Pemerintahan

Sudirman Said: “Lebay” jika Klaim Pembelian Saham Freeport Disebut Nasionalisme

Sudirman Said
Sudirman Said

Sudirman Said menilai klaim keberhasilan pemerinta Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme adalah sesuatu hal yang berlebihan.

“Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa,” kata┬áSudirman di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu justru menilai pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia. Hal tersebut setelah merujuk pada laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019.

“Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi┬ákontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham,” ujar Sudirman.

“Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu,” lanjutnya.

Senada dengan Sudirman, mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu mengatakan, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, lanjut Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.

Ads

“Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat hutang baru,” kata Said.

Said menilai, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu.

Dia meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.

“Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara,” ucap Said.

 

KOMPAS

Loading...