Connect with us

Legislatif

Fahri: Pemberlakuan Kembali ‘Pasal Otoriter’ Tanda Kita Sedang Dipimpin Orang Bodoh

Terbit:

pada

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Jurnalpolitik.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersuara keras menentang rencana pemerintah yang ngotot menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Fahri berpendapat, pasal penghinaan presiden adalah pasal peninggalan kolonial Belanda yang tujuan untuk menghukum para penghina pemimpin-pemimpin kolonial, seperti ratu Belanda, gubernur jenderal, dan lain-lain.

“Pasal ini memang digunakan bukan di Belanda, melainkan di negara-negara jajahan. Jadi, kalau pasal ini hidup, sama saja Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah,” kata Fahri kepada Kompas, Rabu (7/2/2018).

Menurut Fahri, jika pasal ini disahkan, Indonesia akan mengalami kemunduran yang luar biasa.

“Karena ini memutar balik jarum jam peradaban demokrasi kita jauh ke belakang, mudah-murahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal,” kata Fahri.

Lewat cuitan panjang di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Fahri berbicara soal ini.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden yang sedang dibahas dalam RKUHP merupakan pesanan Presiden Joko Widodo.

Yasonna menegaskan, aturan tersebut tidak dibuat untuk membatasi masyarakat mengkritik Presiden. Yasonna memastikan, nantinya akan dibuat batasan yang jelas sehingga pasal ini tidak multitafsir.

Ia memastikan, masyarakat tetap bisa menyampaikan kritik yang membangun terhadap presiden.

“Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tetapi menghina itu soal personal, soal yang lain, ini simbol negara,” katanya.

Berdasarkan Pasal 263 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, seseorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.

Pasal ini tetap dipertahankan meski sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, pasal terkait penghinaan presiden ini diperluas di pasal selanjutnya dengan mengatur penghinaan melalui teknologi informasi.

Loading...
Sponsor
Loading...
Komentar

Trending