PBB Tak Lolos, Yusril Akan Pidanakan Komisioner KPU

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku sangat kecewa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2019.

Yusril menduga ada permainan ‘di balik layar’ melalui KPU Papua dan diamini KPU Pusat.

Menurut Yusril, KPU Papua telah mengumumkan PBB lolos. Tapi tiba-tiba saja menyerahkan hasil rekap yang menyatakan bahwa PBB tidak lolos sebelum KPU Pusat merilis pengumuman daftar parpol peserta pemilu.

“telah mengetahui bahwa KPU Papua telah umumkan kepada publik bahwa PBB di sana memenuhi syarat tanggal 11 Februari. Namun tanggal 14 Februari, tanpa diketahui PBB Papua, KPU Papua merubah status PBB menjadi tidak lolos dan itulah yang dilaporkan ke KPU Pusat,” kata Yusril, Minggu (19/2/2018).

Yusril pun merasa partainya sangat dirugikan dan dipermainkan KPU. Pakar hukum tata negara itu pun berencana untuk mengajukan gugatan, baik perdata maupun pidana, terhadap KPU Papua dan KPU Pusat.

“Kami akan membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut Pemilu dengan memperalat KPU. Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana,” tegas Yusril.

Yusril merasa sudah sejak lama partainya yang dikenal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis selalu dihalang-halangi untuk ikut pemilu oleh kekuatan sekular dan kiri anti Islam.

“Sekuat tenaga kami akan melawan,” ujar Yusril.

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). (Foto: istimewa)

Dia pun yakin elemen-elemen ormas Islam, cendekiawan dan ulama moderat akan memberikan dukungan kuat agar partai Islam modernis seperti PBB tetap eksis di negara ini.

“PBB tetap kritis dan tidak mudah diombang-ambingkan kekuasaan. Itu mungkin sebabnya kehadiran PBB tidak disenangi oleh kelompok sekular dan kiri anti Islam,” ucap Yusril.

Kekecewaan juga Yusril ungkapkan melalui akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, pada Kamis, 17 Februari 2018.

“Ada apa dengan KPU Pusat? KPU Papua Barat nyatakan PBB lolos. Kok, KPU Pusat bilang tidak? Kami punya rekaman video pengumuman KPU Barat. Kami akan gugat KPU Pusat,” kata Yusril.

Sebagaimana diketahui KPU telah mengumumkan hasil penelitian dan verifikasi administrasi kepengurusan partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Hasilnya, 10 parpol peserta Pemilu 2014 dinyatakan lolos. Partai tersebut adalah PAN, PDIP, PKS, PPP, PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat dan partai Hanura.

Selain itu ada empat partai baru yang dinyatakan lolos, yakni, Garuda, Perindo, Berkarya dan PSI.

Sementara dua partai peserta Pemilu 1999, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan tidak lolos verifikasi.

PKPI tidak lolos verifikasi karena syarat kepengurusan dan keanggotaan, yakni 75 persen di kabupaten/kota tidak terpenuhi. Demikian juga sebaran kepengurusan PKPI di kecamatan yang harusnya dipenuhi 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sedangkan PBB dinyatakan tidak lolos karena gagal memenuhi syarat keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan dan Papua Barat. Namun PBB dinyatakan memenuhi syarat kategori kouta perempuan dan domisi kantor.

Baik PKPI maupun PBB berencana menggugat KPU dengan mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

KPU pun akan siap seandainya nantinya Bawaslu menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur oleh petugasnya. Dan sebaliknya, partai politik bersangkutan juga harus menerima jika Bawaslu menguatkan keputusan KPU.

“Tentu semua harus bisa menerima itu. Apapun keputusannya, kita harap semua pihak bisa menerima,” kata Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah pun mempertanyakan keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB menjadi peserta pemilu 2019. Fahri juga menyinggung keputusan KPU, yang meloloskan partai yang dianggap hanya memiliki pengurus di Jakarta.

“Bagaimana bisa PBB yang sudah ikut pemilu sejak 1999 (19 tahun) dan menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia dinyatakan enggak lolos, sementara partai yang pengurusnya hanya ada di Jakarta (dalam tipi aja lagi) bisa lolos??? Ayo jelaskan @KPU_ID segera umumkan,” kata Fahri melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Minggu 18 Februari 2018.

Teriakan “Jokowi Presiden” dan “Prabowo Presiden” Saling Beradu di Gedung KPU

Jurnalpolitik.id – Acara pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2019 mendatang diwarnai adu mulut antar pendukung partai.

Pada Minggu 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian dan penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019. Acara yang digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat itu dihadiri oleh para petinggi dan pendukung partai.

Pendukung partai Hanura, ditambah para pendukung PSI dan PDIP, meneriakkan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden seraya membentangkan bendera partai.

Sementara di kubu sebelah pun tak mau kalah. Partai Gerindra membalasnya, dengan lantang meneriakkan dukungannya terhadap sang Ketua Umum, Prabowo Subianto.

“Jokowi presiden!” teriak massa beratribut partai Hanura serta beberapa orang beratribut PSI.

Kemudian pendukung Partai Gerindra, sambil mengibarkan bendera partai, membalas teriakan tersebut, “Prabowo Presiden!”

Kendati demikian, ‘perang’ yel-yel tersebut tak sampai mengarah ke adu fisik.

Dalam undian penetapan nomor urut ini, dihadiri para petinggi partai, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ada pula Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Sementara itu dari partai-partai pendatang baru, hadir Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto, Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo, serta Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Dua Ketua Umum yang berhalangan hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga tidak hadir, dan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Johnny G Plate.

Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Proses itu disaksikan komisioner KPU yang dipimpin Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, dan media.

Berikut hasil pengundian nomor urut parpol.

Nomor urut 1: Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor urut 2: Partai Gerindra

Nomor urut 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Nomor urut 4: Partai Golkar

Nomor urut 5: Partai Nasdem

Nomor urut 6: Partai Garuda

Nomor urut 7: Partai Berkarya

Nomor urut 8: Partai Keadilan Sejahtera

Nomor urut 9: Partai Perindo

Nomor urut 10: Partai Persatuan Pembangunan

Nomor urut 11: Partai Solidaritas Indonesia

Nomor urut 12: Partai Amanat Nasional

Nomor urut 13: Partai Hanura

Nomor urut 14: Partai Demokrat

Fahri Istigfar Dengar Pidato Presiden PKS Soal Jokowi

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik pedas pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman terkait calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri bahkan blak-blakan mengaku malu mendengar pidato tersebut.

“Saya pagi2 beristigfar kepada Allah, malu mendengar pidato presiden partai yang saya banggakan seperti ini. Nampak sekali pandangannya materialistis. Politik tidak dilihat dengan Bashirah, mata batin yang tenang dan berwibawa. Astagfirullah…. #KaderSedih,” cuit Fahri pada Sabtu (17/2/2018) pagi.

Dalam pidatonya, Sohibul Iman mengatakan ada dua tokoh yang dicalonkan sebagai presiden pada 2019 mendatang, yakni Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu ada juga nama anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Kalau yang dua (Jokowi dan Prabowo) sudah pasti targetnya capres. Kalau AHY ini memang kalau mujur ingin jadi capres tapi setidak-tidaknya jadi cawapres (calon wakil presiden) lah,” ujar Sohibul.

Setelah membahas soal capres, Sohibul kemudian menyinggung dukungan PKS untuk Jokowi. Sohibul mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung Jokowi, sedang mencari cawapres untuk mendampingi Jokowi.

Menurut media yang dia baca, ada 17 orang yang mengantre untuk dijadikan cawapres Jokowi.

Sohibul berpendapat, jumlah cawapres akan bertambah jika PKS turut menyodorkan nama bagi Jokowi.

“Nah kalau kita masuk jadi cawapres-nya pak Jokowi, kita berarti di urutan ke-18. Tapi jangan pesimis. Siapa tau pak Jokowi melihat ini PKS kayaknya potensial paling atas,” ujarnya.

Cak Imin: Siapapun Capres yang Didukung PKB Itu yang Menang

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan sedikit pengalamannya dalam Pemilihan presiden 2014 silam.

Muhaimin — atau yang akrab disapa Cak Imin — mengatakan, waktu itu, calon wakil presiden (Cawapres) Hatta Rajasa mengaku dirinya dan Prabowo Subianto kalah dalam pilpres lantaran tidak didukung PKB.

“Sahabat saya, Hatta Rajasa pasangan Pak Prabowo setelah selesai Pilpres bilang, ‘Ini kita kalah gara-gara nggak didukung PKB, andai saja PKB dukung Prabowo pasti menang,” kata Cak Imin saat menghadiri perayaan Imlek bersama komunitas Tionghoa di Restoran Eka Ria, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Hadirin pun menyambut penuturan Cak Imin tersebut dengan gelak tawa para.

Cak Imin melanjutkan, sampai saat ini banyak pengamat yang menyatakan bahwa capres dan cawapres yang diusung PKB pasti akan menang.

“Pengamat hari ini mengatakan sama, siapapun yang didukung PKB itu yang menang,” kata Cak Imin.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2014, PKB mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pasangan tersebut memenangkan kontestasi.

Pada 2019 mendatang, PKB kembali mengusung Jokowi. Sementara untuk cawapresnya, Jokowi belum memberikan sinyalemen apapun. Cak Imin sendiri masuk dalam daftar cawapres Jokowi.

Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

Jurnalpolitik.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, tidak ada larangan bagi ulama atau ustaz untuk menyampaikan ceramah yang bermuatan politik di masjid. Asalkan ceramah tersebut tidak bertujuan untuk kampanye atau memberikan dukungan kepada salah satu calon.

“Kalau ceramahnya tidak memihak, artinya hanya bicara tentang ayat Al-Quran, hadits yang berhubungan dengan politik, tentu sebagai pengetahuan, tidak dalam kampanye,” kata JK di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2018).

JK menambahkan, larangan berkampanye di masjid secara tegas telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, selama ceramah yang disampaikan hanya untuk referensi pengetahuan, hal itu masih diperbolehkan.

“Kalau hanya sebagai referensi tidak apa-apa, yang dilarang itu kan kampanye,” kata dia.

Kehadiran JK di di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam rangka kajian dhuha bersama Ustaz Abdul Somad. Dalam kesempatan tersebut, JKyang juga merupakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengapresiasi kehadiran tausiah yang disampaikan Ustaz Somad.

JK mengatakan, kehadiran Ustaz Somad ini memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bisa mendengarkan tausiah dan nasehat-nasehat secara langsung.

Alhamdulillah dengan kehadiran Ustaz Abdul Somad tentu akan memberikan pencerahan, kalau selama ini mungkin lebih banyak Anda nonton di Youtube, sekarang bisa langsung, saya juga,” kata JK.

Adapun soal politisasi masjid ini pernah mendapat kecaman dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid seluruh Jakarta beberapa waktu lalu. Hal tersebut didasari pada keprihatinan lantaran sejumlah masjid di Ibu Kota kerap dijadikan panggung politik oleh beberapa ormas selama masa kampanye Pilkada.

Menurut mereka, pembahasan politik di masjid semestinya menciptakan toleransi di masyarakat, bukan caci maki dan hinaan.

Hendropriyono Usul Presiden Menjabat Hanya Sekali Selama 8 Tahun

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan, masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup satu kali saja. Namun, tahun kepemimpinan diperpanjang menjadi delapan tahun.

Dengan masa jabatan satu kali ini, pemilu presiden cukup digelar sekali dalam delapan tahun.

“Jadi kita menyarankan agar presiden dan wakil presiden itu sekali saja, pemilihan satu kali pemilu, delapan tahun lamanya baru turun,” kata Hendro dalam acara temu kader di Gedung Wijayakusuma, Jakarta Timur, Minggu 21 Januari 2018 malam.

Usulan ini disampaikan dengan maksud agar pemimpin negara bisa fokus memajukan bangsa. Dia ingin presiden dan wakilnya tidak terganggu dengan masa kampanye atau kehadiran penantang.

“Jadi tidak ada lagi petahana, penantang buat lima tahun (kedua), itu buang waktu. (Delapan tahun) lebih efisien, mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak terus-terusan main duit di pilkada, pilpres, pileg,” papar Hendro.

Hendro menitipkan usulan ini kepada para kader PKPI yang mendaftar menjadi bakal calon legislatif di Pemilu 2019. Dia berharap, kader PKPI yang terpilih nanti, bisa mendorong usulan mantan Kepala BIN ini di Parlemen.

“Jadi saya harap para bakal calon bisa berjuang bersama untuk megolkan presiden punya term dalam memerintah ini,” ucap Hendro.

LIPUTAN6

Jokowi atau Prabowo? Inilah Capres yang Didukung Ustaz Somad

Jurnalpolitik.id – Kurang lebih setahun lagi Indonesia akan menggelar pemilihan presiden.

Dua tokoh yang selama ini menempati urutan teratas dalam bursa calon presiden RI adalah Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, sang Ketua Umum Partai Gerindra.

Sejumlah partai politik sudah menyatakan dukungannya terhadap Jokowi. Begitu juga dengan Prabowo, Partai Gerindra mengaku sudah bulat mengusung mantan Danjen Kopassus itu.

Ustaz Abdul Somad, yang selama ini dikenal sebagai ulama fiqih, pun angkat bicara soal pemilihan orang nomor satu di Indonesia ini.

Dia terang-terangan mendukung salah satu calon, namun bukan dua tokoh di atas. Bukan Jokowi ataupun Prabowo.

Ustaz Somad mengungkapkan dukungannya terhadap satu sosok yang merupakan teman karib ustaz, sama-sama lulusan Universitas Al Azhar, Mesir.

Dia adalah TGH Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ustaz Abdul Somad sendiri adalah adik kelas dari Gubernur NTB itu di Universitas Al Azhar.

TGH Muhammad Zainul Majdi, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang, sudah dua periode menjadi Gubernur NTB.

Dukungan Abdul Somad terhadap Tuan Guru Bajang diungkapkan saat acara ‘Kongkow Kekeluargaan, Keorganisasian, dan Kebangsaan, Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia’.

di hadapan alumni Universitas Al Azhar Ustaz yang hadir di acara tersebut, Somad mengaku siap mendukung Tuan Guru Bajang pada pilpres 2019 mendatang.

“Saya sampaikan ke masyarakat NTB saya tak perlu datang ke NTB karena suara 6 juta itu sudah di tangan. Yang perlu kita datangi itu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Di sana ada 60 juta suara. Jadi kantong-kantong suara ini kita rebut untuk menuju…,” kata Abdul Somad yang langsung disambut tepuk tangan peserta.

“Saya berjanji ke Tuan Guru, saya tak datang ke NTB, namun jadwal saya di 2018 sampai hari ‘H’ mencoblos di 2019, saya akan sampaikan dimana-mana posisi, dimana Tuan Guru yang bisa datang, kita juga mau ke situ. Misalnya, kebetulan jadwal saya di bulan ini di Ambon, Tuan Guru bisa hadir, maka langsung saja. Syukur-syukur pada hari itu, nomor sudah dapat di tangan. apa harus begini, begini,” kata ustaz Somad yang lagi-lagi langsung disambut tepuk tangan para peserta.

“Coba kawan-kawan bayangkan, kita ini pulang, ke tanah air bisa dikelompokkan. Pertama akademisi di kampus. Yang di kampus paling tidak 1 semester menguasai 10 lokal. Itu sudah berapa suara. Kedua kelompok Sofa Marwa. Satu bulan ada tujuh keberangkatan. Itu berapa yang bisa kita masukkan lewat manasik. Ketiga adalah pegawai. Semua Al Quran yang dicetak melalui mereka. Link-link ini kita hidupkan lagi,” ujar ustaz Somad.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. (Foto: Muhammad Nursyamsyi/REPUBLIKA)

Dan ini tanggapan Tuan Guru Bajang mengenai pernyataan ustaz Somad tersebut.

“Apa yang terucap itu adalah suara hati dan harapan. karena itu menyangkut saya dan besar sekali husnuzan (berbaik sangka, red) dan yang menyampaikan itu terhadap pribadi saya, saya menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, red) setelah ber-istighfar pada Allah SWT,” ujarnya.

Terkait alasan ustaz Somad mendukung Tuan Guru Bajang sebagai calon Presiden RI, selain sama-sama lulusan Universitas Al Azhar, ada hal lain yang di mata Abdul Somad dia layak menjadi pemimpin di negeri ini.

“Ada orang hafal Al Quran tapi tidak Azhari (lulusan Al Azhar). Ada lulusan Al Azhar tapi tidak hafal Al Quran. Ada hafal Quran lulus Azhar tapi tidak sampai doktor. Ada doktor hafal Quran tapi tidak Azhar. Ada doktor hafal Quran lulus Azhar tapi hanya sampai ke level akademisi saja tidak punya darah politik. maka ada satu kesempurnaan. Kesempurnaan milik Allah kata orang. Betul. Tapi ada orang-orang yang diberikan Allah SWT lebih dari yang lain,” kata ustaz Somad.

“Sama seperti jari kita ini. Ada yang pendek, ada yang panjang. Wajah juga begitu ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang putih ada yang hitam. Kemampuan akal juga begitu. ada IQ sangat tinggi ada sangat rendah,” imbuhnya.

“Tapi ini makhluk luar biasa. Diberikan Allah Doktor Al Azhar, hafal Al Quran dan kemudian punya darah politik luar biasa. Siapa dia? kita mengenalnya Tuan Guru Bajang,” kata ustaz.

“Bukan memuji-muji tapi menceritakan nikmat Allah SWT. Lalu apa hubungan kami dengan mahluk unik ciptaan Allah ini? sebagai adik kelas, satu almamater, kami amat sangat dimuliakan Allah SWT,” katanya.

Ustadz Abdul Somad bersalaman dengan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB)

Ustadz Abdul Somad bersalaman dengan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). (Foto: Facebook/Ustadz Abdul Somad)

Menurut Ustaz Abdul Somad, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, seandainya kita punya satu saja doa mustajab, maka pastilah kita akan meminta pemimpin yang adil.

“Kenapa demikian? Kalau kita minta istri solehah, maka kita, anak kita saja yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita mendapatkan anak soleh, kita saja yang senang. Kalau kita memiliki pemimpin yang adil, maka Insha Allah seluruh negeri yang dibawah kekuasaannya ikut merasakannya.”

“Di bidang ekonomi, paling tidak saat ini ada dua bank pembangunan daerah yang lolos konversi jadi bank syariah. Satu adalah Aceh dan NTB. ”

“Itu adalah hasil perjuangan umat Islam dan political will. Umat disadarkan dari bawah lewat khutbah jumat, seminar, lokakarya. Tidak cukup hanya itu. Umat juga harus diikat dari atas dengan kekuasaan,” demikian kata ustaz Somad.

Selama menjabat sebagai Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang memang mencetak sejumlah prestasi mentereng.

Tuan Guru Bajang pernah menerima Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala, penghargaan atas jasa-jasanya dalam pembangunan Bidang Kesehatan, diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional di Jakarta tahun 2009.

Tuan Guru Bajang dinilai layak mendapat penghargaan tersebut atas komitmennya terhadap pembangunan bidang kesehatan di daerahnya yang ditunjukkan dengan program revitalisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puksesmas) dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Pada 2010 akhir, Tuan Guru Bajang juga pernah mendapat penghargaan ‘The Best Province Tourism Develovment’ dan NTB dikukuhkan sebagai Provinsi Pengembang Pariwisata Terbaik versi Metro TV.

Selain itu, gubernur termuda di Indonesia kelahiran Selong, Lombok Timur, 6 Januari 1981 itu juga pernah mendapat penghargaan di Bidang Pangan dari Presiden RI atas prestasi meningkatkan produksi padi (P2BN) lebih dari 5 pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penghargaan dia peroleh pada 3 Desember 2010 lalu.

Berbagai prestasi tersebut membuktikan bahwa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi NTB telah memberikan dampak yang nyata di tengah-tengah masyarakat.

NTB bahkan berhasil mencatat peningkatan produksi padi tertinggi di Indonesia yang mencapai 14,7 pada periode 2007-2008.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Atas beberapa prestasi tersebut, maka tidak salah bila Mantan Menteri BUMN era SBY, Dahlan Iskan mendaulatnya sebagai Presiden Indonesia masa depan.

Selain itu, Tuan Guru Bajang pernah mendapat penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional RI.

Kemudian Penghargaan Transparansi dan Akuntabilats Pengelolaan Keuangan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta.

Deddy Mizwar: Prabowo Sudah Nggak Punya Uang

Belum reda isu soal mahar politik yang dihembuskan Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattaliti, muncul pernyataan dari Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar yang mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkali-kali bilang ke dirinya tak punya uang alias bokek.

Sebagaimana dilaporkan RMOL Sabtu, 13 Januari 2018, sejumlah calon kepala daerah yang pernah bersinggungan dengan Gerindra ikut menanggapi tuduhan La Nyalla soal permintaan uang oleh Prabowo. Terkait hal itu, Deddy Mizwar mengaku tak pernah dimintai mahar oleh Prabowo saat mengikuti penjaringan cagub Partai Gerindra untuk Pilgub Jawa Barat.

Menurut Deddy, Prabowo memang sempat menyinggung soal uang. “Pak Prabowo bilang, sudah nggak punya uang. Tapi nggak berani minta,” kata Deddy di Bandung, Jumat (12 Januari 2018).

Deddy mengungkapkan, keluhan tidak punya uang itu disampaikan Prabowo beberapa kali. “Untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan gubernur gak punya uang. Tapi (Prabowo) nggak minta,” ulangnya lagi.

Deddy pun mengaku tak mengeluarkan uang sepeser pun saat menjalani proses penjaringan yang dilakukan Gerindra. “Seperak aja nggak ada.”

Namun Deddy pun tidak tahu jika permintaan itu ditujukan pada yang lain. “Jadi mungkin mintanya sama orang lain, mungkin. Bukan (minta) ke saya,” ujarnya.

Diketahui, saat ini Deddy menjadi cawagub di Pilgub Jabar berpasangan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Keduanya diusung Partai Demokrat dan Golkar dan PPP.

Sebelumnya, Deddy sempat digadang-gadang Gerindra dan PKS untuk menjadi cagub Jawa Barat bersama kader PKS, Ahmad Syaikhu. Saat itu, Deddy mengaku hanya diminta bergabung menjadi kader Partai Gerindra sebagai syarat pencalonannya.

Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga mengaku tak pernah diminta mahar oleh Prabowo. “Duit dari mana saya,” kata Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, kemarin. Anies juga memastikan tidak ada perjanjian lain dengan Gerindra. Termasuk perjanjian untuk tidak maju ke pilpres. “Nggak ada bikin perjanjian,” kata Anies.

Senada disampaikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. “Enggak ada, enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional,” kata Sandi di Balaikota, kemarin. Hanya saja Sandi pernah mengaku menghabiskan dana lebih dari Rp100 miliar saat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. (Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali)

Gerindra menjadi sorotan setelah La Nyalla mengatakan bahwa dirinya dimintai uang hingga miliaran rupiah sebagai syarat mendapatkan rekomendasi untuk bisa maju di Pilgub Jatim.

Dalam konferensi pers, Kamis (11/1) La Nyalla mengungkapkan kronologi dirinya dimintai sebesar Rp 40 miliar. Uang itu diminta Prabowo saat mereka bertemu di Hambalang, Jawa Barat, awal Desember lalu. Menurut La Nyalla, Prabowo meminta uang itu untuk biaya membayar 68 ribu saksi di TPS pada Pilgub Jatim nanti.

Sebelum tanggal 9 Desember, La Nyalla juga menyatakan sempat dimintai secara langsung oleh Prabowo untuk menyiapkan Rp 200 miliar. La Nyalla awalnya hanya menganggap ucapan Prabowo itu bercanda. “Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp 40 miliar,” kata La Nyalla.

Baca: Diminta Setor Uang Rp 40 M, La Nyalla Ancam Tuntut Prabowo

Sementara Waketum Gerindra Arief Poyuono membantah pernyataan mantan ketua umum PSSI. Arief menegaskan tidak pernah ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra kepada La Nyalla. Dia bilang, sebenarnya dari awal Gerindra memang mengusung La Nyalla sebagai bakal cagub Gerindra. Saat itu, La Nyalla sebagai kader Gerindra diizinkan untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jawa Timur.

Namun sampai surat tugas itu berakhir La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi dalam hal ini PAN.

“Setahu saya Pak Amien Rais sudah oke. Tapi Ketum PAN menolak mengusung La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jatim juga menolak mengusung La Nyalla,” kata Arief, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal uang Rp 40 miliar, yang dituduhkan La Nyalla, dia bilang kalaupun benar sangat wajar karena pertama kemenangan dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS-TPS. Menurut dia, jika satu TPS butuh tiga saksi maka, duit segitu tidak cukup. Apalagi jika dana untuk pelatihan saksi sebelum pencoblosan dari tingkat PPS, PPK dan KPUD.

Baca: Gerindra Lapor Dewan Pers Terkait Tuduhan Prabowo Memalak La Nyalla

Terkait pengakuan Deddy Mizwar, Arief mengatakan memang apa yang dikeluhkan Prabowo kepada Deddy itu benar adanya.

“Pak Prabowo hanya mengeluh saja bahwa memang tidak ada uang untuk Pilpres, bukan berarti terus dituduh malak,” ujarnya.

Dia bilang, Prabowo justru punya sifat ingin membiayai kadernya kalau mau maju di pilkada dan pileg.

“Coba tanya Jokowi dan Ahok waktu maju Pilkada berapa Pak Prabowo mendanai mereka. Lalu Ridwan Kamil saat maju di Pilwako Bandung serta Anies- Sandi justru beliau yang kasih bantuan dana,” ujarnya.

Baca: Bantah Tudingan La Nyalla soal Mahar Politik, Gerindra Ungkit Pencalonan Jokowi-Ahok

Pengamat politik dari UIN Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ongkos politik pilkada memang sangat besar. data dari Litbang Kemendagri terkait pilkada serentak 2015, misalnya, mengkonfirmasi soal mahalnya biaya politik ini. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp20 hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20 sampai 100 miliar. “Sedangkan untuk pilpres bisa mencapai Rp14 triliun,” kata Pangi, saat dikontak tadi malam.

Pangi misalnya mencontohkan pilpres tahun lalu, di mana tiap kandidat menghabiskan dana minimal Rp7 triliun. Dana ini untuk bayar partai, bayar saksi, tim sukses dan tim professional seperti konsultan. Pos-pos pengeluaran itu misalnya untuk kampanye door to door, pesan pendeng, media ruang publik seperti baliho, iklan, juga spanduk.

Dibanding pilkada dan pileg, pilpres tentu perlu lebih banyak lagi sebab idealnya capres harus mamanfaatkan media televisi selain koran, karena itu perlu biaya untuk pasang iklan. Belum lagi dana untuk mendongkrak popularitas. “Punya satu triliun saja akan keteteran apalagi tidak punya uang,” ujarnya.

Sekadar tahu saja, pada Pilpres 2014 Pasangan Prabowo – Hatta melaporkan biaya kampanye sebesar Rp 10 miliar. Sementara Jokowi-JK sebesar Rp 44,9 miliar. Dana yang diperoleh Prabowo- Hatta itu berasal dari Prabowo dan Hatta sebesar Rp 5 miliar. Kemudian, sumbangan dari badan usaha Rp 4,8 miliar.

Sisanya Rp 200 juta berasal dari sumbangan individu. Sementara, pasangan Jokowi JK mendapat Rp42 miliar dari sumbangan Jokowi-JK dan sumbangan gabungan parpol pendukung. Sisanya Rp 2,9 miliar berasal dari donasi masyarakat.

Baca juga: Sandiaga Berharap agar Pilkada 2018 Mencontoh DKI: Saling Merangkul, Bukan Menyikut