Connect with us

Hukum

Fadli Zon Bilang Korupsi Saat Ini Lebih Dahsyat dari Orba, Lembaga Mana yang Paling Korup?

Terbit:

pada

Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sependapat dengan hasil survei yang dirilis Indo Barometer yang menempatkan Presiden ke-2 RI Soeharto di urutan teratas pemimpin Indonesia paling berhasil dibanding enam Presiden lainnya.

Meski demikian, Fadli tidak menampik banyaknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era Orde Baru. Namun, dia menilai kasus KKN yang terjadi sekarang ini lebih banyak dibanding masa pemerintahan Soeharto.

“Jadi setiap rezim pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi dari sisi ekonomi pemerintah Orde Baru dulu sukses. Tentu ada korupsi, ada kolusi, nepotisme tapi sekarang juga lebih dahsyat kok dari zaman itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Baca: Fadli Zon: Soeharto Presiden Paling Berhasil

Dalam survei Indo Barometer yang dirilis pada Minggu (20/5/2018) kemarin disebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang dinilai paling berhasil. Urutan kedua ditempati Soekarno dengan 21,3 persen responden. Sementara urutan ketiga ditempati Jokowi dengan 17,8 responden.

Sedangkan posisi keempat ditempati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dipilih 11,6 persen responden, dan posisi kelima ditempati BJ Habibie, dipilih 3,5 persen responden.

Baca juga: Bukan Soeharto atau Soekarno, Budiman Sudjatmiko Sebut Presiden Paling Berhasil adalah Jokowi

Terkait praktik korupsi sekarang ini yang dinilai Fadli Zon lebih dahsyat dibanding era Orde Baru, dalam survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa, 7 Maret 2017 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap sebagai lembaga yang paling korup oleh publik.

Dari data Global Corruption Barometer (GCB) 2017 versi Indonesia yang diterbitkan TII, 54 persen responden menilai lembaga yang mewakili rakyat itu sebagai lembaga terkorup. Disusul kemudian lembaga birokrasi 50 persen, dewan perwakilan rakyat daerah 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen, kepolisian 40 persen.

Sedangkan kementerian di urutan ke 6 dengan 32 persen.

Baca: Hasil survei Transparency International Indonesia: DPR lembaga terkorup di mata publik

Tak hanya itu, dalam Survei Persepsi Korupsi 2015 yang dirilis TII pada Oktober 2016, DPR juga menempati urutan pertama sebagai lembaga yang dianggap paling korup.

Legislatif dan kepolisian mendapat nilai sama, yakni 56 persen dan menjadikan kedua lembaga tersebut sebagai yang terkorup pada 2016.

Penilaian dilakukan pada 13 sektor publik antara lain perizinan, pelayanan dasar, perperpajakan, pengadaan, peradilan, penerbitan kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, instansi pengawas dan pemeriksa, militer, eksekutif, dan legislatif. Hasil penghitungan terdiri atas penilaian tahun 2014, 2015, dan 2016.

Metode penghitungan ini berdasarkan jumlah kasus korupsi yang terjadi pada lembaga tersebut.

Baca: Legislatif dan Kepolisian, Lembaga Terkorup di Indonesia

Hasil serupa juga didapat dalam survei yang dilakukan di situs petisi online, Change.org, pada Desember 2015 lalu.

DPR dianggap sebagai lembaga paling terkorup di Indonesia menurut netizen. Hampir 50% dari sekitar 40.000 responden yang disurvei menganggap DPR lembaga ‘paling kotor’, disusul DPRD/DPD dengan persentase 14,6% diperingkat dua.

Pemerintahan daerah dan kepalanya diperingkat tiga dengan persentase 10,6%. Adapun, kepolisian, partai politik, presiden, wapres, serta kabinetnya dianggap tidak terlalu korup dengan persentase yang cukup kecil.

Baca: DPR lembaga terkorup di Indonesia, kata netizen

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending