Tengku Zulkarnain Sebut Pernyataan Kapolri Provokatif dan Buta Sejarah

Jurnalpolitik.id – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Tengku Zulkarnain, menyesalkan pernyataan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang dinilai menyinggung sebagian umat Islam.

Tengku pun menuntut Kapolri untuk meminta maaf kepada umat Islam.

Tengku mengaku sangat kecewa dan keberatan dengan pidato Tito yang videonya sempat beredar viral di media sosial. Menurut dia, pidato tersebut rawan memicu konflik.

Sebagai bentuk protes, Tengku menuliskan surat terbuka yang dia unggah di akun facebook-nya, Senin (29/1/2018) sore.

“Benar itu saya yang menuliskan langsung dengan tangan saya,” kata Tengku lewat pesan singkat, Selasa (31/1/2018).

“Yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik,” imbuhnya.

Dalam surat terbuka tersebut, Tengku menyertakan pula rekaman video saat Kapolri sedang menyampaikan pidato.

“Nampaknya, bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah pergerakan dan perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tentang hal ini sangat mengecewakan,” tulisnya.

Dia juga menyebut bahwa ada banyak ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera.

Wasekjen MUI Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA

Wasekjen MUI Dr. KH. Tengku Zulkarnain, MA

Di Jawa saja sebelum Muhammadiyah dan NU lahir Ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam, dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.

“Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami’atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab,” sambungnya.

Sementara, di Banten ada Mathla’ul Anwar yang telah berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun setelah Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912.

“Dan anda perlu tahu saat itu tidak ada satupun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU yang berjuang demi rakyat Indonesia dan kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten,” kecamnya.

Banyak lagi catatan sejarah perjuangan ormas Islam dalam memperebutkan kemerdekaan, misalnya di Medan yang telah berdiri ormas Islam Al Washliyah, dimana saat itu para Ulamanya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda.

Ada juga dari Aceh yang pada saat itu berdiri Persatuan Ulama Aceh menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan ‘Hikayat Perang Sabil’.

Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh (kakek guru saya).

“Sudah dapat dipastikan saat itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana,” jelas dia.

Sementara di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau.

Ada juga PUI (Persatuan Umat Islam) dan di Lombok ada Nahdhatul Wathon, yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB saat ini.

“Apa Pak Kapolri pikir jika saat itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh sampai Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, Kemerdekaan Indonesia dapat tercapai,” sesalnya.

Zulkarnain menegaskan bahwa semua ormas yang ada di NKRI mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menurutnya pernyataan Kapolri ini adalah kebijakan memecah belah umat yang sangat tidak manusiawi.

Ia mengharapkan Kapolri menyebutkan ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah di Indonesia yang disebut malah untuk meruntuhkan NKRI.

“Perlu kejelasan untuk mencegah timbul saling curiga antar Ormas dan Umat Islam Indonesia, akibat ucapan anda (kapolri) itu,” katanya.

Zulkarnain meminta Kapolri segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam yang telah teraskiti oleh pernyataanya, menurutnya tidak perlu terkait rencana Kapolri memanggil seluruh ormas Islam yang ada untuk dijelaskan mengenai pernyataanya tersebut.

“Nggak perlu klarifikasi, yang penting minta maaf. Nggak perlu ngeles-ngeleslah. Sudah tersakiti umat Islam. cukup minta maaf,” demikian Zulkarnain.

Berikut tulisan lengkap Tengku Zulkarnain:

SURAT TERBUKA BUAT KAPOLRI

(Apakah Pidato Ini Bukan RASIS…?)

Jika Petinggi Negara NKRI, sekelas Kepala Kepolisian Republik Indonesia masih bersikap seperti ini, kasihan Ibu Pertiwi dan akan menangis lah Para Pejuang Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ujungnya dapat mengancam Kesatuan dan Persatuan di NKRI

Mereka yang berada di luar Ormasy Islam saja, dan tidak memeluk Agama Islam, walau tidak lebih dari 10% populasi WAJIB dihormati jasa jasanya dalam perjuangan kemerdekaan, apalagi umat Islam yang hampir 9O%. Bukankah ada ungkapan yang sangat terkenal:”Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Dapat Menghargai Jasa Pahlawannya?

Nampaknya, Bapak Kapolri sangat perlu belajar lagi tentang sejarah Pergerakan dan Perjuangan Indonesia. Sikap dan pengetahuan anda tentang hal Ini sangat mengecewakan.

Ada banyak Ormasy Islam di luar NU dan Muhammadiyah yang ikut berjuang mati matian melawan Penjajah di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Halmahera.

Di Jawa saja sebelum Muhammadiyah dan NU lahir Ada Syarikat Islam, kemudian menjadi Syarikat Dagang Islam, dengan Tokoh pendiri HOS Cokroaminoto, guru besar bagi Bung Karno dan banyak tokoh pejuang lainnya.

Di Jakarta tahun 1901 berdiri Jami’atul Khairat, didirikan oleh para ulama dan masyarakat keturunan Nasionalis Arab.

Di Banten ada Mathla’ul Anwar berdiri tahun 1916 di Menes, bahkan 10 tahun sebelum NU berdiri, dan hanya 4 tahun setelah Muhammadiyah, yang berdiri di Yogjakarta pada tahun 1912. Dan anda perlu tahu saat itu TIDAK ADA satupun anggota Muhammadiyah, apalagi anggota NU yang berjuang demi Rakyat Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten. Bukankah NU belum lahir ke dunia saat Umat Islam Mathla’ul Anwar di Banten sudah berjuang melawan penjajah dan membuat usaha agar Republik Indonesia bisa berdiri MERDEKA? 

Perlu juga Bapak ketahui bahwa salah satu anak didik Mathla’ul Anwar adalah Almarhum Bapak Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara, Jendral pejuang asal Lampung, yang pernah jadi Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Agama RI.

Di Medan, berdiri Ormasy Islam Al Washliyah pada tahun 1926. Membuat banyak sekolah, bahkan para Ulama nya berjuang angkat senjata melawan penjajah Belanda. Sebut Almarhum Riva’i Abdul Manaf(pengarang lagu “Panggilan Jihad”, yang fenomenal itu), Almarhum Bahrum Jamil, Almarhum Bahrum Sholih dll., Ulama pejuang dari Al Washliyah. Perlu Pak Kapolri Catat BESAR BESAR bahwa pada saat itu dapat dipastikan belum ada satu orang pun anggota NU di Sumatera Utara, khususnya Medan yang berjuang di sana.

Pada tahun 1936 berdiri pula Ormasy Islam Al Ittihadiyah, oleh Syekh Muhammad Dahlan, Syekh Zainal Arifin Abbas, (penulis Besar asal Medan, yang juga Ulama Pejuang yang angkat senjata melawan penjajah), dan Syekh Sayuti Nur(guru saya), Ulama Pejuang di Medan.

Di Aceh berdiri Persatuan Ulama Aceh yang menuliskan fatwa Jihad melawan Penjajah Kafir Belanda dan menuliskan “Hikayat Perang Sabil” yang terkenal itu.

Di Sumatera Barat berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah(PERTI) yang dipelopori oleh Almarhum Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Jamil Jaho, Syekh Sa’ad Mungka, Syekh Abdul Wahid, Padang Jopang, Suliki, Payakumbuh(kakek guru saya). Sudah dapat dipastikan saat itu belum ada anggota NU yang berjuang di sana.

Di Jawa Barat ada Persis, didirikan oleh Syekh A. Hassan Bandung, yang banyak membantu Bung Karno dan menginpirasi pemikiran beliau. Ada juga PUI(Persatuan Umat Islam).

Di Lombok ada Nahdhatul Wathon, yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudddin, kakek dari Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB saat ini.

Di Sulawesi ada Al Khairat, dan lain lain.

Apa pak Kapolri pikir jika saat itu hanya NU di Jawa Timur, dan Muhammadiyah di Yogjakarta dan sekitarnya yang berjuang memerdekakan NKRI, sementara wilayah Aceh sampai Maluku Ulama dan Umat Islam berpangku tangan tidak ikut berjuang, KEMERDEKAAN INDONESIA dapat tercapai?

Tegas kami katakan bahwa di NKRI ini semua Ormasy yang ada di NKRI mempunyai HAK dan KEWAJIBAN yang sama. Mendoktrin dan menebarkan Policy “BELAH Bambu” sangat tidak manusiawi.

Dapatkah Bapak Kapolri menyebutkan Ormasy Islam di luar NU dan Muhammadiyah di Indonesia yang anda katakan mau “merontokkan negara”? Perlu kejelasan untuk mencegah timbul saling curiga antar Ormasy dan Umat Islam Indonesia, akibat ucapan anda itu.

Akhirnya, melalui Surat Terbuka ini saya, Tengku Zulkarnain PROTES KERAS atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta anda meminta maaf serta menarik isi pidato anda yang saya nilai tidak ETIS, merendahkan jasa Para Ulama dan Pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU. Mencederai rasa Kebangsaan, serta berpotensi memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan negara Indonesia.

Tanjung Pinang, 29 Januari, 2018,

Tengku Zulkarnain

Warga Negara Indonesia

Isi pidato Kapolri Jendral Tito Karnavian

Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Berikut penggalan pidato Tito Karnavian yang viral di media sosial dan menuai kontroversi:

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.

Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.

Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.

Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.

Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.

Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.

Syafii Maarif: Khilafah Itu Mimpi di Siang Bolong

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafii Maarif, menanggapi polemik khilafah yang disuarakan oleh sebagian kalangan. Syafii menganggap, gagasan mendirikan khilafah sebagai mimpi di siang bolong.

“Itu (pengusung khilafah) orang mimpi di siang bolong. Sudah itu saja,” kata Syafii singkat kepada wartawan disela-sela acara Refleksi Kepahlawanan Prof Lafran Pane di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (13/12/2017).

Syafii tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut. Dia lebih memilih pergi dari kerumunan awak media.

Baca: Kisah Buya Syafii Menunggu Antrian di Rumah Sakit

Sebelumnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pun mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Alquran dan Alhadis yang menerangkan khilafah. Khilafah adalah hasil dari ijtihad masing-masing bangsa dalam menentukan bentuk negaranya.

“(Negara) Indonesia itu bagian dari bentuk ijtihad, sama dengan (negara) Saudi ijtihad sendiri. Turki sendiri, Iran sendiri, Pakistan sendiri. Kita ijtihad sendiri kan tidak apa-apa, kan boleh,” kata Mahfud.

Baca selengkapnya: Mahfud MD: Khilafah Bukan dari Alquran, Khilafah Ciptaan Ulama

Muhammadiyah Sayangkan Sedikitnya Protes dari Negara-negara Timur Tengah Terkait Yerusalem

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Abdul Mu’ti menyayangkan sikap negara-negara Timur Tengah terkait pengakuan sepihak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Kami tak melihat protes keras dari negara-negara Timur Tengah. Ini memang jadi problem,” ujar Mu’ti dalam diskusi ‘Kotak Pandora Itu Bernama Yerusalem’ di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

Mu’ti menilai, diamnya negara-negara Timur Tengah atas sikap AS itu karena besarnya ketergantungan mereka dengan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri adalah sekutu utama Amerika Serikat di wilayah tersebut.

“Trump sudah menghitung risiko itu,” ucap Mu’ti.

Praktis, menurut Mu’ti, cuma Iran lah negara di Timur Tengah yang bersikap keras terhadap AS.

“Ada persoalan di Timur Tengah, praktis hanya yang kontra Amerika Serikat hanya tinggal Iran. Iran di baliknya ada Rusia,” sebut dia.

Mu’ti pun menyayangkan kebijakan Trump yang tidak memperhitungkan dampak perdamaian di Timur Tengah dan dunia atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota negara bintang Daud tersebut.

“Trump itu tak pernah memperhitungkan dampak perdamaian di Timur Tengah dan dunia. Ini kepentingan Amerika Serikat,” ucap Mu’ti.

Menurut Mu’ti, berbeda dengan presiden AS sebelumnya, yaitu Barrack Obama, yang mau membuka jalan damai atas konflik Palestina-Israel, meskipun tetap condong ke Israel.

“Trump hanya berusaha memenuhi janji-janji kampanyenya tapi tidak membuka jalan damai. Kelompok yang kontra Trump di Amerika Serikat masih cukup banyak. Sehingga ia hanya ingin mendapatkan dukungan politik dari orang yang memilihnya agar tetap solid,” ujarnya.

Presiden Donald Trump resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat. Alasannya, menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya. Karenanya Indonesia meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.

Tak ketinggalan, pemerintah Indonesia pun mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.