Connect with us

Legislatif

Amien Diminta Hentikan Ambisi Dorong Putranya Gantikan Taufik Kurniawan di DPR

Terbit:

pada

Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tengah) bersama putranya, Hanafi Rais (kanan). (Foto: Istimewa)

Jurnalpolitik.id – Pengamat Politik Boni Hargens menilai, persepsi publik akan menjadi liar terhadap Amien Rais jika terus mendorong anaknya, Ahmad Hanafi Rais, menjadi pimpinan DPR menggantikan Wakil Ketua Taufik Kurniawan yang saat ini berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Misalnya, dapat saja muncul persepsi ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut pihak yang menjerumuskan Taufik Kurniawan hingga terjerat kasus dugaan menerima hadiah atau janji dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan 2016.

“Persepsi Amien Rais sengaja menjerumuskan Taufik akan sulit dihindari kalau Amien terus berambisi mendorong anaknya menjadi pimpinan DPR,” kata Boni di Jakarta, Minggu (4/11).

Persepsi lain kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, Amien dapat saja dianggap otoriter, jika menentukan secara sepihak pengganti Taufik. Bahkan, tak tertutup kemungkinan PAN akan dituduh sebagai partai keluarga.

“Dulu, persepsi partai keluarga melekat di Partai Demokrat. Akibatnya, suara partai berlambang mercy itu anjok di Pemilu 2014. PAN bisa mengalami hal sama kalau Amien tetap berambisi mendorong anaknya menjadi pengganti Taufik,” ucapnya.

Baca juga: Hanafi Curiga Amien Rais Sengaja Disasar

Boni mendorong agar pengganti Taufik sebagai pimpinan DPR diputuskan melalui mekanisme demokratis internal partai. Taufik merupakan politikus PAN. Setalah ditetapkan sebagai tersangka, partai menonaktifkannya dari jabatan Wakil Ketua Umum.

“Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan harus mengundang rapat. Siapa yang disepakati melalui mekanisme demokratis partai, dialah menjadi pengganti Taufik. Bukan ditentukan sepihak oleh Amien Rais,” kata Boni.

Boni menilai banyak kader PAN yang mumpuni menjadi Wakil Ketua DPR, menggantikan posisi Taufik Kurniawan. Salah satunya Mulfachri Harahap.

“Mulfachri Harahap lebih cocok dan pantas menjadi pimpinan DPR dari segi kualitas dan integritas. Harahap mempunyai kemampuan lobi dan manajemen politik yang bagus,” pungkas Boni.

Baca juga: PDIP Sindir Amien Rais Soal Mangkir dari Panggilan Polda hingga Nepotisme di PAN

Saat ini, Hanafi Rais disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR menggantikan Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, internal partai belum membahas secara resmi pengganti Taufik. Namun, Dradjad mengakui ada dua nama muncul sebagai pengganti Taufik Kurniawan.

Keduanya adalah Hanafi Rais yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR, dan Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap.

“Saat ini belum ada pembahasan resmi di PAN tentang posisi Mas Taufik di DPR. Kalau dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais,” kata Dradjad kepada Kompas.com, Jumat (2/11/2018).

Di sisi lain, lanjut Dradjad, ada juga yang berpendapat Taufik masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, faktor efektivitas juga menjadi pertimbangan di internal pimpinan PAN.

“Sisa masa bakti yang kurang dari satu tahun dan terpotong kampanye hingga April, juga menjadi pertimbangan,” ujar Dradjad.

Baca juga: Hanafi Cerita Amien Rais Pernah Diteror di Rumahnya di Awal Pemerintahan Jokowi

Ditahan KPK

Diketahui, penyidik KPK telah menetapkan Taufik sebagai tersangka pada Senin (29/10/2018).

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik Kurniawan diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan, setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus senilai Rp 100 miliar.

Diduga fee untuk kepengurusan anggaran DAK ini adalah sebesar 5 persen dari total anggaran.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

“Diduga TK menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar,” kata Basaria dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penyidik KPK telah resmi menahan Taufik sejak Jumat (2/10/2018) lalu untuk 20 hari ke depan.

Baca juga: Ngabalin: Sebaiknya Amien Rais Jelaskan Kenapa Kader Terbaik “Partai Allah” Bisa Jadi Tersangka

JPNN

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending