Pemerintahan

Ketua BEM Unram Beri Nilai C untuk Pemerintahan Jokowi

Ketua BEM Unram, Liga Ayun Selatan memberi nilai C untuk Jokowi
Ketua BEM Unram, Liga Ayun Selatan memberi nilai C untuk pemerintahan Jokowi saat diskusi nasional capaian tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo di Universitas Mataram, Jumat (9/3/2018). (Foto: Kompas.com/Fitri)

Jurnalpolitik.id – Sekitar 600 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), menghadiri acara diskusi nasional dengan tema capaian tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo, Jumat (9/3/2018).

Sebagaimana dilaporkan Kompas.com Jumat (09/03/2018), acara yang digelar di auditorium Universitas Mataram (Unram) itu juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroh, Gubernur NTB Zainul Majdi, dan akademisi Universitas Mataram, Firmansyah.

Diskusi berubah panas ketika dua ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari IKIP Mataram dan Unram menyampaikan kritik mereka terhadap pemerintahan Jokowi.

Bahkan ketua BEM Unram, Liga Ayun Selatan, menyampaikan hasil kajian mereka dengan sampul merah.

Seraya mengangkat tangan, dengan berapi-api Liga menyampaikan hasil penilaian mahasiswa di NTB atas kinerja Pemerintahan Jokowi dengan nilai C atau cukup.

“Kami memberi nilai C atas pemerintahan Jokowi,” kata Liga disambut tepuk tangan mahasiswa yang hadir.

Beberapa mahasiswa berseloroh, hal itu sebagai bentuk lain dari kartu merah.

Baca juga: Fadli Zon Tulis Sajak Peluit Kartu Kuning untuk Ketua BEM UI

Meski demikian, Moeldoko tetap menanggapinya dengan santai. Dia menerima satu jilid hasil kajian mahasiswa bersampul merah itu berikut pernyataan sikap mereka.

Ketua BEM selaku mewakili seluruh mahasiswa Nusa Tenggara kemudian menuju panggung dan memberikan langsung hasil kajian mereka terkait sepak terjang jokowi selama ini dan dampaknya bagi wilayah NTB.

“Tapi kami mau bapak menandatangani beberapa poin kajian kami dan nanti jika sudah diterima Jokowi tolong disebarkan di media sosial dan media nasional, agar kami yakin apa yang kami kaji ini telah sampai pada Jokowi,” ucapnya.

Namun Moeldoko menolak menandatanganinya. Sebab ia harus mempelajari apa yang dititipkan mahasiswa untuk presiden Joko Widodo melalui dirinya.

“Saya pelajari dulu apa kajian ini benar atau tidak, kita sama-sama dari akademisi, jadi harus diperiksa dan dipelajari dulu,” tuturnya.

Moeldoko mengaku gembira dengan sambutan dan hujan kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan, kritik tidak menjadi persoalan, berbeda dengan menghina.

Baca juga: Zaadit ‘Kartu Kuning’, Fahri Hamzah ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Bukan hanya mahasiswa, Gubernur NTB, Zainul Majdi sebagai penanggap diskusi juga mengkritik banyaknya ritel yang mematikan ekonomi masyarakat di pedesaan dan kampung. Hal tersebut sangat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat kecil yang dikhawatirkan berimbas pada munculnya pemahaman radikal karena merosotnya perekonomian mereka.

Ia menjelaskan, menjamurnya ritel tidak hanya berpengaruh pada struktur ekonomi di desa. Karena uang tidak lagi beredar di lingkaran orang-orang atau pengusaha tingkat desa ataupun pedagang kecil.

“Tapi kemudian dia (uang itu) disedot dan ditarik ke Jakarta atau entah kemana. Tidak hanya struktur ekonomi yang berubah tetapi juga institusi sosial keagamaan yang terpengaruh,” ucapnya.

“Ketika kita bicara radikalisme maka menjaga institusi keagamaan di tingkat desa termasuk kegiatan keagamaan sesungguhnya benteng yang sangat kuat untuk mencegah radikalisme itu,” imbuhnya.

Majdi juga mengingatkan, jika membuat aliran kebijakan ekonomi yang sifatnya liberal maka harus disiapkan di tingkat bawah atau masyarakat jaringan pengaman.

“Supaya liberalisasi kebijakan itu tidak memporakporandakan struktur ekonomi dan sosial yang sudah terbangun di masyarakat,” kritiknya.

Baca juga: Amien Rais Beri ‘Kartu Merah’ untuk Jokowi

Loading...

Berita lainnya