Connect with us

Legislatif

Terkait RUU Antiteror, Fadli Zon: Jangan Kebolak Balik, Pemerintah yang Menunda

Terbit:

pada

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Jurnalpolitik.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, revisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) bisa segera disahkan paling lambat bulan Juni mendatang. Jika tidak, maka Jokowi memutuskan akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan tidak sepakat dengan penerbitan Perppu.

“Perppu itu menurut saya tidak diperlukan,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Baca: Jokowi Beri Tenggat Hingga Juni Bagi DPR untuk Selesaikan RUU Antiterorisme

Alasannya, menurut Fadli, RUU tersebut sudah hampir selesai. Namun pemerintahlah yang dinilai telah menundanya.

“Bahkan pada masa sidang lalu pun sebetulnya bisa disahkan. Tapi pemerintah yang menunda, jangan kebolak balik,” ujarnya.

Meski demikian, politikus Partai Gerindra ini mengakui, Presiden memiliki hak untuk keluarkan Perppu Antiterorisme. Walau dia memastikan penerbitan Perppu itu justru akan menimbulkan pro dan kontra di DPR.

“Dan jangan seolah-olah karena gagal mengatasi, undang-undang yang disalahkan. Undang-undang tentang Anti Terorisme itu sudah ada, jadi bukan kekosongan, ada undang-undangnya. Yang sekarang ini RUU ini adalah revisi terhadap undang-undang yang sudah ada itu,” ucapnya.

Baca: Saling Tuding Terkait Mangkraknya RUU Antiterorisme

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun menyampaikan hal senada. Menurutnya, tertundanya pengesahan RUU tersebut dikarenakan sikap pemerintah sendiri.

“Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, RUU Terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang,” kata Bamsoet kepada wartawan, Minggu (13/5/2018).

“Terkait RUU Terorisme, DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketok palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan,” lanjutnya.

Baca: Mahfud MD: Politisi Tak Boleh Halangi Pengesahan UU Antiterorisme

Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Adapun kritikan terkait RUU Antiterorisme ini mencuat pasca rentetan peristiwa kerusuhan di Mako Brimob hingga pengeboman di sejumlah tempat di Jawa Timur.

Sejumlah pihak kemudian mendesak agar DPR segera menyelesaikan RUU Antiterorisme yang sudah dua tahun tak ada perkembangan.

Presiden Jokowi memberi tenggat hingga Juni. Jika tidak, pemerintah akan menerbitkan Perppu.

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah mengajukan RUU Antiterorisme ini kepada DPR sejak Februari 2016 yang lalu.

“Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang,” kata Jokowi.

“Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu,” ujarnya.

Desakan juga disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, menilai revisi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah urgen.

Tito berharap, dengan selesainya RUU tersebut, Polri dapat melakukan penindakan yang lebih.

“Revisi jangan terlalu lama, sudah satu tahun lebih,” kata Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (13/5/2018).

Menurut Tito, sejumlah pasal membuat Polri sulit bergerak. Dia mencontohkan, teroris baru bisa ditindak jika sudah terbukti melakukan tindak teror.

“Kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya 7 hari menahan mereka, menginterview, setelah dilepas kita intai. Tapi setelah dilepas mereka kita intai juga menghindar,” katanya.

Baca juga: Bom di Gereja Surabaya, Fadli Zon Singgung Soal Lemahnya Pemimpin dan Kemiskinan

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending