Hukum

Penuhi Panggilan Kasus Ratna, Amien Rais Datangi PN Jaksel

Penuhi Panggilan Kasus Ratna, Amien Rais Datangi PN Jaksel. Foto: Zunita/detikcom

Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet. Amien akan dimintai keterangan sebagai saksi. Amien tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa ditemani pihak keluarga.

Amien tiba pukul 08.34 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (4/4/2019). Amien datang mengenakan kemeja batik berwarna biru dan kopiah hitam.

Sesampainya di PN Jaksel, Amien pun tak menjelaskan lebih rinci perihal kedatangannya.

“Nanti, nanti saja ya,” ucap Amien.

BACA JUGA: Amien Rais Ancam People Power, Jika Terjadi Kecurangan di Pilpres 2019

Kemudian dia mengaku kedatangannya untuk menjadi saksi Ratna Sarumpaet. Dia juga mengaku dalam keadaan sehat.

“Sehat walafiat. Jadi saksi terkait Ratna Sarumpaet,” ucap Amien.

BACA JUGA: Disebut Jadi Penyebar Pertama Hoaks Ratna Sarumpaet, Dahnil: Itu Upaya Fitnah

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum memangil empat orang saksi di sidang lanjutan perkara penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. Salah satunya Amien Rais.

Ads

“Saksi yang kita periksa hari ini sesuai jadwal namanya ada Amien Rais,” ucap Jaksa Penuntut Umum, Daru Tri Sadono kepada awak media, Kamis (4/4).

Selain Amien Rais, Daru mengatakan, JPU juga dijadwalkan memerika Andika, Yudi, dan Eman Suherman.

“Nanti ada empat yang kita rencanakan dalam sidang kali ini,” ucap dia.

Ratna diseret ke meja hijau setelah menggegerkan publik skala nasional dengan kebohongan soal wajah lebam. Dia bersandiwara seolah-olah menjadi korban pengeroyokan, padahal muka lebam itu akibat operasi plastik bagian dari perawatan wajahnya.

Kebohongan Ratna berhasil mengibuli kelompok politik oposisi yang saat ini bertarung memperebutkan kekuasaan di Pemilu dan Pilpres 2019.

Usai drama panjang hingga ke proses penangkapan dan penahanan, Ratna kini didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran.

Selain itu, Ratna juga didakwa dengan Pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dinilai telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atas dasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Loading...