Apresiasi Kinerja Jokowi, Generasi Muda PAN Beri Kartu Hijau

Jurnalpolitik.id – Di saat heboh kartu kuning dan merah untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Generasi Muda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan kartu hijau untuk orang nomor satu di Indonesia itu.

Pemberian kartu hijau itu sebagai simbol apresiasi dari Generasi Muda DPP PAN atas kinerja Jokowi selama memegang tampuk pemerintahan.

“Kami memberikan kartu hijau kepada Jokowi atas kinerjanya yang berorientasi kemajuan jangka panjang. Jokowi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia,” kata Wakil Bendahara Umum DPP PAN, Dico Ganinduto, dalam rilisnya Selasa, (6/02/2018).

Baca: Jokowi Kunjungi UI, Mahasiswa Tiup Peluit dan Acungkan ‘Kartu Kuning’

Generasi Muda DPP PAN menilai Jokowi cukup berhasil menjalankan pemerintahan saat ini. Mereka juga menilai Jokowi telah melakukan sejumlah perbaikan. Di antaranya pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia.

Data terakhir yang diterima Generasi Muda DPP PAN mencatat, lebih dari 2.000 kilometer jalan baru, 500 kilometer jalan tol, dan sekitar 25.000 meter jembatan yang dibangun di era Jokowi ini.

Generasi Muda DPP PAN juga menilai Jokowi telah memberi kontribusi menurunkan angka kemiskinan lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Fadli Zon Tulis Sajak Peluit Kartu Kuning untuk Ketua BEM UI

Fenomena pemberian kartu ini dimulai oleh aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa. Pada saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis ke-68 UI, Zaadit meniup peluit, kemudian mengangkat kartu kuning di hadapan Jokowi.

Menurut Zaadit, kartu kuning itu adalah simbol peringatan agar Jokowi mengevaluasi kinerja di tahun keempat pemerintahannya. Zaadit juga bermaksud memberikan kritik soal gizi buruk di Asmat, Papua; dwifungsi Polri dan TNI; serta aturan baru organisasi kemahasiswaan.

Baca juga: Fahri Hamzah: Zaadit adalah Kita

Hal tersebut kemudian diikuti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI), Sabtu, 3 Februari 2018, Fahri mengangkat kartu merah. Saat itu, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, turut mengangkat kartu kuning.

Fahri beralasan, pemerintah harus terus-menerus melakukan evaluasi dan refleksi diri dalam menjalankan pemerintahan. “Kebetulan saya ada kartu merah, jadi saya keluarin kartu merah,” ujar Fahri.

Baca: Fahri Hamzah Beri ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Zulkifli Hasan Imbau Kadernya Rajin Salat di Masjid untuk Raih Suara Jemaah

Jurnalpolitik.id – Zulkifli Hasan mengimbau kepada para kader Partai Amanat Nasional (PAN), terutama yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, untuk rajin shalat berjamaah di masjid.

Hal itu, menurut dia, untuk meraih suara pemilih yang sering shalat berjamaah di masjid.

“Yang Islam salat magrib dan subuh di masjid. Bayar tidak shalat subuh di masjid, enggak,” kata Ketua Umum PAN itu di hadapan kadernya di gedung Kartini, Kota Malang, Senin (5/2/2018).

“Kenapa magrib sama subuh di masjid? Kalau kamu magrib sama subuh nggak di masjid, orang-orang di masjid nanti suaranya diambil PKS semua,” katanya.

“Paling enggak dibagi dua. Kamu juga salat di masjid. Magrib dan subuh. Bagi dua paling tidak,” kata pria yang akrab disapa Bang Zul itu.

Selain itu, dia juga meminta kadernya untuk rutin berkunjung kepada pengurus PAN di cabang dan di ranting.

“Kalau saudara ingin menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, tiap hari kunjungi lima ranting. Bisa enggak. Boleh satu orang, boleh dua orang, terserah,” tuturnya.

“Kalau saudara ingin menjadi anggota DPRD provinsi, satu hari kunjungi lima cabang. Cabangnya belum ada, bentuk kalau belum ada,” lanjutna.

Zulkifli juga meminta kadernya untuk rutin mengikuti pengajian, menjalin silaturahim dengan tokoh di daerahnya dan aktif mengikuti kerja bakti.

“Ikuti kegiatan di lingkungan saudara. Kalau ada arisan ikut, kalau ada kerja bakti kebersihan ikut. Kalau saudara tidak terpilih, sudah melakukan itu, datang kepada ketua umum, saya ganti,” ujarnya.

Zulkifli Bantah Pernyataan Soal Kecilnya Gaji Gubernur dalam Kasus Zumi Zola

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membantah pernyataan yang dimuat sejumlah media bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Jambi, Zumi Zola, karena gajinya kecil.

“Ngarang tuh, enggak ada,” ujar Zulkifli saat ditemui usai senam bersama warga di GOR Makasar, Jakarta Timur, Sabtu (3/2/2018).

Zulkifli menegaskan, PAN menyerahkan perkara itu sesuai proses hukum yang berlaku.

“Jadi kita serahkan ke proses hukum, sudah titik, itu saja,” kata dia.

Zulkifli pun enggan menanggapi pertanyaan apakah kasus yang melibatkan kadernya tersebut akan mencoreng nama baik PAN.

Dia tetap mengulang jawaban yang sama bahwa PAN menyerahkan pada proses hukum.

“Kami serahkan kepada proses hukum,” tegasnya.

Sebelumnya Zulkifli juga menegaskan bahwa kasus hukum yang menimpa Zumi Zola bukan karena dipicu gaji seorang gubernur yang kecil.

“Tapi yang saya harus luruskan, ada yang bilang orang kena masalah karena gaji gubernur kecil, kurang pas itu, koreksi. Itu kurang pintar,” tutur Zulkifli di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (2/2).

KPK menetapkan Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di Provinsi Jambi.

Suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan senilai Rp 6 miliar. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.

KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat tersebut karena tidak jaminan dari pihak Pemprov Jambi. Menurut KPK, jaminan yang dimaksud adalah uang suap, atau yang sering disebut sebagai “uang ketok”.

Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi.

Dalam kasus ini, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: Jadi Tersangka, Zumi Zola Sebut Dijebak dan Minta Masyarakat Jangan Berspekulasi

Zulkifli pun mengaku kaget dan tidak menyangka kadernya ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal selama ini dia mengenal ‎Zumi sebagai pribadi yang baik.

“Saya tahu Zumi Zola anak baik, dia punya karakter,” kata Ketua MPR RI itu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (1/2).

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan, saat ini gaji kepala daerah sangat kecil, hanya sebesar Rp 6.6 juta. Padahal untuk maju saja membutuhkan modal yang sangat besar.

“Gaji gubernur itu sangat kecil. Padahal kan tahu jadi bupati itu bagaimana, bikin spanduk, bikin iklan, bayar saksi,” katanya.

Oleh sebab itu dia memandang perlu adanya suatu perbaikan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. Jangan sampai kepala daerah terus-terusan terkena kasus korupsi karena ingin balik modal.

“Jadi kalau seperti itu terus habis orang-orang baik di tanah air,” katanya.

Baca selengkapnya: Zumi Zola Jadi Tersangka, Zulkifli Hasan Singgung Kecilnya Gaji Gubernur

Zulkifli Hasan: PAN Masih Pendukung Pak Jokowi

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga ketua MPR, Zulkifli Hasan, menegaskan belum ada rencana untuk mendeklarasikan calon presiden (capres) yang didukung partainya.

Hal itu sebagai tanggapan atas rencana Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019.

Deklarasi pengusungan Prabowo sebagai capres rencananya akan dilakukan Gerindra pada perayaan ulang tahun ke-10 partai berlambang kepala burung garuda itu, 6 Februari 2018 mendatang.

Untuk saat ini, kata Zulkifli, PAN masih mendukung Presiden Joko Widodo sampai habis masa jabatannya.

“PAN masih belum. Saya kan pendukung Pak Jokowi,” kata Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/1).

Baca juga: PKS, PAN, PPP, Hanura dan Nasdem Terancam Tak Dapat Kursi di DPR

Besan dari politikus senior Amien Rais itu juga enggan berbicara soal kemungkinan berapa calon yang akan muncul di Pilpres 2019 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan presidential threshold (PT) 20 persen tak melanggar konstitusi.

Zulkifli saat ini lebih memilih fokus bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. Belum saatnya untuk memikirkan Pilpres.

“Bagi kami apa yang dirasakan rakyat, itu yang kami perjuangkan. Itu kerja, kerja, kerja,” ujarnya.

Politisi kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 itu menambahkan, konsolidasi partai tetap dilakukan. Misalnya untuk memperkuat kerja menjalankan kebijakan yang pro rakyat dan petani.

“Ya jangan sampai harga turun saat petani panen raya. Harga-harga juga harus terjangkau,” kata dia.

Baca juga: Ratusan Purnawirawan TNI-Polri Nyatakan Dukungan untuk Prabowo Capres

Ke Afganistan, Putra Amien Rais: Jokowi Berharap Panen Simpati Umat Islam untuk 2019

Jurnalpolitik.id – Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Afganistan.

Kendati demikian, ada sedikit dugaan kunjungan Jokowi Afganistan tak lepas dari kepentingan politik domestik menjelang Pemilu Presiden 2019.

“Kita memahami, ke Bangladesh berbicara Rohingya, di Afganistan membawa misi diplomasi kemanusiaan berkaitan dengan konflik yang berlanjut di sana. Saya kira memberikan perhatian yang konkret, pesan Indonesia ke Afganistan bahwa kita ini berdiri dengan nasib yang sedang dialami oleh warga Afganistan,” kata Waketum PAN Hanafi Rais di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menurut Hanafi, kunjungan Presiden ke negara-negara Islam bisa saja untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia sebagai modal Jokowi pada 2019 mendatang.

“Memang saya kira langkah Presiden ini tak lepas dari kebutuhan domestik di Indonesia sendiri, di mana simpati umat Islam jadi perhatian Presiden. Saya kira Presiden cukup cerdik di negara-negara Islam di Asia Selatan ini. Mungkin diharapkan simpati umat Islam ini bisa dipanen untuk 2019 dengan mengunjungi negara Islam di Asia Selatan, tapi itu persoalan lain,” kata putra sulung politikus senior Amien Rais itu.

Baca: Ke Afganistan, Putra Amien Rais: Jokowi Berharap Panen Simpati Umat Islam untuk 2019

Lebih lanjut, Hanafi berharap, selain membawa misi kemanusiaan, Jokowi juga bisa membawa misi strategis di negara-negara Islam.

“Tapi sebenarnya penting bagi saya Presiden mestinya ke Asia Selatan membawa misi yang lebih strategis karena Asia Selatan itu menghadapi situasi geopolitik merasa terlalu didominasi pengaruh India sehingga mereka terlalu banyak kerja sama dengan China,” paparnya.

Baca juga: Jokowi Tetap akan ke Afghanistan Meski Ada Serangan Bom di Kabul

PKS, PAN, PPP, Hanura dan Nasdem Terancam Tak Dapat Kursi di DPR

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut ada 5 partai yang terancam tidak dapat memenuhi parliamentary threshold (PT) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Lima partai tersebut adalah PKS, PAN, PPP, Nasdem dan Partai Hanura.

Data tersebut berdasarkan hasil survei pada Januari 2018. Elektabilitas 5 partai itu sama atau di bawah 4 persen.

Nasdem berada di 4,2 persen, PKS di 3,8 persen, PPP di 3,5 persen, PAN di 2,0 persen, dan Hanura di 0,7 persen.

“PPP, Nasdem, PKS, Hanura, perolehan suara di bawah 4 persen PT di 2019. Hanura terpuruk 0,7 persen,” ujar peneliti LSI, Rully Akbar kepada wartawan, Rabu (24/1/2018).

Menurut Rully penurunan elektabilitas Partai Hanura disebabkan oleh konflik yang saat ini melanda internal.

Sempat ada dua kubu di partai itu, yaitu kubu Daryatmo dan Oesman Sapta Odang.

“Ada konflik internal Hanura. Survei ketika Hanura konflik. Walaupun kemarin islah, OSO tetap ketua umum, masih ada isu perpecahan. Berpotensi memperburuk (hasil survei,-red) isu perpecahan,” kata dia.

Untuk meningkatkan elektabilitas, menurut dia PAN dan Partai Hanura harus memunculkan isu baru.

Selain itu, sebagai upaya mendongkrak suara maka diperlukan sosok yang diasosiasikan dengan partai.

“PAN dan Hanura jika ingin masuk harus memunculkan isu fresh dan menarik, ada figur diasosiasikan dan kuat supaya tidak terlempar dari parlemen,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketum PPP Romahurmuziy mengaku tetap optimistis partainya mampu memperoleh suara yang bisa menembus parliamentary threshold.

Sebab, kata Romi, merujuk pada hasil survei, masih ada responden yang belum menjatuhkan pilihan.

“Kedua, kita lihat bahwa di setiap survei masih ada yang belum memutuskan berapa banyak yang belum memutuskan, itulah nanti yang merupakan penyeimbang perolehan suara sesungguhnya,” ujarnya.

Romi juga menuturkan strategi partainya untuk merebut suara. Sejumlah figur, seperti tokoh masyarakat, akan digandeng di pemilu legislatif tahun ini.

“Ketiga bahwa struktur serta figur PPP di setiap daerah akan digerakkan secara simultan untuk memenangkan secara bersama. Elemen kader maupun elemen non-kader yang akan kita rekrut di dalam pencalegan yang akan datang,” tutur dia.

PDIP, Golkar, Gerindra Papan Atas

Sementara itu, masih dalam survei yang sama, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra berada di tiga besar dan akan bersaing di papan atas perolehan suara di Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil survei, Partai Golkar mengalami lonjakan peningkatan pada periode Januari 2018.

Pada periode itu partai berlambang pohon beringin itu mencapai 15,5 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan Desember 2017 yang hanya 13,8 persen.

Kenaikan 1,7 persen itu membuat Partai Golkar menempati posisi kedua hasil survei berada di bawah PDI Perjuangan.

Saat ini, partai berlambang banteng hitam itu berada di posisi teratas dari 14 partai setelah mencatat 22,2 persen.

Berkaca dari hasil survei, elektabilitas PDIP dan Partai Golkar melampaui hasil di Pemilu 2014.

PDIP mencatat sebesar 18,95 persen, sedangkan Partai Golkar 14,75 persen.

Sementara itu, Partai Gerindra mencatat 11,4 persen atau mengalami kenaikan 0,2 persen dibandingkan hasil survei satu bulan sebelumnya.

Namun, nilai 11,4 persen itu masih di bawah perolehan di pemilihan legislatif 2014 yang mencapai 11,81 persen.

“Dua partai elektabilitas di atas 2014. PDIP dan Partai Golkar perolehan di atas pemilihan legislatif 2014. (Partai, red) yang lain stagnan,” kata Rully.

Selama 2014 sampai Januari 2018, kata dia, elektabilitas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengalami penurunan.

Penurunan itu berbanding lurus dengan meningkatnya Partai Golkar. Dia menjelaskan, pemilih PDIP memindahkan pilihan kepada Partai Golkar.

Hal ini terutama setelah terjadi pergantian dari Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto.

“Segmen pemilih sama-sama wong cilik. Yang tadi sempat kecewa terhadap Setya Novanto balik lagi ke kandang Golkar,” kata dia.

Setelah PDIP dan Partai Golkar, kata dia, Partai Gerindra berpotensi menempati posisi ketiga. Ketiga partai tersebut berpeluang meraih perolehan di atas 10 persen.

“Tiga partai papan atas, PDI P, Partai Golkar, Partai Gerindra. Perolehan di atas 10 persen. Partai papan atas elektabilitas 10 persen. Tiga partai berkonstestasi suara di legislatif. The big 3. PDI P, Golkar, dan Gerindra,” katanya.

Survei nasional ini adalah survei nasional reguler LSI Denny JA.

Responden sebanyak 1200 dipilih berdasarkan multi stage random sampling.

Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 provinsi dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Januari 2018.

Survei ini dibiayai sendiri sebagai bagian layanan publik Denny JA. Margin of error plus minus 2.9 persen.

Survei dilengkapi dengan riset kualitatif seperti FGD, media analisis, dan depth interview narasumber.

Berikut hasil survei pada Januari 2018:

  • PDI P 22,2 persen
  • Gerindra 11,4 persen
  • Golkar 15,5 persen
  • PKB 6,0 persen
  • Demokrat 6,2 persen
  • PPP 3,5 persen
  • Nasdem 4,2 persen
  • Perindo 3,0 persen
  • PKS 3,8 persen
  • PAN 2,0 persen
  • Hanura 0,7 persen
  • PBB 0,3 persen
  • PKPI 0,2 persen
  • PSI 0,3 persen

PD dan PKB Berlomba

PKB dan Partai Demokrat (PD) diprediksi akan bersaing di papan tengah Pemilu Legislatif 2019 nanti.

Elektabilitas keduanya bakal terdongkrak bila mampu menjadikan figur sentral masing-masing sebagai calon wakil presiden untuk capres Joko Widodo (Jokowi).

Dari 14 partai yang disurvei, Partai Demokrat berada di urutan ke-4 dengan raihan 6,2%. PKB berada di urutan ke-5 dengan raihan 6,0%.

“PKB dan Demokrat menjadi partai penentu, salah satu penopang partai tiga teratas untuk pencapresan,” kata Rully.

Dikatakannya berdasarkan survei, elektabilitas Partai Demokrat dan PKB saling salip-menyalip sejak Agustus 2017.

Pada Agustus 2017, PKB mendapat 8,8 persen dan Demokrat mensapat 6,5 persen.

Desember 2017, Demokrat menyalip dengan raihan 5,8 persen dan PKB mendapat 5,5 persen. Pada Januari 2018 ini tersurvei Demokrat mendapat 6,2 persen dan PKB mendapat 6,0 persen.

“PKB diuntungkan dari isu Islam yang sedang seksi,” kata Rully.

Menurutnya, isu yang menarik pemilih Islam sudah panas sejak Pilgub DKI 2017, dan gaungnya bisa sampai ke seantero negara.

Adapun PKB adalah partai yang punya basis massa Islam khususnya NU.

Di sisi lain, Demokrat punya daya tarik sendiri yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai putra Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini sudah diisukan menjadi cawapres.

Tentu AHY juga akan bersaing dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga diisukan maju menjadi cawapres pendamping Jokowi.

“Maka dua orang ini (AHY dan Cak Imin) sama-sama menjadi penopang elektabilitas partai,” ujar Rully.

Ralat Ketua MPR Soal LGBT: Bukan Mendukung, Tapi Menolak

Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait lima fraksi di DPR yang mendukung dilegalkanya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menuai kritikan tajam dari sejumlah politisi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Zulkifli dalam kunjungannya di acara Tanwir I Aisyiyah di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (20/1/2018) lalu.

Namun saat dikonfirmasi ihwal kebenaran pernyataan tersebut, Zulkifli langsung membantahnya. Dia menegaskan, lima fraksi tersebut tidak mendukung, melainkan menolak adanya LGBT.

“Lima fraksi menolak LGBT,” ujar Zulkifli kepada Jawa Pos, Sabtu (20/1).

Klarifikasi juga datang dari Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto. Yandri mengatakan Zulkifli tidak pernah mengucapkan ada lima fraksi yang setuju adanya LGBT. Menurut dia itu hanya bahasa media saja.

“Jadi ada berita dari media online bahwa ada empat fraksi yang menolak LGBT. Nah, kata Bang Zul, tidak, PAN pun menolak, jadi ada lima yang menolak,” ujar Yandri.

“Nah kalau persoalan misalkan disimpulkan lima fraksi menolak, lima menyetujui, itu kan bahasa media dan Bang Zul tidak pernah menyampaikan itu,” imbuh dia.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018). (Foto: Kompas/Ihsanuddin)

Kendati demikian Yandri menilai ada hikmah dari viralnya pernyataan Zulkifli tersebut.

“Saya kira ada hikmahnya Bang Zul menyatakan itu, hari ini semua fraksi menolak LGBT, Alhamdulilah,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Kecam balik

Diketahui, sejumlah anggota dewan langsung merespons keras pernyataan Zulkifli soal 5 Fraksi di DPR yang mendukung LGBT.

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong menegaskan, mau jadi apa negara Indonesia apabila ada fraksi yang mendukung adanya LGBT.

“Jadi kalau dibiarkan berlangsung, maka negara ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini mau dikemanakan, nilai-nilai luhur Pancasila mau dikemanakan,” ujar Ali Taher.

Menurut Ali Taher, jangan karena mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi maka ‎membebaskan adanya LGBT. Bagaimanapun Indonesia harus dibangun oleh masyarakat yang beradab dan berketuhanan yang maha esa.

“Jadi kebebasan itu jangan diterjemahkan sebebas-bebasnya, boleh demokrasi tapi yang beradab,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Firman Soebagyo juga ikut bicara mengenai hal tersebut. Menurut dia bahwa sampai saat ini tidak ada fraksi yang menyetujui ‎adanya LGBT.

Bahkan semua fraksi menolak apabila adanya pembahasan mengenai LGBT perlu mendapatkan dukungan. Sehingga tidak mungkin apabila DPR pernah membas Rancangan UU mengenai ‎LGBT.

“DPR sampai sekarang belum pernah membahas, bahkan hampir semua fraksi menolak dimasukan ‎dalam daftar prolegnas,” kata Firman.

Politikus Partai Golkar ini melihat, bahwa Indonesia mayoritas pendudunya muslim. Sehingga perlu banyak kajian untuk memasukan Rancangan UU tersebut.

“LGBT sensitifitasnya tinggi, jadi tidak mudah meloloskan Rancangan UU yang akan membuat suasana gaduh,” pungkasnya.

Respons juga datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Islandar. Politis yang akrab disapa Cak Imin itu membantah tudingan Zulkifli soal lima fraksi di DPR RI setuju LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Tidak hanya itu, Cak Imin juga menganggap pernyataan Zul tersebut sebagai hoax dan sampah kampanye.

“Pak @mohmahfudmd jangan percaya berita hoax dan sampah kampanye yang sengaja bikin kontroversi; faktanya tidak demikian, kita memang harus selalu waspada,” cuit Cak Imin di laman twitter pribadinya, cakimiNOW, Minggu 21 Januari 2018.

Selengkapnya: Cak Imin Sebut Pernyataan Ketua MPR Soal LGBT sebagai Sampah Kampanye

Putra Amien Rais: Konflik Pribumi dan Non-pribumi Akibat Problem Ekonomi Era Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais hadir dalam diskusi “Catatan Politik Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun Politik tahun 2018′ yang dihelat Akar Rumput Strategic Consulting di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (29/12).

Dalam kesempatan tersebut, putra sulung dari politikus seinor Amien Rais itu mengatakan bahwa munculnya kelompok populisme Islam seperti Alumni 212 adalah akibat dari rapuhnya ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kita harus ingat masalah dasarnya. Kita enggak bisa lantas menyalahkan ada konflik pribumi dan nonpribumi. Masalah fundamentalnya itu problem ekonomi,” ujar Hanafi.

Ada 10 masalah ekonomi yang dihadapi bangsa saat ini, menurut Hanafi. Namun ada tiga yang paling parah, yakni sedikitnya lapangan pekerjaan, daya beli melemah, dan tingginya harga kebutuhan pokok.

Masalah-masalah tersebut, kata Hanafi, sangat terasa di masyarakat. Apalagi, menurut dia, banyak subsidi yang dicabut di masa pemerintahan Jokowi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI itu berasumsi, kegelisahan yang timbul akibat buruknya ekonomi itu membuat populisme Islam muncul di masyarakat.

“Muncul karena masyarakat sudah terlalu kritis dan populisme Islam menjadi saluran,” kata Hanafi.

Menurut Hanafi, Jokowi melakukan tindakan sia-sia jika ingin menghentikan kelompok Alumni 212 dengan cara mendekati ulama di berbagai daerah. Sebab, tegas dia, masalah utamanya adalah ekonomi.

Dia menyatakan bila Jokowi tidak membenahi perekonomian, maka wajar muncul tokoh-tokoh baru yang disukai masyarakat sebagai kandidat presiden selanjutnya. Hal itu menurut Hanafi sangat lazim karena masyarakat membutuhkan sosok yang dapat menghapuskan kegelisahan akibat buruknya perekonomian.

PAN saat ini adalah mitra koalisi pemerintahan Jokowi. Hanafi mengamini itu, akan tetapi dia menyanggah kritikannya itu sebagai sinyal bahwa PAN tidak akan mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Hanafi, PAN belum pantas menyatakan dukungan kepada salah satu calon untuk dimajukan pada pilpres mendatang. Alasannya, belum ada partai yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Termasuk PAN karena masih dalam tahap verifikasi faktual di KPU. Belum ada yang sah. Kalau ada partai yang dukung-dukung itu berarti ke-geer-an,” ujar Hanafi.

Baca juga:

Urung Koalisi dengan Gerindra dan PAN, PKS Bersama PDIP dan PKB Resmi Usung Gus Ipul-Azwar Anas

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi mendukung pasangan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Abdullah Azwar Anas, sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2018. Pasangan itu sebelumnya sudah lebih dulu didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun sebelum Gus Ipul dan Azwar Anas mendapatkan rekomendasi dari PDIP dan PKB untuk diusung menjadi pasangan di Pilgub Jatim, PKS mengaku telah terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan Gus Ipul.

“Jadi kita sudah mendukung Gus Ipul karena PKS sebelum PDIP dan PKB memberikan rekom, PKS sudah komunikasi,” kata Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya DPP PKS, Sigit Sosiantomo, di Surabaya, Kamis (7/12/2017).

Sigit menambahkan, PKS sebagai partai pendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) pada dua Pilgub Jatim sebelumnya, sudah memantapkan pilihannya pada Gus Ipul.

Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya DPP PKS, Sigit Sosiantomo.

Diketahui, pada Pilgub 2008 dan 2013 lalu, PKS pun mendukung Gus Ipul yang kala itu menjadi wakil dari Soekarwo.

PKS beranggapan, majunya Gus Ipul tidak jauh berbeda dengan Karsa karena sosok Gus Ipul.

“Jadi kami berkomitmen mendukung Gus Ipul itu sudah tidak ada perubahan, sudah oke, sudah resmi itu,” kata Sigit.

Dukungan ke Gus Ipul dan Azwar Anas telah disetujui oleh seluruh petinggi partai. Sigit mengakui surat resmi memang belum terbit. Namun, dia menyebutkan surat hanya perkara mudah sebab yang paling penting adalah seluruh petinggi partai telah setuju.

“Sudah ada. Kalau PKS sih yang penting orangnya setuju semua, surat gampang. Kan gak repot-repot di PKS,” ucap dia.

Sebelum menjatuhkan pilihan ke Gus Ipul dan Azwar Anas, PKS sempat terlebih dahulu berwacana membentuk koalisi poros tengah bersama Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tujuan awalnya adalah mencari sosok lain di luar Gus Ipul dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Namun, pada akhirnya Sigit mengakui bahwa koalisi poros baru tak masuk akal. Sebab, belum ada calon yang dimunculkan.

“Poros baru sangat tidak masuk akal, masak sampai saat ini belum tahu siapa yang akan diusung? Kita enggak gabung ke poros baru karena enggak jelas siapa yang mau di dukung. Enggak jelas kan? Pakai yang lama aja lah sudah terbukti,” kata Sigit yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR ini.

Gus Ipul-Azwar Anas. (Foto: Merdeka.com/Arie Basuki)

Jauh hari, PKS memang telah memberi sinyal akan mendukung Gus Ipul dengan Azwar Anas. Wasekjen PKS Mardani Ali Sera menyebutkan partainya memang lebih akrab dengan Gus Ipul ketimbang calon lain.

“Interaksi dengan semua yang paling hampir, paling dekat dengan Gus Ipul,” kata Mardani, Minggu (15/10).

Poros baru di Pilgub Jatim awalnya didengungkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka berniat mencari sosok lain selain Gus Ipul dan Khofifah. Partai berlambang matahari putih itu membuka komunikasi dengan Gerindra dan PKS yang kala itu sama-sama belum menemukan calon.

Namun, poros baru menjadi sulit terealisasi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui sulitnya mencari calon di luar Gus Ipul dan Khofifah.

“Enggak ada yang berani melawan Khofifah dan Gus Ipul,” kata Zulkifli.

Sampai detik ini, ada dua pasangan calon yang telah mengantongi dukungan untuk maju Pilgub Jatim. Gus Ipul dan Azwar Anas yang didukung PDIP, PKB dan PKS. Khofifah yang dijodohkan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Hanura.

PAN: Pembangunan Tol Justru Matikan Ekonomi Kerakyatan

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pembangunan ruas tol yang semakin banyak justru akan mematikan ekonomi kerakyatan.

“Semakin banyak tol tentu banyak pedagang tradisional yang bermasalah,” ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (22/10).

Eddy mencontohkan kehadiran Tol Cipali di pantai utara Jawa. Menurutnya, keberadaan tol itu banyak dikeluhkan oleh pedagang yang berjualan di Jalur Pantura yang mulai ditinggalkan sebagai jalur utama.

Menurut dia, tidak hanya pedagang di pinggiran jalan saja yang kena dampaknya, pedagang oleh-oleh khas di daerah yang biasanya ramai dengan pengendara yang melintas juga merasakannya.

“Misal pedagang batik di Pekalongan yang mengeluhkan pembeli yang lalu lalang langsung melaui tol untuk mencapai titik tujuannya, sehingga pendapatan mereka menjadi berkurang,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengusulkan adanya inisiatif pengembangan UMKM dalam rest area jalan tol. Sehingga ekonomi kecil tidak kalah saing karena area tersebut banyak diisi rumah makan dan toko kelas atas.

“Tetapi perlu diperhatikan jangan sampai membebani dengan beban biaya lahan yang mahal,” tukasnya.

PAN: 3 Tahun Jokowi, Bisanya Cuma Bangun Jalan Tol dari Hasil Ngutang!

Wakil Ketua Umum DPP PAN yang juga pimpinan DPR Taufik Kurniawan menyoroti kinerja 3 tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang menjadi hal yang prioritas. Tapi, ia juga mengingatkan agar persoalan kesejahteraan tak dilupakan.

“Kami pun, dalam hal ini pemerintah, tidak akan pula meninggalkan secara tidak seimbang unsur terkait dengan kaitan kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan, dan seterusnya,” ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.

Karena situasi ekonomi global sedang tidak bersahabat terus-menerus dan tidak dapat diprediksi, ia mengharapkan adanya dukungan bersama. DPR pun pasti akan mendukungnya.

“Dalam kondisi yang lain, menambah utang, kami juga harus mengingatkan pemerintah,” kata Taufik. Ke depan juga tidak hanya jalan tol.

Menurutnya, persoalan lain yang dianggap menjadi ‘jalan urat nadi’ juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti sektor pertumbuhan ekonomi. Ia berharap agar bidang infrastruktur tak menjadi fokus perhatian pemerintahan Jokowi.

“Jangan sampai ini menjadi program yang menjadi mercusuar kemudian tidak memperhatikan hal yang lain. Itu juga sudah dijawab oleh pemerintah,” kata Taufik.

Amien Rais: Ada Kelompok yang Merasa Paling Pancasilais dan Paling Patriot

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ikut menghadiri acara pembukaan Rakernas PAN di Hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung (21/8). Dalam kesempatan itu, Amien melontarkan pujian pada pidato kebangsaan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berjudul ‘Menjahit Kembali Merah Putih’.

Amien menjelaskan, pidato tersebut mencoba membeberkan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dia mengatakan ada satu kelompok yang sikapnya membahayakan persatuan dan kesatuan yang telah dirajut selama ini.

“Pada semua komponen bangsa jangan sampai ada kelompok merasa paling Pancasilais, paling NKRI, paling cinta tanah air, paling patriot,” tutur Amien kepada wartawan di sela acara Rakernas.

Menurut Amien, jika sebuah kelompok memiliki pola pikir demikian, hal itu merupakan pola pikir yang sangat egois. Sebab kesannya kelompok itu memiliki keistimewaan dan menganggap kelompok lainnya lebih buruk.

“Itu namanya cara berpikir yang sangat egois, sangat takabur, dan bisa kesandung nantinya,” kata Amien.

Amin mengungkapkan, keberagaman bukanlah suatu alasan terjadinya perpecahan. Menurutnya, keberagaman seharusnya menjadikan sendi-sendi persatuan dan kesatuan semakin kuat. Hal itu harus terus dirawat melalui empat pilar kebangsaan.

“Merawat kebhinekaan, merawat NKRI, merawat Pancasila, merawat UUD 1945. Mengingatkan bahwa bangsa ini jangan terpecah belah,” pungkasnya.