Dedi Mulyadi Ancam Jatuhkan Sanksi Bagi Anggota Legislatif Partai Golkar yang Poligami

Jurnalpolitik.id – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku akan menjatuhkan hukuman bagi anggota legislatif dari partainya yang terbukti melakukan poligami.

Peraturan ini bisa dibilang unik. Para calon legislatif yang akan berlaga pada Pileg 2019 dituntut untuk menaati aturan baru ini.

Hal tersebut Dedi sampaikan pada acara Pembekalan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Jawa Barat, di Plaza Hotel, Purwakarta, Rabu (21/2/2018).

“Jika terpilih sebagai anggota legislatif, dilarang untuk menikah lagi,” kata calon wakil gubernur Jabar itu di hadapan anggota Partai Golkar.

Dedi pun mengaku sudah menyiapkan sanksi bagi yang melanggar.

Pergantian Antar Waktu (PAW) akan mereka terima jika terbukti menikah lagi, atau memiliki dua istri dalam satu waktu.

“Kalau mau menikah lagi ya boleh, asal istrinya sudah meninggal, menghilang atau kabur,” kata Dedi.

Kebijakan tersebut dibuat sebagai komitmen Partai Golkar Jawa Barat untuk menghormati setingi-tingginya sosok perempuan.

Selain itu, juga upaya Partai Golkar untuk menjaga kinerja para kadernya saat sudah mengemban amanah baru sebagai wakil rakyat.

“Ya kan gak bagus, susah sama istri pertama, berjuang mati-matian setelah terpilih malah nambah istri. Terus nanti kalau istrinya banyak, malah ngurusin istri-istrinya bukan ngurusin rakyat,” kata Dedi.

Baca juga: Kelelahan Usai Blusukan, Dedi Mulyadi Tertidur Pulas di Bangku Warteg

Anies Ungkap Alasan Tidak Bisa Jadi Juru Kampanye Sudirman Said

Jurnalpolitik.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak bisa menjadi juru kampanye (jurkam) dari calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said.

Alasannya, nama Anies tak tercantum dalam daftar tim pemenangan Sudirman Said saat mendaftar sebagai Cagub ke KPUD Jawa Tengah.

“Kalau disebut sebagai jurkam, saya bukan jurkam, karena namanya tidak ada di dalam daftar nama jurkam,” kata Anies di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).

Kendati tak jadi jurkam, Anies mengaku tetap mendukung penuh Sudirman dalam Pigub Jateng 2018.

“Kalau ditanya apakah saya mendukung Pak Sudirman, saya mendukung,” ujar Anies.

Anies menilai, dengan sejumlah prestasi dan pengalaman yang dimiliki di pemerintahan, Sudirman adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah.

“Jadi pengalaman kepemimpinannya komplit, saya rasa beliau akan memiliki dampak yang positif sekali dan satu lagi, bersih,” ucap dia.

Sebelumnya, calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Anies Baswedan, Selasa (20/2/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Sudirman sempat meminta Anies agar bersedia menjadi juru kampanyenya di Pilkada Jawa Tengah.

“Saya tadi mencoba mengusulkan (Anies jadi Jurkam), tapi belum tentu secara regulasi maupun waktu, kan beliau sangat sibuk di sini. Tapi tentu saja sangat berharap Pak Anies memberikan endorsement (dukungan),” kata Sudirman.

Sudirman mengaku ini kali pertama dia meminta Anies untuk menjadi jurkam.

“Ini baru pertama kali. Karena ini sudah musim kampanye kan, kemarin-kemarin sih baru sosialisasi. Ya semua teman yang bisa membantu pasti akan membantu. Pak Anies pun akan menggunakan jejaringnya untuk menyampaikan pesan-pesan baik lah,” kata mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Kerja Jokowi ini.

Selain Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun diminta menjadi juru kampanye Sudirman Said. Sandi dipastikan menjadi jurkam lantaran ditugaskan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo.

“Pak Sandi sebagai Gerindra hampir pasti tuh. Mungkin di waktu weekend akan datang ke Jawa Tengah dan beliau memang sudah ditugaskan Pak Prabowo untuk ikut juga turun ke Jawa Tengah,” ujar Sudirman.

Pengurus 3 Partai Pengusung Ridwan Kamil-Uu Alihkan Dukungan ke Deddy Mizwar

Jurnalpolitik.id – Para petinggi pengurus PKB, PPP, dan Partai Hanura Jawa Barat tiba-tiba memutuskan untuk mengalihkan dukungan.

Diketahui, 3 partai tersebut awalnya mendukung pasangan nomor urut satu, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu). Namun, pada Senin malam, mereka mengalihkan dukungan ke pasangan nomor urut empat, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Keputusan tersebut diambil setelah menggelar pertemuan yang mereka sebut sebagai ‘Deklarasi Konspirasi PKB, PPP, dan Partai Hanura’ di Rumah Makan Kampung Sawah, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (19/2/2018) malam.

Deklarasi tersebut dihadiri ratusan kader ketiga partai dan diwakili Ketua Bapilu DPW PPP Jabar Komarudin Taher, Ketua Bapilu Partai Hanura Jabar Budi Hermansyah, dan Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Subang Agus Eko Muhammad Solihundan.

Deklarasi itu juga dihadiri calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.

Ketua tim deklarasi, Komarudin Taher, berdalih, deklarasi tersebut merupakan ajang silaturahim antar-partai yang bertujuan untuk mensukseskan pasangan nomor urut empat dalam Pilkada Jawa Barat yang akan digelar pada 27 Juni 2018.

“Ini silaturahim antarpartai bersama Pak Demiz. Karena sedang menghadapi pilgub, baunya bau Pilgub Jabar,” ujar Komarudin.

Deklarasi Konspirasi Partai PPP, PKB dan Hanura mendukung pasangan calon gubernur Deddy Mirwar – Dedi Mulyadi, Senin (19/2/2018) malam. (Foto: Pikiran Rakyat)

Komarudin mengklaim, deklarasi ini muncul dari hati nurani para kader arus bawah yang berbeda pendapat dengan pengurus partai pusat. Mereka menginginkan pemimpin yang benar-benar bekerja melayani masyarakat.

Karakter tersebut, menurut Komarudin, ada pada sosok Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

“Kami memiliki nurani yang sama. Ingin pemimpin yang mampu bekerja untuk rakyat. Saya kira, gerakan kami ini akan menggelinding di kabupaten/kota se Jawa Barat,” tuturnya.

(Baca juga: Dana Kampanye Tertinggi, Ridwan Kamil: Kampanye Murah Tidak Realistis)

Atas ‘pembelotan’ ini, seluruh kader pun siap menerima konsekuensinya. Menurut Komarudin, hal ini wajar dalam proses politik.

“Semua ada proses dan itu wajar. Tapi kami ingatkan jika partai main pecat, ya habis ini kader. Cari suara itu bukan perkara gampang, loh,” ujarnya.

Komarudin juga mengungkapkan sudah memiliki rencana untuk menggelar kegiatan yang sama dalam rangka konsolidasi kekuatan. Agenda di seluruh kabupaten dan kota di Jabar sudah disusun demi kelancaran suksesi pemenangan calon nomor empat tersebut.

“Ini baru mulai, kami nanti ajak teman-teman di daerah untuk berkegiatan juga. Kami yakin seluruh kader ada di belakang,” tandasnya.

(Baca juga: Kelelahan Usai Blusukan, Dedi Mulyadi Tertidur Pulas di Bangku Warteg)

Dana Kampanye Tertinggi, Ridwan Kamil: Kampanye Murah Tidak Realistis

Jurnalpolitik.id – KPU telah menerima laporan dana awal kampanye (LADK) empat pasangan calon (paslon) peserta Pilgub Jabar 2018.

Dari 4 Paslon, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) memiliki dana kampanye terbanyak yaitu Rp 2,2 miliar.

Pasangan nomor urut 1 itu melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 2.230.688.000. Dan dana yang sudah dipakai mencapai Rp 1.520.262.372.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil mengatakan itu membuktikan bahwa pasangan Rindu realistis. Artinya, pihaknya benar-benar transparan soal biaya. Contohnya, saat acara massa, tidak mungkin tidak ada biaya konsumsi.

“Iya, membuktikan kami realistis. Kalau dibilang kampanye murah menurut saya tidak realistis, aslinya memang besar. Jadi saya kira wajar-wajar aja,” kata Emil di Kota Bandung, Jabar, Senin (19/2), dilansir dari RMOLJabar.com.

Emil menambahkan, dirinya tidak mau, seandainya nantinya menang, dana kampanye ini dipersoalkan transparansinya.

“Saya males kalau nanti menang terus dipersepsikan hal-hal yang tidak transparan. Mending apa adanya aja dan realistis apa adanya,” tandas Emil.

Diketahui, pasangan Rindu diusung Partai Nasdem, PPP, PKB dan Partai Hanura.

LADK tiga paslon lain yang dirilis KPU Jabar adalah:

  • Paslon Nomor Urut 2, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan penerimaan Rp 250 juta dan pengeluaran Rp 229,5 juta
  • Paslon Nomor Urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu penerimaan Rp 15 juta dan belum ada laporan pengeluaran
  • Paslon Nomor Urut 4, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi penerimaan Rp 221 juta dan pengeluaran belum ada.

Kelelahan Usai Blusukan, Dedi Mulyadi Tertidur Pulas di Bangku Warteg

Jurnalpolitik.id – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jadi pusat perhatian warga lantaran tertidur pulas di sebuah bangku di warung makan sederhana.

Peristiwa tersebut terjadi saat Dedi menyambangi Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (19/2/2018).

Baik warga maupun pengguna jalan di kampung itu terheran-heran menyaksikan pemandangan tak biasa itu. Dedi terlelap pulas usai berkeliling menjumpai warga di gang sempit di desa tersebut.

Sebelum tertidur, Dedi sempat meminta anggota rombongannya untuk makan di warung tersebut. Awalnya, ia hanya duduk di bangku panjang dan tidak ikut makan lantaran sedang menjalani kebiasaannya berpuasa Sunah Senin-Kamis.

Dan beberapa menit kemudian Dedi terlihat mulai rebahan sampai akhirnya tertidur pulas.

Awalnya tidak ada yang menyangka jika yang sedang berbaring di bangku itu adalah Cawagub Jabar.

“Kang, itu siapa?,” tanya Dindin (56), seorang pedagang bakso keliling di kampung tersebut.

Namun, dia baru ‘ngeuh’ saat melihat ikat kepala yang dikenakan Dedi. Sesaat dirinya baru sadar jika yang tertidur pulas itu adalah Dedi Mulyadi atau mantan Bupati Purwakarta.

“Itu Kang Dedi kan? Tidurnya kok di bangku ya?” ujar dia penasaran.

Dindin dan warga yang kebetulan sedang makan di warung tersebut merasa heran. Pasalnya, jarang mereka temukan seorang tokoh yang berkenan tidur di tempat seadanya

“Kok pejabat tidurnya di mana aja ya? Pejabat lain enggak gitu,” ucapnya heran.

Keheranan yang sama juga diungkapkan Maemunah (52), seorang pedagang cilok. Ia merasa hal itu aneh. Kendati dia merasa senang karena masih ada tokoh yang berkarakter tanpa sekat dengan warga.

“Aneh tapi senang sekali masih ada tokoh tapi karakternya merakyat seperti Kang Dedi,” kata Maemunah.

Sekira 30 menit berselang, Dedi pun terbangun dengan tidak banyak berkomentar. Ia mengaku sengaja tidur sebentar untuk istirahat sejenak.

“Adem banyak pohon, jadi ya lumayan istirahat sebentar,” singkat Dedi.

Setelah semua rombongannya selesai makan siang, Dedi langsung mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan menemui warga di Kabupaten Karawang. Karena, masih ada beberapa lokasi yang dikunjunginya dalam kampanye ke tiganya itu.

Pilgub Lampung, PKS Tetap Dukung Mustafa yang Kini Tersangka dan Ditahan KPK

Jurnalpolitk.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, meskipun Mustafa telah berstatus tersangka dan kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan tim pemenangan akan terus bekerja untuk menyosialisasikan bahwa Lampung akan lebih baik dengan kemenangan Mustafa-Ahmad Jajuli.

“Selagi Pak Mustafa masih ada dan Pak Jajuli masih eksis tim akan perjuangkan kemenangan untuk keduanya. Dengan kemenangan mereka, maka Lampung akan menjadi lebih baik,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (19/2).

Pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli diusung oleh tiga partai politik, yakni PKS, Hanura dan NasDem.

pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli.

pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli.

Ahmad mengatakan DPW PKS Lampung juga telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait penahanan Mustafa, diantaranya PKS Lampung menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Mustafa.

Selain itu, PKS Lampung akan tetap melanjutkan perjuangan pencalonan Mustafa-Ahmad Jajuli dalam pemilihan Gubernur Lampung. PKS Lampung menginstruksikan seluruh kader, struktur partai dan relawan jaringan PKS se-Lampung untuk terus berjuang sekuat tenaga menyosialisasikan dan memenangkan Mustafa-Ahmad Jajuli dengan pendekatan yang santun, elegan dan martabat.

Namun, kata Ahmad PKS akan terus mencermati ketentuan hukum dan politik di Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik yang bergabung dalam koalisi “KeCe” itu.

Bupati Lampung Tengah, DR. Ir. Mustafa. (Foto: istimewa)

Sebelumnya, hal senada juga dilontarkan Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ledia menyatakan, yang PKS kampanyekan bukanlah Mustafa seorang sebagai calon gubernur, melainkan Mustafa dan Ahmad Jajuli. Nama terakhir adalah calon wakil gubernur Lampung yang mereka usung.

“Tetap. Kampanye kan satu paket, bukan individual,” kata Ledia kepada detikcom, Sabtu (17/2/2018).

Mustafa kini menyandang status tersangka alias belum berkekuatan hukum tetap. Maka Mustafa sesungguhnya masih bisa mengikuti proses Pilkada 2018 ini, termasuk berkampanye. Kampanye berlangsung sejak 15 Februari sampai 23 Juni nanti. Bisa saja nantinya Mustafa punya status hukum yang tetap (inkrah) sehingga bila menang menjadi Gubernur Lampung maka dia tak bisa menjabat.

“Meski pas dilantik bisa jadi bukan yang bersangkutan yang dilantik. Maka bila situasinya seperti itu, wakil gubernurnya akan dilantik menjadi gubernur dan calon wakil gubernur selanjutnya dibicarakan antar partai pengusung dan pendukung,” tutur Ledia.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: detikcom)

Dalam situasi seperti ini, calon yang diusung menjadi tersangka, partai-partai tak bisa menarik dukungan dan membatalkan pengusungan. Soalnya ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

“Cabut dukungan nggak bisa, kecuali bila prosesnya sudah sampai inkrah,” kata Ledia.

Soal Mustafa yang menjadi tersangka, PKS menilai itu adalah tanggung jawab masing-masing dan proses hukum harus dijalankan oleh Mustafa. PKS mengaku sudah memindai dan menyeleksi calon yang bakal diusung. Namun kini Mustafa sebagai hasil penyaringan yang dilakukan PKS ternyata menjadi tersangka kasus suap.

“Pastilah semua sudah di-screening (penyaringan). Tapi kan ada proses yang kita belum tentu tahu soal orang tersebut,” tutur Ledia.

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus suap pada Jumat (17/2/2018). Dia diduga mengarahkan suap demi mendapat duit pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 300 miliar. Kini PT SMI menghentikan proses pinjam duit yang diajukan pihak Pemda Lampung Tengah itu.

Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Diduga ada permintaan dana Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut.

PKS juga mengambil sikap yang sama terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang akan maju di Pilkada Jombang 2018. Nyono diudukung oleh Golkar, PKB, PKS, NasDem, dan PAN. Namun kini Nyono menjadi tersangka.

Nyono menjadi tersangka, diduga menerima suap. Sebelumnya, Nyono ditangkap KPK di Stasiun Balapan, Solo, Sabtu (3/2). Nyono diduga menerima uang suap Rp 275 juta dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Sulestyowati. Di hari yang sama, KPK menangkap Inna di Surabaya.

Uang tersebut diberikan Inna agar Nyono mengangkatnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang definitif. Baik Nyono dan Inna kini ditahan KPK dan menyandang status tersangka.

CNN INDONESIA/DETIKCOM

Fahri Curiga OTT KPK Pesanan Calon Kepala Daerah Tertentu untuk Gugurkan Lawan

Jurnalpolitik.id – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK akhir-akhir ini banyak menyasar petahana peserta Pilkada 2018. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun curiga penangkapan tersebut pesanan dari calon kepala daerah lainnya.

Fahri menyinggung soal penyadapan yang dilakukan KPK. Dengan ketidak jelasan siapa yang mengawasi, Fahri menilai penyadapan tersebut rawan menjadi tempat bermain salah satu kontestan untuk menjatuhkan lawannya.

“Bagaimana kalau kandidat yang berpotensi kalah, mengorder penangkapan pada KPK?” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2).

“Saya curiga penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah titipan dari pesaing di Pilkada. Dia kasih nomornya, tolong intip orang ini, ini orang akan ada proyek begitu ada yang janji (transaksi), tangkap saja,” lanjutnya.

Fahri beranggapan, hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat sekarang ini KPK sudah menjelma menjadi lembaga negara yang, menurutnya, super bodi dan tidak mau diawasi siapapun termasuk oleh parlemen.

“Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi karena mungkin ada demand dari 171 kepala daerah yang sekarang sedang bertanding ini. Mungkin saja, KPK kan kita tidak bisa diawasi,” katanya.

Penangkapan titipan, lanjutnya, menjadi alasan yang paling masuk akal sebab yang menjadi sasaran dan sudah tertangkap KPK adalah para calon kepala daerah dengan survei elektabilitas cukup tinggi.

“Begitu ditangkap kan dia gugur, berarti yang naik (elektabilitas) calon yang lain gitu. Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK mungkin terjadi,” kata Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Berani Bubarkan KPK

Tanggapi Bawaslu, MUI Tegaskan Khotbah dan Ceramah tak Bisa Diatur

Jurnalpolitik.id – Komisi dakwah MUI Pusat menanggapi rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan mengeluarkan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama di masa kampanye Pilkada 2018.

Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Cholil Nafis menyatakan bahwa rencana tersebut sia-sia saja. Menurut Cholil siapa pun tak bisa mengatur materi khutbah dan ceramah. Jangankan Bawaslu, Menteri Agama (Menag) saja tidak bisa.

Selain itu Cholil juga mempertanyakan metode pengaturan isi khotbah dan ceramah. Sebab, kata dia, pemerintah selama ini tidak memiliki prosedur mengangkat khotib. Dengan demikian, menurut Cholil, mustahil pemerintah bisa mengatur materi khutbah dan ceramah.

“Kalau di hadapan presiden iya bisa, kalau di masjid ya nggak bisa,” ujar dia.

Baca: Bawaslu Susun Pedoman Materi Khotbah untuk Masa Kampanye Pilkada

Kendati demikian, Cholil mengaku belum mendengar ada pemberitahuan ke pihaknya terkait rencana Bawaslu mengeluarkan aturan soal materi khotbah.

“Saya secara pribadi belum pernah merasakan diajak, belum pernah ada perintah,” ujar dia.

Namun, lanjut Cholil, tidak ada masalah jika Bawaslu menggandeng ulama untuk mensosialisasikan kampanye larangan politik uang, menyinggung suku agama ras dan antargolongan (SARA), serta menyebar informasi hoaks.

Kampanye semacam itu, menurutnya, sudah pernah dipraktikkan KPU dan DPR RI.

“Jangankan di dalam masjid, di luar masjid juga silahkan,” tegasnya.

Cholil menambahkan, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kampanye anti-politik uang, tetapi bagaimana berpolitik yang bisa membatasi praktik politik uang tersebut.

“Yang dibenahi itu bukan kampanyenya, tapi sistemnya,” ujar dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

Sebelumnya, Bawaslu mengaku tengah merumuskan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama dalam masa kampanye Pilkada 2018.

Tujuannya, agar menjadi referensi para tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu. Juga, menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA.

Kendati demikian, aturan ini sifatnya hanya himbauan.

“Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Selain itu, Afif mengaku, penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Tujuannya untuk memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama.

“Hanya materi khotbah berwawasan pengawasan dan dibuat tidak hanya dari perspektif Islam, tapi juga Kristen, Katolik Hindu dan Buddha, di dalamnya memuat seperti larangan politik uang dan lain-lain,” kata Afif.

Bawaslu Susun Pedoman Materi Khotbah untuk Masa Kampanye Pilkada

Jurnalpolitik.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah merumuskan aturan soal materi khotbah untuk dijadikan referensi bagi para tokoh agama dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Tujuannya, agar menjadi referensi para tokoh agama dalam menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran pemilu. Juga, menghindari ceramah yang menjurus ke ranah politik ataupun SARA.

Kendati demikian, aturan ini sifatnya hanya himbauan.

“Bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi referensi untuk mengajak tokoh agama menyampaikan semangat pencegahan pelanggaran dalam pemilu. Ini bagian dari sosialisasi, bukan kita mau ngawasi khotbah,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Afif mengaku, penyusunan materi khotbah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh lintas agama. Tujuannya untuk memberikan pengawasan terhadap politik uang dari masing-masing perspektif agama.

“Hanya materi khotbah berwawasan pengawasan dan dibuat tidak hanya dari perspektif Islam, tapi juga Kristen, Katolik Hindu dan Buddha, di dalamnya memuat seperti larangan politik uang dan lain-lain,” kata Afif.

Menurut Afif, tokoh agama menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran. Serta dapat mendinginkan suasana kampanye dari ujaran kebencian.

“Bagaimana para tokoh agama menjadi bagian penting yang kita ajak melakukan pencegahan pelanggaran, mendinginkan suasana agar ujaran kebencian, SARA tidak semakin merebak,” ujar Afif.

Baca juga: Tanggapi Bawaslu, MUI Tegaskan Khotbah dan Ceramah tak Bisa Diatur

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kampanye yang memuat SARA bisa dipidana.

“Norma hukum jelas, dalam UU, money politics dilarang, ancamannya pidana. Kemudian tim kampanye yang singgung suku, ras, agama, apa pun itu dilarang dan bisa pidana,” ujar Abhan.

Ketentuan ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 69 huruf b dan c. Menurutnya, sanksi ini juga akan dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu.

“Tinggal nanti tergantung pembuktian kami dalam proses pengkajian atas laporan dugaan pelanggaran pilkada,” kata Abhan.

Bawaslu RI berencana melakukan pertemuan dengan Ketua MUI KH. Ma’aruf Amin guna membahas dan mendiskusikan rencana ini.

“Tapi belum ketemu terus dengan KH Ma’aruf. Kita akan bicarakan bagaimana khutbah jumat dan ceramah agama pas kampanye cenderung menyejukan daripada menyesakkan dada,” ujar anggota Bawaslu RI Rahmat Badja di Hotel Aone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Rahmat mengatakan Bawaslu RI sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah.

“Sudah kita mulai, dengan NU sudah KH Said sudah oke katanya, terus dengan Muhammdiyah juga sudah ketemu,” lanjut Rahmat.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Meski belum menemui titik terang, Bawaslu RI berharap materi-materi khotbah ini bisa menjadi pedoman menyampaikan yang baik.

Ia pun menegaskan khotbah ini tidak hanya berlaku pada khotbah shalat jumat, tapi juga untuk kegiatan keagamaan di gereja maupun tempat ibadah lain.

“Memang kita harapkan ini bisa jadi pedoman bagi teman-teman saat khutbah dan shalat jumat dan juga khotbah Gereja juga demikian. Jangan sampai gereja, masjid jadi pusat politik ya. Ini tidak kita harapan, pusat politik boleh tapi yang mencerdaskan lah bukan memihak dan mengarahkan utk memilih satu paslon. memilih orang baik itu jelas,” ungkap Rahmat.

Nantinya ujar Rahmat, materi-materi ini akan disebarkan kepada pemuka agama Islam, PHDI, KWI, maupun PGI.

“Kami sedang menyusunnya, insya allah kita akan sebarkan ke para pemuka agama. Silakan khotbah yang baik, secara visi dan misi yang baik, program yang baik, yang amanah karakterisitik seperti itu gak apa apa. Tapi tidak diarahkan harus si ini, apalagi sampai menyudutkan paslon lain,” ujar Rahmat.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

DETIKCOM/TRIBUNNEWS

Zulkifli Hasan Imbau Kadernya Rajin Salat di Masjid untuk Raih Suara Jemaah

Jurnalpolitik.id – Zulkifli Hasan mengimbau kepada para kader Partai Amanat Nasional (PAN), terutama yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, untuk rajin shalat berjamaah di masjid.

Hal itu, menurut dia, untuk meraih suara pemilih yang sering shalat berjamaah di masjid.

“Yang Islam salat magrib dan subuh di masjid. Bayar tidak shalat subuh di masjid, enggak,” kata Ketua Umum PAN itu di hadapan kadernya di gedung Kartini, Kota Malang, Senin (5/2/2018).

“Kenapa magrib sama subuh di masjid? Kalau kamu magrib sama subuh nggak di masjid, orang-orang di masjid nanti suaranya diambil PKS semua,” katanya.

“Paling enggak dibagi dua. Kamu juga salat di masjid. Magrib dan subuh. Bagi dua paling tidak,” kata pria yang akrab disapa Bang Zul itu.

Selain itu, dia juga meminta kadernya untuk rutin berkunjung kepada pengurus PAN di cabang dan di ranting.

“Kalau saudara ingin menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, tiap hari kunjungi lima ranting. Bisa enggak. Boleh satu orang, boleh dua orang, terserah,” tuturnya.

“Kalau saudara ingin menjadi anggota DPRD provinsi, satu hari kunjungi lima cabang. Cabangnya belum ada, bentuk kalau belum ada,” lanjutna.

Zulkifli juga meminta kadernya untuk rutin mengikuti pengajian, menjalin silaturahim dengan tokoh di daerahnya dan aktif mengikuti kerja bakti.

“Ikuti kegiatan di lingkungan saudara. Kalau ada arisan ikut, kalau ada kerja bakti kebersihan ikut. Kalau saudara tidak terpilih, sudah melakukan itu, datang kepada ketua umum, saya ganti,” ujarnya.

Jusuf Kalla: Tak Ada Larangan Ustaz Ceramah soal Politik di Masjid

Jurnalpolitik.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, tidak ada larangan bagi ulama atau ustaz untuk menyampaikan ceramah yang bermuatan politik di masjid. Asalkan ceramah tersebut tidak bertujuan untuk kampanye atau memberikan dukungan kepada salah satu calon.

“Kalau ceramahnya tidak memihak, artinya hanya bicara tentang ayat Al-Quran, hadits yang berhubungan dengan politik, tentu sebagai pengetahuan, tidak dalam kampanye,” kata JK di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2018).

JK menambahkan, larangan berkampanye di masjid secara tegas telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, selama ceramah yang disampaikan hanya untuk referensi pengetahuan, hal itu masih diperbolehkan.

“Kalau hanya sebagai referensi tidak apa-apa, yang dilarang itu kan kampanye,” kata dia.

Kehadiran JK di di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam rangka kajian dhuha bersama Ustaz Abdul Somad. Dalam kesempatan tersebut, JKyang juga merupakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengapresiasi kehadiran tausiah yang disampaikan Ustaz Somad.

JK mengatakan, kehadiran Ustaz Somad ini memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bisa mendengarkan tausiah dan nasehat-nasehat secara langsung.

Alhamdulillah dengan kehadiran Ustaz Abdul Somad tentu akan memberikan pencerahan, kalau selama ini mungkin lebih banyak Anda nonton di Youtube, sekarang bisa langsung, saya juga,” kata JK.

Adapun soal politisasi masjid ini pernah mendapat kecaman dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid seluruh Jakarta beberapa waktu lalu. Hal tersebut didasari pada keprihatinan lantaran sejumlah masjid di Ibu Kota kerap dijadikan panggung politik oleh beberapa ormas selama masa kampanye Pilkada.

Menurut mereka, pembahasan politik di masjid semestinya menciptakan toleransi di masyarakat, bukan caci maki dan hinaan.

PDIP Jateng Sebut Telah Beredar Tabloid Mirip ‘Obor Rakyat’, Namanya ‘Hidayah’

Jurnalpolitik.id – PDI Perjuangan (PDIP) mengaku menemukan media cetak yang isinya mirip ‘Obor Rakyat’ tersebar luas di daerah pesisir selatan Jateng pada Pilpres lalu.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, mengaku geram melihat tabloid tersebut yang isinya dinilai menyerang dan menyudutkan PDIP dengan berita fitnah. Menurutnya, terbitan itu bagian dari kampanye hitam Pilkada 2018.

“Ini di wilayah Selatan sudah beredar sama seperti ‘Obor Rakyat’, namanya ‘Hidayah’. Isunya ‘banteng’ mau dikubur,” kata Bambang dalam acara Legislator Summit di Hotel Patrajasa Semarang, Jumat (2/2/2018).

Dia pun meminta siapa saja kader PDIP yang menemukan media itu untuk membakarnya. Dia pun mengancam akan melaporkan dalang atau pembuat terbitan tersebut.

“Ini negara hukum,” tegas Bambang.

Selain itu Bambang juga meminta kader PDIP untuk mengantisipasi gerakan canvassing yang berpotensi dilakukan lawan politik, khususnya di Pilgub Jateng 2018.

Canvassing yang dimaksud Bambang adalah penyebaran berita buruk yang dilakukan oleh rival.

“Berita buruk patahkan, itu yang saya maksud. Berita canvassing yang buruk, patahkan,” katanya.

Acara Legislator Summit di Hotel Patrajasa Semarang ini dihadiri pula Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Keduanya ikut memberikan sambutan sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

Dalam pidatonya Ganjar mengingatkan agar ‘banteng’ di Jateng harus mulai mengeluarkan ‘tanduknya’.

“Pihak sana akan mencoba mengerahkan kekuatan karena ada statement tidak rela Jawa Tengah disebut ‘kandang banteng’. Rasa-rasanya sungu-sungu (tanduk-tanduk) banteng harus keluar semua untuk menunjukkan respon yang sebenarnya. Saya akan menghimpun kekuatan, karena sudah ada yang statement gak setuju Jateng sebagai kandang banteng,” kata dia.

Ganjar Pranowo dan Bambang Wuryanto di kantor DPD PDIP Jateng.

Ganjar Pranowo dan Bambang Wuryanto di kantor DPD PDIP Jateng. (Foto: Merdeka.com/dian ade)

Dewan pers: jangan dibakar

Menanggapi isu beredarnya tabloid mirip ‘Obor Rakyat’ di pesisir Jawa Tengah, Dewan Pers menyarankan untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum untuk diproses.

“Saya baca pernyataan PDIP (di media) kalau ditemukan akan bakar habis, ya salah dong. Harusnya dicari siapa yang membuat, yang kayak begini harus diprores hukum,” ujar Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/2/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Stanley itu, membakar tabloid itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jika penanggungjawabnya tidak ditemukan tabloid tersebut akan terus beredar.

“Kalau cuma bakar percetakan malah tanya mau dicetak berapa dan mereka dapat kerjaan,” ujarnya.

Kendati demikian, Dewan Pers mengaku belum mendapati laporan dari temuan PDIP itu. Dewan Pers hanya mendengar isu tersebut dari media.

“Belum. Belum, tapi katanya sudah ada laporan dari Jateng, media yang mirip Obor Rakyat, tapi belum ada yang masuk di tempat kami,” kata dia.