Sindir Soal Banjir, Anggota DPRD DKI: Saya Baru Paham Alasan Jokowi Pecat Anies

Jurnalpolitik.com – Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai Gubernur Anies Baswedan tak memiliki prioritas dalam bekerja.

Hasbi pun menyindir Anies dengan menyinggung soal reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo dua tahun lalu.

“Saya baru paham alasan Jokowi (me-reshuffle Anies) setelah banjir di Jakarta dua hari ini. Ini toh alasannya,” kata Hasbi, dilansir dari Wartakotalive.com, Selasa, 6 Februari 2018.

“Beliau (Anies) ternyata tak punya skala prioritas dalam bekerja,” lanjut Hasbi.

Sebagaimana diketahui, Anies adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Jokowi-JK sebelum menjadi pemimpin DKI.

Anies diangkat menjadi Mendikbud pada Oktober 2014 dan di-reshuffle pada Juli 2016.

Dan pada Oktober 2017, Anies bersama Sandiaga Uno diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI setelah memenangkan Pemilihan Gubernur DKI yang digelar dua putaran, 15 Februari dan 19 April 2017.

Kembali ke masalah banjir.

Banjir yang melanda Jakarta sejak dua hari terakhir, menurut Hasbiallah, diakibatkan oleh kelalaian Anies.

Hasbi menilai, Anies lalai dalam memprioritaskan permasalahan banjir pada program-program pertamanya. Padahal Anies mulai menjabat menjelang puncak musim hujan.

Namun, kata Hasbi, Anies malah mendahulukan persoalan lain seperti penataan Tanah Abang, legalitas becak dsb.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas.

Menurut Hasbi, banjir di Jakarta selama dua hari ini sebenarnya bisa dicegah jika Anies cepat mengatasi masalah pembebasan lahan yang belum rampung di Sungai Ciliwung.

“Banjir dua hari ini di Pejaten Timur, Rawajati, dan lainnya itu, karena ada bagian Sungai Ciliwung yang belum ditutup sheet pile (turap). Penyebabnya karena pembebasan lahan belum rampung, sehingga BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, red) belum bisa bekerja memaksimalkan penurapan,” kata Hasbi.

Padahal, kata Hasbi, sejak November 2016 lalu usulan-usulan itu sudah masuk ke meja Anies, namun tak mendapat tanggapan.

“Begini nih kalau gubernurnya cuma bisa cengar-cengir saja. Presiden Jokowi dulu melakukan langkah tepat dengan memecat Anies dari jabatan Menteri Pendidikan. Kayak begini kerjanya, kok,” tutur Hasbi.

Baca juga: Sendirian Anies Begadang Sampai Jam 2 Pagi Pantau Pintu Air Manggarai

Fahri Hamzah Sebut Anies Kerja Tanpa Perencanaan

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Anies Baswedan terlalu sibuk sebagai Gubernur DKI namun tanpa perencanaan.

“Saya ingin Pak Anies Baswedan itu jangan sibuk (sebagai Gubernur) tanpa design perencanaan kerja,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Selain itu Fahri juga menyarankan agar Anies memercayakan semua tugas sektoral kepada birokrasinya, bukan menangani seakan dirinya hanya seorang diri.

“Jangan terlalu banyak melayani kerja-kerja sektoral, percayalah kepada birokrasinya,” ucap Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengingatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk bekerja sesuai dengan jabatannya.

Menurut dia, tugas Gubernur DKI sama pentingnya dengan tanggung jawab seorang kepala negara. Mengingat Jakarta adalah ibukota dan akan menjadi contoh bagi wajah Indonesia.

“Kerjanya Gubernur DKI itu, Gubernur ibukota, menurut saya itu mirip-mirip dengan kerjanya kepala negara,” kata Fahri.

Anies: Saya Tidak Mau Kelihatan Heroik karena Mecatin Orang

Jurnalpolitik.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah menindak tegas sejumlah oknum pegawai Pemprov DKI Jakarta yang telah melanggar aturan. Namun sengaja hal itu tidak dia publikasikan.

“Saya itu sudah banyak kasih sanksi, tetapi enggak saya umumkan. Mengapa? Sebab, saya tidak mempermalukan orang,” kata Anies saat memberi arahan dalam diklat kepemimpinan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Bagi Anies, sanksi yang diadakan untuk mendidik dan mendisiplinkan. Anies tidak mau mempermalukan mereka di depan umum dengan mempublikasikannya.

Anies pun tidak menyebut pegawai dari SKPD mana yang telah diberi sanksi itu.

Pernyataan Anies tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai dugaan adanya petugas Satpol PP yang menyewakan tenda kepada PKL di Tanah Abang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi pengarahan dalam diklat kepemimpinan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018). (Foto: Kompas/Jessi Carina)

Sebagaimana dilaporkan di Warta Kota, Rabu (31/1/2018), PKL yang berjualan di tenda di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku dipungut uang sewa hingga Rp 3 juta per bulan.

Anies juga mengaku telah merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Pergantian atau pergeseran tersebut terkait dengan penindakan yang dia lakukan.

“Jadi, kalau Anda cek, kepala-kepala itu banyak yang sudah digeser, dirotasi, pembinaan, tetapi memang kenapa saya melakukan penindakan karena yang penting perubahan perilaku. Bukan gubernurnya kelihatan heroik karena mecatin orang,” kata Anies.

Ia mengatakan, saat menemukan pelanggaran yang dilakukan pegawai, dia akan memanggil atasan mereka. Menurut dia, atasan yang harus bertanggung jawab jika ada pelanggaran yang dilakukan anak buah.

“Anda sebagai atasan mereka harus bisa membina. Kalau sampai ada anak buah, bawahannya menyimpang, atasannya harus mendisiplinkan,” kata Anies.

PDIP Minta Anies-Sandi Jangan Cari Kambing Hitam Soal Mobilisasi Becak ke DKI

Jurnalpolitik.id – PDIP meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak mencari kambing hitam terkait dugaan mobilisasi becak dari daerah masuk ke Jakarta. Hal ini usai Anies dan Sandi mengizinkan becak kembali beroperasi di ibu kota.

“Jangan cari kambing hitamlah,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Gembong menilai, masuknya para penarik becak ke Jakarta bukan karena diorganisir pihak tertentu, apalagi ditarik ke upaya politisasi.

Gembong justru menilai, dugaan mobilisasi becak merupakan imbas dari pernyataan Anies sendiri yang memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta. Hal tersebut yang di mata Gembong menjadi pangkal masalahnya.

Selain itu, lanjut Gembong, keinginan Anies-Sandi ini tak cuma menimbulkan masalah ‘membeludaknya’ tukang becak di Jakarta, tetapi juga melanggar peraturan, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 1988 tentang Pelarangan Becak di Ibukota dan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Sekarang saya balik bertanya, tunjukan pada Fraksi PDI Perjuangan, undang-undang mana yang tidak dilanggar oleh Pak Anies dan Pak Sandi ketika memutuskan memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta?” ucap Gembong.

Baca juga: Anies Tuding Ada Pihak yang Politisasi Persoalan di Tanah Abang

Sebelumnya Sandiaga Uno sempat menyebut ada upaya mobilisasi tukang becak dari daerah lain masuk ke ibu kota.

“Kami tegas kalau ada mobilisasi pakai truk itu, seperti terorganisir. Ini kalau politik di belakang, ini adalah buih-buihnya. Kami katakan tegas bahwa Jakarta tertutup untuk becak-becak (dari daerah), jadi kami akan kembalikan mereka,” kata Sandiaga di RPTRA Taman Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/1).

Baca: Sandi Sebut Ada Upaya Mobilisasi Tukang Becak ke DKI agar Jakarta Tak Stabil

Pernyataan senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana (Lulung), yang menyebut ada sekelompok orang yang berusaha mempolitisasi wacana melegalkan pengoperasian becak di Jakarta oleh Pemprov DKI.

Caranya, menurut Lulung, dengan berupaya memasukkan becak dari luar daerah ke Ibu Kota.

“Hari ini saya lihat ada kelompok orang-orang yang mengupayakan urban becak ke daerah,” kata Lulung ditemui usai menghadiri acara pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK), di Universitas Bung Karno, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).

“Jadi ada kelompok bawa becak satu truk yang sekarang ditangkapi, nanti coba konfirmasi. Maka dari itu, saya pikir jangan dimobilisasi secara politik,” lanjutnya.

Baca: Lulung Curiga Ada Kelompok yang Upayakan Urbanisasi Becak

CNN Indonesia

100 Hari Anies-Sandi Pimpin Jakarta, Fahira Idris: Nyaris Sempurna!

Ketua Komite III DPD RI yang juga Senator asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menilai kinerja Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sangat mengesankan dan nyaris sempurna sebab program-program unggulannya sudah mulai terealisasi di 100 hari masa kerjanya ini.

“Apresiasi yang sama juga diberikan mayoritas warga Jakarta atas kinerja 100 hari Anies-Sandi. Setiap saya turun ke warga terutama warga yang ada di kampung-kampung dan bertanya soal Anies-Sandi, mereka kompak menyatakan ada perubahan nyata yang mulai mereka rasakan,” ujar Fahira kepada Okezone, Kamis (25/1/2018).

Misalnya saja warga yang ada di Bukit Duri dan Kampung Aquarium. Menurut Fahira, mereka saat ini sudah dapat tersenyum karena Anies-Sandi mulai melunasi janji menata kampung dan menjadikan mereka bagian penting dari pembangunan Jakarta yang selama ini tidak mereka rasakan.

“Kenapa saya sebut 100 hari ini mengesankan? Karena sebenarnya Anies-Sandi baru bisa leluasa bekerja menunaikan program-program mereka di Januari 2018 saat APBD sudah mengakomodir visi misi mereka. Dari Oktober sampai Desember APBD sama sekali tidak mengakomodir program-program Anies Sandi karena disusun oleh gubernur terdahulu,” jelasnya.

“Tetapi walupun begitu sepanjang Oktober hingga Desember 2017 berbagai gebrakan dilakukan mulai dari menutup Alexis, membatalkan reklamasi sampai mulai menata aset-aset DKI yang tidak jelas,” imbuh Fahira.

Baca: [100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi] Alexis, Pajak Halal dan Saham Bir

Dia berujar, setelah APBD 2018 disahkan, hanya dalam hitungan minggu program-program unggulan mulai berjalan. Dari KJP Plus, OK OCE, OK OTRIP, groundbreaking rumah DP 0 rupiah, hingga peluncuran Kartu Lansia Jakarta.

“Dan mulai melunasi kontrak politik dengan warga salah satunya penataan kampung-kampung yang digusur dan menata becak. Selama Januari kita juga saksikan keruwetan Tanah Abang yang tidak mampu diselesaikan gubernur sebelumnya mampu dicarikan solusi jangka pendeknya dan berhasil menata Tanah Abang sebelum nanti diterapkan solusi jangka panjang yang lebih permanen,” tuturnya.

“Tentunya 100 hari ini masih banyak yang harus disempurnakan dan saya yakin dengan dukungan warga, semua janji-janji Anies-Sandi bisa dituntaskan,” pungkas dia.

Baca juga: Fahira Idris: Capaian Anies-Sandi di 100 Hari Kerja Bikin ‘Kaum Pesimis’ Frustasi

Fahira Idris: Capaian Anies-Sandi di 100 Hari Kerja Bikin ‘Kaum Pesimis’ Frustasi

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menilai selama 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswaden dan Sandiaga Uno, sudah berhasil mewujudkan sejumlah program mengesankan.

Menurut Fahira, mereka yang selama ini selalu menganggap janji-janji kampanye Anies-Sandi tidak mungkin direalisasikan, terpaksa harus menelan kenyataan pahit. Sebab, hanya dalam 100 hari, duo Anies-Sandi berhasil menjalankan program-program unggulannya.

“Bahkan program DP Rumah Nol Rupiah yang selalu dilecehkan oleh kaum pesimis ini, berhasil di-groundbreaking. Mereka semakin ‘frustasi’ saat 21 Pengembang besar mendukung program ini dan segera membangun hunian DP Nol Rupiah. Mungkin mereka belum terbiasa menyaksikan pemimpin yang begitu cepat merealisasikan janji-janjinya,” kata Fahira.

Politikus kelahiran Jakarta, 20 Maret 1968 ini mengungkapkan, dari sekitar 29 capaian Anies-Sandi selama 100 hari kerja, perubahan paling besar yang terjadi dan mempunyai dampak luas adalah mengubah paradigma pembangunan Kota Jakarta yang selama ini hanya menjadikan warga sebagai obyek, kini menjadi subyek atau bagian integral dan penting dari pembangunan kota.

“Hakikat pembangunan di mana warga sebagai subyek sudah dikembalikan di kota ini. Lihat saja program Community Action Plan atau program peningkatan kualitas kawasan permukiman kampung-kampung di Jakarta di mana warga diberi peran utama membangun kampung tempat mereka tinggal,” ujarnya.

Oleh gubernur DKI sebelumnya, kata Fahira, warga kampung masih dianggap dan distigmakan sebagai masalah pembangunan sehingga kebijakan yang terkait kehidupan mereka semuanya top down.

Tidak heran jika warga harus berjuang sendiri mempertahankan kehidupan dan kampungnya bahkan hingga melakukan perlawanan hukum kepada pemimpin daerah yang seharusnya menyokong mereka.

“Era top down itu sekarang sudah berakhir. Sekarang warga dijadikan bagian utama dan solusi pembangunan kota. Itu perubahan fundamental yang saat lihat saat turun ke warga,” tegas Fahira.

Seratus hari kerja Anies-Sandi bagi Fahira cukup mengesankan bukan hanya karena program-program unggulan berhasil direalisasikan tetapi keduanya mampu bekerja dengan cepat dan tepat walaupun dengan kondisi yang tidak sepenuhnya kondusif terutama di dua bulan pertama.

“Kenapa saya sebut 100 hari ini mengesankan. Karena sebenarnya Anies-Sandi baru bisa leluasa bekerja menunaikan program-program mereka di Januari 2018 saat APBD sudah mengakomodir visi misi mereka. Dua bulan pertama, APBD sama sekali tidak mengakomodir program-program Anies Sandi karena disusun oleh gubernur terdahulu. Namun mereka tetap bisa bekerja optimal,” kata Fahira.

Baca selanjutnya: 100 Hari Anies-Sandi Pimpin Jakarta, Fahira Idris: Nyaris Sempurna!

Soal Pengadaan Lift di Rumah Dinas, Anies Mengaku Tak Tahu dan Minta Sekda Batalkan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur Anies Baswedan. Total dana untuk merenovasi mencapai Rp 2,4 miliar lebih.

Salah satu yang paling mendapat sorotan dalam anggaran renovasi itu adalah mengenai pengadaan lift.

Tertera di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan elevator rumah dinas Gubernur sebesar Rp 750,2 juta.

Baca: Rumah Dinas Gubernur DKI Bakal Dipasangi Lift Padahal Hanya 2 Lantai

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah meminta publik untuk tidak mempersoalkannya. Sebab, kata dia, tidak ada yang luar biasa dari pengadaan lift.

“Lift itu bukan merupakan barang yang luar biasa. Biasa saja lift. Kenapa jadi aneh gitu loh? Ini berkaitan dengan renovasi rumah dinas kepala daerah. Dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur,” kata Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Rencana renovasi rumah dinas sebenarnya pernah muncul juga di tahun 2017 lalu dengan nilai Rp 2,8 miliar. Namun, menurut Saefullah, batal terlaksana.

“Tahun 2017, rencana rehab rumah dinas itu ada. Tetapi waktu itu, ada fungsi tupoksi dari dinas yang masih tarik-tarikan. Sehingga tidak dilaksanakan. Saya ingat waktu itu direncanakan akan diganti marmernya, padahal setahu saya marmer rumah dinas gubernur itu bagus, kenapa mesti diganti? Saya liat ukurannya sebesar ini 60×60 cm. Terus saya tanya mau diganti ukuran berapa? 40×40 cm, nah ini berarti perencanaannya tidak mempertimbangkan estetika,” cerita Saefullah.

“Dan waktu itu emang enggak lapor ke pak gubernur dulu, termasuk atapnya mau diganti, jendela-jendelanya. Saya bilang setop dulu karena waktu itu kita nggak tahu perencanaannya, tahunya kita mau dilelang ada item-item seperti itu,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah

Saefullah mengungkapkan, tahun ini, Dinas Cipta Karya yang bertugas merenovasi. Untuk poin penambahan lift yang masuk dalam rencana renovasi ini, ternyata belum diketahui Anies, Kepala Bappeda Tuty Kusumawaty, bahkan dirinya.

“Itu memang ada. Ketika memasukkan item-itemnya (lift) apa yang mau dikerjakan, direhab, belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, apa lagi ke saya juga tidak terkonfirmasi, termasuk ke Bu Tuty. Barusan kita tanya kenapa bu ini masuk, kapan Bu, ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas. Mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu,” jelasnya.

“Ini apa yang mau diganti dan harus terkonfirmasi sama Pak Gubernur Wagub, saya kalau rumah dinas saya mau direhab juga. Pak ini mau direhab boleh enggak? kalau kita yang menempati sehari-hari merasa masih bagus kenapa mesti direhab. Ini tidak ada konfirmasi, sehingga muncul item lift,” sambung Saefullah.

Temuan itu kemudian dia kroscek ke semua dinas yang belakangan diketahui atas usulan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Hal itu kemudian dia laporkan ke Anies dan dia minta pengadaan lift tak dilanjutkan bila memakai APBD.

“Dia memerintahkan ke saya, Pak Sekda tolong ini dimatikan. Siap Pak saya matikan. nanti saya bilang ke Bappeda dan saya akan sampaikan ke Dinas Cipta Karya untuk tidak digunakan atau dibelanjakan pada item lift untuk Efisiensi. Udah selesai,” jelas dia.

Meskipun rencana dan anggaran itu sudah muncul di SIRUP LKPP, Saefullah memastikan bisa saja tidak dijalankan.

“Jangankan satu item, semua item pun kalau tidak perlu direhab misalnya, bisa saja. jadi, ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta Karya,” tutup Saefullah.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam situs LKPP di bagian cari paket ditemukan ada empat poin pengadaan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2018. Pengadaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertahanan itu untuk merenovasi rumah dinas gubernur.

Ada empat poin pekerjaan yang diajukan untuk pengerjaan pada Februari dan Maret 2018. Mulai dari pelaksanaan pengawasan rehabilitasi/renovasi rumah dinas gubernur yang nilainya mencapai Rp 145.629.000. Lalu belanja modal pengadaan alat pendingin dan mesin pompa air rumah dinas gubernur Rp 134.310.000, kemudian untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 1.383.688.903. Terakhir, pengadaan elevator seharga Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/renovasi dan pengadaan elevator akan dilakukan dengan sistem lelang umum.

Baca juga: Terkait Pengadaan Lift di Rumdin Gubernur DKI, Tim Anies: Untuk Akomodir Warga Difabel

Terkait Pengadaan Lift di Rumdin Gubernur DKI, Tim Anies: Untuk Akomodir Warga Difabel

Rumah Dinas Gubernur DKI rencananya akan dipasangi lift. Padahal Rumah dinas tersebut hanya memiliki 2 lantai, yakni lantai dasar dan lantai 1.

Hal tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam SIRUP tertera pengadaan elevator rumah dinas Gubernur dengan anggaran sebesar Rp 750,2 juta.

Warganet pun penasaran maksud dan tujuan pengadaan lift di rumah dinas yang berada di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, itu.

Tim Anies Baswedan – Sandiaga Uno kemudian memberi jawaban.

Lewat akun Twitter @SuaraAnies, tim Anies mengatakan bahwa pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI ini untuk mengakomodir warga difabel.

Tidak dijelaskan lebih lanjut mengakomodir bagaimana yang dia maksud.

Selain itu, tim Anies juga memberi penjelasan mengapa baru kali ini diadakan. Menurut dia, karena rumah dinas tersebut baru ditempati sekarang di era Anies – Sandi ini.

Baca juga: [100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi] Alexis, Pajak Halal dan Saham Bir

Berpotensi timbulkan masalah

Pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI ini akan dilakukan dengan skema pengadaan langsung.

Aadapun anggaran pengadaan lift sebesar Rp 750,2 juta ini masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Pemprov DKI tahun 2018.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan, SIRUP sifatnya masih deklarasi bahwa Pemprov DKI akan mengadakan lift.

“Kalau dokumen, personel, dan sebagainya sudah siap baru dieksekusi dengan lelang atau penunjukan langsung, dan sebagainya,” kata Agus kepada Wartakotalive.com, Selasa (23/1/2017).

Kepala LKPP, Agus Prabowo.

Kepala LKPP, Agus Prabowo.

Menurut Agus, pengadaan lift Rumdin Gubernur DKI dengan penunjukan langsung, berarti pengadaan bukan melalu e-purchasing maupun e-katalog ataupun lelang.

“Kalau pengadaan baru mestinya tidak bisa penunjukkan langsung. Tapi kalau perbaikan dengan merek yang sama, bisa,” tutur Agus.

Makanya, ucap Agus, mesti didalami dahulu secara detail apakah apakah itu perbaikan atau bikin baru.

“Kalau bikin baru, apakah elevatornya sangat spesifik sehingga hanya ada satu penyedia?” kata Agus.

Sementara hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Pemprov DKI terkait pengadaan lift tersebut.

Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat,

Dilansir dari Wartakotalive.com, kesalahan terbesar dari rencana pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI oleh DCKTRP adalah metodenya yang lewat pengadaan langsung, sebagaimana tertera di SIRUP.

Dengan total nilai pengadaan Rp 750,2 juta, maka pengadaan tak bisa lewat pengadaan langsung. Sebab berdasarkan Perpres 54/2010, pengadaan barang di atas Rp 200 juta mesti lelang dengan metode pemilihan langsung.

Hanya pengadaan barang dengan nilai kurang dari Rp 200 juta yang bisa dengan metode pengadaan langsung.

Pemilihan langsung mutlak mesti lewat lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI). Berbeda dengan pengadaan langsung yang cukup dilakukan oleh pejabat pengadaan di SKPD.

Bahkan, pengadaan lift di Rumdin Gubernur DKI bisa saja dibatalkan oleh BPPBJ DKI jika nantinya tetap memakai metode pemilihan langsung.

Sebab, setiap lelang di BPPBJ harus dikaji ulang dahulu, dan hasilnya bisa diteruskan atau saran direvisi. Pengkajian terkait kelayakan perencanaan teknis, anggarannya, dan jadwal pelaksanaannya.

Kelayakan perencanaan teknis akan berkaitan dengan apakah rumah dinas tersebut layak dipasangi lift atau tidak.

Diketahui, rumah dinas Gubernur DKI yang berada di kawasan Taman Fatahillah merupakan bangunan cagar budaya golongan A. Rumah itu berupa bangunan kuno dengan dua lantai. Terdiri dari lantai dasar dan lantai 1.

[100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi] Alexis, Pajak Halal dan Saham Bir

“Kita ingin uang halal, kita ingin dari kerja halal, enggak berkah.”

Kalimat tersebut dilontarkan Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota pada Selasa (31/10) malam, tidak lama setelah adanya keputusan untuk tidak memperpanjang izin Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara.

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tak menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercampur dengan pajak dari Hotel dan Griya Pijat Alexis. Dia menilai pajak yang dihasilkan dari bisnis yang dilakoni Alexis itu haram.

Berikutnya, pada Selasa (14/11/2017), di hadapan para ulama, tokoh agama, dan umaro di Balai Kota DKI Jakarta, Anies kembali menegaskan untuk tidak berkompromi terhadap perbuatan asusila dan perbuatan melanggar moral.

Dalam kesempatan itu dia bahkan membanggakan prestasinya menutup Griya Pijat Alexis di Jakarta Utara setelah seminggu menjabat Gubernur.

“Kami ingin menghadirkan Jakarta sebagai kota yang standar moralnya tinggi. Kami tidak ingin Jakarta kompromis terhadap praktik yang tak sesuai dengan Perda,” kata Anies di hadapan sekitar 160 peserta hadir.

Baca: Alexis Bayar Pajak Rp 30 M, Anies: Gak Halal, Gak Berkah

Alexis memang sudah menjadi bahan perbincangan sejak masa kampanye Pilkada DKI 2017. Pasangan Anies-Sandiaga Uno menuding ada praktik prostitusi di hotel dan griya pijat Alexis. Dalam kampanye pun, Anies sempat menyentil kepemimpinan Pemprov DKI era Basuki Tjahaja Purnam (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat yang membiarkan praktik itu terjadi.

Satu minggu setelah Anies-Sandi menjabat, pada 27 Oktober 2017, tempat hiburan malam itu habis masa izinnya. Kesempatan itu digunakan Anies-Sandi untuk tidak melakukan perpanjangan izin.

Nasib sama juga dialami Diamond Club and Karaoke yang ditutup karena diketahui ada peredaran narkoba di tempat itu. Anies pun menutup klub malam ini pada November lalu.

Djakarta Warehouse Project (DWP)

Kendati demikian, sesumbar Anies-Sandi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota bermoral nampaknya tak berlaku di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Gelaran Festival musik elektronik (EDM) itu sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah ormas Islam, terutama dari wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat tempat diadakan.

Organisasi kemasyarakatan, seperti Forum Umat Islam (FUI) dan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menolak keras acara tersebut. Mereka bahkan meminta Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin untuk pesta musik tahunan tersebut.

demo dwp 2017

Ormas gabungan menolak pergelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) dengan berdemo di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Namun nyatanya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkannya dengan syarat tak ada pelanggaran perda, termasuk peredaran miras di acara itu. Kala itu, Anies bahkan mengklaim telah menginstruksikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengerahkan aparatnya untuk memastikan penegakan ketertiban.

“Kami juga akan minta pihak kepolisian untuk membantu pengamanan dan memastikan bahwa semua aturan yang ada di republik ini ditaati,” kata Anies pada 14 Desember 2017.

Namun, dari pantauan sejumlah media yang meliput festival selama dua hari itu (15 dan 16 Desember 2017), masih terlihat ada penjualan miras dengan syarat pembeli yang terbatas usia.

Ada lima tempat yang menjual minuman keras. Kelima tempat penjualan miras tersebar di sekitar tiga panggung pertunjukan yang ada.

Bahkan dua perusahaan miras menjadi sponsor acara ini. Ada perusahaan miras asal Amerika Serikat dan asal Indonesia. Masing-masing memiliki spot khusus masing-masing di DWP 2017.

Baca: DWP 2017, Penonton 21 Tahun ke Atas Diizinkan Beli Minuman Beralkohol

Sementara itu, klaim Anies yang menginstruksikan petugas ke lapangan juga tak terlihat. Hanya ada petugas keamanan internal yang mengenakan kaos berkerah warna kuning dan abu-abu.

Soal pembatasan penjualan miras tercantum dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2005. Perda itu menyebut bahwa pengunjung yang belum berumur 21 tahun dilarang memasuki tempat hiburan dan membeli miras. Tempat hiburan yang dimaksud adalah bar, diskotek, dan klub malam.

Sementara, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan, tempat yang diperkenankan bagi penjualan miras hanyalah supermarket dan hipermarket.

Setelah gelaran hari pertama, sejumlah media mengonfirmasi kepada Sandiaga mengani peredaran minuman keras di gelaran DWP 2017. Sandi hanya berjanji akan menindaklanjuti jika dirinya sudah menerima laporan terkait hal itu.

“Belum ada laporan tapi nanti akan kita tindak lanjuti. Begitu ada laporannya nanti kita akan update,” kata Sandi saat ditemui di kawasan Kalijodo, Jakarta (16/12/2017).

Namun tak ada kelanjutan penanganan. Gelaran hari kedua DWP 2017 tetap berjalan, dan pemandangan seperti hari pertama pun masih terlihat.

dwp 2017

Panggung Garuda Land di Djakarta Warehouse Project 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12) dini hari.

Pajak Bir

Kembali ke soal pendapatan ‘halal’ menurut Anies Baswedan. Bagaimana dengan saham yang dimiliki Pemprov DKI di perusahaan bir?

Pada Rabu, 1 November 2017 lalu Anies menegaskan bahwa dia akan menepati janji kampanyenya melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk yang merupakan perusahaan bir terbesar di Indonesia.

“Sudah dari kampanye kita bilang mau dilepas,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017) seperti dilansir Kompas.com.

Saat masih kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies dan Sandi memang sempat menyampaikan rencananya melepas saham PT Delta Djakarta.

Anies mengatakan, uang hasil penjualan saham tersebut akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Sandi pun pernah menyatakan hal serupa. Beberapa hari seusai Pilkada DKI Jakarta 2017, Sandi menyebutkan akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk.

Sandi menganggap aneh jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

“Tidak esensial sebuah pemerintah provinsi memiliki saham di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan terhadap hayat hidup orang banyak,” kata Sandi pada 23 April 2017.

Diketahui, Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak tahun 1970.

Namun sampai sekarang, janji tersebut belum terwujud. Pemprov DKI masih memegang saham di PT Delta Djakarta Tbk.

Sandi sempat menegaskan akan tetap menunaikan janji kampanyenya untuk melepas saham PT Delta. Namun, ia ingin memastikan konsolidasi dan koordinasi dengan otoritas pasar modal maupun dengan pihak internal.

Sandi mengaku memilih untu berhati-hati dalam membicarakan soal penjualan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta.

“Saya tidak ingin menambah distorsi informasi yang berakibat nanti pelanggaran disclosure dari pemegang saham terhadap rencana strategis,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2017).

Sandi pun mengaku enggan membicarakan persoalan saham PT Delta sebelum melakukan pembicaraan internal dengan PT Delta Djakarta dan San Miguel yang juga merupakan pemilik saham.

“Karena pemerintahan ini selain sebagai pihak yang tentunya regulator juga pemegang saham. Jadi kita nggak akan bicara konkret sebelum kita ada pembicaraan internal dengan PT Delta-nya sendiri maupun partner kita di PT Delta yaitu san Miguel dan bicara dengan otoritas pasar modal. Ada OJK ada BI itu yang mesti kita bicarakan,” tuturnya.

Saat ditanya, apakah ada kemungkinan saham PT Delta dipertahankan, Sandi tak menyanggah. Namun, ia kembali menegaskan sikapnya terkait saham PT Delta tetap sesuai janji kampanyenya.

“Ya tentunya semuanya mungkin. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi prioritas pemerintahan ke depan adalah berorientasi rakyat. Sebenarnya sih udah bisa dijawab. Apakah bir ini dikonsumsi sama rakyat? Itu. Jadi tanpa bermaksud berspekulasi arahan dari pak Anies sudah sangat jelas kemarin,” ujarnya.

Mimpi yang Sulit dan Slogan Politik

Setelah 100 hari kepemimpinannya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai mimpi Anies-Sandi menjadikan Jakarta sebagai role model kota bermoral masih panjang.

Agus menilai penutupan Alexis, Diamond, dan usaha sejenis tidak serta-merta membuat Jakarta lebih bermoral. Apalagi dengan masih tidak jelasnya langkah Pemprov DKI Jakarta setelah penutupan tempat-tempat itu.

“Setelah ditutup, dipantau atau tidak? Kalau tidak ya percuma, akan muncul tempat lain,” ujar Agus kepada CNN Indonesia, Senin (22/1).

Agus Pambagio

Agus Pambagio

Ia mengatakan Pemprov DKI yang kini dipimpin Anies-Sandi harus melakukan pengawasan yang berkesinambungan terkait tempat hiburan malam. Salah satunya, apakah para pekerja dari tempat hiburan yang sudah ditutup atau di tempat lain tidak lagi melakukan hal-hal yang dituduhkan sebelumnya.

Lebih lanjut, Agus menilai mimpi Anies-Sandi membuat Jakarta menjadi kota bermoral hanya slogan politik. Apalagi dikaitkan dengan penegakan Perda. Agus menilai soal Jakarta Bermoral hanya cara untuk meraih dukungan.

“Itu namanya politik, untuk mencari massa,” kata Agus.

Baca juga: Gubernur Ali Sadikin: Kalau Mengharamkan Judi, Mereka Harus Punya Helikopter

20 Persen Warga DKI Alami Gangguan Jiwa, Sandiaga: Mungkin Saya Salah Satunya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dari data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto, sekitar 20 persen warga Ibu Kota mengalami gangguan jiwa.

Gangguan kejiwaan tersebut terjadi akibat sejumlah faktor, seperti beban hidup, tekanan ekonomi, tekanan sosial, hingga pendidikan.

Sandi mengatakan, gangguan kejiwaan bisa memicu aksi bunuh diri.

“Ada 20 persen warga Jakarta yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi di sini, di antara teman-teman kita, (misalnya) ada 10 orang, ada dua yang jiwanya terganggu, mungkin saya salah satunya,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/1/2018).

“Sekarang yang kita lihat dengan maraknya bunuh diri, persekusi, kekerasan kepada anak, kepada perempuan, itu adalah puncak gunung es masalah kesehatan jiwa,” ucap Sandiaga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, lanjut Sandiaga, harus mengantisipasi masalah gangguan kejiwaan warganya. Caranya dengan mendirikan pusat kajian masalah kejiwaan, Jakarta Institute for Mental Health.

Pusat kajian masalah kejiwaan tersebut rencananya akan didirikan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur. Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa DKI Jakarta, dokter Nova Riyanti Yusuf (Noriyu), untuk melakukan kajian sebelum membuka Jakarta Institute for Mental Health.

“Kami ingin akhir Februari sudah bisa di-launching inisiatif Jakarta Institute for Mental Health,” ujar Sandiaga.

Di tempat dan kesempatan yang sama, Dokter Noriyu menyampaikan, pihaknya pernah membahas soal pusat kajian masalah kesehatan dengan Sandiaga pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia berharap Jakarta Institute for Mental Health bisa segera direalisasikan.

“Pada saat masa kampanye, kami berbicara tentang perlunya Jakarta Institute for Mental Health dan ternyata Pak Sandi responsif, hari ini inisiatif,” kata Noriyu.

Baca juga: Sandiaga Sebut Warga yang Tak Mampu Beli Rumah Dp Rp 0 Dibuatkan Rusunawa

Komite PK DKI Pelajari Kemungkinan Celah Korupsi dalam Kontribusi Pengembang di Era Ahok

Ketua Komite Pencegahan Korupsi (PK) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto (BW), menyatakan akan mempelajari celah-celah korupsi dalam kontribusi pengembang di era kepemimpinan Gubernur DKI sebelumnya.

Diketahui, pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kontribusi pengembang untuk Pemprov digunakan membangun fisik kota. Salah satunya untuk normalisasi kali dan pembangunan jalan inspeksi yang diambil dari pengembang pulau reklamasi, salah satunya pengembang Pulau G.

Tapi berikutnya banyak jalan inspeksi yang dibangun memakai dana pengembang mangkrak dan tak rampung, setelah moratorium reklamasi pulau. Celakanya, pembangunan jalan inspeksi ternyata tak sejalan dengan program Pemprov DKI.

Akibatnya, setelah dana kontribusi pengembang macet, proyek-proyek jalan inspeksi yang mangkrak itu tak bisa dilanjutkan. BW mengakui hal itu merupakan informasi yang baik.

“Informasi yang baik, apakah bisa dapat rinciannya agar bisa dipelajari lebih baik,” kata BW kepada Warta Kota, Senin (8/1/2018).

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Iman Satria kembali menyorot persoalan kontribusi pengembang terkait normalisasi kali dan jalan inspeksi.

Khusus terkait jalan inspeksi, Iman menilai banyak jalan inspeksi dibangun di lokasi di mana Pemprov sebenarnya belum punya rencana apa pun.

Seperti jalan inspeksi Kali Mookevart. Setelah menggusur rumah warga tak berizin dan dibangun jalan inspeksi, kini jalan gagal tembus dari rencana. Sebab, ternyata berhadapan dengan berbagai lahan milik perusahaan yang memiliki sertifikat hak milik (SHM). Akibatnya, Pemprov kesulitan melanjutkannya.

Iman menilai proyek jalan inspeksi hanya proyek ‘mainan’ di beberapa titik. Sebenarnya tak terlalu diperlukan, tapi tetap dilakukan untuk mengalirkan dana kontribusi pengembang.

“Kita akan tinjau satu per satu dan harus dilakukan audit,” ucap Iman.

Baca juga: Komite PK DKI Dinilai Sebagai Terobosan Bongkar APBD Era Jokowi Hingga Djarot

DPRD Protes TGUPP Diisi Juru Ketik dan Tukang Survei

DPRD DKI menyoroti komposisi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dipilih Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menilai di antara 73 anggota tim tersebut ada beberapa yang dianggap tidak layak atau tidak profesional sebagaimana yang dijanjikan Anies saat perancangan anggaran.

Santoso menyebut, ada anggota yang ternyata tugasnya hanya sebagai juru ketik.

“Kalau 73 itu berarti semua orang itu harus profesional, sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, (tapi) bagian administrasi gitu,” kata Santoso saat ditemui di gedung DPRD DKI, Rabu (3/1).

Menurutnya, juru ketik dan bagian survei harus ada di luar TGUPP, yakni staff sekretariat. Dia pun mencontohkan Komisi C juga memiliki staf sekretariat, namun bukan disebut anggota komisi C. “Bagian administrasi (hapus) lah mulai dari Rp 15 juta ke bawah harusnya gak perlu,” katanya.

Sejatinya TGUPP adalah orang-orang profesional yang bisa mempercepat pembangunan bukan tenaga administrasi ataupun tim pendukung gubernur. Untuk itu, Santoso mendukung adanya target pencapaian dari apa yang dikerjakan TGUPP.

“Harus dilihat dan harus dievaluasi memang menurut saya. Supaya dana ini bisa dipertanggungjawabkan harus dievaluasi setiap 3 bulan, 4 bulan, kinerjanya menghasilkan apa, apa yang dilakukan,” tuturnya.

Sebagai informasi, TGUPP akan dipecah dalam 5 bidang, yakni bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi, dan bidang pembangunan. Mereka digaji berdasarkan grade masing-masing dengan total anggaran mencapai Rp 19 miliar.

Baca juga: Kriteria “Profesional” di Pergub TGUPP Dihapus, DPRD Ngamuk dan Anggap Anies Bohongi Publik