Tak Teken UU MD3, Pakar Hukum Nilai Jokowi ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’

Jurnalpolitik.id – Pakar Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sampai saat ini belum mau menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) ibarat sedang ‘lempar batu sembunyi tangan’.

Diketahui, Presiden Jokowi tak kunjung menandatangani pengesahan UU MD3 yang telah disahkan pada sidang paripurna, Senin (12/2) lalu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, Jokowi terkejut dengan sejumlah pasal dalam revisi UU MD3. Atas dasar itulah presiden sengaja menunda menandatanganinya. Bahkan, kata Yasonna, ada kemungkinan Jokowi tidak akan menandatangani.

Sementara itu, menurut Feri, Jokowi selaku pimpinan tertinggi eksekutif mestinya sudah mengetahui materi dan dinamikanya. Bahkan bisa jadi sudah memberi masukan atas revisi UU MD3 kepada Yasonna selaku perwakilan pemerintah.

“Saya melihatnya (Jokowi) lempar batu sembunyi tangan. Padahal bagaimanapun semua hal yang berkaitan dengan UU MD3 itu mestinya presiden mengetahui atau membaca,” ujar Feri, Rabu (21/2).

Baca juga: Tolak Tanda Tangani UU MD3, Fahri: Presiden Ini Mau Apa, Gagah-gagahan kalau Dia Bersama Rakyat?

Feri menduga, pertimbangan Jokowi enggan menandatangani hasil revisi UU MD3 lebih pada bersifat personal. Menurut dia, Jokowi khawatir dicap lalai oleh masyarakat lantaran tidak mengawasi pembahasan UU tersebut secara serius.

Seandainya dugaan itu benar, Feri meminta Jokowi lebih realistis untuk bertanggung jawab dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan tujuan menghapus pasal yang menjadi polemik.

Desakan itu dilakukan agar Jokowi tidak terkesan menyalahkan anak buahnya karena sejalan dengan parlemen dalam mengesahkan revisi UU tersebut.

Feri menjelaskan, ada 4 pasal yang mesti dihapus oleh Jokowi lewat Perppu, yaitu pasal 73, pasal 74 ayat 5, pasal 122 huruf k, dan pasal 245. Keempat pasal tersebut jika berlaku bisa menimbulkan oligarki di parlemen yang tidak sesuai dengan konstitusi.

“Presiden harus menanggapi dengan bijak, merespons masukan dari masyarakat dengan mengakui memang pasal-pasal ini bermasalah. Oleh karena itu bertanggung jawab membenahinya lewat Perppu,” ujarnya.

Di sisi lain, Feri menuturkan UU 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan rancangan UU yang sudah disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif namun tidak ditandatangani oleh presiden sejak 30 hari disepakati bersama akan tetap berlaku dengan sendirinya.

Aturan dalam UU itu sengaja dibuat untuk mencegah hasil legislasi yang tertahan karena ada satu pihak yang menarik kesepakatan usai mencapai kesepakatan bersama.

“Agak aneh kalau presiden bersikap di luar persetujuan bersama itu. Oleh karena itu kalau presiden tidak setuju dan baru sadar soal permasalahan UU MD3 mestinya mencoba membentuk langkah-langkah yang tidak bersebrangan dengan ketentuan UU,” ujar Feri.

Baca juga: Mengaku Ada Miskomunikasi, Presiden PKS Menyesal atas Pengesahan Pasal Penghinaan Parlemen UU MD3

Lebih dari itu, Feri berharap pembatalan pasal yang bermasalah di UU MD3 tidak dilakukan lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hal itu lantaran MK sudah tidak netral dalam mengambil keputusan.

Ia menganggap MK sudah banyak melakukan kongkalikong dengan DPR dalam banyak hal.

“Saya meragukan MK bisa menjadi wasit yang adil karena perspektifnya kan MK sudah melakukan kongkalikong dan. Bermain mata dengan DPR dalam banyak hal. Jadi solusi alaternatifnya jangan ke MK, tapi lebih menyadari presiden ada salahnya lalu membuat Perppu,” ujarnya.

Baca juga: Selama Arief Hidayat Masih Jadi Ketua MK ICW Tak Akan Gugat UU MD3

Tolak Tanda Tangani UU MD3, Fahri: Presiden Ini Mau Apa, Gagah-gagahan kalau Dia Bersama Rakyat?

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengecam keras sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru saja disahkan DPR RI.

Fahri menilai, Jokowi tidak paham falsafah pembuataan undang-undang di DPR. Pemimpin yang tidak memiliki kenegarawanan tidak akan memahami regulasi tersebut

“Kalau kita ini terus-menerus pikirannya itu curiga saja. Karena sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun ini. Ya memang itu susah dimengerti dan saya khawatir tidak ada yang berani menjelaskan ini kepada presiden,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/2).

Fahri menambahkan, semua parlemen di seluruh dunia memiliki hak imunitas sebab pada dasarnya parlemen diciptakan untuk mengimbangi kekuasaan yang dimiliki eksekutif. Untuk mengerti hal ini, kata Fahri, diperlukan pemahaman mengenai filsafat, sejarah, dan pemikiran yang sehat.

Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Apalagi, imbuh Fahri, hak imunitas yang tercantum dalam revisi UU MD3 sejatinya sudah diatur di UUD 1945, yakni pada pasal 20 ayat 3 tentang hak imunitas dan telah disahkan sebelum amandemen yang ada.

“Jangan-jangan presiden tidak tahu hak imunitas itu sebetulnya ada di UUD, sebab orang orang berusaha meyakinkan presiden bahwa imunitas itu cuma ada di UU MD3,” tuturnya.

Meskipun Jokowi tidak mau menandatangani UU MD3, regulasi itu akan tetap berlaku 30 hari sejak disahkan. Setelah melewati waktu itu, UU MD3 itu harus ditetapkan dan diumumkan oleh Menkumham serta wajib dipatuhi oleh semua orang.

“Kalau tidak ditandatangani ya berlaku, ya cuma kan tidak etis aja. Emang dia mau apa? Presiden ini mau apa? Mau gagah-gagahan kalau dia bersama rakyat, kan enggak. Nanti juga dia ditinggal rakyat, Anda lihat saja. Udah lah ini soal pikiran kok, jangan emosional ya kita memerlukan pikiran kenegarawanan,” pungkasnya.

Baca juga:

Anies Dicegat Paspampres, Fadli Zon Sebut Jokowi Kekanak-kanakan

Jurnalpolitik.id – Insiden Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) mencegah Gubernur DKI Anies Baswedan ke podium final Piala Presiden dianggap sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menganggap orang nomor 1 di DKI itu sebagai teman.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/2).

Fadli pun membandingkannya dengan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau tidak salah tahun lalu Gubernur DKI yang kebetulan temennya presiden, yaitu Ahok, malah ikut diundang. Nah sekarang mungkin Gubernurnya bukan temannya, jadi diperlakukan seperti itu,” kata Fadli.

Sebagaimana diketahui, Anies dicegah Paspampres saat hendak ikut rombongan Jokowi ke podium final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk mengalungkan medali ke pemain Persija, Sabtu (17/2).

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Nama Anies Dicoret Panitia Piala Presiden di ‘Last Minute’

Menurut Fadli, sudah selayaknya Anies ikut ke podium bersama Jokowi sebab merupakan tuan rumah penyelenggaraan pertandingan. Hal itu pun diatur dalam protokoler yang berlaku.

Fadli pun meminta pemerintah memberi penjelasan yang rasional. Terlebih, insiden yang menimpa Anies terjadi dalam agenda olahraga yang mengedepankan spotifitas.

“Jadi tidak boleh ada persoalan pribadi itu dilibatkan. Apalagi ini menyangkut masalah kelaziman sebelumnya, masalah gubernur, protokoler dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Baca juga: Anies Dicegah di Piala Presiden, Fahri Ungkit Ahok yang Diajak Jokowi

Fadli menyebut saat ini masyarakat sudah menilai ada muatan politik di balik insiden tersebut. Anies diduga dilarang lantaran merupakan lawan politik Jokowi.

Fadli berpendapat, melarang Anies dalam acara tersebut justru bisa memberi dampak negatif terhadap citra Jokowi sendiri.

Jokowi akan dianggap tidak dewasa lantaran memanfaatkan momentum agenda olahraga untuk kepentingan politik.

“Sebetulnya apa yang terjadi itu merugikan Jokowi sendiri. Itu dianggap jadi seperti tidak dewasa gitu, kekanak-kanakan jadinya kan,” ujar Fadli.

Baca juga: Terkait Insiden di Piala Presiden 2018, Maruarar: Seratus Persen Salah Saya

‘Salam Dua Jari’ yang Dulu Dipakai Jokowi-JK Kini Diteriakkan Gerindra

Jurnalpolitik.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengundian nomor urut 14 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 di Aula Utama Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018).

Ada yang menarik dalam acara tersebut. Partai Gerindra yang memperoleh nomor urut 2, langsung meneriakkan yel-yel ‘salam dua jari’.

Ketua Umum dan Sekjen Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ahmad Muzani hadir dan mengambil langsung undian nomor urut.

Begitu mengetahui partainya mendapat nomor urut dua, Prabowo dan Muzani langsung tersenyum dan secara spontan melakukan salam 2 jari.

Kader Gerindra yang hadir juga tak tinggal diam. Mereka langsung mengacungkan dua jari ke udara sembari berteriak ‘salam dua jari’. Tak terkecuali juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut.

“Salam dua jari! salam dua jari! salam dua jari!” teriak kader Gerindra di ruang sidang utama KPU.

Diketahui, nomor dua merupakan nomor urut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat dalam Pemilu 2014. Mereka berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan nomor urut 1.

Salam dua jari pun menjadi slogan bagi Jokowi – JK saat kampanye. Salam dua jari pun kerap dinyanyikan oleh para pendukungnya.

Berikut nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019:

1. PKB

2. Gerindra

3. PDIP

4. Golkar

5. Nasdem

6. Garuda

7. Berkarya

8. PKS

9. Perindo

10. PPP

11. PSI

12. PAN

13. Hanura

14. Demokrat

Fahri Istigfar Dengar Pidato Presiden PKS Soal Jokowi

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik pedas pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman terkait calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri bahkan blak-blakan mengaku malu mendengar pidato tersebut.

“Saya pagi2 beristigfar kepada Allah, malu mendengar pidato presiden partai yang saya banggakan seperti ini. Nampak sekali pandangannya materialistis. Politik tidak dilihat dengan Bashirah, mata batin yang tenang dan berwibawa. Astagfirullah…. #KaderSedih,” cuit Fahri pada Sabtu (17/2/2018) pagi.

Dalam pidatonya, Sohibul Iman mengatakan ada dua tokoh yang dicalonkan sebagai presiden pada 2019 mendatang, yakni Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu ada juga nama anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Kalau yang dua (Jokowi dan Prabowo) sudah pasti targetnya capres. Kalau AHY ini memang kalau mujur ingin jadi capres tapi setidak-tidaknya jadi cawapres (calon wakil presiden) lah,” ujar Sohibul.

Setelah membahas soal capres, Sohibul kemudian menyinggung dukungan PKS untuk Jokowi. Sohibul mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung Jokowi, sedang mencari cawapres untuk mendampingi Jokowi.

Menurut media yang dia baca, ada 17 orang yang mengantre untuk dijadikan cawapres Jokowi.

Sohibul berpendapat, jumlah cawapres akan bertambah jika PKS turut menyodorkan nama bagi Jokowi.

“Nah kalau kita masuk jadi cawapres-nya pak Jokowi, kita berarti di urutan ke-18. Tapi jangan pesimis. Siapa tau pak Jokowi melihat ini PKS kayaknya potensial paling atas,” ujarnya.

Untuk Kaum Intoleran, Jokowi: Tidak Ada Tempat Bagimu!

Jurnalpolitik.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras aksi kekerasan ke sejumlah pemuka agama. Dengan tegas Jokowi mengatakan, tidak ada ruang bagi kaum intoleran di Indonesia.

“Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan,” kata Jokowi di Gedung Pancasila, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

“Kita harus tahu semuanya bahwa konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Oleh sebab itu, tidak kita tidak memberikan tempat secuil pun pada orang-orang yang melakukan, mengembangkan, menyebarkan intoleransi di negara kita, karena masyarakat kita ini sudah puluhan tahun bisa hidup bersama dengan pemeluk-pemeluk keyakinan yang beragam dan berbeda,” ujar Jokowi.

Jokowi memerintahkan aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku kekerasan kepada pemuka agama.

“Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk tindak tegas dan negara menjamin penegakan konstitusi secara terus-menerus dan konsekuen,” ucapnya.

Aksi penyerangan terhadap pemuka agama yang terbaru terjadi di Gereja Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta, Minggu (11/02) pagi. Romo Karl Edmund Prier, yang saat itu tengah memimpin misa pagi diserang seorang pria bernama Suliyono dengan pedang. Selain Romo, Suliyono juga menyerang jemaat gereja lainnya.

Selain kejadian di Sleman, peristiwa kekerasan terhadap Ustaz Basit terjadi di Jl KH Syahdan, Palmerah, Jakarta Barat. Ustaz Basit dikeroyok oleh sekelompok remaja pada Sabtu (10/2) pukul 23.30 WIB. Akibat pengeroyokan ini, Ustaz Basit mengalami luka di tangan.

Simak selengkapnya dalam video berikut:

Baca juga: Video Persekusi Biksu di Legok Bikin Gaduh, Polisi Buru Penyebarnya

Amien Rais: Pak Jokowi, Jangan Malu-maluin UGM lah

Jurnalpolitik.id – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais memuji aksi ‘Kartu Kuning’ yang dilakukan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa.

Mantan Ketua Umum PAN itu menilai, aksi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah memecah kebuntuan dan ketakutan yang sudah merata menjangkit masyarakat Indonesia.

“Buat saya nilai paling tinggi dari Zaadit Taqwa ini membuat hentakan atau shocking therapy, enough is enough,” kata Amien dalam diskusi ‘Kartu Kuning’ dan Gerakan Mahasiswa Zaman Now’ yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Kendati demikian, Amien menyayangkan Zaadit yang hanya mengangkat isu gizi buruk di Asmat, Papua. Padahal, menurut Amien, masih ada isu yang lebih mendasar, yakni masalah ekonomi yang sekarang sudah dikuasai asing.

“Jadi saya kira bangsa ini harus berterima kasih ke Zaadit. Bahwa yang dikasih peringatan adalah dari UGM (tempat kuliah Jokowi) ya saya tetap bangga. Jangan malu-maluin UGM-lah,” ujar Amien yang juga lulusan S1 UGM seperti Jokowi.

“Saya kira kalau sudah kartu kuning, kalau di-kartu kuning lagi jadi (kartu) merah,” sindir Amien.

Baca: Amien Rais Beri ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Fahri: Pemberlakuan Kembali ‘Pasal Otoriter’ Tanda Kita Sedang Dipimpin Orang Bodoh

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersuara keras menentang rencana pemerintah yang ngotot menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Fahri berpendapat, pasal penghinaan presiden adalah pasal peninggalan kolonial Belanda yang tujuan untuk menghukum para penghina pemimpin-pemimpin kolonial, seperti ratu Belanda, gubernur jenderal, dan lain-lain.

“Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, melainkan di negara-negara jajahan. Jadi, kalau pasal ini hidup, sama saja Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah,” kata Fahri kepada Kompas, Rabu (7/2/2018).

Menurut Fahri, jika pasal ini disahkan, Indonesia akan mengalami kemunduran yang luar biasa.

“Karena ini memutar balik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang, mudah-murahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal,” kata Fahri.

Lewat cuitan panjang di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Fahri berbicara soal ini.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden yang sedang dibahas dalam RKUHP merupakan pesanan Presiden Joko Widodo.

Yasonna menegaskan, aturan tersebut tidak dibuat untuk membatasi masyarakat mengkritik Presiden. Yasonna memastikan, nantinya akan dibuat batasan yang jelas sehingga pasal ini tidak multitafsir.

Ia memastikan, masyarakat tetap bisa menyampaikan kritik yang membangun terhadap presiden.

“Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tetapi menghina itu soal personal, soal yang lain, ini simbol negara,” katanya.

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas di pasal selanjutnya dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi.

Amien Rais Beri ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Jurnalpolitik.id – Politikus senior Amien Rais mendukung aksi ‘kartu kuning’ yang dilakukan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa.

Namun, Amien menilai kartu kuning sebenarnya tak cukup.

“Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi),” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu usai menghadiri diskusi ‘ Kartu Kuning’ dan Gerakan Mahasiswa Zaman Now’ yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Amien menilai kartu merah tepat diberikan ke Jokowi, apalagi menjelang pemilu presiden 2019.

Ia berharap Jokowi tak melanjutkan kepemimpinannya sampai dua periode.

“Jadi dikeluarkan dari lapangan demokrasi, dicari yang lebih unggul, lebih bagus,” kata Amien.

Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat.

Ekonomi yang dibangun menurut dia hanya menguntungkan golongan kaya raya dan asing.

Ia mencontohkan proyek Meikarta dan juga reklamasi teluk Jakarta yang dalam pembangunannya menabrak sejumlah aturan.

“Itu jelas bukan untuk bangsa indonesia, dari sisi harganya, dari peruntukannya, itu jelas untuk Singapura, Shenzhen, Shanghai, Beijing, dan lain-lain. Itu jelas sekali,” kata Amien.

Baca juga:

Fadli Zon Tulis Sajak Peluit Kartu Kuning untuk Ketua BEM UI

Fahri Hamzah: Zaadit adalah Kita

KOMPAS/Ihsanuddin

Apresiasi Kinerja Jokowi, Generasi Muda PAN Beri Kartu Hijau

Jurnalpolitik.id – Di saat heboh kartu kuning dan merah untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Generasi Muda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan kartu hijau untuk orang nomor satu di Indonesia itu.

Pemberian kartu hijau itu sebagai simbol apresiasi dari Generasi Muda DPP PAN atas kinerja Jokowi selama memegang tampuk pemerintahan.

“Kami memberikan kartu hijau kepada Jokowi atas kinerjanya yang berorientasi kemajuan jangka panjang. Jokowi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia,” kata Wakil Bendahara Umum DPP PAN, Dico Ganinduto, dalam rilisnya Selasa, (6/02/2018).

Baca: Jokowi Kunjungi UI, Mahasiswa Tiup Peluit dan Acungkan ‘Kartu Kuning’

Generasi Muda DPP PAN menilai Jokowi cukup berhasil menjalankan pemerintahan saat ini. Mereka juga menilai Jokowi telah melakukan sejumlah perbaikan. Di antaranya pembangunan infrastruktur besar-besaran di Indonesia.

Data terakhir yang diterima Generasi Muda DPP PAN mencatat, lebih dari 2.000 kilometer jalan baru, 500 kilometer jalan tol, dan sekitar 25.000 meter jembatan yang dibangun di era Jokowi ini.

Generasi Muda DPP PAN juga menilai Jokowi telah memberi kontribusi menurunkan angka kemiskinan lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Fadli Zon Tulis Sajak Peluit Kartu Kuning untuk Ketua BEM UI

Fenomena pemberian kartu ini dimulai oleh aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa. Pada saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis ke-68 UI, Zaadit meniup peluit, kemudian mengangkat kartu kuning di hadapan Jokowi.

Menurut Zaadit, kartu kuning itu adalah simbol peringatan agar Jokowi mengevaluasi kinerja di tahun keempat pemerintahannya. Zaadit juga bermaksud memberikan kritik soal gizi buruk di Asmat, Papua; dwifungsi Polri dan TNI; serta aturan baru organisasi kemahasiswaan.

Baca juga: Fahri Hamzah: Zaadit adalah Kita

Hal tersebut kemudian diikuti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI), Sabtu, 3 Februari 2018, Fahri mengangkat kartu merah. Saat itu, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, turut mengangkat kartu kuning.

Fahri beralasan, pemerintah harus terus-menerus melakukan evaluasi dan refleksi diri dalam menjalankan pemerintahan. “Kebetulan saya ada kartu merah, jadi saya keluarin kartu merah,” ujar Fahri.

Baca: Fahri Hamzah Beri ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Tifatul: Silakan Jadi Panasbung, Tapi ‘Mbok’ Mikir Sedikit

Jurnalpolitik.id – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, ternyata ikut juga demam ‘kartu kuning’ yang menghebohkan media sosial.

Di akun Twitter pribadinya, @tifsembiring, Jumat (2/2/2018), dia memposting gambar seorang wasit mengangkat kartu merah.

“Loh, lah kenapa? Eh, ada apa? Pak, pak wasit, saya kan nggak ikut bertanding pak…:)) *CandaPagi*,” tulisnya.

Tak ayal unggahan tersebut dituduh menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemilik akun @Hanspjt27 menuliskan komentarnya untuk unggahan tersebut. Dia memuji-muji Jokowi sebagai presiden. Sebaliknya, dia mengatakan banyak pihak ‘kebakaran jenggot’.

“Mau kartu merah kek, hijau kek, Jokowi itu Presiden RI yg paling OK… Banyak yg kebakaran jenggot? Ya wajar Pak. Bisanya acungin karton kuning. Bodohnya di mahasiswa, kenapa tidak warna hitam??? hihiih,” kata @Hanspjt27.

Dua hari berlalu, baru Minggu (4/02/2018) pagi Tifatul menanggapi. Dia menyatakan jika cuitan kartu merah itu bukan untuk menyindir Jokowi.

“Di twitter itu biasa saja, sekali2 bercanda. Kartu kuning sedang jadi TT mas, saya canda pakai kartu merah. Dan ini juga nggak nyebut2 sedikitpun nama junjungan sampeyan itu. Sensi banget sih, silakan jadi panasbung, tapi mbok mikir sedikit gitu…:)),” kicau politikus PKS itu.

Baca juga:

Zaadit ‘Kartu Kuning’, Fahri Hamzah ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Jokowi Akan Kirim Pengurus BEM UI ke Asmat

Fahri Hamzah: Zaadit adalah Kita

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi aksi Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, yang mengacungkan ‘kartu kuning’ di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia (UI), Jumat (2/02/2018).

“Oh bagus itu, jadi semua kritik seperti itu apalagi keluar dari mahasiswa itu harus mendapatkan apresiasi serius dari pemerintah bahwa something wrong dalam pengelolaan negara kita ada banyak kejadian, untung dibaca oleh Zaadit,” kata Fahri di Paradigma Kafe, Jl. Pegangsaan, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Baca: Jokowi Kunjungi UI, Mahasiswa Tiup Peluit dan Acungkan ‘Kartu Kuning’

Menurut Fahri, Presiden Jokowi harus berpikir positif dalam menanggapi aksi tersebut. Fahri menyebut Zaadit mewakili aspirasi masyarakat Indonesia.

“Pak Jokowi harus menangkap itu menjadi sesuatu yang positif, dan jangan lupa mahasiswa itu tampil bukan karena politik. Dia tampil karena rasa, dan ini ada rasa yang terungkap yang diapresiasi. Jadi Zaadit adalah kita, yang mewakili kita,” jelasnya.

Baca: Zaadit ‘Kartu Kuning’, Fahri Hamzah ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Pernyataan ‘Zaadit adalah kita’ juga sebelumnya dicuit Fahri lewat akun Twitter-nya.

“#KartuKuningUntukJokowi itu bagus bagi bangsa Indonesia..#ZaaditTaqwa adalah kita…” tulis Fahri di akun Twitternya @Fahrihamzah.