Tolak Tanda Tangani UU MD3, Fahri: Presiden Ini Mau Apa, Gagah-gagahan kalau Dia Bersama Rakyat?

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengecam keras sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru saja disahkan DPR RI.

Fahri menilai, Jokowi tidak paham falsafah pembuataan undang-undang di DPR. Pemimpin yang tidak memiliki kenegarawanan tidak akan memahami regulasi tersebut

“Kalau kita ini terus-menerus pikirannya itu curiga saja. Karena sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun ini. Ya memang itu susah dimengerti dan saya khawatir tidak ada yang berani menjelaskan ini kepada presiden,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/2).

Fahri menambahkan, semua parlemen di seluruh dunia memiliki hak imunitas sebab pada dasarnya parlemen diciptakan untuk mengimbangi kekuasaan yang dimiliki eksekutif. Untuk mengerti hal ini, kata Fahri, diperlukan pemahaman mengenai filsafat, sejarah, dan pemikiran yang sehat.

Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Apalagi, imbuh Fahri, hak imunitas yang tercantum dalam revisi UU MD3 sejatinya sudah diatur di UUD 1945, yakni pada pasal 20 ayat 3 tentang hak imunitas dan telah disahkan sebelum amandemen yang ada.

“Jangan-jangan presiden tidak tahu hak imunitas itu sebetulnya ada di UUD, sebab orang orang berusaha meyakinkan presiden bahwa imunitas itu cuma ada di UU MD3,” tuturnya.

Meskipun Jokowi tidak mau menandatangani UU MD3, regulasi itu akan tetap berlaku 30 hari sejak disahkan. Setelah melewati waktu itu, UU MD3 itu harus ditetapkan dan diumumkan oleh Menkumham serta wajib dipatuhi oleh semua orang.

“Kalau tidak ditandatangani ya berlaku, ya cuma kan tidak etis aja. Emang dia mau apa? Presiden ini mau apa? Mau gagah-gagahan kalau dia bersama rakyat, kan enggak. Nanti juga dia ditinggal rakyat, Anda lihat saja. Udah lah ini soal pikiran kok, jangan emosional ya kita memerlukan pikiran kenegarawanan,” pungkasnya.

Baca juga:

Dituduh Korupsi, Fahri Hamzah: Saya akan ‘Gulung’ Nazaruddin dan Kawan-Kawan

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah siap melawan Muhammad Nazaruddin yang telah menudingnya melakukan korupsi.

Sebelumnya, Nazaruddin mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini terpidana kasus Wisma Atlet Hambalang itu mengklaim punya bukti yang akan mampu menjadikan Fahri tersangka.

Menanggapi tuduhan tersebut, Fahri mengatakan bahwa ada persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK. Fahri pun dengan tegas menyatakan akan melawan.

“Saya lawan, saya gulung ini Nazar dan kawan-kawan, saya gulung ini! Coba tunjuk diri aja,” tegas Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/2).

Menurut Fahri, Nazaruddin dan KPK tengah memainkan skandal pemberantasan korupsi. Ancaman membuka sadapan komunikasi terkait pembagian fee juga pernah dialamatkan kepadanya 11 tahun silam.

Persekongkolan itu, kata Fahri, berawal ketika Nazaruddin pulang dari Kolombia yang kemudian ditangkap atas kasus wisma atlet. Sejak saat itu, Nazaruddin mulai menyerang banyak pihak di DPR.

Fahri menduga, cara itulah yang ditempuh Nazaruddin untuk membungkam dan menakut-nakuti.

Fahri juga menyebut Nazaruddin bersekongkol dengan oknum di dalam KPK untuk membantu kasusnya dan berbisnis dengannya.

Fahri mencontohkan, dari 162 ‘pohon raksasa’ kasus Nazaruddin, hanya satu yang divonis yaitu perkara wisma atlet.

“Pertanyaannya bagaimana ada orang yang begitu besar pengaruhnya waktu itu karena dia punya akses ke dalam kekuasaan yang luar biasa masifnya, tetapi orang itu hanya didelik satu perkara saja dan divonis satu perkara saja,” kata Fahri.

Fahri bahkan terang-terangan menyebut Nazaruddin sebagai otak di balik kasus dugaan korupsi Hambalang dan proyek e-KTP. Namun, di kedua kasus tersebut Nazaruddin lolos dan tidak diperkarakan.

Belum lagi sederet kasus lain yang, kata Fahri, namun tidak membuat Nazaruddin diperkarakan. Seperti kasus korupsi rumah sakit di Solo, Udayana, Sampit dan Surabaya hingga kasus pembangunan PLTS di Sumatera Selatan.

“Istrinya jadi tersangka Nazarnya tidak kena. Padahal dalam pemeriksaan uang dari PLTS itu juga mengalir ke Nazar,” ujar dia.

Menurut Fahri, seandainya Pansus Angket KPK kemarin dilanjutkan, maka akar persoalan dan semua peran Nazaruddin bakal terungkap.

Meskipun Nazaruddin disebut sudah membantu mengklarifikasi namanya ketika disebut menjelang pemilu 2014 pada medio Februari sampai Maret menjelang pencoblosan.

“Coba Anda bayangkan tuh, nama saya disebutnya Februari-Maret 2014, pencoblosan 9 April dengan harapan nama saya hilang. Tapi Alhamdulillah tidak terjadi, ini yang mengantarkan saya menjadi anggota dan pimpinan DPR sekarang,” ujarnya.

Fahri menganggap Nazaruddin tengah berupaya meluapkan kemarahan lantaran dirinya membongkar skandal persekongkolan yang disembunyikan.

Juga, kata Fahri, tudingan yang dilontarkan Nazaruddin adalah bentuk kemarahan dan kepanikan karena asimilasinya ditunda KPK akibat terungkapnya persekongkolan ini.

“Saya akan terus mengganggu mereka, karena menurut saya ini skandal. Ini skandal yang membosankan dan merugikan keuangan negara karena semua ini kemudian pakai uang negara tapi hasilnya tak ada. Hanya drama-drama seperti ini saja,” katanya.

Dituduh Korupsi, Fahri Tuding Ada Persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah angkat bicara terkait pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yang menuduh dirinya terlibat korupsi.

Fahri pun menuding balik Nazaruddin tengah bersekongkol dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri mengaku sudah mendengar keterangan Nazar dari sebuah rekaman. Menurut Fahri, kalimat yang paling banyak Nazaruddin katakan adalah “kita serahkan kepada KPK” dan “saya paling banyak bantu KPK selama ini”.

Selain itu, Nazaruddin juga mengatakan bahwa dia sudah menyerahkan begitu banyak nama untik ditindaklanjuti oleh KPK.

“Nah, disitulah nampak bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK sangat dalam,” ujar Fahri kepada wartawan, Senin (19/2/2018).

Baca: Nazaruddin Klaim Miliki Bukti Fahri Hamzah Terlibat Korupsi

Fahri pun menduga Nazaruddin melemparkan tudingan tersebut lantaran kecewa. Pertama, menurut Fahri, Nazar kecewa asimilasinya tertunda akibat bocornya dokumen KPK yang menjamin bahwa ia tidak memiliki kasus.

Kedua, bocornya kembali dokumen pansus angket mengenai ratusan kasus Nazar yang ditahan KPK.

“Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK ini telah menjadi problem keamanan nasional,” kata Fahri.

Terkait tudingan Nazaruddin bahwa Fahri menerima uang suap saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membantah pernah berurusan dengan Nazar, apalagi terkait dengan proyek.

“Pernyataan Nazar itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya enggak pernah ada bisnis di DPR selama 14 tahun menjadi anggota dan pimpinan DPR,” kata Fahri.

Fahri pun menganggap tidak aneh dengan tudingan Nazar tersebut. Dia menilai, apa yang dituduhkan Nazar hanyalah pengulangan yang dilakukannya selama ini.

Fahri menegaskan, ia tidak akan pernah berhenti dan takut dengan ancaman Nazar itu. Karena, menurutnya, pernyataan itu hanya untuk membungkam dirinya yang belakangan ini rajin membongkar dan mengkritik Nazar.

“Ada ribuan nama yang disebut hanya untuk dibungkam, tetapi saya tak akan berhenti. Kerusakan akibat Nazar telah nyata. Cukuplah,” kata politisi asal Sumbawa Nusa Tenggara Barat ini.

Bukan kali ini saja Fahri menyebut ada persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK.

Dalam cuitannya beberapa waktu lalu, Fahri juga menyinggung hal serupa.

Lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri menuliskan dan melampirkan sejumlah kekayaan yang dimiliki Nazaruddin dan menuding kekayaan Nazar tersebut diamankan oleh KPK.

Mulanya, ia mengunggah sebuah foto soal skandal korupsi besar Nazaruddin dari tahun 2006-2010.

Setelah itu, ia mengunggah foto dan menyebut adanya persekongkolan KPK dan Nazaruddin.

“Saya sajikan beberapa slide awal yang sudah banyak beredar supaya publik jangan mau ditipu oleh persekongkolan @KPK_RI dengan Nazarudin. Ini adalah persekongkolan untuk melindungi kejahatan di kedua belah pihak.” tulis Fahri.

“Kita tidak boleh lupa dengan pohon korupsi Nazaruddin karena seharusnya dialah yang menjadi awal persoalan tetapi oleh @KPK_RI nazar diselamatkan untuk kepentingan persekongkolan dan kebohongan drama korupsi selama ini. #MelawanLupa” tulis Fahri.

“Jangan lupa, nazar bukan pengusaha tapi dia anggota DPR dari partai berkuasa. Maka lihat proyeknya luar biasa.” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Fahri juga mengunggah daftar puluhan proyek Nazaruddin dan menuding KPK melindunginya.

“Lihat saja daftar proyeknya. Kok bisa orang kayak begini justru dilindungi dan dibebaskan @KPK_RI atas alasan berjasa? #MelawanLupa”

“Ini rekap total proyek Nazaruddin yang sekarang dalam perlindungan. Dari 162 proyek yang diproses hanya 6 dan nazar hanya dituntut di 2 proyek. 4 proyek dituntut tanpa nazar sebagai tersangka tapi sopir, OB, staf dll supaya bungkam. #MelawanLupa” cuitnya.

Setelah itu, Fahri Hamzah membuktikan melalui beberapa foto pegawai Nazaruddin yang menjadi tersangka.

“Tidak saja itu, Nazar dan KPK juga mengorbankan anak buahnya Nazar demi memperlancar persekongkolan mereka. Ini memang gila! #MelawanLupa”

“Anak2 muda mudi miskin ini mendekam di penjara tanpa masa depan sementara bos-nya sebentar lagi keluar sebagai orang kaya dan @KPK_RI menganggapnya pahlawan yang berjasa. #MelawanLupa #KorbanNazarKPK.”

“Demi membela para #KorbanNazarKPK data ini kita sampaikan kembali untuk #MelawanLupa bahwa persekongkolan membebaskan nazar adalah skandal besar di negara kita.”

“Inilah Nazar sang #PahlawanKPK yang justru adang dibebaskan padahal memiliki begitu banyak perkara. #MelawanLupa”, cuitnya

Tak cukup sampai disitu, Fahri juga menuding Nazaruddin masih bisa mengerjakan bisnisnya dari penjara.

“Dari penjara nazar tetap mengoperasikan bisnisnya karena seluruh hartanya dijaga oknum @KPK_RI yang kini tidak kena TPPU. Kok bisa? Ini semua persekongkolan sempurna. #MelawanLupa”

Bahkan Fahri menyatakan, jika Nazaruddin keluar dari penjara mampu membeli partai dengan harta kekayaannya itu.

“Begitu keluar penjara nazar langsung jadi orang kaya. Kepada seorang narapidana dia pernah berkata, “bang, nanti keluar penjara kita beli partai dan berkuasa lagi”. Hebat kan? #MelawanLupa”

Di akhir cuitannya, Fahri mengatakan bahwa data-data yang diunggahnya tersebut adalah data sementara yang pernah dibuka dalam pansus angket KPK.

“Inilah data sementara yang pernah dibuka dalam #PansusAngketKPK. Semoga kita #MelawanLupa dan tetap waspada karena @KPK_RI dan nazar sedang menipu bangsa Indonesia. Hanya satu kata, #Lawan !”

Nazaruddin Klaim Miliki Bukti Fahri Hamzah Terlibat Korupsi

Jurnalpolitik.id – Mantan politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengaku mengantongi bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

“Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia menjadi wakil ketua komisi III DPR,” kata Nazaruddin usai bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2018.

Awalnya Nazaruddin ditanya mengenai proses asimilasi dirinya. Dia lalu bicara panjang-lebar terkait niat membantu KPK, yang kemudian merembet ke soal Permai Group, kepala daerah yang terlibat korupsi, hingga soal Fahri Hamzah.

Menurut Nazaruddin, Fahri menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Nazaruddin pun mengaku akan memberikan bukti yang cukup untuk menjadikan Fahri tersangka.

“Saya akan buktikan, kalau memang dia (Fahri Hamzah) bersih dengan bukti yang saya ajukan, insyaallah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka,” kata Nazaruddin.

Kendati demikian Nazaruddin tak menyebutkan kasus apa yang bakal menyeret Fahri. Ia berjanji akan memberikan data dan bukti kepada KPK.

“Nanti saya serahkan semuanya di mana saya serahkan uang dan angka berapa dia (Fahri) menerima yang beberapa kali,” ujar Nazaruddin.

Diketahui, Fahri menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR pada periode lalu. Di pengujung 2011, dia diganti oleh koleganya di PKS, Nasir Djamil. Fahri dipindah ke Komisi IV DPR.

Nazaruddin hari ini, Senin (19/2/2018) bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kartu tanda penduduk atau e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Nazaruddin disebut membagikan jatah uang e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi Pemerintahan DPR.

Ia juga telah divonis bersalah untuk beberapa kasus. Nazaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan kasus suap Wisma Atlet Jakabaring. Selain itu, ia divonis melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang karena terbukti bersalah menerima hadiah dari PT Nindya Karya berupa uang tunai sekitar Rp 17 miliar dan PT Duta Graha Indah (DGI) berupa 19 lembar cek yang seluruhnya bernilai sekitar Rp 23 miliar.

Fahri Istigfar Dengar Pidato Presiden PKS Soal Jokowi

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik pedas pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman terkait calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri bahkan blak-blakan mengaku malu mendengar pidato tersebut.

“Saya pagi2 beristigfar kepada Allah, malu mendengar pidato presiden partai yang saya banggakan seperti ini. Nampak sekali pandangannya materialistis. Politik tidak dilihat dengan Bashirah, mata batin yang tenang dan berwibawa. Astagfirullah…. #KaderSedih,” cuit Fahri pada Sabtu (17/2/2018) pagi.

Dalam pidatonya, Sohibul Iman mengatakan ada dua tokoh yang dicalonkan sebagai presiden pada 2019 mendatang, yakni Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu ada juga nama anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Kalau yang dua (Jokowi dan Prabowo) sudah pasti targetnya capres. Kalau AHY ini memang kalau mujur ingin jadi capres tapi setidak-tidaknya jadi cawapres (calon wakil presiden) lah,” ujar Sohibul.

Setelah membahas soal capres, Sohibul kemudian menyinggung dukungan PKS untuk Jokowi. Sohibul mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung Jokowi, sedang mencari cawapres untuk mendampingi Jokowi.

Menurut media yang dia baca, ada 17 orang yang mengantre untuk dijadikan cawapres Jokowi.

Sohibul berpendapat, jumlah cawapres akan bertambah jika PKS turut menyodorkan nama bagi Jokowi.

“Nah kalau kita masuk jadi cawapres-nya pak Jokowi, kita berarti di urutan ke-18. Tapi jangan pesimis. Siapa tau pak Jokowi melihat ini PKS kayaknya potensial paling atas,” ujarnya.

Ini Perbedaan Pasal Penghinaan Parlemen dengan Pasal Penghinaan Presiden Menurut Fahri

Jurnalpolitik.id – Publik mempersoalkan disahkannya pasal penghinaan parlemen dalam Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan membandingkannya dengan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP (Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan perbedaannya.

Diketahui, Fahri Hamzah selama ini dikenal kritis terhadap rencana diberlakukannya pasal penghinaan presiden.

Menurut Fahri, pasal pasal penghinaan presiden lebih menekankan pada sosok presiden atau individu. Sementara pasal penghinaan parlemen atau contempt of parliament lebih menekankan aspek DPR sebagai lembaga.

“Kalau KUHP itu yang mau disakralkan manusia bernama Presiden. Kalau lembaga DPR sebagai pengawas, bukan manusia-manusianya,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k Undang-undang MD3. Disebutkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau sekelompok orang, ataupun badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fahri tak memungkiri ada penekanan pada aspek individu dalam pasal penghinaan parlemen. Kendati demikian, menurutnya, hal itu tetap berbeda dengan penekanan individu (presiden) dalam pasal penghinaan presiden.

Salah satu perbedaan terkait mekanisme pengusutan terhadap pendapat yang dianggap menghina.

Dalam pasal penghinaan parlemen, kata Fahri, seorang anggota DPR yang merasa dihina harus terlebih dulu mengadu atau melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Anggota maksudnya begini, MKD sebagai hukum acara. Misalnya, anda memfitnah saya dan menurut saya anda sudah keterlaluan. Saya lapor Anda ke MKD, bukan anda yang memfitnah tapi anda melaporkan saya ke MKD,” kata Fahri.

“Lalu kita dipanggil MKD dan saya melakukan klarifikasi, di situ anda ketemu. Anda ternyata memfitnah, saya boleh memproses Anda,” imbuhnya.

Fahri menyebut mekanisme itu sebagai delik aduan yang tidak ada dalam pasal penghinaan presiden.

“Misal saya menulis di Twitter langsung saya ditangkap, atau menulis tentang presiden, langsung Anda ditangkap karena menghina presiden,” ujar Fahri.

Penghinaan presiden dalam draf RKUHP diatur dalam Pasal 239 ayat (1).

Disebutkan dalam pasal itu bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

Pada Senin (5/1), DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP.

Dengan ditetapkan sebagai delik umum, konsekuensinya aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

Fahri Curiga OTT KPK Pesanan Calon Kepala Daerah Tertentu untuk Gugurkan Lawan

Jurnalpolitik.id – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK akhir-akhir ini banyak menyasar petahana peserta Pilkada 2018. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun curiga penangkapan tersebut pesanan dari calon kepala daerah lainnya.

Fahri menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK. Dengan ketidak jelasan siapa yang mengawasi, Fahri menilai penyadapan tersebut rawan menjadi tempat bermain salah satu kontestan untuk menjatuhkan lawannya.

“Bagaimana kalau kandidat yang berpotensi kalah, mengorder penangkapan pada KPK?” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2).

“Saya curiga penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah titipan dari pesaing di Pilkada. Dia kasih nomornya, tolong intip orang ini, ini orang akan ada proyek begitu ada yang janji (transaksi), tangkap saja,” lanjutnya.

Fahri beranggapan, hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat sekarang ini KPK sudah menjelma menjadi lembaga negara yang, menurutnya, super bodi dan tidak mau diawasi siapapun termasuk oleh parlemen.

“Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi karena mungkin ada demand dari 171 kepala daerah yang sekarang sedang bertanding ini. Mungkin saja, KPK kan kita tidak bisa diawasi,” katanya.

Penangkapan titipan, lanjutnya, menjadi alasan yang paling masuk akal sebab yang menjadi sasaran dan sudah tertangkap KPK adalah para calon kepala daerah dengan survei elektabilitas cukup tinggi.

“Begitu ditangkap kan dia gugur, berarti yang naik (elektabilitas) calon yang lain gitu. Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi,” kata Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berani Bubarkan KPK

Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berani Bubarkan KPK

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. menilai cara KPK menangkap tangan para pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak cocok diterapkan di negara demokrasi.

Menurut Fahri, cara semacam itu hanya cocok diterapkan di negara otoriter. Fahri pun mengolok KPK untuk pindah saja ke negaranya Kim Jong Un, Korea Utara.

“KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja. Suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok dia. Nggak bisa dia di negara demokrasi,” kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Baca juga: Fadli Zon Berharap Pimpinan KPK Tak Banyak Bicara Soal UU MD3

Fahri berpendapat, operasi tangkap tangan (OTT) tidak akan membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera. OTT, bagi Fahri, hanyalah sebuah drama.

“Saya menganggap KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi. Kayak sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi pilkada itu, kayak berburu di kebun binatang,” ujar Fahri.

“Nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama seolah-olah efek jera, bohong itu,” lanjutnya.

Fahri pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK jika memang sudah tidak lagi diperlukan.

“Jadi ini menurut saya kekeliruan. Sudahlah tutup saja, Jokowi harus berani. Ini kan Pansus sudah ada rekomendasi temuannya lengkap, sebentar lagi ada audit BPK, ngeri-ngeri hasilnya. Cuma kita kan penakut semua, cobalah berani sedikit jadi presiden,” tuturnya.

Baca juga: Fahri: Pemberlakuan Kembali ‘Pasal Otoriter’ Tanda Kita Sedang Dipimpin Orang Bodoh

Fahri Curiga Pengumpulan Zakat PNS untuk Tutupi Keringnya Kas Negara

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sedang panik karena kekurangan kas. Sehingga mencari pemasukan dengan segala cara, salah satunya dengan kebijakan menarik 2,5 persen dari gaji PNS untuk zakat.

“Jadi jangan motifnya adalah karena kas negara mulai kering lalu semua sumber-sumber yang bukan merupakan hak dari negara dirampas,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).

Fahri mengatakan, pemerintah mestinya sadar bahwa kegiatan keagamaan, salah satunya zakat, bukan sumber pendapatan negara.

Jika memaksakan sumber pendapatan tersebut, pemerintah seharusnya bertanggungjawab penuh membiayai pihak yang mendapat hak atas sumbangan keagamaan.

Ia mencontohkan, pemerintah harus menanggung gaji bagi para marbot atau pengurus masjid yang tersebar di Indonesia jika memaksa zakat sebagai sumber pemasukan kas negara.

“Berani tidak pemerintah membiayai marbot di jutaan masjid yang ada di Indonesia? Karena selama ini sumber-sumber pembiayaan seperti itu banyak membantu menghidupkan lembaga-lembaga agama dari pusat hingga daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, mantan politisi PKS ini mengaku heran pemerintah bisa kekurangan anggaran padahal sudah berhutang banyak dengan negara lain. Bahkan pemerintah sudah menjual BUMN kepada swasta hingga menarik dana dari pembiayaan haji untuk mengisi kas.

“Jadi ini lebih dari bentuk kepanikan, bukan solusi. Dan ini akan berefek buruk bagi kehidupan sosial, bahkan kehidupan beragama kita,” ujar Fahri.

Baca juga: Soeharto pun Pernah Kumpulkan Zakat Masyarakat, Ditransfer Langsung ke Rekening Pribadi Presiden

Diketahui, wacana pemotongan zakat dari gaji PNS dilontarkan pertama kali oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Lukman mengaku tengah mempersiapkan Perpres tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim.

Kendati demikian, dia menegaskan, peraturan tersebut tidak bersifat wajib. PNS muslim yang keberatan bisa diperbolehkan untuk menolaknya.

Rencananya, imbauan berzakat lewat gaji PNS akan dimulai tahun ini. Nantinya, dana himpunan zakat tersebut akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Fahri: Pemberlakuan Kembali ‘Pasal Otoriter’ Tanda Kita Sedang Dipimpin Orang Bodoh

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersuara keras menentang rencana pemerintah yang ngotot menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Fahri berpendapat, pasal penghinaan presiden adalah pasal peninggalan kolonial Belanda yang tujuan untuk menghukum para penghina pemimpin-pemimpin kolonial, seperti ratu Belanda, gubernur jenderal, dan lain-lain.

“Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, melainkan di negara-negara jajahan. Jadi, kalau pasal ini hidup, sama saja Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah,” kata Fahri kepada Kompas, Rabu (7/2/2018).

Menurut Fahri, jika pasal ini disahkan, Indonesia akan mengalami kemunduran yang luar biasa.

“Karena ini memutar balik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang, mudah-murahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal,” kata Fahri.

Lewat cuitan panjang di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Fahri berbicara soal ini.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden yang sedang dibahas dalam RKUHP merupakan pesanan Presiden Joko Widodo.

Yasonna menegaskan, aturan tersebut tidak dibuat untuk membatasi masyarakat mengkritik Presiden. Yasonna memastikan, nantinya akan dibuat batasan yang jelas sehingga pasal ini tidak multitafsir.

Ia memastikan, masyarakat tetap bisa menyampaikan kritik yang membangun terhadap presiden.

“Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tetapi menghina itu soal personal, soal yang lain, ini simbol negara,” katanya.

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas di pasal selanjutnya dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi.

Fahri Hamzah ke Zaadit Taqwa: Ayam Sayur Jangan Jadi Aktivis

Jurnalpolitik.id – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa, mendapat sorotan luas atas aksinya mengacungkan kartu kuning di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi tersebut menuai pro kontra, banyak yang mendukung dan tidak sedikit pula yang mengecam bahkan hingga mem-bully-nya.

Menanggapi aksi bully terhadap zaadit di media sosial, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, memang seperti itulah kalau mau jadi aktivis, harus tahan dengan segala kritikan.

“Dia memang harus jadi bulan-bulanan. Kalau mau aktivis ya memang harus begitu, harus tahan dengan yang begitu,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2).

Eks politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, jika ingin menjadi seorang pemimpin, aktivis mesti siap dengan segala kontroversi.

“Harus siap diserang, kalau ngambek-ngembekan, tidak usah (jadi pemimpin). Ayam sayur jangan jadi aktivis,” kata Fahri.

Fahri pun membandingkan dengan dirinya saat menjadi aktivis dahulu. Menurutnya, dulu juga demikian, banyak yang makinya.

“Bertahan saja yang gigih. Itulah pemimpin Indonesia ke depan,” katanya.

Ada tiga tuntutan Zaadit di balik aksi ‘kartu kuning’ kepada Jokowi tersebut. Pertama, meminta agar persoalan gizi buruk di Papua segera diselesaikan. Kedua, penolakan terhadap usulan penunjukan pelaksana tugas (plt) gubernur dari perwira tinggi TNI dan Polri. Ketiga, persoalan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang dianggap mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Baca juga: Ketua BEM UI Tolak Tawaran Bantuan Jokowi untuk Kunjungi Asmat

Dukung Anis Matta Capres, Fahri Hamzah: Dia Cerdas, Visioner dan Imajinatif

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendukung sepenuhnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta sebagai calon presiden 2019. Fahri menilai, Anis figur cerdas yang cocok untuk menangani kompleksnya permasalahan di Indonesia.

“Ustaz Anis itu mengimajinasikan kepada kita cara membaca faktor-faktor yang tidak kasat mata,” kata Fahri usai acara Orasi Narasi Kebangsaan yang disampaikan Anis Matta di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2018.

Fahri juga menilai Anis memiliki tingkat imajinasi tinggi dan lebih baik di antara delapan calon lainnya yang akan diusung PKS.

“Dia yang paling visioner, dia punya imajinasi dan metode berpikir melangkah ke depan. Saya enggak lihat di yang lain,” ucap Fahri.

“Enggak bisa kita membiarkan orang yang tidak imajinatif memimpin, nanti kita salah jalan terus,” kata Fahri.

Tak lupa, Fahri menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menurutnya tidak mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Anis Matta adalah salah satu dari 9 kandidat calon presiden yang akan diusung oleh PKS. Adapun nama-nama kandidat itu adalah:

  • Ahmad Heryawan
  • Hidayat Nur Wahid
  • Anis Matta
  • Irwan Prayitno
  • Sohibul Iman
  • Salim Segaf Al Jufri
  • Tifatul Sembiring
  • Al Muzammil Yusuf
  • Madani Ali Sera.