Hankam

Komnas HAM Persoalkan Keterlibatan TNI dalam UU Terorisme

Anggota Komnas HAM, Choirul Anam
Anggota Komnas HAM, Choirul Anam. (Foto: istimewa)

Jurnalpolitik.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyetujui adanya revisi UU Terorisme. Revisi ini kembali menjadi sorotan pasca tragedi rentetan teror di Surabaya, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri mendesak agar RUU ini segera disahkan. Komnas HAM setuju dengan adanya revisi, namun menentang bila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

“Komnas HAM RI secara prinsip setuju terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prinsip, norma, dan instrumen hak asasi manusia,” kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam, melalui keterangan pers, Senin (14/5/2018).

Komnas HAM menyodorkan sejumlah catatan terkait revisi UU Terorisme, antara lain tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam proses hukum. Ketentuan di UU Terorisme harus sesuai dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Juga, perlu ada telaah lebih lanjut soal penyadapan atau intersepsi.

“Pengaturan intersepsi (penyadapan) yang belum sepenuhnya jelas konsep antara upaya penegakan hukum atau intelijen mengingat dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan persetujuan ketua pengadilan negeri,” kata Choirul.

Jika penyadapan diperlakukan sebagai penegakan hukum, jangka waktunya adalah satu tahun dan bisa diperpanjang satu tahun kembali. Padahal aparat perlu kecepatan dalam menindak terduga terorisme.

“Sangat tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan,” kata Choirul.

Namun, jika penyadapan diperlakukan sebagai tindakan intelijen, ketentuan soal penyadapan ini dinilai Komnas HAM perlu dikembalikan pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Selain itu, Komnas HAM juga mengkritik soal poin jangka waktu penangkapan dan penahanan. Ada ketentuan yang menyebutkan, jangka waktu penangkapan adalah 14 hari, bisa diperpanjang tujuh hari, sehingga total menjadi 21 hari.

Menurut Komnas HAM, aturan ini rawan pelanggaran HAM.

“Komnas HAM RI menilai hal tersebut sangat rawan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong agar revisi ini diselaraskan dengan semangat dalam hukum pidana, yaitu sesingkat-singkatnya. Titik kompromi adalah selama tujuh hari sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 yang didasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas perkara, tingkah laku terdakwa, dan kerajinan/ketekunan aparat penegak hukum yang bersangkutan,” kata Choirul.

Tak hanya itu, Komnas HAM juga meminta agar lokasi penahanan diberitahukan secara transparan. Sebab, jika dirahasiakan, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran HAM terhadap terduga teroris dalam tahanan.

“Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan serta akses keluarga/kuasa hukumnya,” kata Choirul.

Terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, Komnas HAM tidak menyetujuinya. Pasalnya, penindakan terorisme harus dilakukan sesuai paradigma sistem peradilan pidana. Artinya, poin pelibatan TNI tak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme.

Berikut adalah sikap Komnas HAM soal poin ini.

“Komnas HAM tidak setuju terhadap pelibatan TNI di bawah tindak pidana terorisme namun berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004, dengan catatan:

a. Pengaturan tidak dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU dengan paradigma criminal justice system.

b. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer selain perang, dengan memperhatikan objek vital, skala ancaman, dan waktu.”

Komnas HAM tak setuju dikeluarkannya Perppu soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pihaknya lebih setuju dengan revisi UU Antiterorisme. Sebab, kata Choirul, UU memiliki muatan lebih komprehensif mulai dari upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban, dan upaya deradikalisasi. Perlindungan terhadap korban juga sudah diatur dalam revisi UU, baik untuk korban langsung, korban tak langsung, maupun korban sekunder. Namun korban terorisme potensial seperti aparat polisi belum diatur dalam revisi itu.

Loading...

Berita lainnya