Anies Ungkap Alasan Tidak Bisa Jadi Juru Kampanye Sudirman Said

Jurnalpolitik.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak bisa menjadi juru kampanye (jurkam) dari calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said.

Alasannya, nama Anies tak tercantum dalam daftar tim pemenangan Sudirman Said saat mendaftar sebagai Cagub ke KPUD Jawa Tengah.

“Kalau disebut sebagai jurkam, saya bukan jurkam, karena namanya tidak ada di dalam daftar nama jurkam,” kata Anies di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).

Kendati tak jadi jurkam, Anies mengaku tetap mendukung penuh Sudirman dalam Pigub Jateng 2018.

“Kalau ditanya apakah saya mendukung Pak Sudirman, saya mendukung,” ujar Anies.

Anies menilai, dengan sejumlah prestasi dan pengalaman yang dimiliki di pemerintahan, Sudirman adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

“Jadi pengalaman kepemimpinannya komplit, saya rasa beliau akan memiliki dampak yang positif sekali dan satu lagi, bersih,” ucap dia.

Sebelumnya, calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Anies Baswedan, Selasa (20/2/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Sudirman sempat meminta Anies agar bersedia menjadi juru kampanyenya di Pilkada Jawa Tengah.

“Saya tadi mencoba mengusulkan (Anies jadi Jurkam), tapi belum tentu secara regulasi maupun waktu, kan beliau sangat sibuk di sini. Tapi tentu saja sangat berharap Pak Anies memberikan endorsement (dukungan),” kata Sudirman.

Sudirman mengaku ini kali pertama dia meminta Anies untuk menjadi jurkam.

“Ini baru pertama kali. Karena ini sudah musim kampanye kan, kemarin-kemarin sih baru sosialisasi. Ya semua teman yang bisa membantu pasti akan membantu. Pak Anies pun akan menggunakan jejaringnya untuk menyampaikan pesan-pesan baik lah,” kata mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Kerja Jokowi ini.

Selain Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun diminta menjadi juru kampanye Sudirman Said. Sandi dipastikan menjadi jurkam lantaran ditugaskan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo.

“Pak Sandi sebagai Gerindra hampir pasti tuh. Mungkin di waktu weekend akan datang ke Jawa Tengah dan beliau memang sudah ditugaskan Pak Prabowo untuk ikut juga turun ke Jawa Tengah,” ujar Sudirman.

Anies Dicegat Paspampres, Fadli Zon Sebut Jokowi Kekanak-kanakan

Jurnalpolitik.id – Insiden Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) mencegah Gubernur DKI Anies Baswedan ke podium final Piala Presiden dianggap sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menganggap orang nomor 1 di DKI itu sebagai teman.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/2).

Fadli pun membandingkannya dengan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau tidak salah tahun lalu Gubernur DKI yang kebetulan temennya presiden, yaitu Ahok, malah ikut diundang. Nah sekarang mungkin Gubernurnya bukan temannya, jadi diperlakukan seperti itu,” kata Fadli.

Sebagaimana diketahui, Anies dicegah Paspampres saat hendak ikut rombongan Jokowi ke podium final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk mengalungkan medali ke pemain Persija, Sabtu (17/2).

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Nama Anies Dicoret Panitia Piala Presiden di ‘Last Minute’

Menurut Fadli, sudah selayaknya Anies ikut ke podium bersama Jokowi sebab merupakan tuan rumah penyelenggaraan pertandingan. Hal itu pun diatur dalam protokoler yang berlaku.

Fadli pun meminta pemerintah memberi penjelasan yang rasional. Terlebih, insiden yang menimpa Anies terjadi dalam agenda olahraga yang mengedepankan spotifitas.

“Jadi tidak boleh ada persoalan pribadi itu dilibatkan. Apalagi ini menyangkut masalah kelaziman sebelumnya, masalah gubernur, protokoler dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Baca juga: Anies Dicegah di Piala Presiden, Fahri Ungkit Ahok yang Diajak Jokowi

Fadli menyebut saat ini masyarakat sudah menilai ada muatan politik di balik insiden tersebut. Anies diduga dilarang lantaran merupakan lawan politik Jokowi.

Fadli berpendapat, melarang Anies dalam acara tersebut justru bisa memberi dampak negatif terhadap citra Jokowi sendiri.

Jokowi akan dianggap tidak dewasa lantaran memanfaatkan momentum agenda olahraga untuk kepentingan politik.

“Sebetulnya apa yang terjadi itu merugikan Jokowi sendiri. Itu dianggap jadi seperti tidak dewasa gitu, kekanak-kanakan jadinya kan,” ujar Fadli.

Baca juga: Terkait Insiden di Piala Presiden 2018, Maruarar: Seratus Persen Salah Saya

Terkait Reklamasi, Amien Rais Puji Anies dan Sindir Salah Satu Menteri Jokowi

Jurnalpolitik.id – Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, memuji keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

“Salah satu isu yang paling menonjol di negeri ini adalah apakah reklamasi Jakarta lanjut atau ditutup. Beliau (Anies) dengan senyum, dengan tenang menjawabnya,” kata Amien di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).

Seusai memuji Anies, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian menyentil salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menentang keras sikap Anies terkait reklamasi.

Amien tidak menyebutkan langsung nama menteri yang dimaksud.

“Itu menteri yang kadang-kadang pasang wajah angker di TV, saya lupa namanya, yang akan meneruskan (reklamasi), beliau mengatakan, ‘Kita tunggu sampai ke mana (sikap) dia gubernur baru’,” ucap Amien.

“Jawabnya (Anies) sampai sangat jauh sekali, yaitu ditutup reklamasi itu,” lanjutnya.

Di acara ‘Mata Najwa’ dengan tema ‘Refleksi 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno‘ yang ditayangkan stasiun televisi Trans7, Rabu (24/1/2018), isu reklamasi ini menjadi salah satu topik pembahasan.

Najwa Shihab, sebagai pemandu acara, memutar video pernyataan dari Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam video, luhut dimintai tanggapan mengenai Gubernur DKI, Anies Baswedan, yang nampaknya resisten (menolak) reklamasi.

Luhut mengatakan, “Kalau dia agak resisten, ya lihat aja. Silahkan ditunjukkan resistensinya dimana. Saya enggak ada urusan. Tapi jangan bilang macam-macam sama saya, saya kejar siapa pun dia. Kalau mau duduk, duduk lihat baik-baik, jangan aneh-aneh. Siapa pun dia itu.”

Pewawancara kemudian menanyakan, “Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi?”

“Ya, secara profesional saya pertanggung jawabkan itu. Secara profesional, saya pertanggung jawabkan itu siapa pun dia. Mau siapa dia ngomong ke sini. Jangan asal ngomong aja. Republik ini dia pikir apa. Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu,” kata Luhut dengan suara tegas.

Menanggapi pernyataan Luhut tersebut, Anies mengatakan, “Insyaallah saya terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada.”

“Justru karena kita menggunakan aturan-aturan, maka kita mau mentertibkan. Di era Pak Harto, Kepres no.52 tahun 1995 jelas sekali pasal 4 menyatakan di situ bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas itu.”

“Lalu, ini menarik, kemudian gubernur harus membentuk badan pelaksana (pasal 8). Itu kata Kepres.”

“Kemudian sesudah ada Kepres ini, tahun 1995 pemprov DKI membuat perda. Perda no.8 tahun 1995 dan perda itu mengatakan di pasal 33: Penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana.”

“Nah sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya bangun rumah di situ, sudah saya bangun rumah, sudah bikin gedung tinggi dan besar tanpa mengikuti aturan, kemudian saya bilang tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau anda melanggar, ya melanggar. Jadi ini pelanggaran,” kata Anies.

Najwa pun memastikan apakah gubernur tersebut akan mengambil jalan alternatif yang berbeda terkait reklamasi.

“Kita pakai aturan saja, siapa yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk reklamasi,” ucap Anies.

Anies beranggapan yang menentukan jalan atau tidaknya adalah orang yang memiliki mandat.

Menjelang penutupan sesi tersebut, Najwa kembali menanyakan, “isu reklamasi ini isu yang sangat disorot, dan anda tetap pada posisi sejak awal. Dengan tegas akan menolak reklamasi?”

“Ya, ini tanah air kita dan diatur dengan hukum yang ada di tanah air kita,” jawab Sandiaga Uno.

Lihat selengkapnya dalam video berikut:

Anies-Sandi Hadiri Acara HUT Gerindra

Jurnalpolitik.id – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno hadir di acara peringatan HUT ke-10 Partai Gerindra yang diselenggarakan di Kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Sekitar pukul 10.30 WIB Anies tiba bersama istrinya, Fery Farhati Ganis. Anies tiba mengenakan kemeja putih dan celana krem, juga memakai kopiah hitam.

Kehadiran Anies dan istri menarik perhatian para kader dan simpatisan Gerindra. Tak sedikit kader yang menyerbunya untuk bersalaman dan meminta foto bersama. Anies pun melayaninya dengan ramah.

Dengan melempar senyum kepada para kader, simpatisan, masyarakat yang hadir maupun awak media, Anies memasuki lokasi acara dengan pengawalan.

Sebelum ke acara ini, Anies diketahui menghadiri acara tablig akbar di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara.

Selain Anies dan istri, Hadir juga Sandiaga Uno yang dalam kepengurusan partai menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Selain Anies-Sandi, tampak juga putri Rachmawati Soekarnoputri dan mantan Ketua Presidium 212, Ansufri Idrus Sambo.

Sementara, Ketua Umum Prabowo Subianto sudah tiba terlebih dahulu pada pukul 09.08 WIB. Prabowo, yang awalnya mengenakan setelan krem, berganti atasan berwarna putih.

Baca: Seruan ‘Prabowo Presiden’ Bergema di Perayaan HUT ke-10 Gerindra

Prabowo bersama petinggi partai di acara HUT ke-10 Gerindra

Prabowo bersama petinggi partai di acara HUT ke-10 Gerindra, Sabtu (10/2/2018). (Foto: detikcom)

Prabowo bersama petinggi partai di acara HUT ke-10 Gerindra,

Prabowo bersama petinggi partai di acara HUT ke-10 Gerindra, Sabtu (10/2/2018). (Foto: detikcom)

Sejumlah petinggi partai Gerindra, pengurus DPP, DPD hingga DPC juga hadir dalam acara ini. Diantaranya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Edhy Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Di dalam Aula Kantor DPP Partai Gerindra, Anies-Sandi duduk bersampingan dengan Prabowo dan petinggi Partai Gerindra lainnya.

Sindir Soal Banjir, Anggota DPRD DKI: Saya Baru Paham Alasan Jokowi Pecat Anies

Jurnalpolitik.com – Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menilai Gubernur Anies Baswedan tak memiliki prioritas dalam bekerja.

Hasbi pun menyindir Anies dengan menyinggung soal reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo dua tahun lalu.

“Saya baru paham alasan Jokowi (me-reshuffle Anies) setelah banjir di Jakarta dua hari ini. Ini toh alasannya,” kata Hasbi, dilansir dari Wartakotalive.com, Selasa, 6 Februari 2018.

“Beliau (Anies) ternyata tak punya skala prioritas dalam bekerja,” lanjut Hasbi.

Sebagaimana diketahui, Anies adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Jokowi-JK sebelum menjadi pemimpin DKI.

Anies diangkat menjadi Mendikbud pada Oktober 2014 dan di-reshuffle pada Juli 2016.

Dan pada Oktober 2017, Anies bersama Sandiaga Uno diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI setelah memenangkan Pemilihan Gubernur DKI yang digelar dua putaran, 15 Februari dan 19 April 2017.

Kembali ke masalah banjir.

Banjir yang melanda Jakarta sejak dua hari terakhir, menurut Hasbiallah, diakibatkan oleh kelalaian Anies.

Hasbi menilai, Anies lalai dalam memprioritaskan permasalahan banjir pada program-program pertamanya. Padahal Anies mulai menjabat menjelang puncak musim hujan.

Namun, kata Hasbi, Anies malah mendahulukan persoalan lain seperti penataan Tanah Abang, legalitas becak dsb.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas.

Menurut Hasbi, banjir di Jakarta selama dua hari ini sebenarnya bisa dicegah jika Anies cepat mengatasi masalah pembebasan lahan yang belum rampung di Sungai Ciliwung.

“Banjir dua hari ini di Pejaten Timur, Rawajati, dan lainnya itu, karena ada bagian Sungai Ciliwung yang belum ditutup sheet pile (turap). Penyebabnya karena pembebasan lahan belum rampung, sehingga BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, red) belum bisa bekerja memaksimalkan penurapan,” kata Hasbi.

Padahal, kata Hasbi, sejak November 2016 lalu usulan-usulan itu sudah masuk ke meja Anies, namun tak mendapat tanggapan.

“Begini nih kalau gubernurnya cuma bisa cengar-cengir saja. Presiden Jokowi dulu melakukan langkah tepat dengan memecat Anies dari jabatan Menteri Pendidikan. Kayak begini kerjanya, kok,” tutur Hasbi.

Baca juga: Sendirian Anies Begadang Sampai Jam 2 Pagi Pantau Pintu Air Manggarai

Fahri Hamzah Sebut Anies Kerja Tanpa Perencanaan

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Anies Baswedan terlalu sibuk sebagai Gubernur DKI namun tanpa perencanaan.

“Saya ingin Pak Anies Baswedan itu jangan sibuk (sebagai Gubernur) tanpa design perencanaan kerja,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2018).

Selain itu Fahri juga menyarankan agar Anies memercayakan semua tugas sektoral kepada birokrasinya, bukan menangani seakan dirinya hanya seorang diri.

“Jangan terlalu banyak melayani kerja-kerja sektoral, percayalah kepada birokrasinya,” ucap Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengingatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk bekerja sesuai dengan jabatannya.

Menurut dia, tugas Gubernur DKI sama pentingnya dengan tanggung jawab seorang kepala negara. Mengingat Jakarta adalah ibukota dan akan menjadi contoh bagi wajah Indonesia.

“Kerjanya Gubernur DKI itu, Gubernur ibukota, menurut saya itu mirip-mirip dengan kerjanya kepala negara,” kata Fahri.

Anies: Saya Tidak Mau Kelihatan Heroik karena Mecatin Orang

Jurnalpolitik.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah menindak tegas sejumlah oknum pegawai Pemprov DKI Jakarta yang telah melanggar aturan. Namun sengaja hal itu tidak dia publikasikan.

“Saya itu sudah banyak kasih sanksi, tetapi enggak saya umumkan. Mengapa? Sebab, saya tidak mempermalukan orang,” kata Anies saat memberi arahan dalam diklat kepemimpinan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Bagi Anies, sanksi yang diadakan untuk mendidik dan mendisiplinkan. Anies tidak mau mempermalukan mereka di depan umum dengan mempublikasikannya.

Anies pun tidak menyebut pegawai dari SKPD mana yang telah diberi sanksi itu.

Pernyataan Anies tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai dugaan adanya petugas Satpol PP yang menyewakan tenda kepada PKL di Tanah Abang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi pengarahan dalam diklat kepemimpinan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018). (Foto: Kompas/Jessi Carina)

Sebagaimana dilaporkan di Warta Kota, Rabu (31/1/2018), PKL yang berjualan di tenda di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengaku dipungut uang sewa hingga Rp 3 juta per bulan.

Anies juga mengaku telah merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Pergantian atau pergeseran tersebut terkait dengan penindakan yang dia lakukan.

“Jadi, kalau Anda cek, kepala-kepala itu banyak yang sudah digeser, dirotasi, pembinaan, tetapi memang kenapa saya melakukan penindakan karena yang penting perubahan perilaku. Bukan gubernurnya kelihatan heroik karena mecatin orang,” kata Anies.

Ia mengatakan, saat menemukan pelanggaran yang dilakukan pegawai, dia akan memanggil atasan mereka. Menurut dia, atasan yang harus bertanggung jawab jika ada pelanggaran yang dilakukan anak buah.

“Anda sebagai atasan mereka harus bisa membina. Kalau sampai ada anak buah, bawahannya menyimpang, atasannya harus mendisiplinkan,” kata Anies.

Soal Pengadaan Lift di Rumah Dinas, Anies Mengaku Tak Tahu dan Minta Sekda Batalkan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur Anies Baswedan. Total dana untuk merenovasi mencapai Rp 2,4 miliar lebih.

Salah satu yang paling mendapat sorotan dalam anggaran renovasi itu adalah mengenai pengadaan lift.

Tertera di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan elevator rumah dinas Gubernur sebesar Rp 750,2 juta.

Baca: Rumah Dinas Gubernur DKI Bakal Dipasangi Lift Padahal Hanya 2 Lantai

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah meminta publik untuk tidak mempersoalkannya. Sebab, kata dia, tidak ada yang luar biasa dari pengadaan lift.

“Lift itu bukan merupakan barang yang luar biasa. Biasa saja lift. Kenapa jadi aneh gitu loh? Ini berkaitan dengan renovasi rumah dinas kepala daerah. Dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur,” kata Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/1).

Rencana renovasi rumah dinas sebenarnya pernah muncul juga di tahun 2017 lalu dengan nilai Rp 2,8 miliar. Namun, menurut Saefullah, batal terlaksana.

“Tahun 2017, rencana rehab rumah dinas itu ada. Tetapi waktu itu, ada fungsi tupoksi dari dinas yang masih tarik-tarikan. Sehingga tidak dilaksanakan. Saya ingat waktu itu direncanakan akan diganti marmernya, padahal setahu saya marmer rumah dinas gubernur itu bagus, kenapa mesti diganti? Saya liat ukurannya sebesar ini 60×60 cm. Terus saya tanya mau diganti ukuran berapa? 40×40 cm, nah ini berarti perencanaannya tidak mempertimbangkan estetika,” cerita Saefullah.

“Dan waktu itu emang enggak lapor ke pak gubernur dulu, termasuk atapnya mau diganti, jendela-jendelanya. Saya bilang setop dulu karena waktu itu kita nggak tahu perencanaannya, tahunya kita mau dilelang ada item-item seperti itu,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Saefullah

Saefullah mengungkapkan, tahun ini, Dinas Cipta Karya yang bertugas merenovasi. Untuk poin penambahan lift yang masuk dalam rencana renovasi ini, ternyata belum diketahui Anies, Kepala Bappeda Tuty Kusumawaty, bahkan dirinya.

“Itu memang ada. Ketika memasukkan item-itemnya (lift) apa yang mau dikerjakan, direhab, belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, apa lagi ke saya juga tidak terkonfirmasi, termasuk ke Bu Tuty. Barusan kita tanya kenapa bu ini masuk, kapan Bu, ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas. Mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu,” jelasnya.

“Ini apa yang mau diganti dan harus terkonfirmasi sama Pak Gubernur Wagub, saya kalau rumah dinas saya mau direhab juga. Pak ini mau direhab boleh enggak? kalau kita yang menempati sehari-hari merasa masih bagus kenapa mesti direhab. Ini tidak ada konfirmasi, sehingga muncul item lift,” sambung Saefullah.

Temuan itu kemudian dia kroscek ke semua dinas yang belakangan diketahui atas usulan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Hal itu kemudian dia laporkan ke Anies dan dia minta pengadaan lift tak dilanjutkan bila memakai APBD.

“Dia memerintahkan ke saya, Pak Sekda tolong ini dimatikan. Siap Pak saya matikan. nanti saya bilang ke Bappeda dan saya akan sampaikan ke Dinas Cipta Karya untuk tidak digunakan atau dibelanjakan pada item lift untuk Efisiensi. Udah selesai,” jelas dia.

Meskipun rencana dan anggaran itu sudah muncul di SIRUP LKPP, Saefullah memastikan bisa saja tidak dijalankan.

“Jangankan satu item, semua item pun kalau tidak perlu direhab misalnya, bisa saja. jadi, ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta Karya,” tutup Saefullah.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam situs LKPP di bagian cari paket ditemukan ada empat poin pengadaan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2018. Pengadaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertahanan itu untuk merenovasi rumah dinas gubernur.

Ada empat poin pekerjaan yang diajukan untuk pengerjaan pada Februari dan Maret 2018. Mulai dari pelaksanaan pengawasan rehabilitasi/renovasi rumah dinas gubernur yang nilainya mencapai Rp 145.629.000. Lalu belanja modal pengadaan alat pendingin dan mesin pompa air rumah dinas gubernur Rp 134.310.000, kemudian untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 1.383.688.903. Terakhir, pengadaan elevator seharga Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/renovasi dan pengadaan elevator akan dilakukan dengan sistem lelang umum.

Baca juga: Terkait Pengadaan Lift di Rumdin Gubernur DKI, Tim Anies: Untuk Akomodir Warga Difabel

Terkait Pengadaan Lift di Rumdin Gubernur DKI, Tim Anies: Untuk Akomodir Warga Difabel

Rumah Dinas Gubernur DKI rencananya akan dipasangi lift. Padahal Rumah dinas tersebut hanya memiliki 2 lantai, yakni lantai dasar dan lantai 1.

Hal tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam SIRUP tertera pengadaan elevator rumah dinas Gubernur dengan anggaran sebesar Rp 750,2 juta.

Warganet pun penasaran maksud dan tujuan pengadaan lift di rumah dinas yang berada di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, itu.

Tim Anies Baswedan – Sandiaga Uno kemudian memberi jawaban.

Lewat akun Twitter @SuaraAnies, tim Anies mengatakan bahwa pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI ini untuk mengakomodir warga difabel.

Tidak dijelaskan lebih lanjut mengakomodir bagaimana yang dia maksud.

Selain itu, tim Anies juga memberi penjelasan mengapa baru kali ini diadakan. Menurut dia, karena rumah dinas tersebut baru ditempati sekarang di era Anies – Sandi ini.

Baca juga: [100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi] Alexis, Pajak Halal dan Saham Bir

Berpotensi timbulkan masalah

Pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI ini akan dilakukan dengan skema pengadaan langsung.

Aadapun anggaran pengadaan lift sebesar Rp 750,2 juta ini masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Pemprov DKI tahun 2018.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan, SIRUP sifatnya masih deklarasi bahwa Pemprov DKI akan mengadakan lift.

“Kalau dokumen, personel, dan sebagainya sudah siap baru dieksekusi dengan lelang atau penunjukan langsung, dan sebagainya,” kata Agus kepada Wartakotalive.com, Selasa (23/1/2017).

Kepala LKPP, Agus Prabowo.

Kepala LKPP, Agus Prabowo.

Menurut Agus, pengadaan lift Rumdin Gubernur DKI dengan penunjukan langsung, berarti pengadaan bukan melalu e-purchasing maupun e-katalog ataupun lelang.

“Kalau pengadaan baru mestinya tidak bisa penunjukkan langsung. Tapi kalau perbaikan dengan merek yang sama, bisa,” tutur Agus.

Makanya, ucap Agus, mesti didalami dahulu secara detail apakah apakah itu perbaikan atau bikin baru.

“Kalau bikin baru, apakah elevatornya sangat spesifik sehingga hanya ada satu penyedia?” kata Agus.

Sementara hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Pemprov DKI terkait pengadaan lift tersebut.

Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat,

Dilansir dari Wartakotalive.com, kesalahan terbesar dari rencana pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI oleh DCKTRP adalah metodenya yang lewat pengadaan langsung, sebagaimana tertera di SIRUP.

Dengan total nilai pengadaan Rp 750,2 juta, maka pengadaan tak bisa lewat pengadaan langsung. Sebab berdasarkan Perpres 54/2010, pengadaan barang di atas Rp 200 juta mesti lelang dengan metode pemilihan langsung.

Hanya pengadaan barang dengan nilai kurang dari Rp 200 juta yang bisa dengan metode pengadaan langsung.

Pemilihan langsung mutlak mesti lewat lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI). Berbeda dengan pengadaan langsung yang cukup dilakukan oleh pejabat pengadaan di SKPD.

Bahkan, pengadaan lift di Rumdin Gubernur DKI bisa saja dibatalkan oleh BPPBJ DKI jika nantinya tetap memakai metode pemilihan langsung.

Sebab, setiap lelang di BPPBJ harus dikaji ulang dahulu, dan hasilnya bisa diteruskan atau saran direvisi. Pengkajian terkait kelayakan perencanaan teknis, anggarannya, dan jadwal pelaksanaannya.

Kelayakan perencanaan teknis akan berkaitan dengan apakah rumah dinas tersebut layak dipasangi lift atau tidak.

Diketahui, rumah dinas Gubernur DKI yang berada di kawasan Taman Fatahillah merupakan bangunan cagar budaya golongan A. Rumah itu berupa bangunan kuno dengan dua lantai. Terdiri dari lantai dasar dan lantai 1.

Ketika Anies ke Kondangan Naik KRL

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama sang istri, Fery Farhati Ganies, berangkat menuju acara pernikahan di Depok, Jawa Barat, menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL).

Momen tersebut Anies tunjukkan lewat unggahan videonya di instagram story akun pribadinya @aniesbaswedan, Sabtu siang ini (20/1).

Tampak dalam video tersebut Anies berdiri di kereta rel listrik mengenakan batik cokelat sambil memainkan ponselnya. Sementara istrinya duduk berbaur bersama penumpang lain. Ia mengenakan kerudung dan kebaya pink senada, dihiasi kalung mutiara melingkar di lehernya.

Anies dan istri menghadiri resepsi pernikahan anak dari mantan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW).

Anies dan istri naik kereta dari Stasiun Gondangdia menuju Depok.

Tak hanya di akun pribadinya, ‘penampakan’ Anies ke acara pernikahan naik kereta juga diunggah di akun Instagram resmi tim Anies-Sandi, @jakartamajubersama.

Di akun yang memiliki 90,5 ribu pengikut itu tampak foto Anies dan istri sedang berada di peron Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat.

JK Mengaku Sodorkan Anies ke Prabowo, PKS: Silahkan Mengklaim

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku menyodorkan nama Anies Baswedan ke Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam Pilkada DKI 2017 lalu. PKS selaku partai pengusung Anies dan Sandiaga Uno menanggapi klaim JK tersebut dengan mengatakan bahwa banyak yang mengklaim pasangan tersebut setelah menang.

“Memang Mas Anies ini kalau sudah menang pasti banyak yang mengklaim karena kemenangan itu melahirkan seribu ayah dan ibu, kekalahan itu menjadi anak yatim,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Selasa (16/1/2018).

Mardani pun menyatakan, boleh-boleh saja mengklaim. Namun tetap saja, yang berperan penting dalam kesuksesan Anies-Sandi adalah Prabowo dan Presiden PKS Sohibul Iman. Jadi, kata Mardani, silahkan jikalau ada pihak-pihak, termasuk Pak Jusuf Kalla, mengklaim menyodorkan nama Anies.

Monggo kalau ada pihak-pihak, termasuk Pak Jusuf Kalla, (mengaku) yang menyodorkan Mas Anies. Tetapi yang terpenting Pak Prabowo dan Pak Sohibul Iman punya kelegawaan bahwa Mas Anies-lah yang diterima,” ucap Mardani.

Menurut Mardani, Anies mungkin punya kedekatan dengan sejumlah pihak, termasuk JK. Namun kedekatan itu, kata dia, bukan faktor utama seseorang mengklaim sendiri pencalonan Anies.

“Bahwa Mas Anies dekat dengan Pak Jusuf Kalla, itu mungkin. Pak Jusuf Kalla mendorong Pak Anies mungkin, tapi faktor utamanya adalah Pak Prabowo dan Pak Sohibul Iman dan Pak Salim Segaf Al-Jufri yang memutuskan menerima dan menjadikan Mas Anies cagub DKI,” ucapnya.

Pengakuan JK terkait dirinya yang menydorkan nama Anies terlontar saat membela Prabowo yang dituding La Nyalla Mattalitti meminta mahar politik di Pilgub Jatim 2018.

“Pengalaman saya juga kembali, karena yang mulai ribut (itu) Gerindra. Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke Pak Prabowo langsung saja diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada (mahar) itu,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/01/2018).

Baca: Jusuf Kalla: Tak Ada Mahar Waktu Saya Usulkan Anies ke Prabowo

Jusuf Kalla: Tak Ada Mahar Waktu Saya Usulkan Anies ke Prabowo

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak ada permintaan apa-apa saat mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Pengalaman saya, waktu mengusulkan Anies ke Prabowo, langsung saja tuh, diterima tanpa syarat-syarat. Tidak ada itu (mahar politik),” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/01/2018).

Pernyataan tersebut diungkap JK saat ditanya soal dugaan permintaan mahar politik dari partai ke bakal calon kepala daerah.

Polemik soal soal mahar politik muncul saat La Nyalla Mattalitti secara blak-blakan mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo jika ingin mendapat rekomendasi dalam pilkada Jawa Timur 2018.

JK melanjutkan, meski tidak dimintai mahar saat menyodorkan nama Anies, ia tidak menampik adanya permintaan uang politik ketika seseorang hendak maju dalam pemilihan umum. Dan, biasanya, berdampak ke proses-proses perizinan di daerah ketika calon terkait terpilih.

“Jadinya dibebankan ke situ (perizinan). Pada ujungnya terjadilah ekonomi yang agak berbeda tinggi,” ujar JK.

Ditanyai apakah praktik itu bisa hilang, menurut dia bisa saja. Hal itu bisa dikaitkan dengan aturan money politic dalam peraturan perundang-undangan.

“Tidak perlu ada sanksi baru, di UU sudah ada seseorang itu tidak boleh terlibat money politic,” ucap JK.

Baca juga: JK Mengaku Sodorkan Anies ke Prabowo, PKS: Silahkan Mengklaim

Sebagaimana diketahui, tidak lama setelah La Nyalla terang-terangan soal permintaan uang dari Partai Gerindra, satu per satu politikus mengomentari tuduhan La Nyalla tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, yang juga dari Gerindra, mengatakan La Nyalla salah menafsirkan maksud Prabowo. Menurut dia, Prabowo hanya menanyakan apakah La Nyalla memiliki modal untuk maju dalam pilkada karena berpolitik memang tak murah.

Baca: Habiskan Rp 100 M di Pilkada DKI, Sandiaga: Tak Ada Mahar Sama Sekali

Senada dengan Sandi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pun mengatakan, seandainya pun ada permintaan uang, hal itu bukan untuk Prabowo pribadi namun untuk kepentingan La Nyalla sendiri. Misalnya, untuk logistik dan kampanye.

Baca juga: Gerindra Harap La Nyalla Urungkan Niat Tempuh Jalur Hukum