Hukum

Selama Arief Hidayat Masih Jadi Ketua MK ICW Tak Akan Gugat UU MD3

Koordinator Politik ICW, Donal Faris.
Koordinator Politik ICW, Donal Faris. (Foto: Kumparan)

Jurnalpolitik.id – DPR telah mengesahkan revisi UU MD3. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai ada sejumlah pasal kontroversial yang disahkan DPR dan bertentangan dengan konstitusi.

Kendati demikian, ICW menyatakan tidak akan menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tidak akan gugat UU MD3, kita enggan melakukan gugatan sepanjang Arief Hidayat masih menjadi Ketua MK,” ujar Koordinator Politik ICW, Donal Faris, kepada detikcom, Selasa (13/2/2018).

Donal menjelaskan, gugatan tidak akan diajukan sebab Arief Hidayat sudah 2 kali melanggar kode etik. Terlebih lagi Arief juga diisukan melakukan lobi-lobi dengan anggota DPR di sebuah hotel.

Baca: Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Donal juga menilai ada beberapa putusan MK yang tidak objektif dan seolah memihak ke DPR. Putusan yang dimaksud Donal adalah gugatan UU MD3 tentang wewenang DPR menjadikan KPK sebagai objek angket.

“Kalau MK sekarang tidak objektif gimana mau meluruskan masalah konstitusi? MK ini kan pintu terakhir untuk meluruskan konstitusi, tapi kalau yang terjadi di MK malah lobi-lobi mau gimana lagi? Intinya kita enggan mengajukan gugatan kalau Arief masih jadi Ketua!” tegasnya.

Menurutnya gugatan UU MD3 versi revisi ini juga bisa dijadikan bahan lobi-lobi baru bagi hakim MK.

“Gugatan ini juga berpotensi dilobi lagi oleh hakim MK,” kata Donal.
Terkait isu lobi-lobi, Arief Hidayat sendiri sudah membantahnya. Arief diisukan melakukan lobi-lobi ke sejumlah fraksi partai yang ada di DPR soal perpanjangan masa kerjanya sebagai hakim konstitusi .

“Nggak ada lobi-lobi itu. Saya datang ke sini undangan resmi,” ujar Arief usai uji kepatutan dan kelayakan hakim konstitusi di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017 lalu.

Dewan etik MK juga menyatakan Arief tak melakukan lobi-lobi. Namun, Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Arief pun diberikan sanksi ringan atas perbuatannya menemui anggota DPR. Ini merupakan sanksi kedua Arief setelah sebelumnya Arief disanksi terkait kasus ketebelece di kejaksaan.

Berita lainnya