Hukum

Tuding Jokowi Himpun “Fee” Proyek, Fahri Hamzah Dilaporkan ke Polisi

Fahri Hamzah berbincang dengan Presiden Jokowi
Fahri Hamzah berbincang dengan Presiden Jokowi dalam acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (28/5/2018). (Foto: Dok. Mukhamad Misbakhun)

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, dilaporkan ke Polda Jatim oleh dua kelompok relawan Jokowi pada Selasa (26/6/2018). Fahri dilaporkan terkait pernyataannya di sejumlah media online yang menyebut bahwa Jokowi menghimpun fee sejumlah proyek di berbagai daerah, sebagai bekal maju di Pemilihan Presiden 2019.

Kedua komunitas yang melaporkan Fahri adalah Masyarakat Peduli Pangan (Mapan) dan Sekretariat Nasional (Seknas) Jatim.

“Menurut kami, apa yang dikatakan Fahri Hamzah itu fitnah dan tidak berdasar. Ini upaya merusak nama baik Jokowi,” kata Koordinator Tim Relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Sapto Raharjanto, di SPKT Polda Jatim.

Pihaknya membawa beberapa kliping berita online sebagai barang bukti laporan dugaan pencemaran nama baik.

Jika Fahri Hamzah tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, maka Fahri Hamzah melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP.

“Jika Fahri Hamzah tidak dapat membuktikan sesuai pasal tersebut, Fahri Hamzah akan dihukum maksimal 4 tahun penjara,” jelasnya.

Relawan Jokowi melaporkan Fahri Hamzah kepada polisi di Markas Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Selasa, 26 Juni 2018. (Foto: VIVA/Nur Faishal)

Hal senada juga diungkapkan Ketua Seknas Jokowi Jatim, Sapto Rahardjanto. Menurut Sapto, pernyataan Fahri tidak hanya terkait tudingan uang dari pengusaha, tapi fee proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah.

“Kami keberatan Pak Jokowi dituding seperti itu,” terang Sapto.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera, mengaku belum mendapatkan laporan detil soal pelaporan Fahri Hamzah.

“Yang pasti akan dipelajari pasal-pasalnya. Dan semua laporan masyarakat akan ditindak lanjuti,” katanya.

Baca: Fahri Hamzah Bantah Menuduh Jokowi Menghimpun “Fee” Proyek

Sumbangan dari pemodal

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon yang memiliki dana paling besar karena posisinya sebagai petahana dalam Pilpres 2019. Menurut Fahri, masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi akan membuat para pemodal dengan sukarela menyumbang.

“Nanti di Pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project-nya banyak. Bayangkan, ini proyek bikin jalan tol di mana-mana. Ini kan pelabuhan airport segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Fahri mengatakan, hal itu akan menyulitkan lawan politik Jokowi saat Pilpres nanti, seperti Prabowo. Pesaing Jokowi dinilai akan kesulitan mendapatkan dana besar untuk mencukupi kebutuhan dana Pilpres yang mencapai triliunan itu.

“Nah terus yang menantang ini dari mana duitnya, ya nggak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya kenclengan mesjid, seribu dua ribu. Sementara (masyarakat menengah ke atas) nggak berani nyumbang orang yang akan melawan pemerintah ini,” ujar Fahri.

“Mana ada orang mau nyumbang sekian triliun kalau nanti nggak ada hasil yang diminta. Ya itu lah kemudian balas jasa itu proyek-proyek yang sekarang ada ini kan balas jasa politik semua,” lanjutnya.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, Fahri mengatakan political financing atau pembiayaan politik di Indonesia tidak sehat dam sering menjadi akar korupsi. Apalagi, disebutnya, saat ini belum ada regulasi yang memproteksi penyumbang dana politik.

“Mau fundrising masyarakat kita nggak berani. Kalau kelas menengah nyumbang kan nggak berani. Hamba Allah dia nyumbangnya, kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya,” ujar Fahri.

“Nggak ada UU yang memproteksi penyumbang. Akhirnya apa? Orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent,” tambah dia.

Menurut Fahri, karena tidak sehatnya political financing di Indonesia tersebut, seharusnya pemerintah mengambil alih pembiayaan. Sehingga nantinya tidak akan ada ketimpangan dalam pembiayaan politik antar incumbent dan lawan politiknya.

“Ini yang mulai kita reduksi aturannya itu. Tapi harus juga ada di dalam Pilpres. Capres nggak perlu keluar uang pribadi dan nggak perlu keluar uang. Negara akan menyiapkan seluruh perjalanan capres, negara akan menyiapkan seluruh panggung bagi capres, negara akan menyiapkan seluruh online, Tv, media-media untuk capres. Kalian hanya cukup ngomong kepada masyarakat bahwa kalian itu bisa, nah tu kan mantap,” sebut Fahri.

Loading...

Tulis pendapat anda