Djarot Bantah Pernah Tandatangani Peraturan Kenaikan Dana Parpol

Djarot Saiful Hidayat mengaku lupa, apakah dirinya pernah menandatangani peraturan yang menjadi dasar kenaikan dana untuk partai politik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Seinget saya, cek saja ya, apakah saya pernah menandatangani itu ya?” ujar Djarot saat ditemui di acara sekolah partai calon kepala daerah PDI Perjuangan di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017).

Seingat Djarot, ia memang pernah menandatangani peraturan yang berkaitan dengan kenaikan anggaran, namun bukan kenaikan anggaran untuk parpol, melainkan anggaran hak keuangan Anggota DPRD DKI Jakarta.

“Yang saya tandatangani itu Pergub tentang hak keuangan anggota DPRD Jakarta. Beda (dengan anggaran bantuan untuk parpol),” ujar Djarot.

Anggaran hak keuangan bagi Anggota DPRD DKI Jakarta itu pun diperketat. Djarot tak akan menyetujui jika ada rencana anggaran yang bersifat berlebihan.

“Misalnya, DPRD mengajukan biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang fantastis, saya tolak. Tidak boleh. Semua harus sesuai dengan peraturan,” lanjut dia.

Saat ditanya, lantas siapa yang bertanggung jawab atas kenaikan bantuan dana parpol yang nilainya sampai 10 kali lipat itu, Djarot mengaku tidak tahu menahu.

“Saya enggak tahu itu,” ujar dia.

Diberitakan anggaran bantuan keuangan untuk seumlah partai politik yang mempunyai kursi di DPRD DKI Jakarta dalam APBD DKI Jakarta 2018, mengalami kenaikan hampir 10 kali lipat.

Hal itu menjadi sorotan publik.

Usut punya usut, rupanya kenaikan itu dirancang saat Djarot masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kenaikan tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diteken Djarot tanggal 13 Oktober 2017.

Di kolom “sebelum perubahan”, ditulis anggaran Rp 1.818.003.960 atau Rp 1,8 miliar. Sementara di kolom “sesudah perubahan”, ditulis anggaran Rp 17.736.624.000 atau Rp 17, 7 miliar. Artinya ada kenaikan anggaran sebesar Rp 15.918.620.040 atau Rp 15,9 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengungkapkan fakta tersebut.

“Pada saat itu angka bantuan belanja keuangan kepada parpol dari angka Rp 1,8 miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Kemudian Perda-nya keluar tanggal 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan, sebelum kami mulai bertugas,” ujar Anies, Senin (11/12/2017).

KOMPAS

Tak Hadiri Sertijab Anies-Sandi, PKS Sebut Djarot Tidak Dewasa dan Tak Boleh Dicontoh

Sikap Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang lebih memilih berlibur ke Labuan Bajo bersama keluarga dibanding hadir di acara serah terima jabatan (sertijab) Anies Baswedan-Sandiaga Uno dipertanyakan oleh Wasekjen PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani yang juga dulunya sebagai ketua tim pemenangan Anies-Sandi mengatakan, mestinya Djarot hadir di acara sertijab sebagai bukti ia telah matang dan dewasa dalam berpolitik.

“Liburan hak semua manusia. Pak Djarot juga manusia, perlu libur. Tapi kehadiran dalam pelantikan (sertijab) bisa jadi bukti kedewasaan berpolitik,” kata Mardani kepada kumparan.com, Senin (16/10).

Mardani menambahkan, bagaimana kalau Djarot di posisi sebagai pihak yang dilantik. Tentu Djarot ingin Anies-Sandi hadir juga di sertijab.

“Kita berpikir dengan kaca mata orang lain. Bagaimana kalau kita yang dilantik dan tidak dihadiri oleh mereka yang seharusnya hadir,” tuturnya.

Kehadiran Djarot, menurut Mardani, juga bisa menjadi contoh teladan bagi setiap calon pemimpin daerah. Apalagi beberapa tahun lalu, mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo pun hadir saat sertijab Joko Widodo-Basuki T Purnama (Ahok).

“(Kehadiran saat pelantikan) bisa jadi contoh teladan bahwa pemimpin itu bukan karena kedudukan dan tugas tapi karena sikap dan karakter,” pungkas dia.

Diketahui, Djarot bersama istri dan kedua anaknya memilih berlibur ke Labuan Bajo. Djarot mengaku telah merencanakannya sejak jauh-jauh hari.

Proses sertijab ini sendiri dilakukan oleh Plh Gubernur DKI, Saefullah.

Saefullah memang telah ditunjuk menjadi Plh Gubernur DKI sejak Minggu (15/10) pukul 00.00 WIB. Masa jabatan Djarot habis pada Sabtu (14/10) pukul 24.00 WIB.

DPRD DKI Ajukan Rp 3 Juta Sekali Rapat, Djarot Kabulkan Rp 350.000

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menandatangani Pergub Tunjangan anggota DPRD DKI. Dalam Pergub itu, ada salah satu permintaan anggota DPRD yang dinilai terlalu muluk-muluk sehingga tidak dikabulkan Djarot.

Pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, dalam Pergub itu, tunjangan rapat untuk ketua dan anggota DPRD DKI sudah ditentukan.

“Biaya rapat untuk ketua Dewan Rp 500.000 per rapat, wakil ketua Rp 400.000, dan anggota Rp 350.000,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/10/2017).

Sebelumnya, Djarot mengatakan tunjangan rapat yang diusulkan adalah sebesar Rp 3 juta untuk ketua DPRD, Rp 2 juta untuk Wakil Ketua DPRD, dan Rp 500.000 untuk anggota Dewan. Menurut dia, tunjangan yang diajukan itu terlalu besar.

Bantahan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik membantah pernyataan Djarot tersebut. Menurut Taufik, anggota DPRD mendapat honor rapat namun hanya untuk pimpinan Badan Anggaran sebesar Rp 200.000 per bulan dan anggota Banggar sebesar 160.000 per bulan.

Dengan kenaikan tunjangan rapat ini, Saefullah berharap anggota Dewan jadi lebih rajin.

“Nanti saya yakin rajin semuanya karena itu dasarnya cuma undangan rapat, proses rapat, dan hasil rapat,” ujar Saefullah.

Selain mendapatkan tunjangan rapat, anggota DPRD juga akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 21,5 juta per bulan. Tunjangan transportasi itu belum termasuk potongan pajak sebesar 15 persen.