Connect with us

Hankam

Moeldoko: Siapa yang Gak Takut Koopsusgab, Ayo Ngomong, Ditabrak Selesai Pasti

Terbit:

pada

Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko.

Jurnalpolitik.id – Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yakin Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) akan bekerja efektif saat diturunkan untuk membantu Polri memberantas terorisme.

“Apa pengaruhnya terhadap situasi? Pasti ada pengaruh. Siapa yang enggak takut sama Koopsusgab? Ayo ngomong sama saya, Tabrak Koopssusgab, selesai pasti, karena kemampuan dan kapasitasnya yang luar biasa,” kata Moeldoko saat menutup seminar terkait RUU Antiterorisme di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Koopsusgab adalah gabungan dari 3 satuan elite TNI, yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara milik TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.

Dengan kemampuan yang dimiliki pasukan elite tersebut, Moeldoko yakin kelompok atau pihak-pihak yang mengancam negara akan diselesaikan oleh Koopssusgab.

Baca: Tolak Koopssusgab TNI Turun Tangan, Komnas HAM: Yang Dihadapi Bom Nggak Jelas, Bom Kampung

Dengan jumlah yang tak terlalu banyak, pasukan ini bisa bergerak cepat saat dibutuhkan. “Dalam beberapa menit sudah bisa digerakkan,” katanya.

Koopssusgab, kata Moeldoko, beda dengan Pasukan Reaksi Cepat TNI. Menurutnya, meski kekuatannya dahsyat, Pasukan Reaksi Cepat perlu waktu yang cukup lama untuk digerakkan.

Adapun Koopssusgab hanya akan bergerak saat situasi genting. Presiden yang langsung memutuskan kapan Koopssusgab harus turun ke lapangan. Sambil menunggu perintah, Koopssusgab bertugas untuk latihan. Salah satunya simulasi jika terorisme terjadi.

“Mereka mapping, latihan, koreksi terus menerus setiap hari,” katanya.

Baca: Komnas HAM Minta Penanganan Terorisme Tak Melibatkan TNI

Moeldoko meminta masyarakat tak perlu meributkan payung hukum Koopssusgab karena pasukan itu merupakan domain Panglima TNI. Moeldoko sendiri yang membentuk Koopssusgab saat dia menjadi Panglima.

Soal pengaktifan kembali Koopssusgab, Moeldoko mengatakan tak perlu ada aturan baru. “Hanya perlu restu Presiden. Saya kemarin bilang untuk dihidupkan kembali dan disetujui Presiden,” ujarnya.

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending