Legislatif

Ketika DPRD Cecar Anak Buah Anies Soal Janji 50 Ribu Unit Rumah

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta membahas masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta membahas masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Senin (9/4/2018).(Foto: Kompas/Nibras Nada Nailufar)

Jurnalpolitik.id – Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta mencecar perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal janji penyediaan ratusan ribu unit rumah selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Hal itu terjadi saat pembahasan revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2018-2022, Senin (9/4).

Pada draf RPJMD, pemprov menargetkan pembangunan 50 ribu unit rumah vertikal per tahun. Sehingga, menghasilkan 250 ribu unit dalam lima tahun.

Anggota dewan menilai janji penyediaan 250 ribu unit rumah itu tidak realistis karena keterbatasan lahan. Adapun Pemprov DKI menganggarkan Rp13,125 triliun untuk dukungan uang muka rumah uang muka (down payment/DP) nol dari tahun 2018-2022.

“Berapa kebutuhan lahan dari Rp13 triliun tahun 2018-2022 itu? Lahan yang dibutuhkan ini dari mana? Karena pertumbuhan lahan belum digambarkan di RPJMD,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Yusriah Zinnun.

Baca: Ketua DPRD DKI Beber Aturan yang Dilabrak Anies Baswedan

Menurut Yusriah, mekanisme rumah DP nol harus jelas karena merupakan janji Anies dan wakil gubernur Sandiaga Uno sejak masa kampanye Pilkada DKI lalu.

“Mohon maaf, kenapa rumah DP nol kita agak kencang, karena ini janji gubernur yang selalu disampaikan ke mana-mana. Jangan sampai nanti janji gubernur tidak terealisasi. Kalau bicara apakah RPJMD apakah memenuhi target atau tidak, Itu belakangan,” ujar dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Turut menimpali, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menyatakan keraguannya kepada Kepala Dinas Perumahan DKI Agustino Darmawan yang ikut hadir.

“Pak Kadis Perumahan, tolong kasih gambaran (bagaimana) Anda bisa bangun 50 ribu unit per tahun itu,” kata Taufik.
Lihat juga: Anies Diingatkan Bangun Stadion Pengganti Lebak Bulus
Belum sempat Agustino menyelesaikan jawabannya, Taufik kembali memotong.

“Bapak enggak usah jawab angkanya deh. Angkanya kita yang itung, (tetapi) jelaskan soal bagaimana membangun 50 ribu unit itu? Kasih gambaran. Bagaimana Anda bangun 50 ribu unit per tahun?” ujarnya.

Seakan tak mampu menjawab lebih, Agustino mengakui ketidakmampuan instansinya.

“Kalau pelaksanaannya sampai 50 ribu unit, tidak mungkin sendirian, Pak.”

Baca juga: DPRD DKI: Apa yang Diuntungkan dari OK OCE? Bunga Modalnya ‘Aja’ 13 Persen

Dengan demikian, 50 ribu unit per tahun itu berdasarkan kerjasama dengan swasta dan pemerintah pusat.

“Nah, ini 50 ribu unit bapak targetnya. Apa yang bapak cantumkan ini kalau tidak bisa 50 ribu unit?” Tanya Taufik.

Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus juga bertanya kepada Agustino.

“Prestasi tertinggi Dinas Perumahan selama ada di DKI bisa membangun berapa unit setahun?”

Agustino menjawab, “41 tower. Satu tahun rasio 13 tower dikali 250 unit, (hasilnya) sekitar tiga ribu unit.”

“Tiga ribu? Bagaimana meningkatkannya menjadi 50 ribu unit? Maksud saya itu, jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Kesalahan bukan hanya di kepala dinas nantinya, tetapi kita semua (salah) yang menyepakati RPJMD ini,” kata Ketua Fraksi NasDem DKI itu.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Sebut Pelatihan OK OCE Cuma Cuap-cuap

CNN INDONESIA

Loading...

Berita lainnya