Connect with us

Pemerintahan

Kontroversi Gaji Pejabat BPIP, Fahri: Ini Murni Kesalahan Presiden dan Anggota Kabinet

Terbit:

pada

Wakil Ketua DPR RI mantan politisi PKS, Fahri Hamzah.

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kontroversi Hak keuangan untuk para penggawa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Fahri, memang Jokowi lah yang salah.

“Dari awal saya percaya ini adalah kesalahan Jokowi, kesalahan menteri-menterinya, dan pejabat teknis di bawahnya karena tidak sensitif tentang gaji,” kata Fahri kepada detikcom, Kamis (31/5/2018).

Fahri menilai, wajar jika Jokowi minta maaf ke Megawati. Tak hanya itu, menteri-menteri dan jajaran yang terkait juga salah dalam merumuskan soal ini.

“Saya kira ini bukan salah senior kita di BPIP, (namun) ini murni kesalahan Presiden dan anggota kabinet, juga pejabat teknis yang mengurusi itu,” ujar Fahri.

Baca juga: Gaji BPIP Dikritik, PDIP Singgung TGUPP Bentukan Anies-Sandi

Gaji pejabat BPIP ditetapkan oleh Jokowi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin.

Sederet nama yang duduk di BPIP, selain Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP adalah, Try Sutrisno, Syafii Ma’arif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Fahri mengatakan, mestinya diskusi BPIP berangkat dari program kerja, bukan dari gaji. Namun yang terjadi adalah sebaliknya.

“Ini belum ada pekerjaannya tiba-tiba mengalokasikan gaji yang begitu besar, terang saja publik jadi salah paham,” ucap Fahri.

Sebelumnya, Megawati mengatakan bahwa Presiden Jokowi sempat meminta maaf kepada dirinya terkait kontroversi gaji para pejabat BPIP.

“Presiden minta maaf. Saya sudah biasa dimeriahkan (dipojokan) di medsos (media sosial). Sudah biasa tidak perlu dibawa ke dalam hati,” kata Megawati saat menghadiri perayaan 73 Tahun Pancasila di Gedung Filateli, Jakarta (31/5/2018).

Baca juga:

Megawati meminta Jokowi untuk tidak ambil pusing soal itu. “Jadi saya harapkan beliau tenang-tenang saja. Karena mungkin nama saya saja (yang dibicarakan),” ujarnya. “Saya guyoni puasa-puasa Pak (Jokowi) enggak usah dibawa ke dalam hati.”

Adapun kontroversi soal gaji BPIP berawal dari penandatanganan Perpres Nomor 42 Tahun 2018. Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018 yang ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018:

  • Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
  • Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
  • Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
  • Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
  • Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
  • Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Baca: Gaji Pengarah BPIP Capai Rp100 Juta, Jokowi Digugat

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending