Connect with us

Hukum

Permohonan “Justice Collaborator” yang Diajukan Zumi Zola Ditolak KPK

Terbit:

pada

Zumi Zola

Jurnalpolitik.id – Permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Zumi Zola ditolak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zumi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“Bahwa terdakwa adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018,” kata jaksa Arin Karniasari saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Lebih lanjut jaksa menyatakan, keterangan yang disampaikan Zumi dalam penyidikan dan persidangan juga belum signifikan untuk membongkar pelaku atau kasus korupsi lainnya.

“Apabila keterangan terdakwa tersebut cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum,” ujar jaksa.

Baca juga: Zumi Pernah Marah Lantaran Fee yang Diterima Lebih Kecil Dibanding Saat Jadi Bupati

Zumi dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa KPK. Gubernur nonaktif Jambi itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan lainnya, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

“Menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan gabungan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa Iskandar Marwato.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Zumi tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Zumi juga dinilai menciderai kepercayaan yang diberikan masyarakat.

“Hal-hal meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah kooperatif dan terus terang. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan,” ujar jaksa.

Baca juga: PAN Mengaku Sangat Malu dengan Ulah Kadernya yang Minta Rp100 M ke Zumi Zola

Menurut jaksa, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga disebut menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura, serta satu unit Toyota Alphard.

Zumi juga menggunakan hasil gratifikasi itu untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya.

Selain itu, menurut jaksa, Zumi menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

Baca juga: Uang Suap dari Pengusaha Zumi Gunakan untuk Bayar Kurban dan Kepentingan PAN

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending