Connect with us

Pemilu

Ridwan Kamil Minta Sandiaga Uno Ngaca

Terbit:

pada

Ridwan Kamil.

Jurnalpolitik.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta kepada calon wakil presiden (Capres) Sandiaga Uno untuk tidak mempersoalkan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Ridwan menilai, dukungan kepala daerah terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres tidak menyalahi aturan. Malah, Ridwan menyindir Sandiaga untuk ngaca diri.

Menurut Ridwan, pernyataan Sandiaga terkait dukungan kepala daerah untuk capres bertolak belakang dengan apa yang dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang lalu. Sebab, kata mantan Walikota Bandung ini, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga aktif mendukung pasangan calon (Paslon) gubernur di sejumlah daerah. Atas dasar itulah Ridwan meminta Sandiaga untuk bercermin.

“Ya bercermin saja lah. Pak Sandiaga Uno waktu Pilgub Jateng kampanye untuk Sudirman Said. Di Jabar, Pak Sandiaga Uno kampanye untuk pasangan Asyik (Sudrajat-Syaikhu),” kata Ridwan di Bandung, Rabu (12/9).

Ridwan menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar terkait sikapnya mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Yang tidak boleh dilakukan adalah jika seorang kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon dengan membawa institusi atau kewilayahan.

“Selama tidak melanggar UU tidak ada masalah. Itu hak politik pribadi kan. Yang gak boleh itu bawa-bawa institusi, bawa-bawa gubernur, bawa-bawa kewilayahan. Sebelum memberikan statement berkaca kepada pengalaman pribadi,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Baca: Timses Prabowo-Sandiaga Akan Ajak Buni Yani Urus Media Sosial

Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil telah menyatakan akan mendukung Jokowi-Ma’ruf di Pipres 2019 mendatang. Sandiaga Uno kemudian menanggapinya dengan mengimbau agar kepala daerah tidak terlibat dalam Pilpres 2019. Sebab, kata Sandiaga, kepala daerah tersebut telah melalui proses pilkada yang melelahkan.

Calon wakil presiden pendamping Prabwo Subianto di Pilpres 2019 itu menyarankan agar kepala daerah fokus saja membenahi daerahnya. Bukan malah ikut membantu pemenangan paslon.

“Mereka justru harus persatukan dan memastikan agenda pembangunan. Khususnya ekonomi yang sedang turbulensi ini tidak terganggu. Pilpres itu semua masyarakat punya referensinya, dan punya jalan yang panjang 7,5 bulan. Kalau semua memikirkan pilpres, siapa yang akan bangun daerah?” kata Sandiaga di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9).

Tanggapan Mendagri

Menanggapi polemik kepala daerah mendukung salah satu paslon di Pilpres 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Sebab, kata Tjahjo, dukungan tersebut adalah bagian dari aspirasi dari masyarakat.

“Sehingga kalau ada gubernur kader partai A menyatakan mendukung Jokowi jangan dilihat gubernur ini membelot, karena dia sebagai gubernur harus menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Tjahjo usai menghadiri acara seminar di Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Tak hanya itu, Tjahjo juga mengatakan para kepala daerah pun diperbolehkan terlibat dalam kampanye untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, calon wali kota, caleg, serta bupati.

Meski demikian, dia menegaskan, tetap ada aturan yang harus diikuti.

“Ada aturannya. Dia (kepala daerah) harus mengajukan izin sehari sebelumnya. Kecuali hari libur,” kata Tjahjo.

Baca juga: Penjelasan Yusril Patahkan Pihak yang Desak Jokowi Mundur Atau Cuti Terkait Pilpres

Aturan yang dimaksud Tjahjo adalah yang tercantum dalam dalam Pasal 35, 36, dan 38 dalam PP No. 32/2018. Kepala daerah harus mencantumkan jadwal dan jangka waktu serta lokasi kampanye.

Untuk cuti kampanye, setiap kepala daerah hanya bisa mengambil izin satu hari kerja setiap pekan. Sementara, di hari libur kepala daerah bebas berkampanye.

Selain itu, kepala daerah tingkat gubernur atau wakil gubernur harus meminta izin kepada Menteri. Sedangkan untuk tingkat Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota meminta pengajuan cuti ke Gubernur untuk diproses.

Tjahjo pun mengklaim para kepala daerah yang mendukung atau ikut kampanye tidak akan mengganggu pemerintahan. Karena mereka melakukan kampanye pada hari libur.

“Ya kan bisa membagi waktu dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Pilpres 2019: Jeritan Emak-Emak Kalahkan Ulama dan Isu Agama

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending