Ini Kekhawatiran Din Syamsuddin Jika PK Ahok Dikabulkan MA

Jurnalpolitik.id – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin angkat bicara terkait peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ke Mahkamah Agung (MA).

Din menduga bakal kembali ada aksi turun ke jalan dari sejumlah ormas Islam seandainya MA mengabulkan PK yang diajukan Ahok.

Aksi unjuk rasa itu, menurut Din, adalah buntut dari rasa tidak puas masyarakat atas keputusan MA dalam menyikapi kasus penistaan agama.

“Aksi dan reaksi itu pasti ada,” ucap Din di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (21/2).

Din mafhum, masyarakat memiliki hak untuk merasa tidak puas atas suatu keputusan hukum, dan masyarakat juga berhak mewujudkan rasa tidak puasnya dengan menggelar aksi.

Selain itu, imbuh Din, terbuka kemungkinan juga ada pihak-pihak yang bakal menggugat putusan MA seandainya PK yang diajukan dikabulkan.

“Kalangan yang merasa tidak puas bisa saja menggugat lagi,” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Di sisi lain, Ahok pun berhak mengajukan peninjauan kembali. Menurut Din, hak tersebut melekat kepada setiap warga negara, tak terkecuali Ahok. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi.

Din menegaskan bahwa dirinya tidak akan berada di balik ormas yang diduga bakal merasa tidak puas. Juga, tidak mendukung Ahok untuk bebas dari hukumannya.

Dia menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berjalan.

“Jadi Ahok sekarang punya hak mengajukan PK, nanti pihak yang tidak puas juga mengajukan PK, kita serahkan,” tuturnya.

Diketahui, Ahok mengajukan peninjauan kembali atas kasus hukumnya pada 2 Februari 2018 lalu.

Sidang perdana pemeriksaan permohonan PK akan digelar pada 26 Februari mendatang di PN Jakarta Utara.

“Ketua PN Jakarta Utara telah mengeluarkan penetapan penunjukan hakim yang memeriksa permohonan atau alat bukti untuk mengajukan upaya hukum PK,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah.

Tanggapi Bawaslu, MUI Tegaskan Khotbah dan Ceramah tak Bisa Diatur

Jurnalpolitik.id – Komisi dakwah MUI Pusat menanggapi rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan mengeluarkan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama di masa kampanye Pilkada 2018.

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Cholil Nafis menyatakan bahwa rencana tersebut sia-sia saja. Menurut Cholil siapa pun tak bisa mengatur materi khutbah dan ceramah. Jangankan Bawaslu, Menteri Agama (Menag) saja tidak bisa.

Selain itu Cholil juga mempertanyakan metode pengaturan isi khotbah dan ceramah. Sebab, kata dia, pemerintah selama ini tidak memiliki prosedur mengangkat khotib. Dengan demikian, menurut Cholil, mustahil pemerintah bisa mengatur materi khutbah dan ceramah.

“Kalau di hadapan presiden iya bisa, kalau di masjid ya nggak bisa,” ujar dia.

Baca: Bawaslu Susun Pedoman Materi Khotbah untuk Masa Kampanye Pilkada

Kendati demikian, Cholil mengaku belum mendengar ada pemberitahuan ke pihaknya terkait rencana Bawaslu mengeluarkan aturan soal materi khotbah.

“Saya secara pribadi belum pernah merasakan diajak, belum pernah ada perintah,” ujar dia.

Namun, lanjut Cholil, tidak ada masalah jika Bawaslu menggandeng ulama untuk mensosialisasikan kampanye larangan politik uang, menyinggung suku agama ras dan antargolongan (SARA), serta menyebar informasi hoaks.

Kampanye semacam itu, menurutnya, sudah pernah dipraktikkan KPU dan DPR RI.

“Jangankan di dalam masjid, di luar masjid juga silahkan,” tegasnya.

Cholil menambahkan, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kampanye anti-politik uang, tetapi bagaimana berpolitik yang bisa membatasi praktik politik uang tersebut.

“Yang dibenahi itu bukan kampanyenya, tapi sistemnya,” ujar dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

Sebelumnya, Bawaslu mengaku tengah merumuskan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama dalam masa kampanye Pilkada 2018.

Tujuannya, agar menjadi referensi para tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu. Juga, menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA.

Kendati demikian, aturan ini sifatnya hanya himbauan.

“Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Selain itu, Afif mengaku, penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Tujuannya untuk memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama.

“Hanya materi khotbah berwawasan pengawasan dan dibuat tidak hanya dari perspektif Islam, tapi juga Kristen, Katolik Hindu dan Buddha, di dalamnya memuat seperti larangan politik uang dan lain-lain,” kata Afif.

DPR Ajak Boikot Produk Amerika, MUI dan FPI Sepakat

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwarnai aksi protes sejumlah fraksi atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon sedianya mengagendakan persetujuan dewan atas pencalonan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, serta pandangan fraksi atas sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Namun, sesaat sebelum Fadli melanjutkan agenda, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengajukan interupsi untuk menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan Trump. Ia pun menyerukan pemboikotan atas produk-produk Amerika di Indonesia.

Reni Marlinawati.

Reni Marlinawati. (Foto: CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

“Pemboikotan itu ingin memberi pesan bahwa bangsa Indonesia mendorong secara serius atas kemerdekaan Palestina dan menolak segala upaya pelemahan dan perjuangan rakyat Palestina,” tegas Reni di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Reni secara tegas menentang rencana Pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds) sebagai bentuk pengakuan atas Yerusalem sebagi ibu kota Israel.

“Langkah ini jelas telah melecehkan dunia internasional karena mengingkari sejarah, realitas politik dan hukum internasional,” kata Reni.

Fraksi PPP, kata Reni, mendorong pemerintah melakukan diplomasi yang lebih kuat dengan menggalang sumber daya negara-negara lain agar menolak rencana tersebut.

“Kami juga mendesak DPR RI untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki seperti kepesertaan DPR RI dalam keanggotaan forum parlemen internasional,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan di Jawa Barat tersebut.

Senada, Anggota Fraksi PDIP Aria Bima menilai keputusan Trump menandakan Amerika Serikat mengedepankan kepentingan-kepentingan subyektifnya sendiri, tanpa ada kemauan untuk mencari jalan keluar bagi perdamaian yang komprehensif.

“Pernyataan sepihak AS tersebut akan memicu timbulnya konflik baru di Timur Tengah, dan menutup harapan akan timbulnya perdamaian, sebaliknya dapat memicu konflik baru yang memperparah konflik di Timur Tengah,” ujar Bima.

Indonesia, kata dia, sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden pertama Indonesia, Soekarno disebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa Indonesia bersama-sama bangsa Asia-Afrika mendukung kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955.

“Terhadap pengakuan sepihak AS tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak tegas pernyataan Presiden AS dan mendorong DPR RI selaku wakil rakyat untuk mengeluarkan sikap mengecam keras terhadap sikap Presiden AS itu,” kata dia.

Anggota Fraksi Partai NasDem, Kurtubi menambahkan partainya menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Fraksi NasDem, kata dia, meyakini upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Proses perdamaian, lanjut Kurtubi, harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Palestina dan Israel.

“Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut,” kata Kurtubi.

Sebelumnya, di Istana Bogor, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pernyataan resmi yang mengecam keputusan Presiden AS, Donald Trump.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, “Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi

“Kita semua konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanah UUD 45,” kata Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan.

MUI dan FPI sepakat boikot produk AS

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku sepakat dengan ajakan boikot produk AS yang dilontaran anggota dewan. Menurutnya, tindakan Trump telah secara jelas menyakiti umat Islam di seluruh dunia.

“Kalau mereka bisa berbuat semena-mena, kenapa kita tidak begitu juga? AS dan Israel harus siap menanggung risikonya. Itu sudah hukum alam siapa yang menyakiti akan disakiti,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif. Dia mendukung sepenuhnya upaya boikot produk Amerika Serikat yang dilontarkan oleh anggota DPR.

Slamet menilai, upaya boikot penting untuk memberi efek jera pada AS bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu juga banyak dipengaruhi oleh umat Islam di Indonesia.

“Kasih pelajaran ke AS biar sadar bahwa ekonomi AS juga dipengaruhi umat muslim,” ujar Slamet kepada CNN Indonesia, Jumat (8/12).

Slamet mengatakan, upaya boikot merupakan bentuk protes dari umat muslim di Indonesia yang tak setuju dengan kebijakan Presiden Trump tersebut.

“Diharapkan dengan upaya boikot ini AS mau mendengarkan aspirasi umat Islam Indonesia yang tidak setuju dengan tindakan dan kebijakan mereka,” katanya.

Senada,