Yusril: Kalau Bicara Jujur, Semua Partai Tidak Ada yang Lolos Pemilu

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang tidak meloloskan partainya mengikuti Pemilu 2019.

Yusril menuding KPU sengaja mencari-cari kekurangan PBB dan mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan parpol lain.

“Kalau bicara jujur seharusnya semua partai tidak ada yang lolos dalam pemilu,” ujar Yusril dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (19/2).

Dengan didampingi sejumlah pengurus PBB, Yusril membawa bukti dokumen dan video untuk menggugat keputusan KPU. Dia menganggap keputusan KPU tersebut jauh dari keadilan.

Baca: PBB Tak Lolos, Yusril Akan Pidanakan Komisioner KPU

“Mana ada partai yang baru berdiri itu punya pengurus sampai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mana punya anggota, kita tahu semua itu,” kata Pakar hukum tata negara itu.

Menurut Yusril, kejadian yang dialami PBB bukan hanya kali ini. Sebelumnya, menjelang Pemilu 2014, PBB juga pernah mengalami hal serupa di mana saat itu KPU mempersoalkan struktur kepengurusan di Kabupaten Bantul.

“Jadi, kalau partai-partai itu dicari-cari kekurangannya akan ketemu kesalahannya. Tapi kenapa itu terus-terusan terjadi pada PBB. Dan kami sekali lagi harus melakukan suatu perlawanan,” tegas Yusril.

Kelelahan Usai Blusukan, Dedi Mulyadi Tertidur Pulas di Bangku Warteg

Jurnalpolitik.id – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi jadi pusat perhatian warga lantaran tertidur pulas di sebuah bangku di warung makan sederhana.

Peristiwa tersebut terjadi saat Dedi menyambangi Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (19/2/2018).

Baik warga maupun pengguna jalan di kampung itu terheran-heran menyaksikan pemandangan tak biasa itu. Dedi terlelap pulas usai berkeliling menjumpai warga di gang sempit di desa tersebut.

Sebelum tertidur, Dedi sempat meminta anggota rombongannya untuk makan di warung tersebut. Awalnya, ia hanya duduk di bangku panjang dan tidak ikut makan lantaran sedang menjalani kebiasaannya berpuasa Sunah Senin-Kamis.

Dan beberapa menit kemudian Dedi terlihat mulai rebahan sampai akhirnya tertidur pulas.

Awalnya tidak ada yang menyangka jika yang sedang berbaring di bangku itu adalah Cawagub Jabar.

“Kang, itu siapa?,” tanya Dindin (56), seorang pedagang bakso keliling di kampung tersebut.

Namun, dia baru ‘ngeuh’ saat melihat ikat kepala yang dikenakan Dedi. Sesaat dirinya baru sadar jika yang tertidur pulas itu adalah Dedi Mulyadi atau mantan Bupati Purwakarta.

“Itu Kang Dedi kan? Tidurnya kok di bangku ya?” ujar dia penasaran.

Dindin dan warga yang kebetulan sedang makan di warung tersebut merasa heran. Pasalnya, jarang mereka temukan seorang tokoh yang berkenan tidur di tempat seadanya

“Kok pejabat tidurnya di mana aja ya? Pejabat lain enggak gitu,” ucapnya heran.

Keheranan yang sama juga diungkapkan Maemunah (52), seorang pedagang cilok. Ia merasa hal itu aneh. Kendati dia merasa senang karena masih ada tokoh yang berkarakter tanpa sekat dengan warga.

“Aneh tapi senang sekali masih ada tokoh tapi karakternya merakyat seperti Kang Dedi,” kata Maemunah.

Sekira 30 menit berselang, Dedi pun terbangun dengan tidak banyak berkomentar. Ia mengaku sengaja tidur sebentar untuk istirahat sejenak.

“Adem banyak pohon, jadi ya lumayan istirahat sebentar,” singkat Dedi.

Setelah semua rombongannya selesai makan siang, Dedi langsung mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan menemui warga di Kabupaten Karawang. Karena, masih ada beberapa lokasi yang dikunjunginya dalam kampanye ke tiganya itu.

Dituduh Korupsi, Fahri Tuding Ada Persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah angkat bicara terkait pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin yang menuduh dirinya terlibat korupsi.

Fahri pun menuding balik Nazaruddin tengah bersekongkol dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri mengaku sudah mendengar keterangan Nazar dari sebuah rekaman. Menurut Fahri, kalimat yang paling banyak Nazaruddin katakan adalah “kita serahkan kepada KPK” dan “saya paling banyak bantu KPK selama ini”.

Selain itu, Nazaruddin juga mengatakan bahwa dia sudah menyerahkan begitu banyak nama untik ditindaklanjuti oleh KPK.

“Nah, disitulah nampak bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK sangat dalam,” ujar Fahri kepada wartawan, Senin (19/2/2018).

Baca: Nazaruddin Klaim Miliki Bukti Fahri Hamzah Terlibat Korupsi

Fahri pun menduga Nazaruddin melemparkan tudingan tersebut lantaran kecewa. Pertama, menurut Fahri, Nazar kecewa asimilasinya tertunda akibat bocornya dokumen KPK yang menjamin bahwa ia tidak memiliki kasus.

Kedua, bocornya kembali dokumen pansus angket mengenai ratusan kasus Nazar yang ditahan KPK.

“Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK ini telah menjadi problem keamanan nasional,” kata Fahri.

Terkait tudingan Nazaruddin bahwa Fahri menerima uang suap saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membantah pernah berurusan dengan Nazar, apalagi terkait dengan proyek.

“Pernyataan Nazar itu tidak ada hubungan dengan saya. Saya enggak pernah ada bisnis di DPR selama 14 tahun menjadi anggota dan pimpinan DPR,” kata Fahri.

Fahri pun menganggap tidak aneh dengan tudingan Nazar tersebut. Dia menilai, apa yang dituduhkan Nazar hanyalah pengulangan yang dilakukannya selama ini.

Fahri menegaskan, ia tidak akan pernah berhenti dan takut dengan ancaman Nazar itu. Karena, menurutnya, pernyataan itu hanya untuk membungkam dirinya yang belakangan ini rajin membongkar dan mengkritik Nazar.

“Ada ribuan nama yang disebut hanya untuk dibungkam, tetapi saya tak akan berhenti. Kerusakan akibat Nazar telah nyata. Cukuplah,” kata politisi asal Sumbawa Nusa Tenggara Barat ini.

Bukan kali ini saja Fahri menyebut ada persekongkolan antara Nazaruddin dengan KPK.

Dalam cuitannya beberapa waktu lalu, Fahri juga menyinggung hal serupa.

Lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri menuliskan dan melampirkan sejumlah kekayaan yang dimiliki Nazaruddin dan menuding kekayaan Nazar tersebut diamankan oleh KPK.

Mulanya, ia mengunggah sebuah foto soal skandal korupsi besar Nazaruddin dari tahun 2006-2010.

Setelah itu, ia mengunggah foto dan menyebut adanya persekongkolan KPK dan Nazaruddin.

“Saya sajikan beberapa slide awal yang sudah banyak beredar supaya publik jangan mau ditipu oleh persekongkolan @KPK_RI dengan Nazarudin. Ini adalah persekongkolan untuk melindungi kejahatan di kedua belah pihak.” tulis Fahri.

“Kita tidak boleh lupa dengan pohon korupsi Nazaruddin karena seharusnya dialah yang menjadi awal persoalan tetapi oleh @KPK_RI nazar diselamatkan untuk kepentingan persekongkolan dan kebohongan drama korupsi selama ini. #MelawanLupa” tulis Fahri.

“Jangan lupa, nazar bukan pengusaha tapi dia anggota DPR dari partai berkuasa. Maka lihat proyeknya luar biasa.” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Fahri juga mengunggah daftar puluhan proyek Nazaruddin dan menuding KPK melindunginya.

“Lihat saja daftar proyeknya. Kok bisa orang kayak begini justru dilindungi dan dibebaskan @KPK_RI atas alasan berjasa? #MelawanLupa”

“Ini rekap total proyek Nazaruddin yang sekarang dalam perlindungan. Dari 162 proyek yang diproses hanya 6 dan nazar hanya dituntut di 2 proyek. 4 proyek dituntut tanpa nazar sebagai tersangka tapi sopir, OB, staf dll supaya bungkam. #MelawanLupa” cuitnya.

Setelah itu, Fahri Hamzah membuktikan melalui beberapa foto pegawai Nazaruddin yang menjadi tersangka.

“Tidak saja itu, Nazar dan KPK juga mengorbankan anak buahnya Nazar demi memperlancar persekongkolan mereka. Ini memang gila! #MelawanLupa”

“Anak2 muda mudi miskin ini mendekam di penjara tanpa masa depan sementara bos-nya sebentar lagi keluar sebagai orang kaya dan @KPK_RI menganggapnya pahlawan yang berjasa. #MelawanLupa #KorbanNazarKPK.”

“Demi membela para #KorbanNazarKPK data ini kita sampaikan kembali untuk #MelawanLupa bahwa persekongkolan membebaskan nazar adalah skandal besar di negara kita.”

“Inilah Nazar sang #PahlawanKPK yang justru adang dibebaskan padahal memiliki begitu banyak perkara. #MelawanLupa”, cuitnya

Tak cukup sampai disitu, Fahri juga menuding Nazaruddin masih bisa mengerjakan bisnisnya dari penjara.

“Dari penjara nazar tetap mengoperasikan bisnisnya karena seluruh hartanya dijaga oknum @KPK_RI yang kini tidak kena TPPU. Kok bisa? Ini semua persekongkolan sempurna. #MelawanLupa”

Bahkan Fahri menyatakan, jika Nazaruddin keluar dari penjara mampu membeli partai dengan harta kekayaannya itu.

“Begitu keluar penjara nazar langsung jadi orang kaya. Kepada seorang narapidana dia pernah berkata, “bang, nanti keluar penjara kita beli partai dan berkuasa lagi”. Hebat kan? #MelawanLupa”

Di akhir cuitannya, Fahri mengatakan bahwa data-data yang diunggahnya tersebut adalah data sementara yang pernah dibuka dalam pansus angket KPK.

“Inilah data sementara yang pernah dibuka dalam #PansusAngketKPK. Semoga kita #MelawanLupa dan tetap waspada karena @KPK_RI dan nazar sedang menipu bangsa Indonesia. Hanya satu kata, #Lawan !”

Nazaruddin Klaim Miliki Bukti Fahri Hamzah Terlibat Korupsi

Jurnalpolitik.id – Mantan politikus Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengaku mengantongi bukti dugaan korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

“Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia menjadi wakil ketua komisi III DPR,” kata Nazaruddin usai bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Februari 2018.

Awalnya Nazaruddin ditanya mengenai proses asimilasi dirinya. Dia lalu bicara panjang-lebar terkait niat membantu KPK, yang kemudian merembet ke soal Permai Group, kepala daerah yang terlibat korupsi, hingga soal Fahri Hamzah.

Menurut Nazaruddin, Fahri menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Nazaruddin pun mengaku akan memberikan bukti yang cukup untuk menjadikan Fahri tersangka.

“Saya akan buktikan, kalau memang dia (Fahri Hamzah) bersih dengan bukti yang saya ajukan, insyaallah dengan bukti yang saya serahkan cukup membuat Fahri tersangka,” kata Nazaruddin.

Kendati demikian Nazaruddin tak menyebutkan kasus apa yang bakal menyeret Fahri. Ia berjanji akan memberikan data dan bukti kepada KPK.

“Nanti saya serahkan semuanya di mana saya serahkan uang dan angka berapa dia (Fahri) menerima yang beberapa kali,” ujar Nazaruddin.

Diketahui, Fahri menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR pada periode lalu. Di pengujung 2011, dia diganti oleh koleganya di PKS, Nasir Djamil. Fahri dipindah ke Komisi IV DPR.

Nazaruddin hari ini, Senin (19/2/2018) bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kartu tanda penduduk atau e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Nazaruddin disebut membagikan jatah uang e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi Pemerintahan DPR.

Ia juga telah divonis bersalah untuk beberapa kasus. Nazaruddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan kasus suap Wisma Atlet Jakabaring. Selain itu, ia divonis melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang karena terbukti bersalah menerima hadiah dari PT Nindya Karya berupa uang tunai sekitar Rp 17 miliar dan PT Duta Graha Indah (DGI) berupa 19 lembar cek yang seluruhnya bernilai sekitar Rp 23 miliar.

Anies Dicegat Paspampres, Fadli Zon Sebut Jokowi Kekanak-kanakan

Jurnalpolitik.id – Insiden Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) mencegah Gubernur DKI Anies Baswedan ke podium final Piala Presiden dianggap sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menganggap orang nomor 1 di DKI itu sebagai teman.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/2).

Fadli pun membandingkannya dengan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau tidak salah tahun lalu Gubernur DKI yang kebetulan temennya presiden, yaitu Ahok, malah ikut diundang. Nah sekarang mungkin Gubernurnya bukan temannya, jadi diperlakukan seperti itu,” kata Fadli.

Sebagaimana diketahui, Anies dicegah Paspampres saat hendak ikut rombongan Jokowi ke podium final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk mengalungkan medali ke pemain Persija, Sabtu (17/2).

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Nama Anies Dicoret Panitia Piala Presiden di ‘Last Minute’

Menurut Fadli, sudah selayaknya Anies ikut ke podium bersama Jokowi sebab merupakan tuan rumah penyelenggaraan pertandingan. Hal itu pun diatur dalam protokoler yang berlaku.

Fadli pun meminta pemerintah memberi penjelasan yang rasional. Terlebih, insiden yang menimpa Anies terjadi dalam agenda olahraga yang mengedepankan spotifitas.

“Jadi tidak boleh ada persoalan pribadi itu dilibatkan. Apalagi ini menyangkut masalah kelaziman sebelumnya, masalah gubernur, protokoler dan sebagainya,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Baca juga: Anies Dicegah di Piala Presiden, Fahri Ungkit Ahok yang Diajak Jokowi

Fadli menyebut saat ini masyarakat sudah menilai ada muatan politik di balik insiden tersebut. Anies diduga dilarang lantaran merupakan lawan politik Jokowi.

Fadli berpendapat, melarang Anies dalam acara tersebut justru bisa memberi dampak negatif terhadap citra Jokowi sendiri.

Jokowi akan dianggap tidak dewasa lantaran memanfaatkan momentum agenda olahraga untuk kepentingan politik.

“Sebetulnya apa yang terjadi itu merugikan Jokowi sendiri. Itu dianggap jadi seperti tidak dewasa gitu, kekanak-kanakan jadinya kan,” ujar Fadli.

Baca juga: Terkait Insiden di Piala Presiden 2018, Maruarar: Seratus Persen Salah Saya

Pilgub Lampung, PKS Tetap Dukung Mustafa yang Kini Tersangka dan Ditahan KPK

Jurnalpolitk.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, meskipun Mustafa telah berstatus tersangka dan kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan tim pemenangan akan terus bekerja untuk menyosialisasikan bahwa Lampung akan lebih baik dengan kemenangan Mustafa-Ahmad Jajuli.

“Selagi Pak Mustafa masih ada dan Pak Jajuli masih eksis tim akan perjuangkan kemenangan untuk keduanya. Dengan kemenangan mereka, maka Lampung akan menjadi lebih baik,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (19/2).

Pasangan Mustafa-Ahmad Jajuli diusung oleh tiga partai politik, yakni PKS, Hanura dan NasDem.

pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli.

pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Lampung Mustafa-Ahmad Jajuli.

Ahmad mengatakan DPW PKS Lampung juga telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait penahanan Mustafa, diantaranya PKS Lampung menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Mustafa.

Selain itu, PKS Lampung akan tetap melanjutkan perjuangan pencalonan Mustafa-Ahmad Jajuli dalam pemilihan Gubernur Lampung. PKS Lampung menginstruksikan seluruh kader, struktur partai dan relawan jaringan PKS se-Lampung untuk terus berjuang sekuat tenaga menyosialisasikan dan memenangkan Mustafa-Ahmad Jajuli dengan pendekatan yang santun, elegan dan martabat.

Namun, kata Ahmad PKS akan terus mencermati ketentuan hukum dan politik di Lampung dan secara intensif akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik yang bergabung dalam koalisi “KeCe” itu.

Bupati Lampung Tengah, DR. Ir. Mustafa. (Foto: istimewa)

Sebelumnya, hal senada juga dilontarkan Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ledia menyatakan, yang PKS kampanyekan bukanlah Mustafa seorang sebagai calon gubernur, melainkan Mustafa dan Ahmad Jajuli. Nama terakhir adalah calon wakil gubernur Lampung yang mereka usung.

“Tetap. Kampanye kan satu paket, bukan individual,” kata Ledia kepada detikcom, Sabtu (17/2/2018).

Mustafa kini menyandang status tersangka alias belum berkekuatan hukum tetap. Maka Mustafa sesungguhnya masih bisa mengikuti proses Pilkada 2018 ini, termasuk berkampanye. Kampanye berlangsung sejak 15 Februari sampai 23 Juni nanti. Bisa saja nantinya Mustafa punya status hukum yang tetap (inkrah) sehingga bila menang menjadi Gubernur Lampung maka dia tak bisa menjabat.

“Meski pas dilantik bisa jadi bukan yang bersangkutan yang dilantik. Maka bila situasinya seperti itu, wakil gubernurnya akan dilantik menjadi gubernur dan calon wakil gubernur selanjutnya dibicarakan antar partai pengusung dan pendukung,” tutur Ledia.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: detikcom)

Dalam situasi seperti ini, calon yang diusung menjadi tersangka, partai-partai tak bisa menarik dukungan dan membatalkan pengusungan. Soalnya ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

“Cabut dukungan nggak bisa, kecuali bila prosesnya sudah sampai inkrah,” kata Ledia.

Soal Mustafa yang menjadi tersangka, PKS menilai itu adalah tanggung jawab masing-masing dan proses hukum harus dijalankan oleh Mustafa. PKS mengaku sudah memindai dan menyeleksi calon yang bakal diusung. Namun kini Mustafa sebagai hasil penyaringan yang dilakukan PKS ternyata menjadi tersangka kasus suap.

“Pastilah semua sudah di-screening (penyaringan). Tapi kan ada proses yang kita belum tentu tahu soal orang tersebut,” tutur Ledia.

KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus suap pada Jumat (17/2/2018). Dia diduga mengarahkan suap demi mendapat duit pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 300 miliar. Kini PT SMI menghentikan proses pinjam duit yang diajukan pihak Pemda Lampung Tengah itu.

Untuk mendapatkan pinjaman itu, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI. Diduga ada permintaan dana Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut.

PKS juga mengambil sikap yang sama terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang akan maju di Pilkada Jombang 2018. Nyono diudukung oleh Golkar, PKB, PKS, NasDem, dan PAN. Namun kini Nyono menjadi tersangka.

Nyono menjadi tersangka, diduga menerima suap. Sebelumnya, Nyono ditangkap KPK di Stasiun Balapan, Solo, Sabtu (3/2). Nyono diduga menerima uang suap Rp 275 juta dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Sulestyowati. Di hari yang sama, KPK menangkap Inna di Surabaya.

Uang tersebut diberikan Inna agar Nyono mengangkatnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang definitif. Baik Nyono dan Inna kini ditahan KPK dan menyandang status tersangka.

CNN INDONESIA/DETIKCOM

‘Salam Dua Jari’ yang Dulu Dipakai Jokowi-JK Kini Diteriakkan Gerindra

Jurnalpolitik.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengundian nomor urut 14 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 di Aula Utama Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018).

Ada yang menarik dalam acara tersebut. Partai Gerindra yang memperoleh nomor urut 2, langsung meneriakkan yel-yel ‘salam dua jari’.

Ketua Umum dan Sekjen Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ahmad Muzani hadir dan mengambil langsung undian nomor urut.

Begitu mengetahui partainya mendapat nomor urut dua, Prabowo dan Muzani langsung tersenyum dan secara spontan melakukan salam 2 jari.

Kader Gerindra yang hadir juga tak tinggal diam. Mereka langsung mengacungkan dua jari ke udara sembari berteriak ‘salam dua jari’. Tak terkecuali juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut.

“Salam dua jari! salam dua jari! salam dua jari!” teriak kader Gerindra di ruang sidang utama KPU.

Diketahui, nomor dua merupakan nomor urut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat dalam Pemilu 2014. Mereka berhadapan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan nomor urut 1.

Salam dua jari pun menjadi slogan bagi Jokowi – JK saat kampanye. Salam dua jari pun kerap dinyanyikan oleh para pendukungnya.

Berikut nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019:

1. PKB

2. Gerindra

3. PDIP

4. Golkar

5. Nasdem

6. Garuda

7. Berkarya

8. PKS

9. Perindo

10. PPP

11. PSI

12. PAN

13. Hanura

14. Demokrat

PBB Tak Lolos, Yusril Akan Pidanakan Komisioner KPU

Jurnalpolitik.id – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengaku sangat kecewa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan partainya menjadi peserta pemilu 2019.

Yusril menduga ada permainan ‘di balik layar’ melalui KPU Papua dan diamini KPU Pusat.

Menurut Yusril, KPU Papua telah mengumumkan PBB lolos. Tapi tiba-tiba saja menyerahkan hasil rekap yang menyatakan bahwa PBB tidak lolos sebelum KPU Pusat merilis pengumuman daftar parpol peserta pemilu.

“telah mengetahui bahwa KPU Papua telah umumkan kepada publik bahwa PBB di sana memenuhi syarat tanggal 11 Februari. Namun tanggal 14 Februari, tanpa diketahui PBB Papua, KPU Papua merubah status PBB menjadi tidak lolos dan itulah yang dilaporkan ke KPU Pusat,” kata Yusril, Minggu (19/2/2018).

Yusril pun merasa partainya sangat dirugikan dan dipermainkan KPU. Pakar hukum tata negara itu pun berencana untuk mengajukan gugatan, baik perdata maupun pidana, terhadap KPU Papua dan KPU Pusat.

“Kami akan membongkar dugaan bawa ada konspirasi menggagalkan PBB ikut Pemilu dengan memperalat KPU. Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana,” tegas Yusril.

Yusril merasa sudah sejak lama partainya yang dikenal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis selalu dihalang-halangi untuk ikut pemilu oleh kekuatan sekular dan kiri anti Islam.

“Sekuat tenaga kami akan melawan,” ujar Yusril.

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). (Foto: istimewa)

Dia pun yakin elemen-elemen ormas Islam, cendekiawan dan ulama moderat akan memberikan dukungan kuat agar partai Islam modernis seperti PBB tetap eksis di negara ini.

“PBB tetap kritis dan tidak mudah diombang-ambingkan kekuasaan. Itu mungkin sebabnya kehadiran PBB tidak disenangi oleh kelompok sekular dan kiri anti Islam,” ucap Yusril.

Kekecewaan juga Yusril ungkapkan melalui akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, pada Kamis, 17 Februari 2018.

“Ada apa dengan KPU Pusat? KPU Papua Barat nyatakan PBB lolos. Kok, KPU Pusat bilang tidak? Kami punya rekaman video pengumuman KPU Barat. Kami akan gugat KPU Pusat,” kata Yusril.

Sebagaimana diketahui KPU telah mengumumkan hasil penelitian dan verifikasi administrasi kepengurusan partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Hasilnya, 10 parpol peserta Pemilu 2014 dinyatakan lolos. Partai tersebut adalah PAN, PDIP, PKS, PPP, PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat dan partai Hanura.

Selain itu ada empat partai baru yang dinyatakan lolos, yakni, Garuda, Perindo, Berkarya dan PSI.

Sementara dua partai peserta Pemilu 1999, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan tidak lolos verifikasi.

PKPI tidak lolos verifikasi karena syarat kepengurusan dan keanggotaan, yakni 75 persen di kabupaten/kota tidak terpenuhi. Demikian juga sebaran kepengurusan PKPI di kecamatan yang harusnya dipenuhi 50 persen dari jumlah kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sedangkan PBB dinyatakan tidak lolos karena gagal memenuhi syarat keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan dan Papua Barat. Namun PBB dinyatakan memenuhi syarat kategori kouta perempuan dan domisi kantor.

Baik PKPI maupun PBB berencana menggugat KPU dengan mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

KPU pun akan siap seandainya nantinya Bawaslu menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur oleh petugasnya. Dan sebaliknya, partai politik bersangkutan juga harus menerima jika Bawaslu menguatkan keputusan KPU.

“Tentu semua harus bisa menerima itu. Apapun keputusannya, kita harap semua pihak bisa menerima,” kata Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah pun mempertanyakan keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB menjadi peserta pemilu 2019. Fahri juga menyinggung keputusan KPU, yang meloloskan partai yang dianggap hanya memiliki pengurus di Jakarta.

“Bagaimana bisa PBB yang sudah ikut pemilu sejak 1999 (19 tahun) dan menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia dinyatakan enggak lolos, sementara partai yang pengurusnya hanya ada di Jakarta (dalam tipi aja lagi) bisa lolos??? Ayo jelaskan @KPU_ID segera umumkan,” kata Fahri melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Minggu 18 Februari 2018.

Teriakan “Jokowi Presiden” dan “Prabowo Presiden” Saling Beradu di Gedung KPU

Jurnalpolitik.id – Acara pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2019 mendatang diwarnai adu mulut antar pendukung partai.

Pada Minggu 18 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian dan penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019. Acara yang digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat itu dihadiri oleh para petinggi dan pendukung partai.

Pendukung partai Hanura, ditambah para pendukung PSI dan PDIP, meneriakkan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden seraya membentangkan bendera partai.

Sementara di kubu sebelah pun tak mau kalah. Partai Gerindra membalasnya, dengan lantang meneriakkan dukungannya terhadap sang Ketua Umum, Prabowo Subianto.

“Jokowi presiden!” teriak massa beratribut partai Hanura serta beberapa orang beratribut PSI.

Kemudian pendukung Partai Gerindra, sambil mengibarkan bendera partai, membalas teriakan tersebut, “Prabowo Presiden!”

Kendati demikian, ‘perang’ yel-yel tersebut tak sampai mengarah ke adu fisik.

Dalam undian penetapan nomor urut ini, dihadiri para petinggi partai, yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ada pula Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Sementara itu dari partai-partai pendatang baru, hadir Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto, Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo, serta Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Dua Ketua Umum yang berhalangan hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY diwakili oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga tidak hadir, dan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Johnny G Plate.

Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Proses itu disaksikan komisioner KPU yang dipimpin Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, dan media.

Berikut hasil pengundian nomor urut parpol.

Nomor urut 1: Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor urut 2: Partai Gerindra

Nomor urut 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Nomor urut 4: Partai Golkar

Nomor urut 5: Partai Nasdem

Nomor urut 6: Partai Garuda

Nomor urut 7: Partai Berkarya

Nomor urut 8: Partai Keadilan Sejahtera

Nomor urut 9: Partai Perindo

Nomor urut 10: Partai Persatuan Pembangunan

Nomor urut 11: Partai Solidaritas Indonesia

Nomor urut 12: Partai Amanat Nasional

Nomor urut 13: Partai Hanura

Nomor urut 14: Partai Demokrat

Fahri Istigfar Dengar Pidato Presiden PKS Soal Jokowi

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik pedas pidato Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman terkait calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang.

Lewat akun Twitter @Fahrihamzah, Fahri bahkan blak-blakan mengaku malu mendengar pidato tersebut.

“Saya pagi2 beristigfar kepada Allah, malu mendengar pidato presiden partai yang saya banggakan seperti ini. Nampak sekali pandangannya materialistis. Politik tidak dilihat dengan Bashirah, mata batin yang tenang dan berwibawa. Astagfirullah…. #KaderSedih,” cuit Fahri pada Sabtu (17/2/2018) pagi.

Dalam pidatonya, Sohibul Iman mengatakan ada dua tokoh yang dicalonkan sebagai presiden pada 2019 mendatang, yakni Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu ada juga nama anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Kalau yang dua (Jokowi dan Prabowo) sudah pasti targetnya capres. Kalau AHY ini memang kalau mujur ingin jadi capres tapi setidak-tidaknya jadi cawapres (calon wakil presiden) lah,” ujar Sohibul.

Setelah membahas soal capres, Sohibul kemudian menyinggung dukungan PKS untuk Jokowi. Sohibul mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung Jokowi, sedang mencari cawapres untuk mendampingi Jokowi.

Menurut media yang dia baca, ada 17 orang yang mengantre untuk dijadikan cawapres Jokowi.

Sohibul berpendapat, jumlah cawapres akan bertambah jika PKS turut menyodorkan nama bagi Jokowi.

“Nah kalau kita masuk jadi cawapres-nya pak Jokowi, kita berarti di urutan ke-18. Tapi jangan pesimis. Siapa tau pak Jokowi melihat ini PKS kayaknya potensial paling atas,” ujarnya.

Sandiaga Akui Dirinya Paling Sering Ditertawakan

Jurnalpolitik.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung berkembangnya stand-up comedy di Tanah Air. Bahkan bila perlu lawakan yang dibawakan menyentil ke ranah politik.

Sandi menilai, politik memerlukan kritik dala bentuk humor.

“Seorang pemimpin dan politisi itu harus mampu dikritik juga. Dan harus siap untuk ditertawakan. Dan saya ini sudah paling sering ditertawakan,” kata Sandi usai menghadiri kontes stand-up comedy, Sabtu (17/2/2018).

Sandi malah mengusulkan agar para politisi dan calon kepala daerah untuk ikut dalam stand-up comedy. Hal tersebut supaya mereka bisa mengintrospeksi diri.

Sandi mencontohkan Amerika Serikat, dimana lawakan yang paling digemari justru yang menyentil ulah politisi dan pejabat negara.

“Mohon terus dikritisi, karena negara yang maju itu yang bisa menertawakan dirinya sendiri,” kata Sandi.

Sandi pun mengaku akan meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk memfasilitasi pertunjukan stand-up comedy di museum, gedung, dan tempat milik Pemprov DKI bagi kegiatan semacam ini.

Menurutnya, selain untuk menghibur masyarakat, tentu ini baik untuk membuka lebar lapangan pekerjaan bagi para komika.

“Kita coba kasih kemudahan dari segi biayanya. Kita rangkul organizernya maupun sponsor-sponsornya. Dengan begitu, teman-teman stand up comedy ini juga bisa meningkatkan pendapatannya, penghasilannya,” kata Sandi.

Diam-diam Ahok Ajukan PK Ke MA, Ini Buktinya

Jurnalpolitik.id – Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok nampaknya belum puas atas vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap dirinya.

Diam-diam Ahok telah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Foto dari surat pengajuan PK kantor pengacara tersebut telah beredar di aplikasi WhatsApp, Jumat (16/2).

Dalam surat tersebut tercantum nama kantor pengacara Fifi Lety Indra and Partners sebagai pihak yang mengajukan PK, dan ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Surat tersebut pun sudah ditanda tangani oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) selaku pihak yang mengadili Ahok.

PK atas putusan Pengadilan Negeri Jakut dengan nomor register 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr itu ditanda tangani oleh panitera PN Jakut pada, 2 Februari 2018.

Surat pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Ahok ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Surat pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Ahok ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. (Foto: istimewa)

‎Saat dikonfirmasi, Humas PN Jakut, Jootje Sampaleng mengaku belum mengetahui secara detail PK Ahok.

“Ya nantilah kita lihat bagaimana perkembangannya. Kita lihat Senin saja,” ujar Jootje kepada Okezone, Jumat (16/2/2018).

Sementara itu dari pihak Fifi Indra Lety juga belum ada penjelasan resmi terkait pengajuan PK tersebut. Begitu juga dari Jubir Mahkamah Agung, Suhadi, pihaknya belum angkat bicara soal PK Ahok itu.

Diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus penodaan agama dalam pernyataannya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.

Hakim menilai penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok di depan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, sebagai penodaan agama.

Kalimat Ahok yang dipermasalahkan adalah: “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.”

Sejak 9 Mei 217, Ahok mendekam di balik jeruji. Awalnya Ahok menempati Rutan Cipinang, Jakarta Timur, namun kemudian dipindah ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, sampai sekarang.

Baca juga: Ahok Pernah Temui Selingkuhan Veronica Saat Masih Jadi Gubernur