Pemerintahan

Terbukti Lakukan Politik Praktis, 6 Guru Honorer Dipecat Pemprov Banten

Guru honorer yang fotonya viral karena dukung Prabowo - Sandi

Sebanyak enam guru honorer di Kabupaten Tangerang, Banten,  dipecat setelah kedapatan berfoto dengan pose dua jari dan memegang atribut dukungan ke Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, keenam guru tersebut dipecat satu hari setelah foto tersebut viral di media sosial pada Senin (18/3/2019).

“Yang bersangkutan sudah diberhentikan oleh Dinas Pendidikan Banten, karena yang mengangkat mereka adalah Dinas Pendidikan Banten,” kata Komarudin saat dikonfirmasi, Kamis (21/3/2019).

Komarudin menyebut, enam guru tersebut merupakan tenaga honorer di SMAN 9 Kabupaten Tangerang. Sementara tempat pengambilan foto dilakukan di salah satu ruangan di sekolah.

Dari analisis foto yang dilakukan dan berdasarkan laporan kronologi dari yang bersangkutan, kata Komarudin, foto tersebut diambil secara sengaja, karena diarahkan. Keenamnya juga disebut melanggar aturan lantaran menggunakan atribut seperti seragam dan juga terdapat logo Provinsi Banten di bagian lengannya.

“Kalau non-ASN tidak ada pilihan, turun pangkat tidak ada pangkat. Itu sudah perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja, ketika ada kode etik hal yang di luar kepatutan, pilihannya hanya itu,” kata dia.

Dijelaskan, pemecatan dilakukan karena sudah terbukti melakukan politis praktis di lembaga pendidikan, dan menggunakan seragam beratribut Pemprov Banten.

Ads

“Ada dua hal yang dilanggar, pertama ASN itu tidak boleh berpolitik praktis. Apalagi itu dilakukan di lembaga pendidikan, apalagi menjelang Pilpres begini mereka berpose di ruang sekolah, itu dilakukan di ruangan guru, itu melanggar. Kedua, walaupun mereka bukan PNS, tapi kan mereka menerima gaji dari APBD dan mereka juga menggunakan atribut PNS Provinsi Banten,” terangnya.

Dia menyatakan bahwa Pemprov Banten selalu memberikan peringatan dan imbauan kepada para ASN agar selalu bersikap netral menjelang Pemilu 2019.

“Kalau bicara peringatan ya mereka sebelumnya sudah diperingatkan, bahkan kepada seluruh ASN. Semua ASN di Pemprov Banten itu sudah diperingatkan karena sudah ada surat edaran secara tertulis dari Kemenpan-RB, secara imbauan, perintah secara lisan sudah disampaikan,” katanya.

Dia menegaskan bakal memberikan sanksi tegas kepada ASN yang melanggar aturan. Apalagi sampai ikut berpolitik praktis.

“Jadi kepada seluruh ASN dan non ASN yang bekerja di Pemprov Banten, menjelang dan sampai selesainya Pemilu 2019, semuanya diharapkan menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Kita harus menjaga dan merayakan proses pemilihan itu kondusif. ASN harus netral sesuai aturan. Kalau ada hal serupa kita tidak segan memberikan sanksi tegas,” imbuhnya.

Loading...