Kader Kena OTT KPK di Jombang, Ini Tanggapan Partai Golkar

Jurnalpolitik.id – Partai Golkar mengaku prihatin atas penangkapan terhadap kadernya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, oleh KPK, Sabtu (3/2/2018) malam.

Kendati demikian, Golkar tetap menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait hal ini.

“Kita menunggu penjelasan resmi KPK atas peristiwa OTT itu. Bagaimana kejadiannya dan dalam kasus apa,” kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada detikcom, Sabtu (3/2/2018).

Jika OTT tersebut benar adanya, Ace mengatakan Golkar akan tegas menjatuhkan sanksi terhadap Nyono. Sebelumnya Golkar telah menginstruksikan seluruh kadernya di daerah untuk menjauhi tindakan tidak terpuji seperti korupsi.

“Jika benar informasi soal OTT terhadap Pak Nyono, tentu Partai Golkar sangat prihatin terhadap peristiwa tersebut. Padahal, Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh kader di semua daerah untuk tidak melakukan tindakan yang terpuji tersebut,” ucap Ace.

Ace Hasan Syadzily

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

“Partai Golkar akan memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, Nyono dibawa penyidik ke Kantor KPK. Nyono yang menggunakan sweater biru tua sempat berkata ini bukan penangkapan.

“Ini bukan penangkapan,” kata Nyono saat tiba di kantor KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta.

Sementara itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan OTT terhadap Nyono.

Baca: [Breaking News] KPK OTT Bupati Jombang, Jawa Timur

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat dibawa ke KPK,

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, saat dibawa ke KPK, Sabtu (3/01/2018) malam.
(Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom)

Profil Nyono Suharli

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menjabat sebagai bupati sejak 24 September 2013 lalu.

Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 8 November 1962 itu pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jombang dari Fraksi Partai Golkar sebelum menjadi Bupati Jombang.

Nyono menjadi bupati ke-19 Jombang setelah dilantik Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Berpasangan dengan Mundjidah Wahab, Nyono memenangi Pilkada Jombang 2013.

Masa pemerintahannya sebagai bupati akan berakhir pada tahun ini. Nyono pun berniat kembali mencalonkan diri di Pilbup Jombang, menggandeng politisi PKB Subaidi Muchtar. Mereka diusung 5 partai, yakni Partai Golkar, PKB, PKS, NasDem, dan PAN.

Nyono sudah mendaftar ke KPU.

Namun nahas, Nyono terkena OTT KPK pada hari, Sabtu (3/2/2018) malam. Dia langsung dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pilkada Jabar 2018, Bisa-Bisa Ridwan Kamil Cuma Jadi Penonton

Nasib Ridwan Kamil (RK) nampaknya sedang di ujung tanduk. Pasalnya, satu per satu gerbong pendukungnya untuk menuju Pilkada Jawa Barat 2018 semakin berkurang. Partai Golkar memutuskan untuk menarik dukungannya. Bahkan Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyebut, PPP dan PKB pun diprediksi akan mengikuti langkah partai berlambang pohon beringin itu.

Pangi mengatakan, dilema yang dialami Ridwan Kamil saat ini adalah pada figur calon pendampingnya. Baik Golkar, PPP, maupun PKB sama-sama meminta kadernya dipinang oleh Ridwan. Cuma Nasdem yang tak menyodorkan figur.

“PPP lagi pertimbangkan menarik diri. Sekarang kalau PPP tarik dukungan, PKB menarik diri seperti Golkar. Kemudian PDIP tidak mengusung RK, RK selesai. Ditinggal oleh partai,” kata Pangi kepada jpnn.com, Senin (18/12).

PDIP menurutnya tidak akan mengusung wali kota Bandung tersebut karena tersinggung dengan sikap Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — yang menerima pinangan Nasdem. Di sisi lain, PAN, PKS maupun Demokrat sangat kecil kemunginan mengusung suami Atalia Praratya itu.

“PKS pasti tidak mau, PAN belum tentu mau, Demokrat sudah punya Deddy Mizwar. Jadi RK ada kemungkinan dilepas parpol, kan tergantung partai,” imbuh Direktur eksekutif Voxpol Center ini.

Ditariknya dukungan Golkar karena kesal Ridwan Kamil tak kunjung memilih kadernya,Daniel Muttaqien, sebagai calon wakil gubernur pendamping.

Menurut Golkar, Ridwan tidak konsisten dengan kesepakatan awal memilih Daniel.

Belakangan, Emil memilih jalur konvensi untuk memutuskan siapa calon wakil gubernur.

Surat keputusan dukungan terhadap Ridwan Kamil kemudian dicabut DPP Golkar. Kini, Golkar kembali membahas siapa cagub yang akan diusung.

Nama Bupati Purwakarta yang juga Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi kembali diperhitungkan.

Kini, Ridwan Kamil dihadapkan dengan realitas politik. Dirinya bukan kader parpol, sementara partai-partai pendukung mendesak kadernya dipilih menjadi calon wakil gubernur.

Berikut dinamika politik terkait pencalonan Ridwan dalam Pilkada Jabar.

19 Maret 2017 – Partai Nasdem mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jabar. Deklarasi dilakukan di Lapangan Tegalega, Bandung.

Saat itu, nasib Ridwan belum jelas. Pasalnya, kursi yang dimiliki Nasdem di DPRD Provinsi Jabar belum cukup untuk mendaftarkan Ridwan maju Pilkada Jabar.

Syarat mengusung pasangan calon di Pilkada Jabar adalah 20 persen jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol.

Sementara Nasdem hanya memiliki lima kursi di DPRD Jabar.

2 Oktober 2017 – DPP Golkar memutuskan mengusung Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilkada Jabar.

DPP menugaskan Dedi untuk mencari partai politik untuk koalisi sekaligus mencari pasangannya.

Namun, saat itu DPP Golkar tidak mengeluarkan surat keputusan. Alasannya, Golkar ingin melihat survei terlebih dulu.

24 Oktober 2017 – Golkar berubah sikap meninggalkan Dedi Mulyadi. DPP mengeluarkan surat keputusan mendukung Ridwan Kamil.

Keputusan tersebut mendapat reaksi dari internal Golkar, khususnya pendukung Dedi Mulyadi.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, DPP Golkar memutuskan Ridwan sebagai calon gubernur dengan wakil Daniel Mutaqien.

Tambahan dukungan dari Golkar cukup untuk mendaftarkan Ridwan sebagai cagub. Di DPRD Jabar, Fraksi Golkar memiliki 17 kursi. Dengan demikian, jika ditambah Nasdem, total 22 kursi.

24 Oktober 2017 – PPP mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil. Deklarasi dilakukan di Kantor Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Pemilu DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan.

Di DPRD Jabar, PPP memiliki sembilan kursi. Dengan demikian, suara Nasdem, Golkar, dan PPP mencapai 31 kursi.

9 September 2017 – PKB mengeluarkan surat keputusan mendukung Ridwan Kamil.

PKB memiliki tujuh kursi di DPRD Jabar. Jika ditambah PKB, total dukungan Ridwan Kamil mencapai 38 kursi.

SK tersebut belum membahas nama bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ridwan Kamil.

Calon wali kota Bandung Nurul Arifin bersama Wali Kota Bandung Ridwan dan Sekjen Partai Golkar saat diwawancarai media, Sabtu (4/11/2017) di Pendopo Kota Bandung.(Foto: Kompas)

4 November 2017 – Idrus Marham menyambangi rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Pendopo Kota Bandung.

Idrus datang didampingi bakal calon wali kota Bandung Nurul Arifin dan Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1 Ratu Dian Hatifah.

Saat itu, Idrus memperlihatkan surat keputusan resmi dukungan Golkar untuk pencalonan Ridwan.

9 November 2017 – Partai Golkar menyerahkan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju sebagai cagub Jabar.

Surat tersebut diberikan secara simbolis di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat.

Novanto menyerahkan langsung surat tersebut kepada Emil didampingi Idrus beserta jajaran pengurus Golkar lainnya.

Dalam penyerahan surat rekomendasi tersebut, hadir pula Daniel yang direkomendasikan sebagai cawagub. Ia ikut menerima secara simbolis surat tersebut.

Fadli Zon: Jokowi Kalau Mau Jadi Ketua Golkar Bagus-bagus Saja

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak mempermasalahkan adanya pertemuan antara pimpinan-pimpinan DPD I Partai Golkar dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya itu sah-sah saja kalau hanya untuk silaturahmi.

Sebagai kepala negara, kata Fadli, wajar jika Presiden Jokowi menerima semua tamu, takterkecuali pimpinan-pimpinan DPD I Partai Golkar.

Tapi Fadli sedikit menyentil pertemuan tersebut karena membahas pergantian posisi Setya Novanto.

“Silaturahmi boleh-boleh saja. Kalau mau jadi Ketua Golkar juga bagus-bagus saja,” ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).

“Saya kira enggak ada masalah menerima siapa pun, termasuk tamu-tamu dari mana pun termasuk dari Golkar. Silakan saja itu kan Presiden punya pertimbangan sendiri,” imbuhnya.

Diketahui, hampir seluruh pimpinan DPD I Partai Golkar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Kamis (30/11) pagi. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh salah satu kader yang saat ini digadang-gadang menjadi ketua umum partai menggantikan Setnov, Airlangga Hartarto.

Ada sejumlah hal yang disampaikan oleh para pimpinan DPD kepada Jokowi dalam pertemuan itu, di antaranya menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019.

Selain itu, pimpinan-pimpinan DPD I juga disebut meminta izin kepada Jokowi agar Airlangga menjadi ketum baru Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Generasi Muda Golkar: Ada Konspirasi Politik dan Ekonomi dalam Putusan Hakim Cepi

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengaku sudah memprediksi kemenangan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto (SN).

Dia pun mengaku sangat kecewa dengan keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar tersebut.

“Karena sejak awal kami telah mendapatkan banyak informasi yang mengindikasikan memang Setya Novanto akan dimenangkan oleh konspirasi politik dan ekonomi yang dibangunnya di praperadilan itu,” kata Doli dalam konferensi pers di D’Hotel Jl Sultan Agung Menteng Atas, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

“Banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh Cepi Iskandar sebagai hakim tunggal menguatkan dugaan adanya rekayasa hukum oleh kekuatan konspirasi politik dan ekonomi yang memang dalam beberapa bulan ini berjalan,” imbuhnya.

Doli menjelaskan, drama itu juga akhirnya memunculkan memori kita kembali akan peristiwa bertemunya SN dengan Ketua MA misalnya, dan banyak cerita lain lagi.

“Artinya menangnya SN itu adalah bencana atau tragedi bagi penegakan hukum di Indonesia. Itu juga adalah pencideraan dan pelecehan terhadap gerakan pemberantasan korupsi,” kata Doli.

Doli menilai, Hakim Cepi Iskandar sekadar ‘wayang’ yang diadakan untuk menjalankan sebuah skenario drama pembebasan Novanto.

“Ini adalah aib bagi bangsa ini dan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, kami meminta agar Komisi Yudisial segera memanggil dan memeriksa Cepi Iskandar karena patut diduga bekerja tidak profesional dan tidak independen,” katanya.

Doli mengklaim kemenangan SN itu justru menambah kemarahan publik terhadap SN dan Golkar.

“Dengan terpublikasikannya banyak kejanggalan yang kasat mata terjadi selama sidang praperadilan, akhirnya rakyat menyimpulkan bahwa Novanto telah melakukan upaya mengangkangi hukum sehingga bisa memenangkan praperadilan itu,” katanya.

Menurutnya, alih-alih simpati, publik semakin kesal, geram dan antipati, juga kepada Golkar yang terbawa-bawa.

“Oleh karena itu, bila perubahan sikap yang ditunjukkan DPP seminggu belakangan ini adalah sikap yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh ingin menyelamatkan Golkar, sudah sangat cukup syarat untuk memberhentikan Novanto,” ujar dia.

“Sudah saatnya DPP menggunakan hak konstitusionalnya, dengan segera menggelar Rapat Pleno yang agendanya adalah memberhentikan SN sebagai Ketua Umum dan menetapkan seorang pelaksana tugas yang ditugasi untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin,” tambahnya.

Doli mendorong KPK menerbitkan kembali surat perintah penyidikan dan menetapkan SN kembali menjadi tersangka.

“Tetapi kami minta KPK tidak lagi mengulangi kejadian sebelumnya. Kami berharap seluruh pimpinan dan aparat KPK harus solid, tidak seperti kemarin. Jangan grogi dan terganggu dengan berbagai bentuk tekanan dan intimidasi dari Pansus Hak Angket,” katanya.

Menurutnya, jika memang benar KPK punya ratusan bukti, segeralah tetapkan dan tahan, kemudian limpahkan ke pengadilan.

Semakin lama KPK bermain-main, maka biaya yang ditimbulkan akan bertambah besar.

“Bukan hanya biaya ekonomi, tapi juga biaya sosial di masyarakat, dan bagi kami juga ada biaya politik yang besar bagi Golkar. Kasus e-KTP ini telah membawa tsunami yang begitu besar dan memporak porandakan citra Golkar,” kata Doli.

 

Popularitas Jokowi Terus Mengalami Penurunan

Tingkat elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat calon presiden di Pilpres 2019 terus mengalami penurunan. Sempat mencapai 65 persen beberapa bulan lalu, namun kini hanya 42,6 persen.

Penurunan angka elektabilitas Jokowi itu disebut-sebut karena pengaruh dukungan yang dari Partai Golkar.

“Sebelum Golkar dukung Jokowi, elektabilitasnya di atas 50 persen. Tapi setelahnya, menurut survei SMRC, elektabilitas Jokowi pada Juni 2017 adalah 34 persen,” tutur Mucchtar Effendi, pengamat politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/8).

“Litbang Kompas, elektabilitasnya pada April 2017 hanya 42,6 persen.”

Meski demikian, menurut Muchtar, komitmen partai Golkar untuk mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang merpakan sebuah hal yang wajar.

Tapi persoalannya adalah, dukungan tersebut dianggap sebagai fiksi belaka, bila melihat data survei saat ini. Artinya, partai berlambang pohon beringin itu tidak benar-benar bekerja secara maksimal untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Kemungkinan lainnya adalah, efek dari status tersangka sang Ketua Umum Partai, Setya Novanto.

Sejatinya, kata Muchtar, calon presiden petahana harus memiliki tingkat elektabilitas di atas 60 persen jika ingin menang.

“Angka elektabilitas Jokowi 65 persen yang diklaim Golkar itu rasional saja, tapi sebatas fiksi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid enggan berkomentar banyak terkait soal ini. Namun ia menegaskan, Golkar tetap solid walaupun ada sejumlah kader yang menuntut Setya Novanto mundur, baik dari jabatan Ketua DPR maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar.

“Partai Golkar tetap solid. Semua fokus pada program,” ucap Nurdin Halid saat dihubungi, Minggu (21/8/2017).

Menurut Nurdin, setiap kader memiliki aspirasi it wajar. Meski demikian, kader yang baik harus taat asas dalam menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme.

“Kita ada jenjang dalam proses pengambilan keputusan, ada sarana dalam menyampaikan aspirasi. Kalau berteriak di luar itu adalah bukan domain, bukan kebiasaan daripada Partai Golkar,” tuturnya.

Adapun Setya Novanto sendiri ditemui secara terpisah mengatakan, Golkar komitmen pada soliditas.

“Dalam setiap kesempatan, saya selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar selalu mengingatkan betapa pentingnya soliditas dan solidaritas di antara kita, agar seluruh jajaran partai dari pusat hingga daerah kuat dan kokoh. Sehingga partai Golkar akan tangguh dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan apapun,” kata Novanto, sebagaimana dilansir Indopos.

Dalam membangun dan memajukan Golkar, ujar Novanto, pihaknya ingin mengajak semua pengurus maupun kader agar tujuan untuk memenangkan setiap kontestasi politik tidak melupakan penguatan internal partai.

“Golkar dalam meraih kemenangan dalam pilkada maupun pileg dan pilpres, kemenangan itu harus memperkuat jati diri dan idealisme perjuangan partai,” pungkas dia.

 

Kasus Setnov, Bisa-bisa Golkar Tak Punya Wakil Lagi di DPR

Jurnalpolitikcom – Badai kembali menerpa partai Golkar. Gara-gara Setya Novanto (Setnov) terbelit kasus korupsi proyek e-KTP, elektabilitas Golkar pun terus melorot. Jika dibiarkan, besar kemungkinan partai berlambang pohon beringin ini tidak mampu lolos ambang batas parliamentary threshold empat persen.

Berdasarkan survei terakhir yang dirilis sebuah media, elektabilitas Partai Golkar bulan Juli ini berkisar tujuh persen. Itulah tren penurunan yang terus dialami Partai Golkar setelah bulan lalu elektabilitasnya berada di kisaran sebelas persen.

Di hadapan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung pun mengungkapkan kerisauannya dengan kondisi partainya kini.

“Saat ini opini publik (terhadap Golkar, Red) sangat kuat. Ini cobaan yang sangat besar,” ujar Akbar.

Akbar pun khawatir status tersangka Setnov berdampak luas pada institusi Partai Golkar. Proses peradilan yang berlangsung lama, di tengah posisi Setnov sebagai pimpinan partai, bakal dilihat publik sebagai bagian yang sama.

“Tren yang ada sekarang akan terus turun. Kalau lebih dari empat persen, Golkar masih punya wakil. Kalau di bawah empat persen? Saya tak bisa bayangkan Golkar tak punya wakil di DPR,” kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Dalam pertemuan dengan GMPG tersebut, Ahmad Doli Kurnia selaku deklarator meminta dewan kehormatan melakukan langkah-langkah penyelamatan.

Berdasarkan anggaran dasar partai disebutkan bahwa dewan kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai Golkar.

“Sikap yang ditunjukkan DPP seakan menutup mata terhadap pandangan yang berkembang di masyarakat atas kasus megaskandal korupsi e-KTP,” tuturnya.

Doli meminta Dewan Kehormatan Partai Golkar menentukan sikap. Sebab, dewan pembina yang dipimpin Aburizal Bakrie dan dewan pakar pimpinan Agung Laksono justru mendukung langkah DPP yang mempertahankan Setnov.

“Cukup mengherankan, dewan yang lain malah memberikan dukungan, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, ini terkait dengan etika Partai Golkar,” ujarnya.

Akbar Tanjung yang merupakan mantan ketua DPR berjanji akan membahas aduan tersebut dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar B.J. Habibie. Pembahasan itu menunggu kepulangan presiden ketiga RI tersebut yang saat ini masih berada di luar negeri.