Connect with us

Hankam

Mendagri: Singkirkan HAM, Stabilitas yang Penting

Terbit:

pada

Mendagri Tjahjo Kumolo

Jurnalpolitik.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme, bisa segara menyelesaikan RUU tersebut.

Jika anggota dewan tidak menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditentukan, maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

“Tadi sudah dirapatkan Pak Menkopolhukam. Terbuka nanti di DPR. Nanti kami tegas, kalau sampai sidang ini tidak selesai ya Perppu,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Baca: Jokowi Beri Tenggat Hingga Juni Bagi DPR untuk Selesaikan RUU Antiterorisme

Kendati demikian, pemerintah tetap berharap DPR bisa merampungkan Undang Undang Tindak Pidana Terorisme. UU ini yang nantinya akan dijadikan dasar pemberantasan terorisme di Indonesia.

“Saya kira teman-teman fraksi di DPR semua paham pentingnya payung hukum, sehingga aparat keamanan khususnya kepolisian dan TNI tidak ragu-ragu untuk menindak. Singkirkan HAM, keamanan dan stabilitas yang penting,” ucapnya.

Menurut Tjahjo, teroris tidak mengenal HAM dalam setiap aksinya. Dengan demikian, dalam beberapa sisi pemberantasan teroris, HAM bisa dikesampingkan. Hal tersebut dilakukan demi keutuhan dan stabilitas bangsa.

“Kalau kita dikit-dikit takut HAM, tapi stabilitas keamanan enggak terjaga bagaimana. Yang penting kita aman stabil. Jangan dikit-dikit dihantui oleh HAM,” katanya.

Tjahjo mencontohkan banyak negara maju yang lebih mengutamakan stabilitas dan keamanan dengan payung hukum yang tegas.

“Dan Bapak Presiden tadi sudah mengisyaratkan kalau sampai berlarut-larut, ya beliau akan mengeluarkan Perppu,” katanya.

Baca juga: Saling Tuding Terkait Mangkraknya RUU Antiterorisme

VIVA.CO.ID

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending