Connect with us

Legislatif

Alasan Bela Negara, 3 Anggota DPRD Labrak Warga yang Pakai Baju #2019GantiPresiden

Terbit:

pada

Jurnalpolitik.id – Video memperlihatkan tiga anggota DPRD diduga melakukan persekusi warga yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden beredar viral. Peristiwa itu terjadi di Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu (15/9/2018) siang.

Tiga anggota DPRD Samarinda itu bernama Ahmad Vanandza, Suriani, dan Hairul Usman dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam video tersebut, mereka memaki dua warga yang berboncengan motor Yamaha Jupiter MX KT 6369 LT. Tampak dua pemuda yang memakai baju bertuliskan #2019GantiPresiden tak berdaya.

Korban dikerumuni seperti pencuri yang tertangkap basah. Baju bagian belakang korban ditarik paksa hingga sobek dan terlepas. Tubuhnya nyaris terpental.

Anggota DPRD perseksui pemakai kaos #2019GantiPresiden

Beruntung, Kapolsek Samarinda Ulu, Kompol Raden Sigit Satrio Hutomo, datang dan meredam aksi tersebut.

Dalam video itu, Ahmad Vanandza, Suriani, dan Hairul Usman saling bersahutan melakukan serangan verbal kepada pengendara yang memakai baju bertuliskan #2019GantiPresiden itu.

Bahkan Ahmad Vanandza yang merupakan anggota Komisi I DPRD Samarinda diduga melontarkan kata-kata tak senonoh kepada korban.

Korban tak kuasa menolak perintah ketiga wakil rakyat tersebut. Mereka terpaksa melepas baju #2019GantiPresiden, kemudian memasang jaket. Setelah itu para korban pergi meninggalkan lokasi.

Simak selengkapnya aksi anggota DPRD tersebut dalam video berikut:

Baca juga: Gaung #2019GantiPresiden Dianggap Mulai Redup, Ini Penyebabnya

Sementara itu Kapolresta Samarinda Kombes Vendra Riviyanto menjelaskan, sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Namun, Vendra menyatakan, Polresta Samarinda dan jajaran polsek belum menerima laporan dari orang-orang yang kabarnya mendapat perlakuan kurang menyenangkan di video tersebut.

“Belum ada laporan, dan dilihat dulu bagaimana nantinya,” kata perwira menengah Polri berpangkat melati tiga di pundak itu.

Jika ada laporan, lanjut Vendra, polisi akan siap membantu.

Agar kejadian serupa tak terulang, Vendra menegaskan agar individu maupun kelompok tidak main hakim sendiri. “Segera berkoordinasi ke kami (polisi),” ujarnya.

Klarifikasi Anggota DPRD

Ahmad Vanandza, salah satu anggota DPRD Samarinda yang ikut dalam aksi persekusi tersebut mengakui dirinya ada di video yang viral itu. Namun dia membantah telah melakukan persekusi.

Menurutnya, apa yang dilakukannya merupakan bentuk bela negara. Dia berpendapat, kegiatan deklarasi ganti presiden adalah perbuatan makar.

Bahkan dia mengklaim sudah berkonsultasi dengan pihak kepolisian dan dibenarkan bahwa deklarasi ganti presiden adalah perbuatan makar. Dengan begitu, seluruh warga Indonesia punya hak untuk menghalangi perbuatan tersebut.

”Kalau bukan bangsa Indonesia yang menghentikan, siapa lagi? Kalau membiarkan pun bisa kena sanksi hukum. Kalau saya dibilang persekusi, itu tidak benar,” kata Vanandza, seperti dilansir Prokal, Senin (17/9/2018).

Baca juga: Mahfud MD: Ada yang Sebut #2019GantiPresiden Makar, Di Mana Makarnya?

Ahmad Vanandza

“Saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya anggap benar. Masyarakat banyak mendukung dan ini tidak ada kaitannya dengan partai (PDIP). Kalau Kapolri (Tito Karnavian) tidak mengatakan itu makar, saya tidak akan menyampaikan seperti itu,” lanjutnya.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda ini mengatakan, kegiatan deklarasi ganti presiden tidak memiliki izin dari pihak kepolisian.

“Saya bisa menuntut balik. Karena melakukan kegiatan yang meresahkan warga Samarinda,” tuturnya.

Lain hal ketika deklarasi ganti presiden diterima seluruh rakyat Indonesia, dirinya memastikan tidak akan ribut. Apalagi, lanjut dia, kegiatan itu tidak punya izin. Sedangkan, dirinya tidak melakukan sendirian.

“Ada Bu Suriani dan Pak Hairul Usman (anggota DPRD Samarinda). Masyarakat pun ikut terlibat,” bebernya.

Menurutnya, mengganti presiden ada prosesnya. “Jangan main potong begitu saja. Presiden masih menjabat sampai 2019. Jagalah perasaan masyarakat. Ini belum waktu kampanye. Silakan manfaatkan Pilpres 2019,” ucapnya.

Terkait dirinya dianggap menistakan agama, politikus PDIP ini membantahnya.

“Saya tidak bilang khilafah taik. Saya bilang, ‘memangnya kamu mau bikin negara khilafah? Taik kamu. Ini negara republik’, itu yang saya katakan. Kalau mengganti presiden, berarti mengubah sistem dan saya tidak menyetujui Indonesia menjadi negara khilafah,” jelasnya.

Khilafah, kata dia, diartikan sebagai sistem pemerintahan. Sama halnya dengan sistem kerajaan dan republik.

“Saya menista di mana? Saya tidak menghina Alquran, hadis, dan agama Islam. Saya juga penganut agama Islam. Nama saya Ahmad, merupakan nama kecil rasul (Muhammad),” ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Indikasi #2019GantiPresiden Ditunggangi HTI Sulit Dipungkiri

Terkait pernyataan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda KH Zaini Zain, dia enggan beradu argumen.

“Mungkin beliau (Zaini Zain) tidak melihat video secara langsung. Kan bahasanya terputus, tapi nyambung. Atau mungkin hanya mendengar sepihak. Pak Zaini orang baik, saya mengerti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, KH Zaini Naim menanggapi aksi 3 anggota DPRD Samarinda tersebut. Dia menyoroti perkataan salah satu wakil rakyat Samarinda dari Fraksi PDI Perjuangan itu saat melabrak pengendara motor yang mengenakan baju bertuliskan #2019GantiPresiden di Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang.

Zaini menilai, ada perkataan yang terlalu berlebihan terkait khilafah. “Mestinya anggota dewan itu enggak boleh ngomong begitu,” ujarnya seperti dilansir Kaltim Post, Minggu (16/9). “Saya ikuti perkembangan yang sedang viral. Khususnya aksi #2019GantiPresiden itu,” lanjutnya.

Indonesia, ujar Zaini, adalah negara berketuhanan. Sehingga tak pantas individu atau kelompok berkata kasar tentang agama.

“Tindakan itu sangat salah,” ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda itu.

Menurutnya, tak semestinya peristiwa itu terjadi.

“Anggota DPRD kok bicaranya sembarangan,” ucap Zaini.

KH Zaini Naim

KH Zaini Naim

Zaini menilai, perkataan anggota DPRD tersebut bukan lagi mencederai agama, melainkan bisa menimbulkan provokasi. Alasannya, kata Zaini, Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat.

“Perkataan itu, bisa jadi penistaan agama. Saya juga umat muslim,” sebutnya. Namun dirinya menegaskan, para kiai memilih sabar. “Kondisinya belum seutuhnya tenang. Sesuatu yang kecil, tidak perlu dibesar-besarkan,” katanya memberikan nasihat.

Zaini pun mengaku video aksi tiga anggota DPRD itu sudah dibahas di internal MUI.

Konfirmasi DPC PDIP Samarinda

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDIP Samarinda Siswadi memastikan, PDIP tidak ada kaitannya dengan kejadian dalam video tersebut.

“Kalau ikut terlibat (PDIP) massanya pasti ribuan. Tidak mungkin sedikit. Itu murni suara rakyat,” ujarnya.

Dia pun sependapat bahwa deklarasi ganti presiden merupakan perbuatan makar karena berupaya mengganti kekuasaan sebelum waktunya.

“Mungkin menurut mereka (Ahmad Vanandza, Suriani, dan Hairul Usman) ini tindakan inkonstitusional dan tidak berdasarkan konstitusi. Mungkin mereka khawatir tidak ada lagi yang peduli. Ini bentuk kepedulian sebagai masyarakat,” tutur Siswadi.

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending