Legislatif

Soal Penyegelan Pulau Reklamasi, Bestari: Tak Ada Solusi Jelas, Ini Gubernur Apaan?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di samping bangunan yang disegel di Pulau D reklamasi teluk Jakarta. (Foto: istimewa)

Jurnalpolitik.id – Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang menyegel bangunan di pulau D reklamasi pada Kamis (7/6/2018) kemarin mendapat kritikan keras dari anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI, Bestari Barus.

Bestari berpendapat, penyegelan tersebut hanya pencitraan tanpa solusi.

“Ada orang melanggar ditutup, tidak ada solusi yang jelas. Ini gubernur apaan gitu loh. Seharusnya mampu menghadirkan solusi yang ada di DKI Jakarta. Kalau masalah tutup-tutup saja, camat atau lurah juga bisa. Saya sungguh menunggu aksi dari gubernur apa yang akan anda lakukan setelah penyegelan,” kata Bestari, Jumat (8/6/2018), sebagaimana dilansir Kompas.com.

Menurut Bestari, mestinya Anies memberikan solusi yang permanen atas sengkarut reklamasi. Sebagaimana diketahui, Reklamasi selama ini tak jelas masa depannya karena dasar hukumnya yang lemah dan bermasalah.

“Panggil pengembang, selesaikan. Kasih tahu begini caranya, begitu caranya, supaya jadi lebih baik. Kalau tutup-tutup saja ya biasa saja. Ini kan politis, kalau mau menang dua kali ya begitu,” ujar Bestari.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus (kanan). (Foto: istimewa)

Bestari mengatakan, Raperda Reklamasi yang ditarik Anies sampai sekarang belum jelas kelanjutannya. Ia meminta, Raperda segera dilanjutkan supaya tak lagi menghasilkan persoalan bagi DKI.

Apalagi, Anies punya banyak tim yang bekerja merumuskan kebijakannya.

“Gubernur ini senang beraksi tetapi mungkin kurang berpikir. kalau soal raperda ini kan perlu pemikiran, mikirnya kelamaan,” ujar politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Penyegelan bangunan di pulau D reklamasi.

Penyegelan bangunan di pulau D reklamasi. (Foto: Pradita Utama/detikcom)

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI memutuskan untuk menyegel bangunan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta pada Kamis Kamis, 07 Juni 2018, karena tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun saat ini Anies mengaku belum memiliki rencana 934 bangunan yang disegel itu diperuntukkan buat kepentingan masyarakat atau Pemprov. Anies menegaskan, ratusan bangunan tersebut disegel, bukan disita.

“Kalau ini disegel, kalau KPK sita,” kata Anies di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).

Adapun rencana tindak lanjut bangunan tersebut masih akan dikaji setelah dua Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantas Utara Jakarta (RTKS) serta Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) selesai.

“Semuanya nanti akan diatur sesuai dengan rencana besarnya, jadi dari kemarin mengatakan kita tidak ingin hanya bicara mengatakan blok ini, blok itu, tapi rencana pesisir utara Jakarta dan pulau-pulau. Kalau kita punya masterplan itu menerjemahkan sampai kecil gampang,” ujar Anies.

“Kan masalah yang kita alami membangun, terus bikin rencana, kita tidak punya rencana besarnya, nah itu kita mau buat rencana besarnya dan itu amanat Kepres,” imbuh Anies.

Loading...

Berita lainnya