Hukum

2 Tahun di Penjara, Mantan Anggota DPRD Ini Tetap Digaji Rp 37 Juta per Bulan

Ilustrasi penjara

Jurnalpolitik.id – Mantan anggota DPRD Makassar, Mustagfir Sabri tetap menerima gaji maskipun dirinya tengah mendekam di penjara.

Dia masih menerima gaji sebesar Rp 37 juta setiap bulannya lantaran pihaknya belum menerima salinan putusan dari MA dari Kejari Makassar.

“Gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya kurang lebih sekitar Rp 37 setelah potong pajak,” kata Sekertaris DPRD Makassar, Adwi Awan di Makassar, Sulsel, Selasa (8/5/2018), sebagaimana dikutip detikcom.

MA sendiri telah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2016 silam. Dengan demikian, Mustagfir masih tetap menerima gaji anggota DPRD Makassar selama 2 tahun di penjara.

“Iya karena tidak ada dasar untuk menghentikan gajinya. Tapi kami sudah menyurat ke Kejari Makassar, apa sudah ada salinan putusan dari MA,” ujar Adwi.

Baca juga: Fahri Pertanyakan Kapan Anggaran 601 M untuk Gedung Baru DPR Dicairkan Pemerintah

Mustagfir Sabri

Mustagfir Sabri (dok.pri/fb)

Menurut Adwi, nama Mustagfir masih terdaftar sebagai anggota DPRD Makassar. Hal ini dikarenakan partai yang menaungi Mustagfir, Partai Hanura, hingga saat ini belum mengajukan PAW.

“Waktu itu belum inkracht. Yang bersangkutan banding dan statusnya masih anggota dewan karena partainya tidak mengajukan PAW. Sekarang juga partainya belum ada suratnya,” jelasnya.

Nama Mustagfir sempat menjadi perbincangan hangat lantaran politikus Partai Hanura itu tak junjung dieksekusi meskipun MA telah mengeluarkan putusan sejak 2016 lalu. Saat itu, pihak Kajati Sulsel berdalih, pihaknya belum menerima salinan putusan MA.

Mustagfir terbukti melakukan korupsi dana bansos pada 2008 dan menjadi anggota DPRD Makassar periode 2014-2019. Mustagfir sempat divonis bebas pada 2015. Namun oleh MA vonis itu diubah menjadi pidana penjara 5 tahun dalam sidang pada Juni 2016.

Baca juga: Borongan, 38 Anggota DPRD Sumut Ditetapkan sebagai Tersangka Suap APBD

Musfagfir Sabri

Musfagfir Sabri saat divonis bebas oleh pengadilan Tipikor Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus 2015 silam. (Foto: Antara/Dewi Fajriani)

Loading...

Berita lainnya