Tantang Mahkamah Internasional, Duterte: Tembak Saja Saya!

Jurnalpolitik.id – Presiden Filipina Rodrigo Duterte, mempersilakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk melakukan penyidikan atas kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan kepadanya, Jumat (9/2). Dengan tegas, Duterte mengatakan dirinya lebih memilih menghadapi regu tembak daripada dipenjara.

Kendati demikian, dia juga mempertanyakan kewenangan ICC mendakwa dirinya atas kematian ribuan warga Filipina dalam perang yang dilancarkannya untuk memberantas narkoba.

Duterte membantah pernah memberikan perintah kepada kepolisian untuk membunuh para tersangka penjahat narkoba.

Jaksa ICC, Fatou Bensouda, pada Kamis (8/2/2018) mengatakan, pemeriksaan awal dilakukan untuk melihat kemungkinan apakah ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki perang anti-narkoba yang dilancarkan Duterte. Dan kedua, apakah kejahatan terhadap kemanusiaan itu memang benar-benar terjadi.

“Saya ingin mendapat kesempatan langka bisa berbicara dengan Anda, hanya kita berdua di dalam ruangan,” kata Duterte dalam acara jumpa pers, menanggapi pernyataan Bensouda seperti dikutip dari Reuters, Jumat (9/2).

“Saya sambut Anda. Kalau memang Anda ingin menganggap saya bersalah, silakan. Ya sudah. Cari negara yang menghadapkan orang dengan regu tembak dan saya siap.”

“Kalau Anda ingin membawa saya dari satu persidangan ke persidangan lainnya yang penuh omong kosong, tidak perlu itu. Jalankan saja investigasi Anda. Tentunya, saya dinyatakan bersalah. Anda bisa lakukan itu,” ujarnya.

Dikabarkan, sekitar 4.000 warga Filipina, tewas di tangan polisi dalam perang anti-narkoba yang digagas Duterte. Mereka diketahui sebagian besar dari kalangan miskin perkotaan.

‘Perang’ tersebut telah memicu kekhawatiran masyarakat internasional. Dan pemeriksaan terhadap kejadian itu menjadi langkah pertama yang dilakukan jaksa ICC ketika harus mempertimbangkan apakah situasi di suatu negara anggota pada akhirnya bisa mengarah pada dakwaan.

Namun proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Yang harus ditentukan adalah apakah ICC memiliki wewenang karena mahkamah internasional itu hanya bisa menyidangkan kasus kejahatan jika negara anggota tidak bisa melakukannya.

Staf bagian hukum dan jaksa agung Duterte pada Jumat mengatakan sejumlah kasus yang berhubungan dengan perang anti-narkoba tertahan di pengadilan, dan investigasi Senat tak menemukan ada kesalahan.

Komplain ICC muncul dari pengacara, dan dua penegak hukum, serta pengakuan dua penembak yang mengatakan mereka membunuh atas perintah Duterte saat ia menjabat sebagai wali kota, dan pernyataan publik yang ia buat sewaktu menjabat sebagai presiden bahwa mereka mendapat perintah ‘tembak untuk membunuh’.

Duterte mengatakan ia ragu ICC memiliki wewenang untuk menjalankan misinya di Filipina karena persetujuan negara itu terhadap Undang-undang Roma ICC pada 2011 tidak pernah diumumkan dalam lembaran negara Filipina, seperti yang disyaratkan untuk dianggap sah.

Duterte juga melampiaskan kemarahannya atas tuduhan pembunuhan sewenang-wenang selama perang antinarkoba yang dilancarkannya, dengan mengatakan bahwa istilah itu tidak bisa dijelaskan.

“Apa maksudnya pembunuhan sewenang-wenang?” katanya. “Tidak ada kriteria bagi pembunuhan sewenang-wenang, di mana pun tidak ada penjelasan soal itu.”

Baca juga:

ISIS Janjikan 42 Bidadari Surga, Duterte: Ini Ideologi Rusak dan Omong Kosong

Duterte Hancurkan Puluhan Mobil Mewah Ilegal Senilai Jutaan Dollar

Mahfud MD: Koruptor Seharusnya Dihukum Mati

Cuitan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menuai kontroversi. Dia menyatakan bahwasanya koruptor mestinya diancam hukuman mati.

Pernyataan tersebut Mahfud tuliskan saat menjawab pertanyaan seorang netizen terkait hukuman bagi para pengguna narkoba.

Netizen tersebut mengungkit kasus artis pesinetron Jennifer Dunn yang baru-baru ini tertangkap atas kasus narkoba.

Netizen tersebut kemudian bertanya apakah para pecandu narkoba bisa dihukum mati.

“Prof @mohmahfudmd bisakah hukum kita mengarah pada hukuman mati pada “maniak” narkoba?” tanyanya.

“Berkaca dri kasus jenifer dunn, pemerintah harusnya belajar, kalau hukuman pengguna narkoba hanya sekedar rehabilitasi/hukuman penjara tidak menimbulkan efek jera, maka bisa belajar dari sepak bola, kartu kuning pertama sebagai peringatan, kartu merah yang kedua sebagai hukuman out dari pertandingan, maka jenifer dunn atau pengguna-pengguna lain yang sudah pernah dihukum lebih dari 1 kali patut dihukum mati,”tulis akun Twitter @joko_prabowo24.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa untuk kasus narkoba, ancaman maksimalnya memang hukuman mati.

Selain menyoroti kasus narkoba, Mahfud juga mengatakan bahwa koruptor pun mestinya dihukum mati.

“Utk narkoba memang ancaman maksimalnya hukuman mati dan sdh ada yg dieksekusi. Utk yg korupsi seharusnya juga diancam hukuman mati tanpa hrs disyaratkan kalau dilakukan dlm keadaan krisis. Pokoknya yg terbukti korupsi besar dan greedy dijatuhi hukuman mati,” tulis Mahfud MD.

Jawaban Mahfud tersebut menuai beragam komentar dari netizen.

@SultanJowo: Setuju Prof, klo jd pejabat Negara waktu di sumpah dg Kitap, hrs jg di sediakan Peti Matinya. tp nnti di bilang melanggar HAM apa tdk ya.

@AlDrieUsman: Dengan hukuman mati,,insya Allah uang negara gk bocor lagi.

@YusupYr1: Hmmmm siapa y yg bakal ngesahinnya???
#manusiasetengahdewakaliya.

@lho_koq: Bgm prof. klo korupsi s/d 5M, ancaman hukuman min 5thn. Korupsi >5M-10M ancm hkman min 10thn. Korupsi >10M-15M ancmn hkman min 15th. Korupsi 15M-20M acmn hkman min 20thn. Korupsi >20M acmn hkman seumur hidup ato mati. Bukan efek jera, tapi efek takut yg diharapkan.

@wahyudhie_herry: pengennya dan berharapnya gitu TAPI gak kelakon kyaknya di Indonesia.

@bhiank4: Setuju prof. Pejabat yg terbukti korupsi hukum mati atau potong tangan. Karena itu sama dengan pencuri.

Sebutan koruptor itu terlalu halus. Pantas nya di panggil maling.

@pranasanthi99: Setuju… Prof…@mohmahfudmd. Seharusnya pemerintah berani bertindak menghukum mati koruptor, supaya para koruptor yang ada di indonesia menjadi jera. Kalau di hukum 1~2 tahun tidak akan jera kerena si koruptor dapat kekayaan miliaran dari hasil korupsi.#BrantasKorupupsi.

@fadhlierlanda: Klo pemakai apalagi maniak itu hanya konsumen, yg wajib diganjar itu seharusnya produsen dan pengedar. Gak kan ada konsumen tanpa produsen.

@yudien: Jangan terlalu yakin hukum Narkoba dan Korup di NKRI, narkoba(jika artis pasti di rehab,jk rkyt sipil di bui ) kurup pejabat 2Matau 3M,penjara 1tahun,kalkulasinya,lbh untuk Korup dan narkoba..
Jd kpn jera kurup dan narkoba jk hukum tebang pilih.

@JH_talk_2_U: Saya sgt yakin Pemerintah dan DPR tidak berani buat UU hukuman mati untuk Koruptor. 

Untuk narkoba pun sgt ringan jika dibanding dgn dampak yg ditimbulkan. Harusnya dibuat patokan spt singapore, punya sekian gram, vonis mati.

@Lixxone: Utk kasus Hukuman mati nampaknya berbeda antr Pengguna dan Pengedar, Huk. Mati lbh kpd Pengedar Narkoba-nya, Pengguna dihukum penjara+rehab.

Sebagaimana tercantum di situs hukumonline, hukuman untuk para koruptor minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Selain itu juga denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Hukuman yang dijatuhkan juga tergantung pada sejumlah aspek, seperti kerugian negara, penyalahgunaan wewenang hingga perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Istri Wakil Wali Kota Gorontalo Ditangkap BNN Saat Asyik Hisap Sabu

Wakil Ketua DPRD Bali dari Gerindra yang Buron Kasus Sabu Ditangkap

Wakil Ketua DPRD Bali Jro Gede Komang Swastika yang sebelumnya sempat buron kasus narkoba jenis sabu, kini berhasil oleh jajaran Polda Bali di kawasan Gianyar, Bali.

Informasi yang dihimpun dari Polda Bali, Senin (13/11/2017) malam, menyebutkan politikus Gerindra yang akrab disapa Jro Jangol itu ditangkap Satgas Cyber, Transnational and Organized Crime (CTOC) Polda Bali.

Jro Jangol ditangkap di Payangan, Gianyar, Bali, sekira pukul 22.00 Wita. Selanjutnya, ia dibawa petugas menuju Markas Polda Bali di Jl WR Supratman, Denpasar, Bali.

Saat berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian mengenai penangkapan tersebut.

Jro Jangol menjadi tersangka bandar narkoba jenis sabu. Selain memperjualbelikan sabu, Jro Jangol menyediakan lima ruangan khusus di rumahnya, Jl Pulau Batanta No 70, Denpasar, untuk pelanggannya menggunakan barang haram itu.

Jro Jangol juga diketahui memiliki sejumlah airsoft gun dan satu senjata api jenis Beretta. Ia melarikan diri ketika petugas Polresta Denpasar menggeledah kediamannya pada Sabtu (4/11).

Hampir Tiap Minggu Gerindra Pecat Kadernya Karena Korupsi dan Narkoba

Partai Gerindra telah menindak tegas kadernya, Jro Komang Gede Swastika atau Mang Jangol, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Bali karena terlibat kasus narkoba.

Mang Jangol sudah diberhentikan dari keanggotaan partai besutan Prabowo Subianto itu.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan, pemberhentian tersebut bukanlah yang pertama. Sebab, menurut dia, hampir setiap minggu Partai Gerindra memecat kadernya yang bermasalah.

“Kami tegas dan tidak toleransi kepada pelanggaran narkoba seperti ini,” ujarnya di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Habiburokhman mengatakan, hampir setiap minggu Majelis Kehormatan Partai Gerindra menggelar sidang. Hasilnya, hampir setiap minggu juga Majelis Kehormatan memutuskan untuk memecat kader yang terbelit kasus, semacam narkoba atau korupsi.

Sebesar apa pun pengabdian kader, lanjut dia, bila terlibat dua kasus itu, dipastikan akan dipecat.

Meski demikian, saat ditanya data kadar Gerindra yang dipecat akibat terkait korupsi dan narkoba, Habiburokhman mengaku tidak tahu persis angkanya.

“Mau pengabdian 99 persen, ketaatan 99 persen, kemudian pengorbanan ke partai 99 persen, tetapi kalau kasus narkoba dikalikan nol,” kata pria kelahiran Lampung, 17 September 1974, itu.