Connect with us

Legislatif

Revisi UU MD3 Disahkan, Pengkritik DPR Bisa Dipidana

Terbit:

pada

Suasana salah satu rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Jurnalpolitik.id – DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018) sore.

Revisi ini sekaligus mengukuhkan beberapa pasal kontroversial, salah satunya pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Pasal tersebut mengesankan DPR kian tak tersentuh.

Pasal 122 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), salah satunya yang tertera di huruf (k) dimana MKD diizinkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR.

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan itu.

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk anti-demokrasi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, menjelaskan maksud dari pasal itu.

“DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu,” kata Firman kepada wartawan, Senin (12/2/2018).

“Katakanlah ada satu yang berbuat kejahatan, tapi jangan lembaganya (dicap koruptor),” imbuh dia.

Menurut Firman, ada alasan mengapa DPR sampai mengatur pengkritik mereka. DPR memandang mereka juga punya hak asasi untuk dihormati.

“Namanya DPR kan manusia, punya hak asasi juga, itu perlu diatur. Pembahasan UU cukup lama karena memang belum ada titik temu. Undang-undang kan payung hukum. Ketika ada pihak-pihak yang mengatakan Baleg ditunggangi kapitalis, ndak ada bukti, ini kan nggak boleh. Kita kan pembuat UU harus transparan, terbuka. Salah satunya begitu,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai pasal 122 huruf k tentang penghinaan parlemen tersebut wajar diadopsi di Undang-undang MD3. Menurutnya, di beberapa negara ada pasal sejenis, yaitu contempt of court dan contempt of parliament.

Kendati demikian, Yasonna mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau enggak setuju, boleh saja. Kalau merasa itu melanggar hak, ada MK. Enggak apa-apa biar berjalan saja,” kata dia.

Diketahui, revisi UU MD3 ini disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski diwarnai protes dua fraksiwalk out, yaitu PPP dan NasDem.

Nasdem bahkan memutuskan walk out dari rapat tersebut.

“Kami minta pimpinan DPR menawarkan kembali untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang MD3 sore hari ini,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate dalam rapat paripurna.

Hal senada disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia menilai revisi Undang-Undang MD3 kali ini berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran melanggar norma yang telah diputuskan.

Namun, rapat paripurna tidak menggubris dua interupsi tersebut dan melanjutkannya pada laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Setelah Ketua Baleg Supratman Andi Agtas membacakan laporan, selanjutnya Fadli Zon selaku pimpinan rapat menanyakan kepada forum.

“Apakah revisi Undang-undang MD3 dapat disetujui?” tanya Fadli Zon.

“Setuju,” balas para anggota DPR yang ada di ruangan.

Fadli pun mengetuk palu rapat tanda revisi Undang-Undang MD3 disetujui.

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending