Hukum

KPK Sita Rp 180 Juta dan USD 30 Ribu dari Laci Meja Kerja Menag Lukman

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Foto: Antara/Anom Prihantoro)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari ruang Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3/2019).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut, uang tersebut disita dari laci meja di ruang kerja Menag Lukman. Jumlanya mencapai Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS.

“Kemarin sudah dilakukan penyitaan uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja menteri agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga tentunya. Jumlahnya Rp 180 juta dan USD 30 ribu,” kata Febri kepada wartawan di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2019).

Saat ini KPK masih menyelidiki ada-tidaknya kaitan uang tersebut dengan perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag.

“Jadi uang tersebut sudah disita dan dipelajari lebih lanjut,” kata Febri.

Nantinya peruntukan uang itu akan diklarifikasi langsung kepada Menag Lukman.

Ads

“KPK juga mengingatkan pihak-pihak terkait untuk bersikap kooperatif. Jadi harapannya semua pihak bersikap kooperatif dalam penanganan perkara ini agar prosesnya bisa kita letakkan hanya sebagai sebuah proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Febri.

Adapun penggeledahan di ruang kerja Menag dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat, salah satunya, mantan Ketum PPP Romahurmuziy.

Selain di ruang Menag, KPK juga menggeledah ruang lainnya. Dalam penggeledahan itu juga disita sejumlah dokumen yang salah satunya berkaitan dengan salah satu tersangka pemberi suap ke Romahurmuziy.

Romahurmuziy diduga mengatur proses pengisian jabatan untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

KPK menyatakan, Haris Hasanuddin menyetor uang Rp 250 juta ke Romahurmuziy. Sedangkan Muafaq memberikan uang Rp 50 juta pada Jumat (15/3/2019) sebelum akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Loading...