Pemerintahan

Merasa Dikritik Jokowi, SBY Minta Semua Kader Demokrat Bersabar

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jurnalpolitik.id – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mencurahkan perasaannya melalui akun Twitternya.

Pernyataan yang diunggah pada Selasa (15/5/2018) ini menyinggung soal kebijakan subsidi serta harga bahan bakar minyak (BBM) selama masa pemerintahannya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu merasa disalahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakannya tersebut.

“Saya mengikuti percakapan publik, termasuk di media sosial, menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang salahkan kebijakan SBY 5 tahun lalu. *SBY*,” kata SBY.

“Pak Jokowi intinya mengkritik & menyalahkan kebijakan subsidi utk rakyat & kebijakan harga BBM, yg berlaku di era pemerintahan saya. *SBY*.”

SBY pun mengimbau kepada para simpatisan partainya dan mantan para pejabat dan menteri di pemerintahannya untuk bersabar.

“Saya minta para mantan Menteri dan pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat dan konstituen saya, TETAP SABAR. *SBY*.”

SBY merasa tidak perlu memberi penjelasan mengenai kebijakan harga BBM yang diambil pada saat dirinya menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Mengingat kondisi keamanan, politik dan ekonomi bangsa saat ini, ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono itu mengajak semua pihak bersatu padu dan rukun serta memberi contoh yang baik kepada rakyat.

“Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu & tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, & ekonomi. *SBY*.”

“Justru kita harus bersatu padu. Juga makin rukun. Jangan malah cekcok & beri contoh yg tak baik kepada rakyat. Malu kita. *SBY*.”

Baca juga: Jokowi Kritik Balik Para Pemrotes Kenaikan Harga BBM

Diberitakan sebelumnya, dalam acara ‘Workshop Nasional Anggota DPRD PPP’ di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Presiden Jokowi berbicara mengenai BBM 1 harga, Selasa (15/5/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyinggung harga BBM di wilayah timur Indonesia 3,5 tahun lalu. Presiden mencontohkan di daerah Wamena, Papua. Harga bensin di wilayah kabupaten Jayawijaya itu dalam keadaan biasa harganya mencapai Rp 60 ribu per liter. Namun jika cuaca sedang buruk, harganya melonjak mencapai Rp 100 ribu per liter.

Baca: Pastor Djonga: Harga BBM Turun Hanya Saat Jokowi Blusukan ke Papua

Hingga saat itu Jokowi kemudian memerintahkan menteri terkait agar harga BBM disamakan dengan daerah-daerah lain, dan akhirnya berhasil.

Pada akhir 2016 lampau Presiden Jokowi sempat melontarkan sindiran mengenai kebijakan BBM di pemerintahan SBY. Jokowi mengatakan, kebijakan subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun didiamkan pemerintahan sebelumnya. Sementara dia yang mengalokasikan Rp 800 miliar malah diributkan.

“Dulu bensin di daerah Papua Rp60 ribu sampai Rp100 ribu, dan sekarang harganya sama dengan di Jawa. Ini adalah salah satu keadilan sosial yang harus kita wujudkan,” kata Jokowi saat membuka ‘Musyawarah Nasional Luar Biasa’ Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2016) malam.

Jokowi mengaku mendapat banyak tentangan dalam kebijakan menurunkan harga BBM di wilayah Papua tersebut. Sebab dengan kebijakan itu, PT Pertamina harus membeli sejumlah pesawat angkut BBM yang menghabiskan dana sekitar Rp850 Miliar.

Jokowi pun kemudian membandingkan dengan uang negara yang harus dikeluarkan untuk mesubsidi BBM di era SBY sebesar Rp300 triliun pertahun. Subsidi ratusan triliun itu justru lebih banyak dinikmati kelas menangah atas yang menggunakan kendaraan roda empat, namun tidak untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Dulu subsidi BBM Rp300 triliun, diam semuanya. Ini Rp800 miliar saja kok rame?” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, selama ini masyarakat di Papua memang tidak protes dan hanya diam saja dengan kondisi harga BBM yang sangat Mahal itu. Hal itu berbeda dengan masyarakat di Jakarta, BBM naik Rp1000 saja langsung terjadi demonstrasi besar.

“Mentang mentang yang di Papua diam, terus harus kita beri Rp60 terus? Kan tidak. Kita harus adil, harus fair,” tutur Jokowi.

Baca juga: Aktivis Papua Merdeka: Kami Tidak Butuh Infrastruktur, Kami Jalan Kaki pun enggak Apa-apa

Loading...

Berita lainnya