Anies Dicegat Paspampres, Fadli Zon Sebut Jokowi Kekanak-kanakan

Jurnalpolitik.id – Insiden Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) mencegah Gubernur DKI Anies Baswedan ke podium final Piala Presiden dianggap sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menganggap orang nomor 1 di DKI itu sebagai teman.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/2).

Fadli pun membandingkannya dengan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau tidak salah tahun lalu Gubernur DKI yang kebetulan temennya presiden, yaitu Ahok, malah ikut diundang. Nah sekarang mungkin Gubernurnya bukan temannya, jadi diperlakukan seperti itu,” kata Fadli.

Sebagaimana diketahui, Anies dicegah Paspampres saat hendak ikut rombongan Jokowi ke podium final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk mengalungkan medali ke pemain Persija, Sabtu (17/2).

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Nama Anies Dicoret Panitia Piala Presiden di ‘Last Minute’

Menurut Fadli, sudah selayaknya Anies ikut ke podium bersama Jokowi sebab merupakan tuan rumah penyelenggaraan pertandingan. Hal itu pun diatur dalam protokoler yang berlaku.

Fadli pun meminta pemerintah memberi penjelasan yang rasional. Terlebih, insiden yang menimpa Anies terjadi dalam agenda olahraga yang mengedepankan spotifitas.

“Jadi tidak boleh ada persoalan pribadi itu dilibatkan. Apalagi ini menyangkut masalah kelaziman sebelumnya, masalah gubernur, protokoler dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Baca juga: Anies Dicegah di Piala Presiden, Fahri Ungkit Ahok yang Diajak Jokowi

Fadli menyebut saat ini masyarakat sudah menilai ada muatan politik di balik insiden tersebut. Anies diduga dilarang lantaran merupakan lawan politik Jokowi.

Fadli berpendapat, melarang Anies dalam acara tersebut justru bisa memberi dampak negatif terhadap citra Jokowi sendiri.

Jokowi akan dianggap tidak dewasa lantaran memanfaatkan momentum agenda olahraga untuk kepentingan politik.

“Sebetulnya apa yang terjadi itu merugikan Jokowi sendiri. Itu dianggap jadi seperti tidak dewasa gitu, kekanak-kanakan jadinya kan,” ujar Fadli.

Baca juga: Terkait Insiden di Piala Presiden 2018, Maruarar: Seratus Persen Salah Saya

Fadli Zon Berharap Pimpinan KPK Tak Banyak Bicara Soal UU MD3

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak mengatakan, masyarakat berhak untuk mengomentari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan. Termasuk juga para pimpinan KPK. Kendati, menurut Fadli, bukan itu tugas pokok dan fungsi KPK.

“Ya sebenarnya menurut saya siapapun boleh menilai, termasuk pimpinan KPK. Cuma memang karena KPK aparat penegak hukum dalam hal ini, alangkah baiknya itu domain pengamat atau dari masyarakat lain,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa (13/2/2018).

“Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara,” imbuhnya.

Fadli menilai, komentar pimpinan KPK mengenai UU MD3 bisa dianggap sebagai pernyataan politis. Sebab, UU MD3 merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Selain itu, kritik terhadap UU MD3 bisa disalurkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau tidak terkait tupoksinya, itu dianggap politis. Ini kan produk dari sebuah lembaga dan sudah ada salurannya, termasuk yang mau melakukan judicial review atau yang lain,” ujar Fadli.

(Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Cukup Satu Periode Saja lah, Capek!)

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai ketentuan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemeriksaan anggota DPR bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Laode menyatakan, keterlibatan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR telah dibatalkan oleh putusan MK.

“Kalau sudah dibatalkan yang dianggap bertentangan dengan konsitusi dan dibuat lagi, itu secara otomatis kita anggapnya bertentangan dengan konsitusi,” kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Karena sudah disahkan, dia pun berpendapat Undang-Undang MD3 bisa digugat kembali ke MK oleh masyarakat atau pihak yang tidak sepakat.

Selain itu, menurut Laode, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).

“Saya, Pak Agus, Bu Basaria, kalau mau dipanggil polisi tidak perlu izin siapa pun. Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu (DPR). Makanya, saya juga kaget,” kata Laode.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frasa “pertimbangan”.

(Baca juga: Selama Arief Hidayat Masih Jadi Ketua MK ICW Tak Akan Gugat UU MD3)

Fadli Zon Pertanyakan Predikat Menteri Terbaik Dunia yang Diraih Sri Mulyani

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku tidak habis pikir bagaimana Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bisa mendapat penghargaan internasional Menteri Terbaik Dunia.

Menurut Fadli, penghargaan yang diterima Sri Mulyani bertolak belakang dengan kinerjanya di kabinet.

“Kok bisa jadi menteri keuangan terbaik ketika target tak ada yang tercapai (pertumbuhan dan pajak), subsidi dicabuti, impor naik, utang melonjak,” cuit Fadli di akun Twitter-nya, Senin (12/2/2018).

Sebelumnya, Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai Best Minister in the World Award atau Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Predikat Menteri Terbaik merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari seluruh negara di dunia setiap tahunnya.

Penghargaan terhadap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia diberikan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Proses seleksi dalam menentukan predikat Menteri Terbaik dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Melalui predikat ini, perempuan yang akrab disapa Ani itu menjadi menteri pertama di kawasan Asia yang meraih penghargaan tersebut.

Sri Mulyani sendiri mendedikasikan penghargaan tersebut untuk 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras menjaga serta mengelola keuangan negara.

Baca selengkapnya: Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Terbaik Dunia di World Government Summit

Prabowo: Pak Fadli Juga Bisa Jadi Presiden, Asal Namanya Diganti Jadi Fadli Zono

Jurnalpolitik.id – Prabowo Subianto, memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-10 Partai Gerindra, Sabtu (10/2/2018).

Prabowo banyak melontarkan candaan dalam sambutannya tersebut.

Salah satunya yang kena candaannya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.

Awalnya Prabowo menyapa Waketum Gerindra Ferry Juliantono. Mantan Danjen Kopassus itu menyebut Ferry cocok menjadi Presiden RI lantaran nama belakangnya.

“Ferry Juliantono memenuhi syarat jadi presiden. Ada ‘no’-nya (Juliantono),” kata Prabowo di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jaksel, Sabtu (10/2/2018).

Kemudian Prabowo menyebut nama Fadli Zon. Menurutnya, Fadli juga bisa jadi presiden tapi nama belakangnya diedit sedikit.

“Pak Fadli juga bisa, (namanya jadi) Fadli Zono,” canda Prabowo.

Fadli pun terbahak mendengar candaan Prabowo tersebut.

Baca juga: Fadli Zon: Hanya Prabowo yang Mampu Mengubah Karut-marut Negeri Ini

Selain soal Presiden, Prabowo juga menyinggung Fadli soal kontroversialnya.

“Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ini penuh kontroversi. Memang demokrasi butuh kontroversi, asal damai dan tenteram,” kata Prabowo.

Namun Prabowo kerap mengaku dipusingkan oleh kontroversi yang dibuat Fadli Zon. Dan Prabowo mengaku sulit mengontrol Fadli lantaran posisi Fadli di parlemen sebagai Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam.

“Susah mengendalikan beliau. Karena dunia berputar. Dulu Fadli, fruitboy (anak buah, red) saya, sekarang Wakil Ketua DPR. Dari segi protokol saja kalah saya. Tapi di partai aku masih (pemimpin),” ujar Prabowo.

Baca juga: Seruan ‘Prabowo Presiden’ Bergema di Perayaan HUT ke-10 Gerindra

Prabowo pun mengaku kerap marah ketika melihat ada yang salah dari pernyataan Fadli. Namun Fadli tetap saja bisa merayu dengan datang ke kediamannya di Hambalang dan menyanyikan lagu kesukaan.

“Kalau Fadli Zon salah ngomong saya panggil ke ruangan, enggak saya omelin di luar. Meskipun kadang pengin ngomelin,” kata Prabowo yang lagi-lagi langsung disambut gelak tawa para kader.

Selain berbicara soal Fadli, Prabowo juga melontarkan candaan saat menyapa Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

Dia mengatakan, Muzani tampak gemibar lantaran berpeluang duduk sebagai Wakil Ketua MPR.

“Ahmad Muzani ko semringah, apa kemungkinan jadi Wakil Ketua MPR? Jangan tepuk tangan dulu, baru kemungkinan loh,” kata Prabowo yang kembali disambut tawa.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyinggung soal isu mahar politik yang menerpa partainya usai pengakuan La Nyalla Mattalitti beberapa waktu lalu.

Prabowo menanyakan hal tersebut ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diusung Gerindra bersama PKS.

“Tanya Pak Anies, berapa duitnya. Pak Anies, kasih mahar nggak ke saya?” kata Prabowo. Anies, yang duduk di barisan depan kemudian merespons dengan menggelengkan kepala.

Baca: Anies-Sandi Hadiri Acara HUT Gerindra

Fadli Zon: Hanya Prabowo yang Mampu Mengubah Karut-marut Negeri Ini

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, partainya sudah bulat tekad untuk memperjuangkan Prabowo Subianto agar menduduki kursi Presiden RI. Dengan usia partai yang sudah menginjak 10 tahun pada 6 Februari 2018 lalu, maka, menurut Fadli, Gerindra makin percaya diri mengusung mantan Danjen Kopassus itu.

Fadli menuturkan soal peningkatan pesat yang diperoleh Gerindra terkait dukungan rakyat.

Pada pertama kali ikut Pemilu, yakni tahun 2009 lampau, partai berlambang kepala burung Garuda itu mampu meraih 26 kursi.

“Padahal waktu itu umur Gerindra baru setahun. Itu capaian yang bagus,” kata Fadli, Rabu (7/2/2018).

Lima tahun kemudian, yakni di Pemilu 2014, Gerindra melesat lagi dengan menduduki tiga besar partai peraih suara terbanyak setelah PDI Perjuangan dan Golkar. Jumlah kursi Gerindra di DPR pun melonjak menjadi 73.

“Artinya melonjak hingga sekitar 200 persen. Lonjakan suara Gerindra empat tahun lalu itu merupakan rekor baru, memecahkan rekor lonjakan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009,” sebutnya.

Fadli optimis tren positif Gerindra akan berlanjut. Terbukti, pada Pilkada 2015 dan 2017, Gerindra bisa meraih kemenangan di atas 50 persen.

“Dari sisi kaderisasi, kami juga mencapai banyak kemajuan. Ini bisa dilihat dari 70 persen kandidat kepala dan wakil daerah dalam pilkada serentak merupakan kader internal,” ucapnya.

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Cukup Satu Periode Saja lah, Capek!

Oleh sebab itu, kata Fadli, untuk bisa tetap mendapat kepercayaan rakyat maka jangan sampai berkhianat. Menurut Fadli, sang Ketua Umum selalu berpesan agar kader-kadernya disiplin dalam menjaga amanat.

Untuk itu, Gerindra pun selalu mendengarkan keluh kesah rakyat atas situasi yang mereka hadapi saat ini.

Fadli menilai, rakyat makin susah karena pemerintah meliberalisasikan investasi, membiarkan tenaga kerja asing membanjiri Indonesia, hingga jorjoran utang.

Fadli menegaskan, itulah tugas Gerindra untuk mengoreksi kondisi ini. Caranya adalah dengan memenangkan Pemilu 2019 dan mengantar Prabowo ke kursi Presiden.

“Menangkan pemilu legislatif dan jadikan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2019. Itu jalan yang harus kita tempuh untuk mengubah karut-marut negeri kita yang makin salah urus hari ini,” tandasnya.

Baca juga: Amien Rais: Pak Jokowi, Jangan Malu-maluin UGM lah

Fadli Zon Kritik Kinerja KKP, Begini Respons Telak Menteri Susi

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti.

Lewat akun Twitternya, @fadlizon, politikus partai Gerindra itu menilai keliru selama ini kinerja KKP hanya dilihat dari keberhasilan penenggelaman kapal dan stok ikan yang meningkat. Padahal, menurut Fadli, masih banyak nelayan yang belum terangkat perekonomiannya.

“Di tempat lain, kita membangga-banggakan jumlah kapal nelayan asing yang berhasil ditenggelamkan, serta klaim populasi ikan yang meningkat. Seolah itu adalah ukuran keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” cuit Fadli, Rabu (7/2/2018).

Tak hanya itu, Fadli juga menyebut nelayan di era pemerintahan Joko Widodo ini kerap dikriminalisasi lantaran persoalan penggunaan alat tangkap.

“Padahal, di saat yang bersamaan, nelayan kita masih menjadi kelompok termiskin, bahkan sempat menjadi kelompok yang rentan terkena kriminalisasi gara-gara persoalan alat tangkap,” lanjutnya.

Menanggapi kritikan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru melontarkan pertanyaan balik ke Fadli.

“Ukuran keberhasilan yg telah anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan,” tulis Susi sebagai balasan twit Fadli Zon, Rabu (7/2/2018).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Fadli tidak langsung menjawabnya. Dia mengaku akan memberi jawaban lewat buku.

“Sy tuangkan dlm 3 buku “Berpihak Pada Rakyat” apa yg sy lakukan (bukan klaim keberhasilan) kurun 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 sb @DPR_RI,” tulis Fadli,” ujar Fadli.

Fadli Zon Tulis Sajak Peluit Kartu Kuning untuk Ketua BEM UI

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi dan mendukung aksi ‘kartu kuning’ yang dilakukan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa.

Fadli menilai aksi tersebut telah menyadarkan publik yang terdiam.

Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan, wakil ketua umum Partai Gerindra itu menulis sajak spesial untuk Zaadit yang diberi judul ‘Sajak Peluit Kartu Kuning‘.

Dalam sajaknya itu Fadli mempertanyakan gerakan mahasiswa yang akhir-akhir ini terkesan ‘lengang’ di saat kondisi masyarakat yang menurutnya makin susah.

“Ke mana gerangan, mahasiswa penggerak zaman,” tulis Fadli.

Dan muncullah sosok Zaadit yang membuka mata banyak orang. Aksinya menggema hingga pelosok negeri.

“Balairung UI memecah sunyi, bergaung sampai ke pojok-pojok negeri,” sambung Fadli.

Berikut sajak lengkapnya:

Sajak Peluit Kartu Kuning

– untuk Zaadit Taqwa

seperti mulut tersumpal kain

kau tak bisa bersuara

tak ada kata terdengar

tak ada kalimat tersiar

apalagi pidato berkobar

ke mana gerangan

mahasiswa penggerak zaman

 

di era kematian logika

ketika dagelan jadi pemeran utama

rakyat makin menderita

biaya hidup menggila

listrik bensin gas sembako melonjak naik

harga diri terus tercabik

utang meroket juara

busung lapar headline berita

nyawa melayang banting harga

kau seolah menutup mata

tiada suara rintihan

tiada sayup-sayup desahan

apalagi orasi perjuangan

kemana gerangan

mahasiswa penggerak zaman

 

tiba-tiba kau tiup peluit nyaring

tanganmu mengacung kartu kuning

Balairung UI memecah sunyi

bergaung sampai ke pojok-pojok negeri

mengabarkan peringatan

tumpukan pelanggaran

tanpa kata-kata dan basa basi

kini kutahu di mana kau berdiri

 

Baca juga: Fahri Hamzah ke Zaadit Taqwa: Ayam Sayur Jangan Jadi Aktivis

Zaadit ‘Kartu Kuning’, Fahri Hamzah ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Jurnalpolitik.id – Presidium Keluarga Alumni (KA) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Fahri Hamzah, mengangkat kartu merah. Hal itu sebagai bentuk kritik atas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang dianggapnya sudah kehilangan arah.

“Ada angkat kartu kuning. Saya sudah ada kartunya (merah),” kata Fahri dalam pidatonya di acara musyawarah kerja Nasional I Alumni KAMMI tema Arah Baru Indonesia di Royal Hotel Kuningan, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

“Lihat saja, kalau salah arah pemain dikeluarin semua saja,” lanjutnya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, perlunya membudayakan untuk berkumpul dan bersatu membahas dialog arah Indonesia. Sebab itu, ia juga mengundang partai yang bergabung koalisi merah putih (KMP) untuk mendengarkan arah yang baru harus dicapai.

“Kata Bung Karno Revolusi tidak pernah berhenti maka harus ada budaya ngumpul bareng menyatu dan bersatu. Jadi ceritakan kenapa perlu mendengarkan KMP karena sebetulnya satu bangsa dan negara membutuhkan dialog agar arah yang tajam,” ucap Fahri.

Selain itu, Fahri menilai para politisi dan tokoh perlu berdiskusi atau berdialog untuk membahas arah baru Indonesia. Saat ini pemerintah sudah kehilangan arah.

“Para politisi harus bercakap seperti tentang arah ke depan supaya tidak boleh salah arah. Bahaya sekarang percakapan dilarang, bisa-bisa kita salah arah secara politik dan masuk jurang,” jelas Fahri.

Fahri menyebut gestur ‘kartu kuning’ seolah jadi komando untuk kembali mengingatkan pemerintah dengan metode pergerakan mahasiswa.

Hadir juga di acara itu Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Dia mengaku juga akan mengeluarkan ‘kartu merah’ bila dipinjamkan Fahri.

Menurut Fadli, kartu merah itu bermakna cukup satu periode untuk Jokowi karena terlalu banyak kekurangan dan janji yang tidak dipenuhi.

“Kalau saya dikasih kartu merah saya keluarin juga. Kalau saya kartu merah itu cukup satu periode, enough is enough,” ujarnya.

Presidium Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) keluarkan kartu kuning dan merah sebagai bentuk kritik terhadap arah bangsa Indonesia, Sabtu (3/2/2018).(Foto: CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

Sebelumnya, aksi kartu kuning dilakukan Ketua BEM UI 2018, Zaadit Taqwa, di hadapan Presiden Jokowi saat mengunjungi Dies Natalis di Kampus UI, Depok, Jumat (2/2) kemarin. Zaadit mengaku aksi itu murni inisiatif BEM UI beserta 6 fakultas lainnya. (Baca: Jokowi Kunjungi UI, Mahasiswa Tiup Peluit dan Acungkan ‘Kartu Kuning’)

Duh, PPP Nilai Fadli Zon Cuma Mengkritik Tanpa Mampu Kasih Solusi

Jurnalpolitik.id – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani tidak terlalu mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup satu periode saja dan tak layak untuk dilipih kembali di periode berikutnya.

“Bagi PPP, ya, bukan hal yang luar biasa kalau Fadli Zon bicara seperti itu. Malah yang luar biasa itu kalau di ruang publik dia menyampaikan capaian positif pemerintah,” kata Arsul kepada Kompas, Rabu (31/1/2018).

Baca: Fadli Zon: Jokowi Cukup Satu Periode Saja lah, Capek!

Bagi Arsul, itu hal yang wajar jika oposisi berbicara seperti itu sebab itu diperbolehkan dalam negara demokrasi.

Namun, selain mengkritik kinerja Jokowi, Arsul pun mempertanyakan konsep alternatif apa yang ditawarkan Fadli untuk pemerintah.

“Dan, pada saat yang sama juga tidak menawarkan konsep atau program alternatif yang konkret dan bisa didiskursuskan di ruang publik,” lanjut Arsul.

Dia pun membandingkan dengan partai yang menaunginya, yakni PPP, bersama partai koalisi lain, yang selalu memberi masukan positif kepada Jokowi demi efektifitas jalannya roda pemerintahan.

Menurutnya, selama ini Jokowi selalu menerima masukan tersebut dan menjadikannya kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

“PPP, misalnya, selalu menyampaikan kepada Pak Jokowi agar persepsi umat Islam bahwa pemerintahan ini jauh dari aspirasi umat Islam, bahkan anti-Islam, harus terus diperbaiki dengan komunikasi dan program yang jelas,” ucapnya.

Alhamdulillah, Pak Jokowi mendengarkan yang kami sampaikan dan mengartikulasikannya dalam beberapa kebijakan. Contoh soal redistribusi tanah, PPP meminta agar berbagai ormas dan kelompok Islam mendapatkan manfaat maksimal,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, di era pemerintahan Jokowi, kehidupan rakyat semakin sulit. Ia menilai, pemerintah gagal dalam menjalankan program di bidang pangan, nelayan dsb.

“Cukup satu periodelah, sudah capek. Makin susah, jadi saya apa yang dilakukan di satu periode ini saja banyak menimbulkan kesulitan di berbagai sektor,” kata Fadli.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Masih Pendukung Pak Jokowi

Fadli Zon: Jokowi Cukup Satu Periode Saja lah, Capek!

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kehidupan masyarakat Indonesia makin susah.

“Saya kira harapan masyarakat juga demikian ada keinginan. Cukup satu periodelah, sudah cape, satu periode saja. Makin susah jadi saya kira sudah waktunya ada satu perubahan karena apa yang dilakukan. Dan satu periode ini saja banyak menimbulkan kesulitan di berbagai sektor,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Terkait sejumlah sektor yang Fadli anggap gagal ditangani Jokowi adalah pertanian, nelayan, hingga perdagangan.

“Di sektor pertanian tidak tercapai, mau swasembada nelayan juga susah, dan juga banyak sekali (masalah lainnya), di sektor ritel pedagang semua susah,” kata Fadli.

Fadli pun mengklaim telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait implementasi Jokowi selama pemerintahannya.

“Saya melihat lebih banyak laporan masyarakat yang susah,” tandas Fadli.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Masih Pendukung Pak Jokowi

Tanggapan partai koalisi

Menanggapi pernyataan Fadli Zon tersebut, politisi PPP, Baidowi, menilai Wajar Fadli mengatakan demikian. Sebab, Fadli adalah tim sukses Prabowo Subianto.

“Ya silakan saja FZ (Fadli Zon) bilang begitu, karena (ia memang) bagian dari timses Prabowo,” ujar Baidowi, kepada Tribunnews, Selasa (30/1/2018).

“Namun demikian, tak ada hak membatasi Pak Jokowi untuk dua periode, biarkan itu menjadi kehendak politik rakyat,” imbuhnya.

“Kalau ternyata rakyat menghendaki Jokowi 2 periode, maka dihalangi pun akan tetap terpilih,” tegasnya.

Sementara politikus Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai pernyataan Fadli tersebut kurang tepat.

“Tidak tepat rasanya Fadli Zon menyebut Pak Jokowi cukup satu periode saja. Apakah dia enggak tahu, bahwa konstitusi memberikan jaminan bahwa Pak Jokowi punya hak untuk dicalonkan kembali sebagai Presiden untuk periode yang kedua?” ujar Ace, kepada Tribunnews, Selasa (30/1/2018).

Ace pun mengingatkan Fadli untuk tidak melupakan banyaknya prestasi yang telah dicapai Jokowi selama menjadi Presiden.

Bahkan menurutnya, masyarakat pun telah merasakan perubahan ke arah lebih baik, selama pemerintahan Jokowi.

“Pak Fadli Zon jangan menutup mata atas berbagai prestasi dari kepemimpinan Pemerintahan Jokowi yang sudah banyak dirasakan masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

Dalam kurun waktu sekira empat tahun terakhir, kata Ace, Jokowi telah menelurkan banyak prestasi dalam pembangunan infrastruktur di banyak daerah di tanah air.

“Terutama pembangunan infrastruktur yang dalam waktu empat tahun sudah terbukti,” tegas Ace.

Perlu diketahui, pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019, baru akan dimulai pada Agustus 2018 mendatang.

Partai Gerindra mengaku telah siap mengusung sang Ketua Umum, Prabowo Subianto, untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

“Iya insyaAllah lah kalau kami di Gerindra hampir tidak ada perbedaan pendapat. Jadi aklamasi akan mencalonkan pak Prabowo. Saya kira makin lama makin siap untuk menjadi calon presiden saya kira harapan masyarakat juga demikian,” kata Fadli.

Sebelumnya, kader partai Gerindra mengusulkan agar perayaaan HUT Gerindra pada 6 Februari mendatang menjadi momentum untuk mendeklarasikan pencalonan Prabowo Subianto.

Baca juga:

Jokowi Jadi Imam Salat di Afganistan, Fadli Zon: Itu Pencitraan

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai, tidak ada yang istimewa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi imam salat zuhur di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018).

Menurut Fadli, itu hal yang biasa. Sebagai seorang presiden, kata dia, yang penting bagi Jokowi adalah mampu menjadi imam atau pemimpin rakyat Indonesia.

“Kalau imam shalat kan biasa, presiden seharusnya imam dari rakyat Indonesia membawa apa yang diharapakan. Kalau jadi imam bagus-bagus saja. Saya kira itu pencitraan yang bagus,” kata Fadli di Gedung DPR/MPR, Selasa (30/1/2018).

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, kunjungan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia membicarakan sejumlah hal termasuk penanganan pengungsi asal Afganistan.

Diketahui, persoalan mengenai pengungsi menjadi perbincangan setelah puluhan pengungsi asal Afganistan dan Sudan kedapatan berada di trotoar di depan Rumah Detensi Kalideres, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

“Harusnya memang sejauh mana ada pembicaraan manusia perahu dari berbagai negara termasuk Afganistan dan itu ditampung di beberapa daerah. Karena kita tidak bagian dari UNHCR, tidak meratifikasi, harusnya ada status yang jelas dari orang-orang yang ditahan tetapi meminta untuk suaka,” kata dia.

Baca juga: Ke Afganistan, Putra Amien Rais: Jokowi Berharap Panen Simpati Umat Islam untuk 2019

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjadi imam salat Zuhur saat melakukan kunjungan kenegaraan di Afghanistan, Senin (29/1/2018).

Berdasarkan video yang dikirimkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, tampak Jokowi dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sempat bertukar kopiah yang menjadi ciri khas masing-masing negaranya, dimana Jokowi memberikan kopiah kepada presiden Ghani dan sebaliknya Jokowi menerima kopiah yang ikat kain.

Setelah itu, dalam video memperlihatkan Jokowi menjadi imam salat zuhur bagi para ulama dan pejabat tinggi Afganistan, dimana saat sholat tersebut berlangsung ada dua shaf makmum.

Baca: Jokowi Jadi Imam Salat, Presiden Afganistan dan Para Ulama Makmum

Fadli Zon: Pembangunan Infrastruktur Jor-joran, Gizi Buruk di Depan Mata

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kejadian luar biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, dinilai sebagai kegagalan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan kebijakan pembangunan di wilayah paling timur RI tersebut.

Menurut Fadli, pemerintah Jokowi terlalu mementingkan pembangunan fisik dan mengabaikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

“Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2018).

Fadli mengatakan, mestinya pemerintah bisa mengantisipasi kasus KLB gizi buruk dan campak yang telah merenggut nyawa puluhan anak di Kabupaten Asmat, mengingat pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017.

“Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan,” kata dia.

Fadli menyinggung salah satu program Nawacita yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Jadi, menurut dia, tidak seharusnya pembangunan SDM dikesampingkan di bawah pembangunan infrastruktur.

Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat.

Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak.

“KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya,” kata dia.

Pembangunan infrastruktur, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, telah membuat pemerintah lalai pada persoalan-persoalan jangka pendek yang lebih bersifat vital bagi masyarakat.

Laporan Global Nutrition, kata dia, menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.

“Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol,” kata Fadli

Fadli menambahkan, kalaupun pemerintah berhasrat membangun infrastruktur, yang seharusnya dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua.

Menurut Fadli, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, ditambah seorang dokter spesialis.

Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jadi, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai.

Sesudah penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, Fadli menilai perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua.

Ia menegaskan, penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, namun perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana.

“Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah,” ujarnya.

KOMPAS