Selama Arief Hidayat Masih Jadi Ketua MK ICW Tak Akan Gugat UU MD3

Jurnalpolitik.id – DPR telah mengesahkan revisi UU MD3. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai ada sejumlah pasal kontroversial yang disahkan DPR dan bertentangan dengan konstitusi.

Kendati demikian, ICW menyatakan tidak akan menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tidak akan gugat UU MD3, kita enggan melakukan gugatan sepanjang Arief Hidayat masih menjadi Ketua MK,” ujar Koordinator Politik ICW, Donal Faris, kepada detikcom, Selasa (13/2/2018).

Donal menjelaskan, gugatan tidak akan diajukan sebab Arief Hidayat sudah 2 kali melanggar kode etik. Terlebih lagi Arief juga diisukan melakukan lobi-lobi dengan anggota DPR di sebuah hotel.

Baca: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Donal juga menilai ada beberapa putusan MK yang tidak objektif dan seolah memihak ke DPR. Putusan yang dimaksud Donal adalah gugatan UU MD3 tentang wewenang DPR menjadikan KPK sebagai objek angket.

“Kalau MK sekarang tidak objektif gimana mau meluruskan masalah konstitusi? MK ini kan pintu terakhir untuk meluruskan konstitusi, tapi kalau yang terjadi di MK malah lobi-lobi mau gimana lagi? Intinya kita enggan mengajukan gugatan kalau Arief masih jadi Ketua!” tegasnya.

Menurutnya gugatan UU MD3 versi revisi ini juga bisa dijadikan bahan lobi-lobi baru bagi hakim MK.

“Gugatan ini juga berpotensi dilobi lagi oleh hakim MK,” kata Donal.
Terkait isu lobi-lobi, Arief Hidayat sendiri sudah membantahnya. Arief diisukan melakukan lobi-lobi ke sejumlah fraksi partai yang ada di DPR soal perpanjangan masa kerjanya sebagai hakim konstitusi .

“Nggak ada lobi-lobi itu. Saya datang ke sini undangan resmi,” ujar Arief usai uji kepatutan dan kelayakan hakim konstitusi di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017 lalu.

Dewan etik MK juga menyatakan Arief tak melakukan lobi-lobi. Namun, Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Arief pun diberikan sanksi ringan atas perbuatannya menemui anggota DPR. Ini merupakan sanksi kedua Arief setelah sebelumnya Arief disanksi terkait kasus ketebelece di kejaksaan.

[RAPBD DKI 2018] Pembelian Rumah MT Haryono Rp 82 M Tapi Ternyata Cuma untuk Beli AC

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti salah satu kejanggalan dalam Rancangan APBD DKI 2018. Selain adanya pembengkakan di beberapa nomenklatur, ternyata ada hal menarik yang mereka temukan dari situs http://apbd. jakarta.go.id.

ICW memaparkan meroketnya anggaran reses anggota DPRD DKI, yang semula hanya dianggarkan Rp 34,9 miliar meningkat menjadi Rp 69,3 miliar.

Selain itu, ICW juga mendapati adanya kejanggalan dalam rincian kegiatan di Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Dalam rincian kegiatan tercantum, rencana pembelian rumah MT Haryono dengan anggaran Rp 82,6 miliar.

Namun saat rincian tersebut dibuka, ditemukan keanehan. Sebab, bukannya rumah yang dibeli, tapi hanya AC Split 2 PK (inverter). Dengan koefisien 8.260 meter dengan harga Rp 10.000.000. Sehingga total anggaran Rp 82,6 miliar.

Rancangan anggaran pembelian rumah MT Haryono. (apbd. jakarta.go.id)

Rancangan anggaran pembelian rumah MT Haryono. (apbd. jakarta.go.id)

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengalokasikan Rp 82,6 miliar untuk pembelian rumah MT Haryono. Namun ketika dilihat rinciannya ternyata untuk pembelian AC Split 2 PK (inverter). #MelekAPBD,” tulis ICW di Twitter, @antikorupsi, Senin (27/11).

Diketahui, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi (Disparbud) DKI Jakarta mengusulkan untuk membeli rumah milik pahlawan revolusi Mas Tirtodarmo Haryono atau MT Haryono yang terletak di Jalan Prambanan, Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat.

Kepala Disparbud Tinia Budianti mengatakan, pembelian didasari karena rumah tersebut adalah cagar budaya golongan A.

Rumah tersebut menjadi salah satu saksi bisu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia pada malam 30 September 1965. Hal itu membuat rumah MT Haryono kaya akan nilai sejarah dengan arsitektur tempo dulu.

ICW Sebut Hakim Praperadilan Setnov Jilid II Pernah Bebaskan 4 Koruptor

Sidang perdana praperadilan jilid II yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto akan digelar pada Kamis (30/11/2017) depan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun kembali mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berhati-hati dalam menghadapi praperadilan ini. ICW menyoroti rekam jejak hakim tunggal Kusno yang akan memimpin sidang praperadilan itu.

“Kami berpandangan bahwa dari sekian banyak rekam jejak yang dimiliki oleh bersangkutan, minim sekali keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi,” kata Peneliti ICW, Lalola Easter, saat dihubungi, Senin (27/11/2017).

Lalola mengatakan, berdasarkan catatan ICW, hakim Kusno pernah membebaskan empat terdakwa korupsi saat menjabat hakim di Pengadilan Negeri Pontianak.

Empat kasus tersebut adalah:

1. Dana Suparta, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

2. Muksin Syech M Zein, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

3. Riyu, perkara korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kab Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013 (Vonis tanggal 8 Desember 2015)

4. Suhadi Abdullani, perkara korupsi jual beli tanah untuk pembangunan terminal antar negara di belakang Terminal Induk Singkawang (Vonis tanggal 22 Februari 2017).

Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter

Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter. (Foto: Media Indonesia)

Selain itu, pada 13 April 2017 lalu, Kusno juga pernah memberikan vonis ringan 1 tahun penjara kepada Zulfadhli, anggota DPR RI dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 15 miliar.

Tidak sampai disitu, ICW juga melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan hakim Kusno lewat acch.kpk.go.id. Hakim Kusno terakhir melaporkan harta kekayaan saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak pada Oktober tahun 2016.

Sebelum itu, Kusno melaporkan harta kekayaan pada bulan Maret tahun 2011 saat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total harta kekayaan Rp 1.544.269.000,-.

Lima tahun berselang, harta kekayaan Kusno menjadi Rp 4.249.250.000,-.

Lonjakan tersebut, menurut ICW, perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara sah.

Oleh karena itu, Lalola mengingatkan KPK untuk benar-benar hati-hati. Jangan sampai kalah lagi dari Novanto seperti pada praperadilan sebelumnya.

“Dalam konteks itu kita harus berhati-hati betul dan tentunya KPK juga harus berhati-hati betul,” ujar Lalola.

Sebelumnya, status tersangka Setya Novanto gugur setelah memenangkan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Cepi Iskandar. Cepi waktu itu memutuskan bahwa status tersangka yang disematkan KPK kepada Novanto tidak sah.

Untuk menghindari kejadian serupa terulang, ICW meminta KPK segera melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan tipikor. Dengan demikian, praperadilan yang diajukan Novanto akan otomatis gugur.

“Meneruskan penanganan perkara ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan melimpahkan berkasnya ke persidangan itu menjadi sangat urgen meski waktunya sudah mepet sekali,” ujarnya.

Di praperadilan pertama yang dimenangkan Setya Novanto, ICW waktu itu juga sempat memprediksi kemenangan Novanto lantaran ada sejumlah kejanggalan dalam sidang tersebut.

Menurut catatan ICW saat itu, ada enam kejanggalan yang dilakukan hakim Cepi.

Pertama hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP. Kedua hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK.

Hakim juga menolak eksepsi KPK dan mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara.

Kejanggalan kelima dan keenam yaitu, hakim bertanya kepada ahli KPK tentang sifat ad hoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan, serta tentang laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus Angket dijadikan bukti Praperadilan.

“Keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN (Setya Novanto) akan dikabulkan oleh hakim sebelum diputuskan,” kata Lalola Ester pada Jumat (29/9/2017) lampau.

Novanto menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Bersama sejumlah pihak, Ketua Umum Golkar itu diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut. Novanto saat ini sudah ditahan di rutan KPK.

6 Kejanggalan Sidang Praperadilan Setnov Menurut ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah dari awal mengkhawatirkan kemungkinan diterimanya pengajuan praperadilan Setya Novanto atas status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam putusan sidang praperadilan, gugatan pembatalan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. (Baca: Praperadilan Novanto Menang, Hakim Cepi: Penetapan Tersangka oleh KPK Tidak Sah)

“Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat 6 kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim,” ujar Lalola Easter, peneliti hukum ICW dalam keterangan pers kepada Tribunnews, malam ini, Jumat (29/9/2017).

Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah:

1. Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El

2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK

3. Hakim menolak eksepsi KPK

4. Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara

5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan, dan

6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan.

“Keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada hari ini, Jumat, 29 September 2017,” beber Lalola Easter.

Selain itu, menurutnya, salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.

“Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan.

Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI.

Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK.

Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.

Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini.

Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

“Besar dugaan, putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus,” ujar Lalola.

Untuk itu, ICW mendesak agar Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto.

ICW juga meminta Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

“KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru,” tegasnya.

Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.