Pemerintahan

Gaji BPIP Dikritik, PDIP Singgung TGUPP Bentukan Anies-Sandi

Eva Kusuma Sundari (Foto: Tribunnews/JEPRIMA)

Jurnalpolitik.id – Hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritikan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri. Melakukan pembelaan, PDIP menggugat balik para pengkritik gaji BPIP yang diam terhadap isu gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI.

“Sandiaga Uno (Wagub DKI) menggaji TGUPP, oposisi nggak bilang pemborosan,” kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Jumat (1/6/2018).

Sebagai informasi, anggaran TGUPP mencapai Rp 28 miliar, Rp 8 miliar dimasukkan ke biaya tak terduga (BTT) APBD DKI. Dana untuk gaji tim bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan – Sandiaga uno itu dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 19.880.820.000. Ketua TGUPP mendapatkan gaji Rp 51.570.000 per bulan dengan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.

Baca: Gerindra pun Akhirnya Akui TGUPP Bentukan Anies-Sandi Tak Ada Kerjanya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bersama lima anggota TGUPP bidang pencegahan korupsj bernama Komite Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Rabu (3/1/2018). (Foto: Kompas)

Eva menyebut hak keuangan untuk penggawa BPIP tidak lah tinggi, malah kurang.

“Jadi gaji Rp 5 juta dan tunjangan-tunjangan yang totalnya Rp 112 juta itu masih rendah karena urusannya dengan eksistensi bangsa dan negara. Tapi segitu saja sudah jadi gorengan,” kata Eva.

Eva menilai gaji Rp 112 juta untuk Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP masih terlalu rendah. Pasalnya, yang diemban Megawati dan para pejabat BPIP adalah menyangkut ideologi bangsa.

Saat ini, kata Eva, Pancasila sedang diguncang paham intoleran dan anti-Pancasila. Ideologi yang tidak Pancasilais itu mulai merasuki lapisan-lapisan masyarakat, bahkan sudah menjadi aksi terorisme.

“Sudah merangsek ke dunia pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi, aparatur sipil negara, TNI, Polri, bahkan sudah mengambil bentuk paling ekstrem, yaitu terorisme. Jadi tugas BPIP itu luar biasa karena menyiapkan platform untuk dipakai semua sektor dan lembaga dalam menguatkan Pancasila, yang sekarang (platform) masih belum ada,” kata Eva.

BPIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dan anggota lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (22/3/2018). (Foto: Antara)

Sebelumnya, Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa Presiden Jokowi sempat meminta maaf kepada dirinya terkait kontroversi gaji para pejabat BPIP.

“Presiden minta maaf. Saya sudah biasa dimeriahkan (dipojokan) di medsos (media sosial). Sudah biasa tidak perlu dibawa ke dalam hati,” kata Megawati saat menghadiri perayaan 73 Tahun Pancasila di Gedung Filateli, Jakarta (31/5/2018).

Megawati meminta Jokowi untuk tidak ambil pusing soal itu. “Jadi saya harapkan beliau tenang-tenang saja. Karena mungkin nama saya saja (yang dibicarakan),” ujarnya. “Saya guyoni puasa-puasa Pak (Jokowi) enggak usah dibawa ke dalam hati.”

Adapun kontroversi soal gaji BPIP berawal dari penandatanganan Perpres Nomor 42 Tahun 2018. Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018 yang ditandatangani Jokowi pada 23 Mei 2018:

  • Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
  • Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
  • Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
  • Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
  • Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
  • Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

Baca juga: Soal Gaji Pejabat BPIP, Ini Penjelasan Lengkap Mahfud MD

Loading...

Berita lainnya