Mengaku Ada Miskomunikasi, Presiden PKS Menyesal atas Pengesahan Pasal Penghinaan Parlemen UU MD3

Jurnalpolitik.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mohamad Sohibul Iman mengaku ada kesalah-paham antara DPP PKS dengan Fraksi PKS di DPR terkait pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3), khususnya di Pasal 122 huruf (k).

Sebagaimana diketahui, pasal tersebut memberi kewenangan pada MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lainnya terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Persetujuan PKS dalam Pasal 122 huruf (k) UU MD3, saya katakan miskomunikasi di internal PKS antara DPP dengan Fraksi. Kami minta maaf. Secara prinsip kami tidak setuju dengan pasal itu,” kata Sohibul di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (16/2/2018).

(Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana)

Bahkan, menurut Sohibul Iman, Pasal 122 huruf (k) UU MD3 tersebut menunjukkan mental feodal di kalangan DPR untuk mendapatkan keistimewaan. Mestinya, kata dia, jika ada anggota DPR yang dihina dimasukkan ke delik aduan.

Bukan hanya anggota DPR, kata Sohibul, semua orang yang merasa dihina sudah dilindungi dalam undang-undang, dan berhak melapor kepada pihak berwajib.

“Kenapa anggota DPR secara khusus membuat pasal itu. Saya curiga ini ada mental feodal di kalangan DPR ingin mendapatkan kesitimewaan. Padahal, siapa pun di negeri ini yang merasa dihina sudah ada payung hukumnya. Kenapa mesti harus membuat pasal khusus,” ujar Sohibul.

(Baca juga: Ini Perbedaan Pasal Penghinaan Parlemen dengan Pasal Penghinaan Presiden Menurut Fahri)

PKS sekali menyatakan secara tegas menolak keberadaan Pasal 122 huruf (k) UU MD3. Oleh sebab itu, PKS mendukung bagi siapa pun yang ingin melakukan gugatan uji materi pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami secara prinsip tidak setuju dengan adanya pasal itu. Kalau ada yang mau mengajukan judicial review ke MK, kami dorong. Kami beri dukungan silakan lakukan judicial review,” ujar Sohibul.

Sementara menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, pasal tersebut justru diperlukan untuk memperkuat lembaga DPR.

“Mereka disebut wakil rakyat. Tentu harus kuat seperti yang diwakili. Sebab kalau mereka lemah untuk apa diseleksi melalui pemilu. Maka konstitusi pun memberi kekuatan termasuk kekebalan hukum dalam pelaksanaan tugas. Ini disebut hak imunitas,” kata Fahri lewat akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Jumat 16 Februari 2018.

Ini Perbedaan Pasal Penghinaan Parlemen dengan Pasal Penghinaan Presiden Menurut Fahri

Jurnalpolitik.id – Publik mempersoalkan disahkannya pasal penghinaan parlemen dalam Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan membandingkannya dengan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP (Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan perbedaannya.

Diketahui, Fahri Hamzah selama ini dikenal kritis terhadap rencana diberlakukannya pasal penghinaan presiden.

Menurut Fahri, pasal pasal penghinaan presiden lebih menekankan pada sosok presiden atau individu. Sementara pasal penghinaan parlemen atau contempt of parliament lebih menekankan aspek DPR sebagai lembaga.

“Kalau KUHP itu yang mau disakralkan manusia bernama Presiden. Kalau lembaga DPR sebagai pengawas, bukan manusia-manusianya,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k Undang-undang MD3. Disebutkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau sekelompok orang, ataupun badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fahri tak memungkiri ada penekanan pada aspek individu dalam pasal penghinaan parlemen. Kendati demikian, menurutnya, hal itu tetap berbeda dengan penekanan individu (presiden) dalam pasal penghinaan presiden.

Salah satu perbedaan terkait mekanisme pengusutan terhadap pendapat yang dianggap menghina.

Dalam pasal penghinaan parlemen, kata Fahri, seorang anggota DPR yang merasa dihina harus terlebih dulu mengadu atau melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Anggota maksudnya begini, MKD sebagai hukum acara. Misalnya, anda memfitnah saya dan menurut saya anda sudah keterlaluan. Saya lapor Anda ke MKD, bukan anda yang memfitnah tapi anda melaporkan saya ke MKD,” kata Fahri.

“Lalu kita dipanggil MKD dan saya melakukan klarifikasi, di situ anda ketemu. Anda ternyata memfitnah, saya boleh memproses Anda,” imbuhnya.

Fahri menyebut mekanisme itu sebagai delik aduan yang tidak ada dalam pasal penghinaan presiden.

“Misal saya menulis di Twitter langsung saya ditangkap, atau menulis tentang presiden, langsung Anda ditangkap karena menghina presiden,” ujar Fahri.

Penghinaan presiden dalam draf RKUHP diatur dalam Pasal 239 ayat (1).

Disebutkan dalam pasal itu bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

Pada Senin (5/1), DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP.

Dengan ditetapkan sebagai delik umum, konsekuensinya aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

“Yang Merendahkan Kehormatan DPR Bukan Masyarakat, Tapi Anggotanya Sendiri”

Jurnalpolitik.id – “Yang merendahkan kehormatan DPR bukan masyarakat, tapi anggota DPR itu sendiri.”

Pernyataan tersebut dilontarkan Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah menanggapi disahkannya Pasal 122 huruf k dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh DPR.

Sebagaimana diketahui, pasal tersebut memberi kewenangan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilia merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

DPR beralasan hal itu dibuat untuk menjaga kehormatan DPR.

Baca juga: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah

Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah (Foto: Kompas/Ihsanuddin)

Namun, menurut Syamsuddin, mestinya para anggota dewan itu sendiri lah yang melakukan perbaikan jika ingin dipandang sebagai lembaga yang terhormat.

“Yang merendahkan kehormatan DPR bukan masyarakat, tapi anggota DPR itu sendiri yang malas bersidang, hanya terima gaji, dan banyak melakukan tindakan korup,” kata Syam.

Syam berpendapat, mestinya DPR memperkuat fungsi MKD dalam mengawasi dan menindak perilaku anggota legislatif yang melanggar, alih-alih menindak pihak-pihak luar yang mengkritiknya.

“Karena MKD itu dibentuk harusnya untuk mengawasi Anggota DPR, bukan mengawasi masyarakat atau konstituen,” ujar dia.

Baca juga: Fadli Zon Berharap Pimpinan KPK Tak Banyak Bicara Soal UU MD3

Selama Arief Hidayat Masih Jadi Ketua MK ICW Tak Akan Gugat UU MD3

Jurnalpolitik.id – DPR telah mengesahkan revisi UU MD3. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai ada sejumlah pasal kontroversial yang disahkan DPR dan bertentangan dengan konstitusi.

Kendati demikian, ICW menyatakan tidak akan menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tidak akan gugat UU MD3, kita enggan melakukan gugatan sepanjang Arief Hidayat masih menjadi Ketua MK,” ujar Koordinator Politik ICW, Donal Faris, kepada detikcom, Selasa (13/2/2018).

Donal menjelaskan, gugatan tidak akan diajukan sebab Arief Hidayat sudah 2 kali melanggar kode etik. Terlebih lagi Arief juga diisukan melakukan lobi-lobi dengan anggota DPR di sebuah hotel.

Baca: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Donal juga menilai ada beberapa putusan MK yang tidak objektif dan seolah memihak ke DPR. Putusan yang dimaksud Donal adalah gugatan UU MD3 tentang wewenang DPR menjadikan KPK sebagai objek angket.

“Kalau MK sekarang tidak objektif gimana mau meluruskan masalah konstitusi? MK ini kan pintu terakhir untuk meluruskan konstitusi, tapi kalau yang terjadi di MK malah lobi-lobi mau gimana lagi? Intinya kita enggan mengajukan gugatan kalau Arief masih jadi Ketua!” tegasnya.

Menurutnya gugatan UU MD3 versi revisi ini juga bisa dijadikan bahan lobi-lobi baru bagi hakim MK.

“Gugatan ini juga berpotensi dilobi lagi oleh hakim MK,” kata Donal.
Terkait isu lobi-lobi, Arief Hidayat sendiri sudah membantahnya. Arief diisukan melakukan lobi-lobi ke sejumlah fraksi partai yang ada di DPR soal perpanjangan masa kerjanya sebagai hakim konstitusi .

“Nggak ada lobi-lobi itu. Saya datang ke sini undangan resmi,” ujar Arief usai uji kepatutan dan kelayakan hakim konstitusi di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017 lalu.

Dewan etik MK juga menyatakan Arief tak melakukan lobi-lobi. Namun, Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Arief pun diberikan sanksi ringan atas perbuatannya menemui anggota DPR. Ini merupakan sanksi kedua Arief setelah sebelumnya Arief disanksi terkait kasus ketebelece di kejaksaan.

Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Jurnalpolitik.id – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018) sore.

Revisi ini sekaligus mengukuhkan beberapa pasal kontroversial, salah satunya pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Pasal tersebut mengesankan DPR kian tak tersentuh.

Pasal 122 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), salah satunya yang tertera di huruf (k) dimana MKD diizinkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR.

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan itu.

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk anti-demokrasi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, menjelaskan maksud dari pasal itu.

“DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu,” kata Firman kepada wartawan, Senin (12/2/2018).

“Katakanlah ada satu yang berbuat kejahatan, tapi jangan lembaganya (dicap koruptor),” imbuh dia.

Menurut Firman, ada alasan mengapa DPR sampai mengatur pengkritik mereka. DPR memandang mereka juga punya hak asasi untuk dihormati.

“Namanya DPR kan manusia, punya hak asasi juga, itu perlu diatur. Pembahasan UU cukup lama karena memang belum ada titik temu. Undang-undang kan payung hukum. Ketika ada pihak-pihak yang mengatakan Baleg ditunggangi kapitalis, ndak ada bukti, ini kan nggak boleh. Kita kan pembuat UU harus transparan, terbuka. Salah satunya begitu,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai pasal 122 huruf k tentang penghinaan parlemen tersebut wajar diadopsi di Undang-undang MD3. Menurutnya, di beberapa negara ada pasal sejenis, yaitu contempt of court dan contempt of parliament.

Kendati demikian, Yasonna mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau enggak setuju, boleh saja. Kalau merasa itu melanggar hak, ada MK. Enggak apa-apa biar berjalan saja,” kata dia.

Diketahui, revisi UU MD3 ini disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski diwarnai protes dua fraksiwalk out, yaitu PPP dan NasDem.

Nasdem bahkan memutuskan walk out dari rapat tersebut.

“Kami minta pimpinan DPR menawarkan kembali untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang MD3 sore hari ini,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate dalam rapat paripurna.

Hal senada disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia menilai revisi Undang-Undang MD3 kali ini berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran melanggar norma yang telah diputuskan.

Namun, rapat paripurna tidak menggubris dua interupsi tersebut dan melanjutkannya pada laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Setelah Ketua Baleg Supratman Andi Agtas membacakan laporan, selanjutnya Fadli Zon selaku pimpinan rapat menanyakan kepada forum.

“Apakah revisi Undang-undang MD3 dapat disetujui?” tanya Fadli Zon.

“Setuju,” balas para anggota DPR yang ada di ruangan.

Fadli pun mengetuk palu rapat tanda revisi Undang-Undang MD3 disetujui.

Diguncang Gempa, Pegawai dan Anggota DPR Berhamburan Keluar

Gempa yang mengguncang wilayah DKI pada Selasa (23/1/2018) juga terasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Seluruh pegawai DPR RI pun berlarian keluar dari gedung.

Awalnya guncangan gempa terasa pelan. Namun, perlahan guncangan semakin terasa kencang dan membuat para pegawai di Gedung Nusantara III DPR bergegas keluar gedung.

Begitu pula mereka yang ada di lantai atas. Mereka bergegas menuruni tunggu menuju lapangan parkir.

Petugas Pengamanan Dalam DPR (Pamdal) yang berada di sana juga ikut cari aman. Mereka turut keluar mencari tempat terbuka yang aman.

Wakil Ketua MPR Mahyudin pun ikut keluar gedung saat gempa berlangsung. Saat gempa mengguncang, ia tengah melaksanakan shalat zuhur.

“Tadi saya (sedang) salat tiba-tiba goyang. Ya kaget juga. Saya pikir apakah saya lagi kena struk, perasaan saya bergoyang ternyata gedungnya yang goyang. Sempat mengagetkan tapi alhamdulilah nggak ada apa-apa,” kata Mahyudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2018).

Menurutnya, guncangan gempa sangat terasa di ruangan kerjanya di lantai 9 Gedung Nusantara III DPR.

“Di ruangan sempat pada lari berhamburan semua. Memang goyangnya kalau di atas kebetulan ruangan saya lantai 9, goyangannya sangat terasa,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Fadli Zon Gantikan Posisi Setya Novanto di DPR

Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua (Plt) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), senin (11/12/2017) sore ini, menggantikan Setya Novanto yang tengah berurusan dengan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Penunjukan Fadli Zon sebagai Plt Ketua DPR merupakan hasil dari keputusan rapat para pimpinan DPR, yakni Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan. Sedangkan Agus Hermanto berhalangan hadir.

Fadli ditunjuk jadi plt pasca Novanto resmi mengirimkan surat pengunduran dirinya.

“Kami sudah rapat dengan Pak Fahri Hamzah dan disetujui dengan Pak Taufik Kurniawan karena Pak Agus Hermanto tidak berada di tempat, maka telah ditetapkan Plt ketua DPR tadi adalah wakil ketua bidang Korpolkam,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).

Pada pasal 87 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 disebutkan pada ayat 3, jika salah satu seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya maka pimpinan lainnya menetapkan Plt hingga ditetapkan pimpinan yang definitif.

“Sesuai dengan fraksi dalam hal ini saya akan menjalankan tugas Plt ketua sampai dengan adanya ketua atau pimpinan yang definitif,” kata Fadli.

Plt Ketua DPR, kata Fadli, hanya bersifat sementara untuk memudahkan tugas-tugas administrasi dan birokrasi dewan. Tugas Plt Ketua DPR akan berlaku hingga Fraksi Partai Golkar mengajukan nama Ketua DPR pengganti Setnov.

Pergantian Ketua DPR akan diproses pada masa sidang berikutnya.

“Yang nanti tentu saja akan diajukan oleh partai Golkar melalui fraksi Golkar pada waktu yang ditetapkan mungkin setelah masa reses berakhir yaitu pada masa sidang yg akan datang, akan kita mulai pada 9 Januari 2018,” katanya.

Di lokasi dan kesempatan yang sama, Fahri Hamzah mengatakan, penunjukkan Fadli sebagai Plt Ketua DPR mengikuti kebiasaan lama di lembaga DPR. Dimana, Plt Ketua DPR dipilih dari Wakil I yakni bidang Polhukam.

Ditunjuknya Fadli juga mempertimbangkan posisi partai Gerindra sebagai 3 besar partai pemenang pemilu.

“Dalam proses itu Ketua DPR telah ditunjuk Plt sesuai UU MD3 oleh kami ikuti kebiasan dimasa lalu setelah pak Nov adalah Koordintor Polkam. Baik karena koordinator Polkam wakil ketua 1 tapi karena posisi partai yang bersama Pak Fadli,” ungkapnya.

Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan surat penunjukkan Fadli sebagai Plt Ketua DPR kepada Fraksi dan DPP Partai serta Presiden Joko Widodo malam ini. Pihaknya juga menunggu nama calon Ketua DPR definitif yang diajukan Partai Golkar.

“Kami kirim surat ke DPP Golkar bahwa Pak Nov telah mengundurkan diri dan dalam UU disebutkan meminta kepada partai untuk kirimkan calon pengganti,” ujarnya.

DPR Ajak Boikot Produk Amerika, MUI dan FPI Sepakat

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwarnai aksi protes sejumlah fraksi atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon sedianya mengagendakan persetujuan dewan atas pencalonan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, serta pandangan fraksi atas sejumlah rancangan undang-undang (RUU).

Namun, sesaat sebelum Fadli melanjutkan agenda, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengajukan interupsi untuk menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan Trump. Ia pun menyerukan pemboikotan atas produk-produk Amerika di Indonesia.

Reni Marlinawati.

Reni Marlinawati. (Foto: CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

“Pemboikotan itu ingin memberi pesan bahwa bangsa Indonesia mendorong secara serius atas kemerdekaan Palestina dan menolak segala upaya pelemahan dan perjuangan rakyat Palestina,” tegas Reni di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Reni secara tegas menentang rencana Pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds) sebagai bentuk pengakuan atas Yerusalem sebagi ibu kota Israel.

“Langkah ini jelas telah melecehkan dunia internasional karena mengingkari sejarah, realitas politik dan hukum internasional,” kata Reni.

Fraksi PPP, kata Reni, mendorong pemerintah melakukan diplomasi yang lebih kuat dengan menggalang sumber daya negara-negara lain agar menolak rencana tersebut.

“Kami juga mendesak DPR RI untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki seperti kepesertaan DPR RI dalam keanggotaan forum parlemen internasional,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan di Jawa Barat tersebut.

Senada, Anggota Fraksi PDIP Aria Bima menilai keputusan Trump menandakan Amerika Serikat mengedepankan kepentingan-kepentingan subyektifnya sendiri, tanpa ada kemauan untuk mencari jalan keluar bagi perdamaian yang komprehensif.

“Pernyataan sepihak AS tersebut akan memicu timbulnya konflik baru di Timur Tengah, dan menutup harapan akan timbulnya perdamaian, sebaliknya dapat memicu konflik baru yang memperparah konflik di Timur Tengah,” ujar Bima.

Indonesia, kata dia, sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden pertama Indonesia, Soekarno disebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa Indonesia bersama-sama bangsa Asia-Afrika mendukung kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955.

“Terhadap pengakuan sepihak AS tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak tegas pernyataan Presiden AS dan mendorong DPR RI selaku wakil rakyat untuk mengeluarkan sikap mengecam keras terhadap sikap Presiden AS itu,” kata dia.

Anggota Fraksi Partai NasDem, Kurtubi menambahkan partainya menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Fraksi NasDem, kata dia, meyakini upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Proses perdamaian, lanjut Kurtubi, harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Palestina dan Israel.

“Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut,” kata Kurtubi.

Sebelumnya, di Istana Bogor, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pernyataan resmi yang mengecam keputusan Presiden AS, Donald Trump.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, “Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi

“Kita semua konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanah UUD 45,” kata Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan.

MUI dan FPI sepakat boikot produk AS

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengaku sepakat dengan ajakan boikot produk AS yang dilontaran anggota dewan. Menurutnya, tindakan Trump telah secara jelas menyakiti umat Islam di seluruh dunia.

“Kalau mereka bisa berbuat semena-mena, kenapa kita tidak begitu juga? AS dan Israel harus siap menanggung risikonya. Itu sudah hukum alam siapa yang menyakiti akan disakiti,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif. Dia mendukung sepenuhnya upaya boikot produk Amerika Serikat yang dilontarkan oleh anggota DPR.

Slamet menilai, upaya boikot penting untuk memberi efek jera pada AS bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu juga banyak dipengaruhi oleh umat Islam di Indonesia.

“Kasih pelajaran ke AS biar sadar bahwa ekonomi AS juga dipengaruhi umat muslim,” ujar Slamet kepada CNN Indonesia, Jumat (8/12).

Slamet mengatakan, upaya boikot merupakan bentuk protes dari umat muslim di Indonesia yang tak setuju dengan kebijakan Presiden Trump tersebut.

“Diharapkan dengan upaya boikot ini AS mau mendengarkan aspirasi umat Islam Indonesia yang tidak setuju dengan tindakan dan kebijakan mereka,” katanya.

Senada,

Sindir DPR, Jokowi: UU Kita Banyak Titipan Sponsor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyak undang-undang yang mengandung “titipan sponsor”. Sindiran tersebut Jokowi sampaikan saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11/2017) malam.

“Dan yang dulu-dulu, undang-undang kita banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan,” kata Jokowi.

Jokowi tidak menyebutkan undang-undang mana saja yang menurutnya ‘titipan sponsor’. Ia cuma meminta supaya DPR tidak terlalu banyak membuat undang-undang.

Sebab, saat ini saja sudah ada 42.000 aturan yang tumpang tindih dan justru menghambat kerja pemerintah.

“Saya sudah titip ke DPR, mumpung ada pimpinan anggota DPR disini. Enggak usah banyak-banyak bikin undang-undang, nambahin ruwet,” kata Jokowi.

Jokowi menilai, DPR mestinya hanya membuat satu sampai tiga undang-undang dalam satu tahun. Undang-undang yang dihasilkan tidak harus banyak, tetapi berkualitas.

“Jadi eksekutif ini enak. Kalau undang-undang mempersulit, bagaimana memutuskan kebijakan dengan cepat? Sementara perubahan dunia cepat sekali,” imbuh dia.

Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jokowi juga pernah menyindir DPR soal pembuatan undang-undang saat menghadiri Rembuk Nasional 2017, akhir Oktober lalu.

Selain itu Jokowi juga mengungkapkan hal serupa saat memberi sambutan pada Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI Indonesia (ISHI), Jumat (26/8/2016) lampau.

“Saya sudah sampaikan ke DPR, Pak Ketua sekarang kita enggak usah banyak produksi undang-undang,” kata Jokowi saat itu.

“Jadi dikit-dikit sajalah, enggak usah 40 (UU), 5 cukup tapi kualitasnya,” ujar dia.

TNI Didesak untuk Ditarik dari Papua, DPR: Terus diganti apa, Hansip?

Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin pun angkat bicara terkait desakan yang diajukan oleh kelompok akademisi internasional terkait permintaan penarikan militer dari Papua.

Hasanuddin mengungkapkan keberatannya jika pemerintah Indonesia menarik seluruh personel TNI dari wilayah Papua.

“(Kalau ditarik) Terus diganti apa? Hansip?” ucap Hasanuddin kepada CNNIndonesia.com di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).

Sebelumnya, Professor Institut Teknologi Massachusetts (MIT), Noam Chomsky, bersama sekelompok akademisi internasional yang menamakan diri sebagai International Academics for West Papua mendesak pemerintah Indonesia menarik militernya dari tanah Papua. Hal itu menyusul dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

“Kami meminta pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai,” kata para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya, Senin (20/11).

Baca: Akademisi Internasional Desak Pemerintah RI Tarik TNI dari Papua

Hasanuddin menilai pernyataan akademisi internasional tersebut mengada-ada. Dia mengatakan situasi di Papua sejak dulu tidak seperti yang kelompok akademisi paparkan. Terlebih, pemerintah Indonesia berhak menaruh personel tentara di wilayahnya sendiri.

“Tentara, tentara Indonesia kok. Kecuali kalau bukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Hasanuddin.

Selain itu, International Academics for West Papua pun menuntut “pelatihan militer dan polisi serta ekspor persenjataan untuk Indonesia dihentikan hingga pelanggaran ham di Papua Barat dihentikan,” termasuk pelatihan dan pendanaan Densus 88 oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Selandia Baru di Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum Jakarta.

Hasanuddin pun mengungkapkan ketidak setujuannya dengan tuntutan tersebut.

“Ndak usah terlalu mengada-ada,” kata Hasanuddin.

Hal senada dituturkan Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Kharis Almasyhari.

Dia mengamini sejak dulu banyak terjadi peristiwa yang berbumbu kekerasan di Papua. Namun, semua pihak harus imbang dalam memandang dugaan pelanggaran HAM di Papua.

“Jangan hanya melihat kalau tentara polisi bergerak disebut melanggar HAM. Harus adil dong. Seimbang,” kata Abdul.

Abdul menegaskan sudah banyak kelompok yang melakukan tindakan kriminal di Papua terhadap warga sipil sejak dulu. Seringkali pula, tindakan kriminal yang dilakukan sudah tidak bisa lagi dianggap biasa.

Salah satunya yakni Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB) yang menyandera warga di dua desa. Hal itu, kata Abdul, juga termasuk dugaan pelanggaran HAM.

“Kalau mereka mengatakan tentara melanggar HAM karana membebaskan sandera, lah mereka menyandera orang juga melanggar HAM,” kata Abdul.

Sementara itu anggota Komisi I Fraksi Demokrat, Roy Suryo, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus menaruh personel TNI di wilayah Papua.

Papua merupakan wilayah terluar Indonesia atau daerah perbatasan. Papua pun kaya dengan sumber daya alam. Atas dasar itu, Roy menilai Papua merupakan wilayah yang rawan dimanfaatkan pihak luar sehingga perlu pengawasan.

“Justru kalau kita terlalu lunak itu ada yang memanfaatkan posisi Indonesia” Kata Roy.

Lantai Dua Gedung DPR Terbakar

Gedung Nusantara III, lantai dua Gedung DPR, Senayan, Jakarta, terbakar hari ini Selasa (14/11/2017). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB.

Informasi yang dihimpun, awalnya alarm tanda kebakaran berbunyi sekitar pukul 10.50 WIB. Namun tidak dihiraukan. Alarm kemudian kembali berbunyi disertai asap mengepul dan kobaran api. Sontak para pegawai yang berada Gedung tersebut berhamburan keluar.

Petugas pengaman dalam pun berlarian untuk mengevakuasi para pegawai dari lantai dua.

Api diketahui berasal dari ruang pantry tempat para office boy dan cleaning service beristirahat.

Ruangan di lantai 2 Gedung Nusantara III DPR terbakar, Selasa (14/11/2017) siang.(Foto: Kompas.com/Nabilla Tashandra)

Tidak lama, dua mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Beberapa kaca di ruangan itu dipecahkan untuk memudahkan pemadaman.

Para wartawan yang mengerumuni lokasi kejadian diminta meninggalkan lokasi karena pemadaman masih terus berlangsung.

Menurut informasi sementara dari staf media DPR, ruangan yang terbakar adalah ruang AC.

Pegawai Gedung DPR berhamburang menyelamatkan diri

Dugaan sementara, pemicu kebakaran adalah terjadinya korsleting pada mesin pendingin tersebut.

“Ruang AC. Ada juga tempat staf duduk-duduk,” ujar staf media yang menjadi saksi mata itu.

Menurut staf media tersebut, ruangan yang terbakar cukup luas. Ukurannya sekitar 40 meter persegi.

Petugas keamanan menyelamatkan para pegawai

Sedangkan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti mengatakan bahwa ruangan yang terbakar adalah ruang Kelompok Kerja Sipil.

“Di sebelah kiri-kanan banyak ruangan-ruangan yang materialnya gampang terbakar. Kertas-kertas yang mudah terbakar,” ucap Damayanti.

Adapun ruang yang terbakar terletak dekat ruang rapat Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ruangan itu juga terletak satu lantai di bawah lantai ruangan pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Setya Novanto, Fadli Zon, dan Agus Hermanto.

Pada saat kebakaran terjadi, petugas pengamanan dalam DPR langsung mengevakuasi pimpinan yang berada dalam gedung.

Bukan kali pertama

Sebelumnya, tepatnya pada Minggu, 18 Juni 2017 lalu, kebakaran juga sempat melanda Gedung DPR RI. Saat itu api menjalar di langit-langit lantai tiga Gedung Nusantara II, tepatnya di ruang panitia khusus (pansus).

Kebakaran terjadi sekitar pukul 02.12 WIB, sementara itu api berhasil sekitar 2 jam kemudian.

Total 15 unit mobil pemdam kebakaran dikerahkan kala itu, termasuk blower dan pendobrak.

Waka DPR: Buka CCTV Alexis, Biar Tahu Mana yang Munafik dan Tidak

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, sebaiknya Alexis membuka rekaman CCTV untuk mengetahui siapa saja yang sering berkunjung ke sana.

Menurut Taufik, hal itu supaya masyarakat bisa tahu dengan jelas siapa saja yang sering berkunjung ke Alexis.

“Harus dibuka saja pelanggannya siapa? Hahaha. Kenapa jadi heboh, kan gitu? Buka saja semua, CCTV-nya biar masyarakat tahu mana yang munafik mana yang tidak,” kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/11).

Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN) itu mengatakan, jangan semua pemberitaan sibuk mengurusi kasus Alexis saja.

“Masa kita beritanya dibikin pusing Alexis. Rakyat masih banyak kelaparan, pekerjaan, kemiskinan masih banyak. Masa berhari-hari beritanya Alexis saja begitu,” ungkap Taufik.

Karena itu, kata Taufik, daripada menjadi polemik sebaiknya buka saja semua termasuk CCTV-nya supaya tidak menjadi fitnah.

“Pelanggannya siapa, tulis begitu. Jadi, tahu mana yang munafik mana yang tidak,” ujar Taufik.

 

JPNN