Connect with us

Legislatif

Saling Tuding Terkait Mangkraknya RUU Antiterorisme

Terbit:

pada

Hidayat Nur Wahid

Jurnalpolitik.id – Revisi UU Antiterorisme yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR kembali menjadi sorotan pasca kejadian teror yang melanda sejumlah tempat di Surabaya, Jawa Timur dalam 24 jam terakhir.

Diketahui, pada Minggu (13/5/2018) pagi kemarin, bom meledak di 3 gereja di Surabaya, yakni Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuna.

Tercatat 13 orang meninggal dan 44 orang mengalami luka atas insiden di tiga gereja tersebut.

Pada Senin (14/5/2018) dini hari, ledakan juga terjadi di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Dua orang dinyatakan tewas dalam ledakan itu, dan satu orang lagi tewas ditembak polisi. Sehingga total ada tiga orang tewas di Rusun tersebut.

Selain itu, ada tiga korban luka yang saat ini menjalani perawatan di RS Siti Khodijah.

Selanjutnya, pada Senin (14/5/2018) pagi sekitar pukul 08.50 WIB, bom bunuh diri kembali terjadi di depan Markas Polrestabes Surabaya.

Beberapa hari sebelumnya, terjadi peristiwa kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Dalam peristiwa ini, 5 anggota kepolisian tewas setelah sebelumnya mengalami siksaan keji oleh para napi kasus teroris.

Berdasarkan rentetan peristiwa tragis tersebut, sejumlah pihak pun kembali menyuarakan soal Revisi UU Antiterorisme. Mereka mendesak agar DPR segera menyelesaikan RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah setahun lebih jalan di tempat.

Hingga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, pun angkat bicara soal RUU ini.

Mahfud menyampaikan dukungannya agar RUU Antiterorisme bisa cepet selesai.

Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, mantan Menteri Pertahanan RI itu menyampaikan agar para politisi jangan menjadi penghalang pengesahan RUU tersebut dengan seakan-akan membela Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca: Mahfud MD: Politisi Tak Boleh Halangi Pengesahan UU Antiterorisme

Namun pernyataan Mahfud tersebut dibantah oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW). Menurut Hidayat, lambannya pengesahan RUU Antiterorisme disebabkan oleh pemerintah itu sendiri.

Dengan merujuk pada pernyataan Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Hidayat mengatakan: “Nah jadi jelas nih, menurut Pak Bamsoet (Ketua DPR), penundaan pengesahan RUU Terorisme bukan karena dihalangi DPR, bukan karena keterlambatan DPR, apalagi karena PKS, tapi karena keterlambatan dan permintaan pemerintah sendiri.”

Dilampirkan pula dalam pernyataan itu laman berita yang memuat pernyataan Bamsoet yang menyebutkan bahwa tertundanya pengesahan RUU Antiterorisme karena sikap pemerintah.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pihak pemerintah sendiri yang meminta untuk menunda lantaran belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme.

Baca: DPR Tuding Pemerintah yang Minta Pengesahan RUU Antiterorisme Ditunda

Tak hanya Bamsoet, Hidayat juga melampirkan pernyataan dari Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Pemberantasan Terorisme, Hanafi Rais.

“Bahwa keterlambatan pengesahan revisi UU Antiteror karena faktor Pemerintah, juga dinyatakan olh Hanafi Rais (PAN), Waket Pansus Revisi UU tersebut. Jadi bukan karena keterlambatan DPR, penghambatan oleh DPR, apalagi oleh FPKS DPR,” kata Hidayat dengan melampirkan laman berita yang memuat pernyataan Hanafi Rais terkait RUU Antiterorisme.

Senada dengan yang disampaikan Bamsoet, menurut Hanafi, penyelesaian RUU Antiterorisme ada di tangan pemerintah.

Tertundanya pengesahan RUU tersebut, menurut Hanafi, lantaran saat ini pemerintah belum memiliki definisi baku terkait terorisme, apakah akan dimasukkan ke peradilan kriminal (criminal justice) atau menggolongkannya ke gerakan yang membahayakan keamanan negara.

Sebab, dari penentuan definisi ini, instansi yang akan menanganinya berbeda. Jika dikategorikan criminal justice maka Polri yang berwenang.

Namun jika teroris dianggap ancaman yang membahayakan negara maka TNI yang mengatasi.

Saat ini, kewenangan penanganan aksi terorisme ada di Polri karena pemerintah mendefinsikan teroris sebagai criminal justice. Sementara TNI hanya diperbantukan.

Baca juga: Kecewa dengan Lambannya RUU Antiterorisme, KWI Bandingkan dengan UU MD3

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengkritik lambannya penyelesaian RUU Antiterorisme yang saat ini masih ditangani DPR.

Jokowi pun meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian RUU tersebut.

Presiden memberi waktu hingga bulan Juni mendatang. Jika RUU itu tidak kunjung selesai, Jokowi menyatakan bakal menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Menurut Jokowi, pemerintah sudah mengajukan RUU Antiterorisme ini kepada DPR sejak Februari 2016 yang lalu.

“Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan, RUU Antiterorisme ini merupakan payung hukum yang penting bagi Polri agar bisa menindak tegas terorisme dalam pencegahan maupun dalam penindakan.

“Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu,” kata Jokowi.

Hal senada juga disampaikan Tito Karnavian. Dia meminta agar DPR mempercepat RUU ini agar Polri bisa lebih cepat menindak teroris.

“Revisi jangan terlalu lama, sudah satu tahun lebih,” kata Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (13/5/2018).

Menurut Tito, sejumlah pasal membuat Polri sulit bergerak. Dia mencontohkan, teroris baru bisa ditindak jika sudah terbukti melakukan tindak teror.

“Kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya 7 hari menahan mereka, menginterview, setelah dilepas kita intai. Tapi setelah dilepas mereka kita intai juga menghindar,” katanya.

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending