, mengatakan La Nyalla salah menafsirkan maksud Prabowo. Menurut dia, Prabowo hanya menanyakan apakah La Nyalla memiliki modal untuk maju dalam pilkada karena berpolitik memang tak murah.

Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali

Senada dengan Sandi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pun mengatakan, seandainya pun ada permintaan uang, hal itu bukan untuk Prabowo pribadi namun untuk kepentingan La Nyalla sendiri. Misalnya, untuk logistik dan kampanye.

Baca juga: Gerindra Harap La Nyalla Urungkan Niat Tempuh Jalur Hukum

Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah tudingan ada syarat pemberian mahar oleh Partai Gerindra dalam pencalonan seorang calon pemimpin daerah. Sandiaga menegaskan, Gerindra sangat profesional dalam mengusung sosok di kontestasi Pilkada.

“Nggak ada (mahar). Nggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional dan itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Waktu saya dan Mas Anies juga sama,” ujar Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Pada pilgub DKI 2017 lalu, Sandiaga mengaku menggelontorkan biaya hingga Rp 100 miliar untuk pencalonannya bersama Anies Baswedan.

Namun dia menjelaskan, uang tersebut bukan mahar dan merupakan konsekuensi demokrasi di Indonesia.

“Kalau politik itu memang berbiaya, kemarin kita menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra jangan sampai saat kita udah mencalonkan, kita nggak punya pendanaan,” sebutnya.

Baca: Bantah Tudingan La Nyalla soal Mahar Politik, Gerindra Ungkit Pencalonan Jokowi-Ahok

Sandiaga pun mengaku telah melaporkan biaya kampanyenya ke KPK. Dia mengatakan apa yang dilakukannya juga diikuti oleh calon yang diusung Gerindra di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Saya waktu itu bisa meyakinkan Pak Prabowo. Dan itu semua kita laporkan secara transparan. Kita audit, dilaporkan ke KPK,” terangnya.

Sandiaga berpesan agar tidak ada perpecahan dalam pilkada. Dia ingin agar calon lain dapat meniru pilkada di Jakarta yang berlangsung damai.

“Kami berharap ada politik yang saling merangkul, bukan saling menyikut. Saya sekarang tugas di sini fokus saya di DKI. Tapi saya akan sangat bahagia kalau seluruh keluarga dan rakyat Indonesia bisa mengadopsi apa yang terjadi di Jakarta kemarin bahwa kita guyub, rukun,” sebutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Saya Bersaksi, di Pilwalkot Bandung Pak Prabowo dan Gerindra Tak Minta Mahar Sepeser pun

Demokrat Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Penegak Hukum Sejak Pilkada DKI 2017

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menganggap aparat penegak hukum telah memperlakukan secara tak adil dan sewenang-wenang terhadap partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

“Perlakuan tidak adil terhadap Partai Demokrat ini bukan pertama kali, tetapi yang kesekian kali,” kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu malam (3/1/2018).

Semula, kata Hinca, partainya memilih diam dan enggan menanggapi perlakuan sewenang-wenang tersebut. Namun, menurut dia, perlakuan itu terus saja terjadi secara berulang-ulang.

“Semula Partai Demokrat memilih untuk mengalah dan menahan diri dengan harapan hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Ternyata perlakuan tidak adil ini terjadi lagi dan terjadi lagi,” kata dia.

Hinca pun menerangkan perlakuan-perlakuan yang merugikan partai dan kadernya tersebut. Pertama, pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ketika itu pasangan yang diusung partai Demokrat bersama PPP, PKB dan PAN yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni diperiksa pihak Kepolisian. Tak tanggung-tanggung, Sylviana diperiksa bersama suaminya.

Sylviana diperiksa atas dua kasus yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda Pramuka Jakarta.

“Diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah berproses sampai selesai yang pada waktu itu terpaksa harus menggerus citra pasangan ini,” kata Hinca.

“Pada akhirnya, ujungnya, tidak diketahui kasus ini kapan berakhirnya, yang kita tahu hanya kapan mulainya,” imbuh dia.

Hinca kemudia menyebut tuduhan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mengakibatkan suara AHY-Sylviana tergerus.

“Pada waktu itu kalau ingat, pasangan AHY-Sylviana menempati survei paling tinggi. Tetapi kemudian tergerus,” ucap Hinca.

Saat itu Antasari berbicara mengenai dugaan kriminalisasi terhadap dirinya. Saat kasus terjadi, SBY menjabat sebagai Presiden. Karenanya, SBY disebut-sebut tahu persis kasus yang menjerat Antasari.

Antasari pun terpaksa harus mendekam di penjara selama delapan tahun lamanya. Gara-gara diduga terlibat kasus pembunuhan bos Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

“Sudah kami laporkan ke penegak hukum yang sampai saat ini masih belum diproses secara tuntas,” kata Hinca.

Hinca pun menerangkan bahwa partainya memiliki bukti-bukti perlakuan tak adil dan sewenang-wenang tersebut selama Pilkada Ibu Kota.

“Kami telah melakukan investigasi dan telah memiliki buku putih yang pada waktunya akan kami buka, agar tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang,” terang dia.

Kedua, perlakuan tidak adil pada proses Pilkada Papua 2018. Pasangan calon yang didukung Demokrat, Lucas Enembe dan Klemen Tinal, gubernur dan wakil gubernur inkumben yang akan maju Pilkada kembali dipaksa bercerai. Lucas dipaksa menerima wakil lain yang bukan atas kehendaknya pada kisaran Oktober 2017 lalu.

“Lucas Enembe dipaksa menerima wakil yang bukan atas keinginannya. Kemudian (diminta) menandatangani untuk memenangkan partai tertentu. Padahal Pak Lucas adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua,” tegas Hinca.

Atas dasar itu, partai Demokrat kemudian membentuk tim pencari fakta (TPF) guna mengusut fakta yang sebenarnya. Hasilnya pun sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketiga, perlakuan tak adil dan semena-mena juga terjadi di Pilkada Kalimantan Timur 2018. Di mana, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi juga dipaksa berpisah.

Jaang, kata Hinca, dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau menggandeng Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin sebagai wakilnya.

Orang nomor satu di kepolisian Kaltim itu sendiri diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat,” kata dia.

Meski sudah ditolak, Jaang pun kembali diminta untuk berpasangan dengan Safaruddin.

“Pada 25 Desember 2017, Syaharie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan,” ungkap Hinca.

Ternyata, tak lama setelah penolakan itu, tanggal 26 Desember 2017 Jaang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hari berikutnya, tanggal 27 dan 29 Desember 2017 Jaang mendapatkan surat untuk pemeriksaan.

Jaang yang juga Ketua Demokrat Kaltim itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Jaang diduga diperiksa terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB.

“Tentu mengagetkan, kita minta (tanggal 27 Desember 2017) untuk ditunda. Tanggal 29 Desember 2017 keluar lagi surat panggilan kedua untuk diperiksa tanggal 2 Januari 2018,” kata Hinca.

“Hari ini bersama penasehat hukum kami mendampingi. Padahal perkara ini sudah disidangkan dan diputus untuk terdakwa lain dan sudah tidak ada kasusnya. Kami merasa ketidakadilan,” tambah dia.

Bukan hanya itu, Rizal yang akan maju sebagai pendamping Jaang pun juga diperiksa di Polda Kaltim terkait kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Untuk itu Hinca menegaskan, jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dialami partai dan kadernya terus dibiarkan. Ia khawatir kasus serupa akan kembali terulang pada gelaran Pilkada 2018 di 171 daerah mendatang.

“Kami pun ragu (khawatir) ada lagi, karena akan ada 171 Pilkada,” tutur Hinca.

Eggi Sudjana: Anies-Sandi Tak Mungkin Menang Tanpa Alumni 212

Eggi Sudjana menyebut pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak mungkin menang dalam Pilkada DKI Jakarta tanpa bantuan Alumni 212.

Alumni 212 merupakan sebutan bagi kelompok yang menggelar demonstrasi pada 2 Desember 2016 menuntut proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama.

Sejumlah manuver yang dilakukan kelompok ini memang telah memberi banyak keuntungan bagi pasangan Anies-Sandi ketika itu. Contohnya saat mereka melakukan gerakan yang disebut “Tamasya Al-Maidah”, yakni mendatangi TPS di hari pencoblosan sebagai “pengamanan” suara dan langkah taktis lain.

Sedangkan mesin partai yang mengusung Anies-Sandi ketika itu, yaitu PKS dan Gerindra, menurut Eggi tidak banyak memberi kontribusi.

“Yang bantu dia cuma umat, partai-partai nggak bisa,” ujar Eggi.

Dan kini setelah Anies-Sandi menang, Eggi menginginkan Anies-Sandi terus mengingat jasa-jasa dan berhubungan baik dengan kelompok ini.

“Jangan seperti kacang lupa kulitnya… Jangan belagu pokoknya,” kata Eggi.

Ungkapan tersebut muncul karena kekecewaan Eggi atas tidak hadirnya Anies Baswedan dalam peringatan satu tahun “Aksi 411” di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11) pagi kemarin, meskipun telah diundang secara resmi.

“Tidak ada kabar, gak bilang bisa apa nggak. Itu yang kami kecewa,” kata Eggi. (Baca: Anies Tak Hadir di Peringatan 411, Eggi Kecewa: Jangan Kacang Lupa Kulit)

Aksi 411 merupakan bagian dari rangkaian aksi menuntut polisi mempercepat penahanan Ahok. Selain Aksi 411, digelat juga Aksi Bela Islam Jilid I pada 14 Oktober 2016 dan Aksi 212 — yang kemudian melahirkan istilah Alumni 212 sebagai penanda bagi mereka yang pernah ikut berdemonstrasi.

Kendati demikian, Eggi menegaskan bahwa kelompoknya ikhlas mendukung Anies-Sandi, tanpa pamrih apapun.

“Tidak ada kontrak,” kata Eggi, yang secara tidak langsung merujuk ke kelompok buruh pendukung Anies-Sandi karena pasangan ini bersedia menandatangani kontrak politik.

“Kami dukung dia ikhlas. Kami melihat umat islam melawan non-muslim,” jelas Eggi.

Menurut Eggi, selain indikasi bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai lupa jasa-jasa pendukungnya, juga jadi bukti bahwa dirinya tidak dihormati sebagai salah satu “kanda” di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). “Anies itu junior saya di HMI,” kata Eggi menegaskan.

Kekecewaan ini, menurut Eggi, harus diperhatikan betul. Sebab meski mengaku bahwa untuk saat ini Presidium 212 tetap mendukung Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, namun bukan tidak mungkin dukungan ini akan dicabut.

“Cuma mengingatkan saja. Tapi kalau dia mengulanginya lagi, barangkali bisa berubah (dukungan) kita. Makanya kami kasih peringatan,” kata Eggi. Eggi juga mengatakan bahwa sebaiknya ke depan tidak ada lagi kesulitan bagi Presidium 212 untuk berhubungan dengan Anies-Sandi.

Dihubungi terpisah, juru bicara Anies Baswedan, Naufal Firman Yursak, enggan menjawab soal ancaman pencabutan dukungan ini. Naufal juga enggan menanggapi relasi Anies-Sandi dengan Presidium 212. Ia hanya mengatakan bahwa Anies tidak datang karena memang tidak tahu.

“Tidak dapat pemberitahuan. [Undangan yang masuk] bukan 411,” kata Naufal, sambil melampirkan undangan lain di jam dan hari yang sama dengan peringatan satu tahun aksi 411.

Di luar konteks pengundangan dan ketidakhadiran Anies, pernyataan Eggi ini kontradiktif dengan semua alasan yang sempat dilontarkan pimpinan-pimpinan demonstran yang sibuk berkilah bahwa aksi hingga berjilid-jilid itu sama sekali tidak berkaitan dengan Pilkada DKI.

Munarman, juru bicara GNPF MUI yang juga juru bicara Front Pembela Islam (FPI) misalnya, mengatakan kepada Tirto pada awal September tahun lalu bahwa “aksi ini [411] tidak ada kaitannya dengan Pilkada (DKI Jakarta).” Sementara Aa Gym, ulama yang ikut berdemo, dalam sebuah forum kajian, menyatakan bahwa aksi yang dilakukannya benar-benar digerakkan oleh hati nurani. Pemilik pesantren Daarut Tauhiid ini membantah ada pendanaan dari pihak-pihak tertentu.

Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan SBY merupakan “tokoh besar” di balik tiga pasangan kontestan peserta Pilkada DKI Jakarta. Jokowi di belakang pasangan Ahok-Djarot Syaiful Hidayat yang didukung PDI Perjuangan, Prabowo di belakang Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang didukung Gerindra, serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang didukung SBY.

 

TIRTO.ID

Anies: Solusi Banjir Bukan dari Gubernur

Calon Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, masalah banjir yang masih sering terjadi di sejumlah wilayah di ibu kota adalah tugas bersama. Ia berharap jangan hanya diserahkan kepada gubernur.

“Saya selalu mengatakan, solusi itu bukan dari gubernur tapi dari duduk semua. Ya warga ya para ahli, ya pemerintah, kemudian pemerintah daerah lain,” ujar Anies usai mengunjungi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Senin (20/2/2017).

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, mendengar suara dari berbagai kalangan sangat penting karena masalah banjir sangat kompleks.

“Jadi saya enggak mau, oh Pak Anies solusi untuk daerah abcd. Yang saya inginkan, kita laksanakan sesuai dengan hasil dari duduk bersama,” ujar dia.

Anies Baswedan juga menyoroti masalah banjir ibu kota akibat tidak terlaksananya perbaikan dan normaliasi sungai di sejumlah wilayah di Jakarta.

“Yang penting itu jangan dinilai sudah berapa persen, tapi yang penting lihat rencana tahunannya, rencana 2016 berapa, yang terlaksana berapa?” kata dia.

Anies Baswedan menilai keseluruhan rencana normalisasi ini seharusnya tiap tahun dapat terselesaikan bukan hanya sebatas wacana saja.

 

LIPUTAN6