Legislatif

Setelah Ombudsman, Wacana Interpelasi ke Anies Kembali Mengemuka

Anies sandi
Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersiap menggelar rapat dengan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa(17/10). (Foto: Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jurnalpolitik.id – Wacana interpelasi kembali muncul setelah Ombudsman merilis laporan terkait dugaan maladministrasi dalam kebijakan penataan PKL di Tanah Abang yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam catatan Ombudsman, Pemprov DKI dinilai melanggar UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum terkait pengalihfungsian Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang menjadi lahan PKL.

Ombudsman juga menilai Pemprov DKI mengesampingkan hak pejalan kaki menggunakan fasilitas trotoar. Hal ini disebut Ombudsman melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Berdasar catatan Ombudsman inilah yang membuat Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI kembali mewacanakan soal interpelasi ke Anies. PDIP meminta agar penataan Tanah Abang yang saat ini dilakukan diperbaiki.

“Ini bahan data tambahan kami untuk interpelasi. Memperkuat hak kami untuk interpelasi,” kata anggota DPRD DKI dari F-PDIP Pantas Nainggolan.

Selain Fraksi PDIP, wacana interpelasi juga disuarakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Bestari Barus. Dia meminta agar Anies segera menindaklanjuti laporan Ombudsman soal penataan kawasan Tanah Abang. Bestari menyebut, jalan Jatibaru harus segera dikembalikan fungsinya seperti sediakala.

“Saya kira kita hormati Ombudsman. Kita sudah beberapa kali menyampaikan kepada Gubernur untuk meninjau dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru, Tanah Abang,” kata Bestari.

Terkait penonaktifan jabatan Gubernur yang dieman Anies, Bestari menilai hal tersebut butuh proses. Misalnya saja melalui teguran hingga kajian rekomendasi dari tim gubernur.

“Kan ada teguran. Ada rekomendasi dulu. Kemudian dikaji tim gubernur dalam jangka waktu tertentu. Ada aksi untuk melakukan itu. DPRD juga kan sedang bersiap-siap melakukan itu apabila dikuatkan dengan keputusan dari Ombudsman maka bisa saja yang rencana dari Ombudsman bisa untuk interpelasi tetap digulirkan. Sedang kita perdalam untuk kajian dan berkasnya,” jelas Bestari.

Meski demikian, wacana interpelasi bukan tanpa penolakan. Sejumlah fraksi menolak wacana hank tanya anggota dewan tersebut. Golkar tidak ikut menggulirkan hak interpelasi untuk membatalkan kebijakan tersebut. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan hanya meminta agar Anies menganulir program penataan PKL di Jalan Jatibaru.

Golkar mengusulkan agar secepatnya Anies dan Sandiaga melakukan rapat dengan komisi terkait untuk menyelesaikan persoalan Tanah Abang.

“Kami tidak ikut dalam interpelasi tersebut. Pemprov bisa rapat khusus dengan Komisi B kan membawahi soal perhubungan. Bisa cari solusi dengan rapat dengan komisi dan dinas terkait,” kata Judistira.

Baca: Ombudsman Nilai Anies Tak Kompeten dalam Menata Kawasan Tanah Abang

Penolakan serupa juga disuarakan Fraksi PKS. Fraksi PKS di DPRD DKI menilai Pemprov DKI harus setuju dengan Ombudsman jika pendekatan yang digunakan untuk menilai penataan Tanah Abang dari aspek hukum.

“Saya kira kalau pendekatannya hukum itu, ya, ditaati, kalau pendekatannya hukum,” kata Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi.

Menurut Suhaimi, kebijakan yang diterapkan Anies di Tanah Abang mestinya dipandang positif. Namun, dia mengingatkan Anies tetap menerima kritik dan masukan.

“Semua kebijakan-kebijakan yang mencari solusi dilihatnya ini adalah usaha yang baik. Sehingga nanti kalau ada masukan dari masyarakat, kritikan masyarakat, ada ide dari masyarakat, ada demo dari masyarakat, itu didengar saja sebagai sebuah masukan. Di zaman demokrasi seperti ini saya kira nggak ada yang alergi,” kata Suhaimi.

Demikian juga dengan PAN. Sekretaris Fraksi PAN di DPRD DKI, Bambang Kusmanto menilai penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Anies telah melalui kajian yang mendalam. Dia meyakini Anies melakukan kebijakan tersebut didasari pada kajian yang matang.

“Memang sementara ini seolah-olah apa yang dilakukan gubernur Ahok dulu, gubernur lama, mau dibalik atau gimana. Menurut saya nggak begitu, Pak Anies ini ada kajiannya,” ucapnya.

Penolakan juga disuarakan fraksi PPP. Melalui surat resmi F-PPP DKI Jakarta, PPP DKI memandang wacana pengguliran hak interpelasi soal penataan Tanah Abang kurang mendesak.

PPP DKI meminta jajarannya di DPRD DKI untuk mendalami hasil rekomendasi Ombudsman dengan menginisiasi rapat kerja dan unit kerja terkait sesuai dengan tupoksi komisi masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Ombudsman, yakni 60 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, PPP juga meminta kepada Fraksi PPP DPRD DKI untuk mengonsolidasi pandangan yang sama dengan fraksi lain dalam penyelesaian polemik penataan kawasan Tanah Abang. PPP juga menyatakan tidak akan mengikuti wacana interpelasi kepada Pemprov DKI yang diusulkan oleh Fraksi NasDem.

“PPP DKI Jakarta berpendapat langkah-langkah di atas adalah yang terbaik untuk dilakukan saat ini dan menginstruksikan F-PPP DPRD DKI Jakarta untuk tidak menanggapi wacana interpelasi yang digulirkan beberapa pihak, karena berpotensi menciptakan kegaduhan baru dan tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta,” demikian keterangan resmi PPP DKI dalam pernyataan yang diteken oleh Ketua DPW DKI Abdul Aziz dan Sekretaris Ichwan Zayadih.

Hal senada dengan juga disampaikan Waketum DPP PPP Arwani Thomafi.

“PPP tidak tertarik untuk interpelasi, hanya akan bikin gaduh saja nantinya,” kata Arwani kepada wartawan, Selasa (27/3/2018).

“Tidak ada hal yang urgen untuk dilakukan interpelasi,” ujar dia.

Menurut Arwani, Anies harus diberikan kesempatan dalam memimpin Jakarta. Menurutnya interpelasi terhadap Anies kurang tepat jika dilakukan saat ini.

“Beri kesempatan Gubernur Anies untuk bekerja,” ucap Arwani.

Sementara Fraksi Gerindra menyebut penutupan Jalan Jatibaru di jam tertentu bukanlah pelanggaran. Aturan tersebut sifatnya hanya sementara menyusul adanya rencana renovasi di Blok G.

“Ini kan sifatnya sementara. Artinya dalam waktu tertentu tidak seterusnya. Yang kedua, nggak ada solusi lain. PKL butuh tempat, arealnya nggak ada lagi. Ini kan cuma sementara,” ujar Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman.

Baca: Kembali Anies Meminta Persoalan Tanah Abang Jangan Dipolitisasi

Terkait hasil laporan Ombudsman, Prabowo mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat menggunakan diskresi. Sebab penataan PKL di Tanah Abang tersebut masih diperlukan.

Selain itu, Prabowo menilai soal Anies yang dapat dinonaktifkan apabila tidak menindaklanjuti laporan Ombudsman masih terlalu jauh. Sebab hal tersebut membutuhkan proses.

Adapun Anies sendiri belum berkomentar banyak mengenai hasil pemeriksaan Ombudsman soal penempatan PKL di Jl Jatibaru. Dia mengaku masih akan mempelajarinya.

“Tentu kita hormati, karena itu kita akan pelajari dulu. Setelah…laporannya kan panjang ya, kita akan baca, kita akan pelajari,” ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Namun Anies sebelumnya pernah menegaskan bahwa penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang tidak melanggar aturan. Anies mengaku sudah meninjau semua aturan sebelum penataan tersebut dilakukan.

“Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah me-review semua aturan,” kata Anies di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017).

Baca: Anies Klaim Penataan Tanah Abang Sudah Sesuai Aturan

Loading...

Berita lainnya